Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada penerbangan Indonesia mulai diterapkan pada 2027 sebagai transformasi transportasi udara yang rendah emisi.

"Jadi ini tahun 2027 semangatnya adalah kita menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF), artinya ini sebagai alternatif dari avtur konvensional dan ini jauh lebih bersih," kata AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

Pemerintah menyiapkan transformasi sektor penerbangan rendah emisi melalui penerapan bahan bakar berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) mulai 2027.

AHY mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan komitmen pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon sektor transportasi.

Menurutnya, pengembangan sektor penerbangan harus tetap memperhatikan dampak perubahan iklim serta berbagai tantangan lingkungan yang muncul akibat meningkatnya emisi karbon secara global saat ini.

Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah dekarbonisasi untuk sektor penerbangan melalui pengurangan konsumsi energi, konversi sumber energi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

AHY menjelaskan upaya dekarbonisasi tersebut juga akan menjadi bagian dari penguatan ekosistem kebandarudaraan agar pengembangan sektor transportasi udara berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan konsep bandara emisi nol bersih yang dinilai realistis untuk diwujudkan melalui berbagai pendekatan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.

Ia menyebut sejumlah bandara di berbagai negara telah lebih dahulu menerapkan konsep net zero emission sehingga dapat menjadi referensi pengembangan bandara berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penggunaan SAF sebagai alternatif bahan bakar penerbangan yang lebih bersih dibandingkan avtur konvensional saat ini.

AHY mengatakan penggunaan SAF ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 sebagai tahap awal transformasi menuju sistem penerbangan nasional yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, penerapan SAF akan difokuskan untuk satu persen penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten; dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pemerintah berharap implementasi awal tersebut menjadi tonggak penting sebelum penggunaan SAF diperluas secara bertahap pada lebih banyak rute penerbangan internasional maupun domestik mendatang.

AHY menegaskan pengembangan SAF juga diharapkan mampu dilakukan dari hulu hingga hilir di dalam negeri dengan tetap memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan tata kelola ekosistem bandara nasional guna meningkatkan konektivitas, mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan," kata Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

AHY mengatakan penguatan ekosistem kebandarudaraan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan mobilitas manusia, barang, dan jasa antardaerah.

Menurut dia, sektor transportasi udara memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

AHY menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat membutuhkan dukungan ekosistem kebandarudaraan yang kuat guna meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut diharapkan mampu memperbesar perputaran uang di daerah sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rapat koordinasi, pemerintah menempatkan penyusunan landasan hukum sebagai agenda utama guna memastikan penguatan tata kelola bandara memiliki dasar regulasi yang kuat.

AHY menegaskan regulasi yang komprehensif diperlukan agar berbagai program pengembangan kebandarudaraan dapat berjalan efektif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ia mengungkapkan salah satu tantangan utama sektor kebandarudaraan saat ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan bandara.

Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga melalui penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing layanan kebandarudaraan nasional.

AHY menegaskan penguatan tata kelola ekosistem bandara harus mampu menjadikan sektor kebandarudaraan sebagai pengungkit konektivitas, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Yang jelas setelah itu kita berupaya untuk meningkatkan daya saing, competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara," tegas AHY.

"Dan yang terakhir memastikan agar sektor kebandarudaraan benar-benar menjadi pengungkit konektivitas nasional kita. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan, mudah-mudahan bisa tercipta dan mengikuti," tambah AHY.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, agar mampu masuk jajaran 10 bandara terbaik dunia pada 2029.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis, Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu dari sepuluh bandara terbaik dunia pada 2029.

"Beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang semangat kita untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai top 10. 10 bandara terbaik di dunia pada tahun 2029. Dan tentu harus diikuti dengan penguatan aksesibilitasnya," kata AHY saat membuka rapat tersebut.

Ia mengatakan target tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan pengelolaan bandara dapat berjalan secara berkesinambungan dan terukur.

Menurut AHY, semangat menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara kelas dunia telah dibahas sejak rapat koordinasi yang digelar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Januari 2025.

