Ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

"Hari ini saya melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya pada posisi yang sangat strategis, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Direktur Jenderal Anggaran,” ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA).

Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru.

Dirinya menyampaikan bahwa para pejabat akan menjalankan tugas di tengah kondisi global yang penuh tantangan, sehingga diperlukan ketajaman membaca risiko, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

“Kita bekerja dalam situasi yang tidak sederhana. Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus berlangsung, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia memandang Kemenkeu harus menjadi institusi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi.

Lebih lanjut, Menkeu berpesan akan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan kredibel.

“APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas Presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memacu optimalisasi dan penyempurnaan sistem pajak Coretax . Langkah pembenahan memasuki fase penting, di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan turun langsung memimpin proses uji coba (testing) performa sistem pajak ini pada pekan depan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan, bahwa kendala teknis berupa perlambatan fungsi manajemen kasus (case management) yang sempat terjadi internal di dalam sistem beberapa hari lalu telah berhasil diatasi secara penuh oleh tim teknis.

“Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu internally kami selesaikan kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini udah mulai oke lagi. Minggu depan akan dilakukan tes oleh Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa),” ungkap Bimo saat ditemui usai konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Saat ini performa sistem pajak Coretax telah kembali berjalan dengan normal dan stabil, pembenahan ini menjadi modal penting bagi DJP agar seluruh instrumen siap saat diuji oleh Purbaya. Coretax Sering Error, Menkeu Purbaya Salahkan Anak Buah Nakal



“Jadi kami persiapkan betul dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” imbuhnya.

Bimo menambahkan, bahwa untuk memastikan keberlanjutan sistem jangka panjang, DJP melakukan langkah strategis dengan melebur tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) ke dalam dua cerobong struktur inti, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Kedua direktorat ini memikul mandat besar untuk mempertajam efisiensi, efektivitas, serta keandalan formula logaritma pada aplikasi perpajakan tersebut. DJP juga secara resmi telah mengambil alih seluruh kode sumber (source code) aplikasi yang pada masa pengembangan awal sejak tahun 2018 dirancang penuh oleh pihak ketiga atau vendor eksternal.

Purbaya soal KPK OTT Pegawai Pajak di Banjarmasin: Pintu Masuk Pembenahan Sistem



Dengan penguasaan penuh ini, tim internal DJP kini memiliki keleluasaan penuh untuk mengembangkan algoritma secara mandiri dan memindahkan proses administrasi yang sebelumnya berada di luar sistem (walk around) agar masuk terintegrasi secara bertahap ke dalam basis data utama.

“Sekarang sudah kita masukkan ke algoritma kami. Semua source codenya sudah kami develop. Ada beberapa pembentahan yang kemarin masih walk around artinya di luar sistem kami develop sendiri. Sekarang secara bertahap sudah masuk untuk mempermudah internal sistem maupun mempermudah user dari eksternal,” jelas Bimo.

Selain melakukan perombakan besar-besaran pada sektor dapur pacu sistem (backend), otoritas perpajakan juga menyentuh aspek kenyamanan pengguna (user experience). DJP secara total telah mengubah tampilan antarmuka (user interface/UI) Coretax menjadi jauh lebih minimalis dan ringkas agar mudah dipahami, baik oleh petugas internal pajak maupun para wajib pajak secara luas.

DJP menyadari bahwa perubahan visual dan alur navigasi ini secara psikologis akan membutuhkan waktu penyesuaian bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Kendati demikian, komitmen penyederhanaan ini mutlak dijalankan demi melahirkan kepastian hukum serta mengakselerasi kecepatan pelayanan administrasi perpajakan nasional di masa depan.

“Jadi mudah-mudahan minggu depan kami bisa laporkan secara lebih komprehensif. Dan kami terus berusaha keras untuk menyederhanakan, memberikan kepastian dalam pelayanan dan juga mempercepat pelayanan,” pungkas Bimo.

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Misalnya dulu pajak (Dirjen Pajak) dan bea cukai (DJBC) itu susah banget kerja samanya. Sekarang sudah bisa dibereskan. Jadi kita dorong itu supaya kerja samanya bagus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sudah tak ada ego sektoral di lingkungan organisasi Kementerian Keuangan.