Ia menilai Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki modal kuat untuk mencapai target tersebut karena kualitas layanan dan peringkatnya terus mengalami peningkatan dibandingkan sejumlah bandara internasional lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan slot penerbangan serta berbagai aspek operasional kebandarudaraan lainnya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga mendorong penyusunan regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada operator bandara guna meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pengelolaan layanan penerbangan nasional.

AHY menyebut pemerintah turut mengkaji penguatan konektivitas dan penerapan kebijakan antarmoda agar akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

Upaya transformasi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur bandara yang dilakukan melalui Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) sebagai operator utama pengelola Bandara Soekarno-Hatta saat ini.

Pengelolaan berbasis digital terus diperkuat, termasuk integrasi berbagai sistem pelaporan dan deklarasi guna meningkatkan efisiensi layanan serta pengalaman pengguna di lingkungan bandara internasional tersebut.

AHY mengaku optimistis langkah yang sedang berjalan akan mempercepat transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi hub penerbangan berstandar global yang mampu bersaing dengan bandara terbaik dunia lainnya.

Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menempati peringkat ke-22 dalam daftar bandara terbaik di dunia (World's Top 100 Airports) versi Skytrax pada tahun 2026.

"Tahun 2022 Bandara Soekarno-Hatta itu peringkat 51 dunia. Dan secara bertahap secara gradual semakin kecil peringkatnya. Dan kita sekarang di tahun 2026 di peringkat 22," kata AHY.

"Sedangkan proyeksi kita di 2027, 2028, 2029 kenapa tidak kita punya ambisi untuk kita masuk ke 10 besar. Dan saya pikir ini feasible, bukan sesuatu yang terlalu jauh dari jangkauan kita," katanya menambahkan.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tentunya hal-hal teknis ini kami akan bicarakan secara intens, komunikasi intens kepada para pemangku kepentingan termasuk stakeholder maupun regulator

Jakarta (ANTARA) - Lion Group menegaskan mengikuti kebijakan pemerintah terkait rencana pembahasan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan serta memastikan layanan transportasi udara tetap dapat diakses masyarakat luas.

Corporate Communications Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan perusahaan terus menjalin koordinasi dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami tetap terus berkoordinasi dengan para regulator (pemerintah) serta para stakeholder untuk merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut bisa berkesinambungan dan bisa memberikan, tetap memberikan manfaat kepada masyarakat," kata Danang ditemui di sela-sela Press Conference BookCabin Travel Fair di Jakarta, Selasa.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana melakukan pembahasan TBA tiket pesawat bersama Kementerian Perhubungan imbas geopolitik global.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun bersama regulator dan pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan dapat mendukung keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kepentingan pengguna jasa.

Ia menegaskan Lion Group menghormati setiap keputusan yang diambil pemerintah bersama para pemangku kepentingan sepanjang kebijakan tersebut mendukung kelangsungan bisnis penerbangan nasional dan ekosistem transportasi udara secara menyeluruh.

Selain memperhatikan keberlanjutan usaha, Lion Group juga menilai kebijakan terkait tarif penerbangan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan sehingga masyarakat dapat terus menikmati layanan transportasi udara secara optimal.

Perusahaan berpandangan bahwa berbagai pembahasan mengenai tarif penerbangan, termasuk TBA dan komponen biaya lainnya, perlu dilakukan melalui dialog yang konstruktif bersama regulator serta pelaku industri terkait.

Danang menambahkan pembahasan teknis mengenai kebijakan tarif akan terus dikomunikasikan secara intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna menghasilkan keputusan yang mendukung industri sekaligus pelanggan penerbangan.

"Tentunya hal-hal teknis ini kami akan bicarakan secara intens, komunikasi intens kepada para pemangku kepentingan termasuk stakeholder maupun regulator," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan secara terukur mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kenaikan harga energi dunia imbas konflik Timur Tengah.

"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata AHY di Jakarta, Minggu (17/5).

Konflik dan ketegangan dunia berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi global yang kemudian mempengaruhi biaya operasional sektor transportasi udara dan layanan penerbangan nasional secara keseluruhan.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY mengatakan pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan mengenai berbagai opsi kebijakan untuk memastikan penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga energi dunia saat ini.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembahasan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan bersama maskapai dan pemangku kepentingan sebagai respons terhadap dampak geopolitik global terhadap biaya operasional penerbangan.

Dalam jangka pendek, pemerintah terlebih dahulu memformulasikan penyesuaian biaya tambahan (fuel surcharge) sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur yang berdampak pada biaya operasional maskapai penerbangan.

"Selanjutnya kita akan bicara mengenai TBA-nya (tiket pesawat) ya," kata Menhub ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

SINGAPURA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Ecosperity Week 2026 yang diselenggarakan Temasek di Singapura pada 18-19 Mei 2026. Dalam forum internasional tersebut, Menko AHY menyampaikan pesan kunci mengenai pentingnya memperkuat ketahanan kawasan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Asia di tengah tantangan perubahan iklim, tekanan geopolitik, serta kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

Kehadiran Menko AHY pada forum global ini merupakan undangan langsung dari Chairman Temasek, Teo Chee Hean, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan kawasan Asia.

Ecosperity Week merupakan forum tahunan unggulan Temasek yang mempertemukan para pengambil kebijakan, investor, inovator, serta pemimpin sektor publik dan swasta dari berbagai negara untuk membahas solusi nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, forum ini dihadiri sekitar 4.000 peserta, baik secara langsung maupun virtual.

Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025



Forum tahun ini turut menghadirkan sejumlah tokoh dan pemimpin global dari sektor investasi, keuangan, teknologi, energi, keberlanjutan, dan infrastruktur, di antaranya Chairman Temasek Teo Chee Hean, Chairman Rio Tinto Dominic Barton, Chair of the UN High-Level Expert Group on Net-Zero Commitments Catherine McKenna, Director Potsdam Institute for Climate Impact Research Prof. Dr. Johan Rockström, Chairman India Temasek sekaligus mantan CEO DBS Piyush Gupta, Chairman Surbana Jurong Chaly Mah, serta perwakilan berbagai institusi global seperti BlackRock, Google, DBS, Amundi, BloombergNEF, dan World Bank Group.



Rangkaian agenda Menko AHY dimulai pada Minggu (18/5/2026) dengan menghadiri Opening Dinner Ecosperity Week 2026 yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha, investor, pemerintah, dan tokoh global dalam forum networking strategis.

Selanjutnya pada Senin (19/5/2026), Menko AHY dijadwalkan melakukan courtesy meeting dengan Chairman Temasek, Teo Chee Hean, guna membahas peluang kerja sama strategis di bidang pembangunan infrastruktur berkelanjutan, ketahanan kawasan pesisir, konektivitas, serta penguatan kemitraan investasi Indonesia–Singapura.

Menko AHY dan Angela Tanoesoedibjo Tegaskan Pentingnya Peran Media dalam Pembangunan



Usai pertemuan tersebut, Menko AHY akan memberikan keynote address pada sesi utama Innovation Day Plenary Ecosperity Week 2026 di Marina Bay Sands Convention Centre, Singapura, dengan tema “From Coastlines to Common Ground: Building a Resilient and Sustainable Asia.”

Dalam pidatonya, Menko AHY akan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara untuk membangun infrastruktur yang tangguh, hijau, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki pengalaman dan perspektif strategis dalam pembangunan kawasan pesisir, konektivitas antarpulau, ketahanan pangan, air, dan energi, hingga pengembangan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim.

Kehadiran Menko AHY dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam percakapan global mengenai masa depan pembangunan berkelanjutan di Asia.

Partisipasi Indonesia dalam Ecosperity Week 2026 juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan, ketahanan, dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan visi pembangunan nasional, infrastruktur dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat daya saing bangsa sekaligus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal.