Menurutnya, Kementerian Keuangan kini sudah menjadi organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan beberapa tahun lalu karena berbagai sekat antarunit kerja mulai dibereskan.

"Apa Kementerian Keuangan agile? Mungkin kalau anda tanya 2 tahun lalu, tidak. Kalau sekarang saya pikir sudah agile, walaupun ada silo-silo, kita kurangi silo semaksimal mungkin. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi," ujar Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Sebagai informasi, silo dalam organisasi, atau mentalitas silo merupakan budaya kerja di mana departemen atau divisi dalam organisasi beroperasi secara terpisah.

Ia mengakui bahwa sebelumnya, sejumlah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan kerap bekerja secara terpisah sehingga koordinasi antarunit tidak berjalan optimal.

Contohnya kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sebelumnya dinilai sulit kini mulai berjalan lebih baik.

"Misalnya dulu pajak (Dirjen Pajak) dan bea cukai (DJBC) itu susah banget kerja samanya. Sekarang sudah bisa dibereskan. Jadi kita dorong itu supaya kerja samanya bagus," ujarnya.

Bendahara negara tersebut juga menyoroti kendala mobilitas pegawai antarunit yang selama ini terhambat oleh sekat organisasi.

"Ada kasus perpindahan antar pegawai dari Dirjen Anggaran ke Pajak, susah banget, karena masing-masing punya sendiri silo-silo. Padahal satu tempat kebanyakan orang," tambahnya.

Purbaya berkomitmen ke depan akan terus memperkuat sinergi antarsatuan kerja agar seluruh unit dapat bekerja sebagai satu kesatuan organisasi.

"Supaya yang lain bisa lebih sinergi dalam pengertian, Kementerian Keuangan kan satu sebetulnya. Enggak perlu ada ego di satu kedirjenan gitu. Nanti kita bereskan," tutur dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun anggaran 2027.

"Dengan mengucapkan

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, kesimpulan rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan mengenai RKA dan RKP telah disetujui," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program utama Kementerian Keuangan.

Alokasi terbesar berasal dari program Dukungan Manajemen sebesar Rp47,94 triliun. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp1,62 triliun, Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko sebesar Rp194,68 miliar, Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi sebesar Rp36,33 miliar, serta Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp14,12 miliar.

Dengan demikian, total pagu indikatif Kementerian Keuangan yang disepakati untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp49,8 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas persetujuan pagu indikatif tersebut.

Menurutnya, alokasi anggaran itu akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan Kementerian Keuangan bisa menjalankan mandatnya secara optimal.

"Saya mengucapkan terima kasih atas persetujuan pagu indikatif Kementerian Keuangan sebesar Rp49,8 triliun. Alokasi anggaran tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan Kementerian Keuangan mampu menjalankan mandatnya secara optimal," ujar Purbaya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bea Cukai Jakarta bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta dan Kanwil Bea Cukai Banten berhasil menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai.

Melalui operasi tersebut, Bea Cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp8,66 miliar.

“Potensi kerugian negara yaitu yang pertama adalah penerimaan cukai sebesar Rp6,67 miliar, pajak rokok kurang lebih Rp667,28 juta serta PPN HT ataupun Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau sekitar Rp1,2 miliar. Total secara keseluruhan Yaitu Rp8,66 miliar,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Penindakan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman barang kena cukai hasil tembakau/rokok ilegal menggunakan truk yang melintas di wilayah pengawasan Bea Cukai Jakarta.

Setelah dilakukan pendalaman dan analisis, tim Bea Cukai Jakarta bersama Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya melakukan operasi penindakan pada Sabtu (06/06) pukul 15.15 WIB di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta KM 35,8.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.000.800 batang rokok ilegal merek SS tanpa pita cukai yang kemudian ditegah dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Turut diamankan PY selaku supir truk dan YK selaku pengawas pengiriman.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari PY, rokok ilegal tersebut dikirim atas perintah HH, seorang pengendali barang di Pamekasan, dengan tujuan sebuah gudang di Jalan Kampung Kemeranggen, Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Pada Minggu (07/06), tim gabungan Bea Cukai dan Puspom TNI melakukan pengembangan dan menemukan tambahan 944.000 batang rokok ilegal merek SS dan 41 tanpa pita cukai yang tersimpan di gudang tersebut. Didapati fakta bahwa rokok yang berada di Gudang tersebut milik AS.

Secara keseluruhan, jumlah barang hasil penindakan mencapai 8.944.800 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp13,28 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp8,66 miliar.

Nilai tersebut terdiri atas potensi penerimaan cukai sebesar Rp6,67 miliar, pajak rokok sebesar Rp667,28 juta, dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,32 miliar.

Djaka menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga iklim usaha yang sehat, dan mengamankan penerimaan negara.

“Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal ini menjadi wujud perlindungan kepada masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan, perlindungan kepada pelaku usaha yang patuh terhadap aturan, serta upaya menjaga penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Keberhasilan penindakan rokok ilegal tersebut juga berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal dan menyelamatkan sekitar 3.578 pekerja rokok linting dari potensi kehilangan pekerjaan.

Menurut Djaka, peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku usaha legal telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Karena itu, Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat.

Perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (PDP) tanggal 8 Juni 2026.

Pada proses penyidikan, Bea Cukai bekerja sama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna memastikan pelaksanaan penyidikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini, PY telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pendalaman dan pemeriksaan masih terus dilakukan terhadap sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat hingga tanggal 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB, total anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat untuk gaji ke-13 menembus angka lebih dari Rp24,05 triliun. Realisasi ini mencakup pendistribusian bagi lebih dari 5,5 juta aparatur sipil negara ( ASN ), TNI, Polri, hingga kelompok pensiunan di berbagai penjuru tanah air.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantono mengungkapkan, bahwa pembayaran untuk pegawai di instansi Pemerintah Pusat mendominasi dengan serapan dana mencapai Rp13,9 triliun. Anggaran ini disalurkan kepada total 2.353.392 pegawai dan personel di lingkungan pusat.

Pencairan gaji ke-13 meliputi berbagai status kepegawaian mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Awal Juni, Catat Tanggal Pastinya



"Aparatur negara pada Pemerintah Pusat, jumlah realisasi Gaji Ketiga Belas yang telah dibayarkan sebesar Rp13,9 triliun untuk 2.353.392 pegawai atau personil," ujar Deni dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Jika dibedah lebih dalam per sektor, pemanfaatan anggaran untuk masing-masing kelompok aparatur di pusat yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disalurkan sebesar Rp7.559,0 miliar yang diperuntukkan bagi 902.265 pegawai.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat mencapai Rp1.203,9 miliar untuk memenuhi hak 387.311 pegawai. Anggota Polri dengan pembayaran menyerap dana Rp1.897,8 miliar bagi 477.433 personel keamanan.

Adapun Prajurit TNI dengan Hak perlindungan pertahanan ini menyerap anggaran Rp3.078,9 miliar untuk 574.824 personel. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tersalurkan Rp132,8 miliar yang dialokasikan bagi 11.559 pekerja.

Dari sisi kelembagaan internal, sebanyak 8.838 satuan kerja (satker) atau setara 99,3% dari keseluruhan satker di Indonesia dilaporkan telah merampungkan proses pembayaran hak pegawai ini.

Di samping pegawai aktif, negara juga telah mendistribusikan dana senilai Rp9.733,7 miliar kepada kelompok pensiunan. Angka ini menjangkau 3.097.677 penerima, atau mencakup sekitar 79,27% dari total target penerima manfaat.

Eksekusinya dijalankan lewat dua badan jaminan sosial negara yaiutu PT Taspen berhasil mendistribusikan Rp8.309,1 miliar untuk 2.600.927 orang pensiunan (mencapai progres 76,79%) dan PT Asabri sukses menyalurkan Rp1.424,6 miliar untuk 496.750 pensiunan (mencapai progres tinggi hingga 97,61%).

Sementara itu, proses pencairan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan masih berada di fase awal. Hingga 2 Juni 2026, baru tercatat 5 pemda dari total 546 instansi daerah (hanya sekitar 0,92%) yang sudah merealisasikan pencairan.