Selain menjadi ajang pertukaran gagasan dan pengalaman global, keikutsertaan Menko AHY dalam Ecosperity Week 2026 diharapkan dapat memperluas peluang kerja sama internasional dan menarik investasi berkualitas guna mendukung agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Memang tidak mudah menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi sekaligus (harga tiket pesawat) tidak memberatkan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan secara terukur mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kenaikan harga energi dunia imbas konflik Timur Tengah.

"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata AHY di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat ditemui usai menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta.

AHY menuturkan tekanan geopolitik global masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi dan industri penerbangan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, konflik dan ketegangan dunia berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi global yang kemudian mempengaruhi biaya operasional sektor transportasi udara dan layanan penerbangan nasional secara keseluruhan.

Ia menjelaskan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang masa libur sekolah dan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY mengatakan penyesuaian tarif penerbangan merupakan langkah yang tidak mudah karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia secara luas.

"Oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil," bebernya.

Menurut dia, pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan mengenai berbagai opsi kebijakan untuk memastikan penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur.

Ia menambahkan pemerintah juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga energi dunia saat ini.

AHY berharap kondisi geopolitik global terutama konflik di kawasan Timur Tengah dapat segera membaik sehingga tekanan terhadap pasar energi dunia dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun secara bertahap.

Menurut dia, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global sekaligus memastikan kebijakan transportasi udara nasional tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan industri penerbangan Indonesia.

"Karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," kata AHY.

Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur dan menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/5).

Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut dilakukan menyikapi perkembangan harga bahan bakar penerbangan (avtur) yang mengalami kenaikan, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak pemuda terlibat membangun kawasan transmigrasi melalui program riset dan pengabdian Ekspedisi Patriot.

"Generasi muda terutama, yang diharapkan berada di depan karena Indonesia membutuhkan tenaga dan pemikiran terbaik kita," kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.

Ajakan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta.

Menurut AHY, program Ekspedisi atau Transmigrasi Patriot menjadi langkah strategis Kementerian Transmigrasi dalam menghadirkan generasi muda unggul untuk membantu pengembangan kawasan transmigrasi melalui riset, inovasi, serta pengabdian langsung kepada masyarakat setempat.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY mengaku bangga karena pada tahun lalu pemerintah berhasil memberangkatkan 2.000 peserta Ekspedisi Patriot menuju 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk menjalankan penelitian lapangan.

Ia menjelaskan para peserta berasal dari berbagai kampus terbaik Indonesia yang memiliki semangat pengabdian tinggi dan siap menghadapi tantangan ketika diterjunkan langsung ke kawasan transmigrasi yang jauh dari keluarga mereka.

Menurutnya, mahasiswa yang mengikuti Ekspedisi Patriot tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi dari sisi ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menilai banyak kawasan transmigrasi masih membutuhkan perhatian negara agar pertumbuhan ekonomi berjalan merata sehingga manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil dan tertinggal di Indonesia.

AHY menegaskan Kementerian Transmigrasi memiliki peran penting sebagai instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus menghadirkan keadilan ekonomi melalui pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi daerah setempat.

Di tempat yang sama, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kegiatan Patriot Move 2026 digelar untuk menyosialisasikan program Transmigrasi Patriot yang menjadi kelanjutan pengembangan kawasan transmigrasi tahun sebelumnya.

Iftitah menjelaskan pada tahun lalu Kementerian Transmigrasi telah menerjunkan sebanyak 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi guna melakukan penelitian dan pemetaan potensi pengembangan daerah.

"Kalau dulu 2.000 peneliti, sekarang ini ada 1.458 (peserta Ekspedisi Patriot yang akan dikirim) di 53 kawasan transmigrasi utamanya di Indonesia Timur, jadi fokus di sana," kata Iftitah.

Menurut dia, program Transmigrasi Patriot tahun ini diperluas tidak hanya berfokus pada penelitian lapangan, tetapi juga diperkuat melalui kegiatan pengabdian masyarakat di kawasan transmigrasi nasional.

Ia mengatakan program tersebut bertujuan menghadirkan sumber daya manusia unggul di garis depan pembangunan agar kawasan transmigrasi mampu berkembang lebih maju melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Iftitah menegaskan tugas Kementerian Transmigrasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru guna mendorong pertumbuhan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan nasional.