Total dana pemda yang bergulir sejauh ini baru menyentuh Rp414,6 miliar bagi 72.854 orang instansi daerah. Pemberian Gaji Ketiga Belas ini merupakan kebijakan tahunan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga aspek kesejahteraan dan stabilitas ekonomi para aparatur negara.

Secara legalitas, landasan operasional penyaluran tahun ini bertumpu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Sebagai panduan teknis yang bersumber dari dana APBN, Menteri Keuangan menetapkan aturan pelaksana lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditetapkan paling cepat pada 2 Juni 2026, yang memicu terjadinya gelombang pencairan massal pada tanggal tersebut melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Harapan kami dengan skema dari LPDP agar bisa berkontribusi selain mencetak SDM, juga pemerataan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah mengusulkan agar penerima beasiswa (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bidang kesehatan dapat ditempatkan untuk mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) setelah menyelesaikan studi.

Menurut Anna Mu'awanah di Jakarta, Senin, usulan tersebut disampaikan guna mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) antara wilayah Jawa dan luar Jawa, terutama terkait tenaga kesehatan.

Sebab, menurut Anna ketimpangan SDM antardaerah hingga kini masih menjadi persoalan serius, termasuk minimnya dokter di sejumlah rumah sakit daerah.

"Rumah sakit mudah dibangun, tetapi tenaga dokternya itu sangat-sangat sulit," kata Anna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menyoroti banyak tenaga kesehatan yang akhirnya mengajukan perpindahan tugas dari daerah setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), meski sebelumnya sudah berkomitmen untuk mengabdi dalam jangka waktu tertentu. Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerataan pembangunan manusia sulit tercapai.

Maka dari itu, Anna berharap LPDP dapat menyusun skema yang tidak hanya mencetak SDM unggul, tetapi juga mendukung pemerataan tenaga profesional ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Ia mengusulkan agar awardee LPDP memiliki komitmen penempatan kerja di wilayah 3T selama beberapa tahun setelah lulus.

"Harapan kami dengan skema dari LPDP agar bisa berkontribusi selain mencetak SDM, juga pemerataan. Bisakah Pak ke depan misal ada semacam komitmen mereka siap ditempatkan berapa tahun di wilayah 3T misal, harus Pak itu," terang Anna.

Selain itu, dirinya meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan tersebut agar penerima beasiswa benar-benar menjalankan pengabdian di daerah penempatan.

Menanggapi usulan tersebut, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan LPDP saat ini tengah memperkuat pengelolaan talenta nasional jangka panjang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurutnya, Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan itu saat ini tak hanya fokus mengirim penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan, namun juga memastikan lulusan ditempatkan pada bidang-bidang strategis yang dibutuhkan negara.

"Jadi kita tidak fokus hanya mengirimkan orang sekolah, tapi juga memilihkan satu sesuai dengan jurusan yang diinginkan oleh pemerintah, lulusannya untuk di bidang-bidang strategis. Kemudian kalau memungkinkan juga tentu disalurkan ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh negara," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

masih ada hal-hal yang memang harus dibereskan oleh pemerintah, dan itu berstatus barang milik negara

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkap alasan aset-aset negara hasil sitaan, termasuk aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tetap dipertahankan pengelolaannya oleh negara dan tidak diserahkan kepada pihak swasta.

Direktur Utama Kristijanindyati Puspitasari di Jakarta,Senin, mengatakan pengelolaan aset tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah karena aset-aset yang berada di bawah LMAN masih berstatus barang milik negara (BMN).

Sebab, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan pemerintah terkait aset-aset tersebut, termasuk persoalan hak tanggungan dan penguasaan lahan oleh pihak tertentu selama bertahun-tahun.

"Ini kami LMAN melaksanakan tugas juga berdasarkan penugasan. Memang aset-aset ini tidak dalam keadaan free and clear, dalam artian ini (aset) eks BPPN, eks BLBI, eks PPA. Jadi masih ada hal-hal yang memang harus dibereskan oleh pemerintah, dan itu berstatus barang milik negara," ujar Kristi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Saat ini pengelolaan aset dilakukan oleh badan layanan umum (BLU) di bawah pengelola barang, yakni Menteri Keuangan, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pembuat kebijakan dan LMAN menjalankan fungsi operasional.