Menurut dia, kehadiran sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi diyakini mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga perpindahan penduduk dapat berlangsung secara alami dan mandiri.

Ia menjelaskan strategi pengembangan ekonomi baru membuat masyarakat datang secara sukarela ke kawasan transmigrasi tanpa memerlukan biaya besar dari negara untuk memindahkan penduduk antarwilayah Indonesia.

Iftitah mencontohkan keberhasilan kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan yang kini mampu mengekspor durian ke Tiongkok sehingga kesejahteraan petani meningkat hingga lima sampai enam kali lipat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pembahasan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bersama pemerintah telah rampung. 

Menurutnya, skema restrukturisasi diputuskan dalam rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Untuk Whoosh kita sudah meeting, solusinya sudah ada dan itu akan akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China nya," ujar Rosan ditemui di Kementerian Investasi/BKPM, Kamis (23/4).

Ia berharap China bisa menyepakati skema yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, utang kereta cepat bisa segera diselesaikan.

"Solusinya sudah ada dan kemarin kita juga sudah sounding. Insya Allah sih ini bisa selesai lah," ujarnya.

Mengenai rincian skema yang sudah disepakati pemerintah, ia mengungkap akan diumumkan langsung oleh AHY. Hal itu termasuk asal anggaran yang akan digunakan untuk membayar utang kereta cepat ke China.

"Memang nanti disampaikan langsung oleh Pak Menko Infra lah. Lebih enaknya, karena beliau yang memimpin, tapi sudah ada arahannya," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah bakal melakukan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api sekitar 14.000 km dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

"Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km," kata AHY dalam jumpa pers usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu.

AHY menyebutkan saat ini jalur kereta api di Sumatra sepanjang 1.871 km. Dari jumlah itu dibutuhkan penambahan minimal sekitar 7.837 km menyesuaikan jumlah penduduk. Sementara di Kalimantan masih 0 km dari 2.772 km kebutuhan minimal.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi jalur kereta api yang ada saat ini sepanjang 109 km, dari jumlah itu, AHY menyebutkan jalur tambahan yang dibutuhkan sekitar 3.284 km.

Ia menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

"Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," ujarnya.

Dia menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.

Menko AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Ia menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju netzero emission,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, Menko AHY menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda.

Sumatra membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, khususnya melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.

AHY juga menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengimbau agar agen tiket OTA untuk mematuhi kebijakan tarif pesawat udara yang ditetapkan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) meminta agen perjalanan daring (online travel agent/OTA) mematuhi kebijakan tarif pesawat yang ditetapkan pemerintah.

"Kami mengimbau agar agen tiket OTA untuk mematuhi kebijakan tarif pesawat udara yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Kemenko Infra Odo R.M. Manuhutu dalam konferensi pers secara daring dipantau di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen menjaga keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar perjalanan domestik tetap aman dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Lebaran melalui berbagai komponen biaya operasional penerbangan nasional.

Kebijakan tersebut meliputi diskon Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) hingga 50 persen, penurunan fuel surcharge menjadi dua persen, serta pengurangan biaya propeller sebesar 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon harga avtur hingga 10 persen di 37 bandara untuk menekan biaya operasional maskapai penerbangan domestik selama periode Lebaran.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 17 hingga 18 persen dari tarif dasar yang berlaku di masing-masing rute penerbangan.

Kemenko Infra memperkirakan sekitar 3,3 juta penumpang akan menggunakan transportasi udara selama masa angkutan Lebaran, sehingga stabilitas harga menjadi prioritas utama pemerintah.

Odo menegaskan kebijakan itu merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna jasa transportasi udara nasional.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meredam persepsi kenaikan harga tiket yang berlebihan serta memberikan kepastian biaya perjalanan bagi masyarakat selama libur Lebaran.

Ia juga mengimbau seluruh pihak mendukung kebijakan pemerintah agar harga tiket tetap terkendali dan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, serta terjangkau selama musim liburan.

Kemenko Infra mendorong pembenahan struktur biaya industri penerbangan, termasuk harga avtur dan regulasi suku cadang, guna meningkatkan efisiensi serta menekan tarif tiket pesawat domestik nasional.

Ia menyampaikan pemerintah tengah fokus memperbaiki struktur biaya industri penerbangan nasional secara menyeluruh.

Menurutnya, salah satu komponen biaya terbesar dalam industri penerbangan adalah avtur yang sangat mempengaruhi harga tiket pesawat di berbagai rute domestik Indonesia.

Pemerintah saat ini mendorong peningkatan daya saing harga avtur nasional guna menekan biaya operasional maskapai serta menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat luas.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengurangi disparitas harga avtur antarbandara agar harga di wilayah luar Jakarta dapat mendekati harga yang berlaku di pusat distribusi utama.

Odo menjelaskan saat ini harga avtur termurah berada di Jakarta dan Bali, sehingga diperlukan kebijakan untuk menyeimbangkan harga di daerah lain seperti Medan, Ambon, dan Papua.

Langkah lain yang dilakukan adalah mendorong kepatuhan agen perjalanan daring atau OTA terhadap kebijakan tarif penerbangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara resmi.

Pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi terkait suku cadang pesawat guna mempercepat proses perawatan serta meningkatkan ketersediaan armada maskapai nasional.

Penyesuaian kebijakan bea masuk dan klasifikasi HS code suku cadang diharapkan dapat mengurangi biaya tambahan yang selama ini membebani operasional maskapai penerbangan.

Dengan kemudahan tersebut, proses perbaikan armada diharapkan menjadi lebih cepat sehingga jumlah pesawat yang beroperasi dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan rute perintis guna memastikan konektivitas wilayah tetap terjaga, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kemenko Infra optimistis efisiensi industri penerbangan dapat meningkat sehingga berdampak pada penurunan harga tiket dan peningkatan layanan transportasi udara nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) menjadi kunci membangun kota modern sekaligus memperluas akses perumahan terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

AHY mengatakan banyak kota modern di dunia telah mengadopsi konsep TOD untuk mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, serta jaringan transportasi publik dalam satu kawasan yang saling terhubung, apalagi tren urbanisasi global menunjukkan sekitar 70 persen populasi dunia diperkirakan akan tinggal dan beraktivitas di kawasan perkotaan.

"Apalagi diprediksi 70 persen masyarakat dunia termasuk Indonesia akan hidup, akan bekerja, beraktivitas di kota-kota," kata AHY dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta, Senin.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan lahan perkotaan semakin terbatas sehingga pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi pendekatan paling realistis untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Ia menambahkan pembangunan hunian vertikal berbasis TOD memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

AHY juga mengapresiasi peran PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki aset strategis di berbagai kota besar dan berpotensi dikembangkan menjadi kawasan hunian terintegrasi.

Salah satu pengembangan dilakukan di kawasan Stasiun Manggarai yang akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan dua blok pengembangan.

Di kawasan tersebut direncanakan pembangunan delapan tower hunian dengan total sekitar 2.200 unit yang ditujukan bagi masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah.

Selain Jakarta, pengembangan kawasan TOD juga dilakukan di Stasiun Kiaracondong Bandung, kawasan Dr Kariadi Semarang, serta Stasiun Surabaya Gubeng.

Empat kota besar di Pulau Jawa tersebut dipilih karena memiliki kepadatan tinggi dan kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi perkotaan.

AHY menilai kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan investor menjadi kunci untuk menghadirkan model pengembangan kota modern yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui konsep TOD, pemerintah ingin menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, mengurangi kemacetan, serta memberikan waktu lebih bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

Ia menegaskan pengembangan kawasan terintegrasi tersebut juga menjadi bagian dari visi pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Kita ingin pembangunan kita sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto tumbuh tinggi, tapi juga berpihak pada rakyat kecil dan juga memperhatikan bumi dan lingkungan hidup kita. Ini masa depan kita semua," kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026