Kristi menilai keterlibatan pemerintah tetap diperlukan karena sejumlah aset-aset itu berkaitan dengan hak negara yang harus diamankan. Aset yang sudah diamankan tersebut kemudian dioptimalkan agar dapat menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kemudian mengapa tidak diserahkan ke swasta, dan mengapa (dikelola) seorang PNS? Kami tentunya juga harus memiliki kemampuan di luar birokrasi, namun itu juga ada (aset) BLBI, yang memang eks BPPN, yang tentunya perlu ada (peran) pemerintah di situ ikut membayar hak tanggungan Bank Indonesia. Ada hal-hal seperti itu yang memang merupakan aset-aset itu merupakan hak negara," jelas Kristi.

Sebagaimana diketahui, sepanjang 2025, LMAN tercatat menyumbang PNBP sebesar Rp4,2 triliun dari pengelolaan aset negara. Realisasi tersebut mencapai 158,2 persen dari target tahun ini.

Pernyataan Kristi disampaikan sebagai respons atas pandangan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang mempertanyakan model pengelolaan aset negara oleh birokrat.

Misbakhun memandang aset-aset tersebut seharusnya bisa diserahkan kepada masyarakat atau pihak swasta untuk dikelola, sementara pemerintah fokus pada fungsi regulasi dan kebijakan.

"Kenapa enggak diserahkan saja kepada rakyat? Rakyat bisa mengelola dan birokrat konsentrasi mengurus soal regulasi dan sebagainya," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan senilai Rp69,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D di Kecamatan Sungai Limau.

Pembiayaan tersebut mencakup pembangunan gedung rumah sakit, gedung nonmedis, gedung utilitas, dan kebutuhan mekanikal elektrikal sebesar Rp59,52 miliar. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp8,36 miliar, pengadaan mebel sebesar Rp1,3 miliar, serta jasa manajemen konstruksi sebesar Rp519,9 juta.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembangunan RSUD Tipe D di Kabupaten Padang Pariaman merupakan langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.

“RSUD Tipe D ini dirancang dengan kapasitas 50-60 tempat tidur yang dapat melayani sekitar 5-6 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui perluasan akses layanan kesehatan, memperpendek waktu tempuh masyarakat untuk memperoleh layanan medis, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar,” ujar Reynaldi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi atas dukungan pembiayaan yang diberikan PT SMI kepada pemerintah daerah.

“Kepercayaan yang diberikan PT SMI kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat kami apresiasi. Untuk pembangunan RSUD ini, kami memperkirakan groundbreaking dapat dilakukan paling lambat pertengahan Juli, namun tentu semakin cepat akan semakin baik agar operasional rumah sakit juga dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar John.

Ia menambahkan pihaknya akan memastikan kontraktor menjalankan proyek secara optimal karena pembiayaan tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Saya juga akan ikut memastikan kesungguhan kontraktor dalam pelaksanaannya, karena ini merupakan dana yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga pengelolaannya harus tepat sasaran, efektif, dan efisien,” katanya.

Pembangunan RSUD Tipe D di Kecamatan Sungai Limau diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Selama ini, sebagian masyarakat di wilayah utara Kabupaten Padang Pariaman harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh layanan kesehatan rujukan, termasuk dalam kondisi darurat. Kehadiran rumah sakit itu diharapkan mampu memangkas waktu tempuh pasien, memperkuat sistem rujukan layanan kesehatan, serta meningkatkan pemerataan akses layanan medis di daerah.

Selain meningkatkan layanan kesehatan, pembangunan RSUD juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM dan sektor pendukung, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan rumah sakit.

Infrastruktur kesehatan yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun secara ekonomi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur perekonomian yang didominasi sektor transportasi dan pergudangan sebesar 22,10 persen dari total produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2025. Sektor tersebut diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,49 persen serta industri pengolahan sebesar 10,49 persen.

Dominasi sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai sekitar Rp5,15 triliun menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur dan layanan publik untuk memperkuat mobilitas masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil kajian kelayakan, proyek pengembangan RSUD tersebut memiliki Internal Rate of Return (IRR) sebesar 4,80 persen atau berada di atas BI Rate, sehingga dinilai layak untuk dilaksanakan dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun daerah.

Kerja sama ini turut memperkuat portofolio pembiayaan PT SMI kepada pemerintah daerah.

Hingga Maret 2026, total komitmen pembiayaan daerah PT SMI tercatat mencapai Rp37,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp15,25 triliun.

PT SMI menyatakan akan terus mendorong percepatan pembiayaan pembangunan guna mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) meneken perjanjian pembiayaan investasi kepada PT Greenroof Energy Indonesia (GREI)/CN Greenroof Asia (CNGRA) dengan limit fasilitas kredit investasi maksimum sebesar Rp125 miliar.

Pembiayaan tersebut digunakan untuk refinancing pembangunan proyek photovoltaic solar panel (PLTS) milik GREI yang telah beroperasi.

Pemegang saham atau grup PT GREI, yakni CN Green Roof Asia Pte. Ltd., merupakan perusahaan joint venture dari Climate Fund Managers melalui Climate Investor One (CI1) dan Norfund untuk investasi, konstruksi, serta operasi solar dan energy storage solution di Vietnam, Indonesia, dan Filipina. CI1 sendiri merupakan fasilitas blended finance senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang berfokus pada infrastruktur energi terbarukan di negara berkembang.

“Fasilitas ini didukung oleh investor dari sektor publik dan swasta, termasuk Komisi Uni Eropa melalui Global Gateway sebagai bagian dari komitmen Uni Eropa dalam mendukung pengembangan energi berkelanjutan, aksi iklim, dan investasi infrastruktur hijau berkualitas,” kata Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Sylvi J. Gani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Climate Fund Managers (CFM) merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara FMO, lembaga pembiayaan pembangunan (development finance institution/DFI) asal Belanda, dan Sanlam Infraworks yang merupakan bagian dari Sanlam Group asal Afrika Selatan.

Sementara itu, Norfund merupakan dana investasi Pemerintah Norwegia untuk negara berkembang yang memiliki misi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup melalui investasi pada bisnis yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pada 2024, Norfund mencatat komitmen investasi lebih dari 4 miliar dolar AS di Asia Tenggara, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Tengah. Sekitar 40 persen dari total portofolio investasinya dialokasikan untuk sektor energi ramah lingkungan.

Sylvi mengatakan, PT SMI terus berkomitmen mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan berdampak.

“Kolaborasi dengan PT GREI diharapkan dapat memperluas pemanfaatan energi surya di sektor komersial dan industri, sekaligus memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai target transisi energi dan pengurangan emisi karbon,” ujar Sylvi.

Direktur PT GREI Eduardus Pandik mengatakan kerja sama tersebut menjadi momentum penting bagi perusahaan dalam memperkuat pengembangan proyek energi surya di Indonesia.

“Dukungan pembiayaan dari PT SMI menjadi langkah strategis bagi PT GREI untuk terus memperluas pengembangan PLTS di Indonesia. Kami percaya pemanfaatan energi surya tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan efisiensi energi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih luas,” ujar Eduardus.

Sebagai perusahaan penyedia solusi energi surya dan energy storage solution, PT GREI berfokus menghadirkan akses energi bersih melalui skema pembiayaan jangka panjang tanpa investasi awal dari pelanggan.

Melalui model bisnis tersebut, PT GREI menanggung seluruh biaya investasi, instalasi, operasional, dan pemeliharaan PLTS sehingga pelanggan dapat memperoleh manfaat penghematan biaya listrik sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Dari sisi industri, dukungan terhadap pengembangan PLTS dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional.

Di tingkat regional, CN Green Roof Asia juga menargetkan ekspansi pengembangan platform energi surya dari 110 megawatt (MW) menjadi 500 MW dalam lima tahun ke depan di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Kerja sama ini turut memperkuat peran PT SMI sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager melalui dukungan pembiayaan terhadap proyek-proyek hijau dan transisi energi di Indonesia.

Selain itu, langkah tersebut dinilai mendukung implementasi Astacita pemerintah, khususnya dalam mendorong kemandirian energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

PT SMI menyatakan akan terus mendorong pembiayaan inovatif yang mendukung pembangunan rendah karbon serta mempercepat pencapaian target net zero emission Indonesia pada masa mendatang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026