Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.

Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.

BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.

“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.

Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.

Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” pungkasnya.

Melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, BMKG berharap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tancap gas menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak fenomena El Niño yang mulai membayangi sektor pertanian dan hortikultura.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, menyatakan wilayah Indonesia kini mulai memasuki musim kemarau yang dipicu fenomena El Niño, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.

Meski El Niño mulai datang, dia menegaskan kondisi cuaca di Kaltim masih relatif bersahabat bagi aktivitas pertanian.

"Sekarang kita mulai memasuki musim kemarau dan puncaknya diperkirakan sekitar bulan Agustus. Namun, kita bersyukur Kalimantan Timur tidak mengalami kemarau yang terlalu ekstrem. Meskipun beberapa daerah sudah mulai kering, di Kaltim masih sering terjadi hujan dan kondisi cuaca masih cukup mendukung," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/6/2026).

Fahmi menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang masih relatif basah ini bagaikan durian runtuh bagi para petani, baik di sektor tanaman pangan maupun hortikultura, karena masih membuka peluang untuk melanjutkan aktivitas tanam dengan memanfaatkan curah hujan yang tersisa.

"Kondisi ini sangat membantu petani karena masih memiliki kesempatan untuk melakukan penanaman dengan memanfaatkan air hujan yang tersedia," katanya.

Lebih lanjut, dia mendorong para petani agar mulai bersiap sedia payung sebelum hujan dengan melakukan langkah mitigasi dan adaptasi sejak dini, salah satunya melalui penampungan air hujan sebagai cadangan menjelang periode kering yang lebih panjang.

"Petani kami dorong untuk melakukan penampungan air hujan sebagai langkah antisipasi apabila nanti memasuki masa kemarau yang lebih panjang," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan pihaknya turut memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian demi memastikan bantuan sarana pendukung seperti perpompaan dan perpipaan dapat segera disalurkan kepada masyarakat petani.

"Koordinasi dengan pemerintah pusat terus kami lakukan agar bantuan perpompaan dan perpipaan bisa lebih cepat diterima petani. Ini menjadi langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan air apabila kemarau semakin intens," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diramal bakal lebih kering dan panjang seiring dengan berkembangnya fenomena iklim El Nino.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan akan mengalami puncak kemarau pada Agustus dan 169 ZOM (25,41% luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).

Adapun wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026 meliputi Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM yang memasuki puncak kemarau pada September 2026 meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan bahwa pemantauan BMKG per akhir Mei 2026 menunjukkan bahwa 200 ZOM atau 11,83% luas daratan Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM yang mencakup 31,60% luas daratan diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28% wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya adalah Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan musim kemarau di Indonesia pada 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal 2027. Peluang intensitas fenomena ini menyentuh kategori moderat mencapai 98%, sementara peluang mencapai kategori kuat sebesar 62%.

“Untuk wilayah Indonesia dengan gambar kecoklatan itu kita terpengaruh [El Nino] untuk menekan curah hujan jadi kondisinya secara umum lebih kering pada bulan Juni hingga Januari. Namun perlu dicatat nanti bahwa sekitar bulan Oktober akhir kita sudah memasuki musim hujan,” papar Ardhasena.

Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG merekomendasikan pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara sektor sumber daya air dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.

Bisnis.com, BANDUNG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah Jawa Barat, termasuk kawasan Bandung Raya, akan berlangsung pada Agustus 2026.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang berpotensi menekan curah hujan di sejumlah daerah.

Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika Muda BMKG Bandung, Yuni Yulianti, mengatakan musim kemarau telah mulai berlangsung di Bandung dan sekitarnya seiring masuknya pola musim kering di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

“Untuk tahun 2026 ini memang sudah memasuki musim kemarau dan BMKG memprediksi kondisi tersebut akan disertai fenomena El Nino,” kata Yuni, Sabtu (6/6/2026).

Menurut dia, El Nino merupakan anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik ekuator yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan hujan di Indonesia.

Dampaknya, curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, berpotensi mengalami penurunan.

“Untuk tahun ini diprediksi terjadi El Nino dengan kategori moderat. Ada peluang menuju kuat, tetapi yang dominan tetap moderat,” ujarnya.

Terkait istilah El Nino Godzilla yang kerap beredar di masyarakat, Yuni menegaskan BMKG tidak menggunakan istilah tersebut dalam klasifikasi resmi.

“BMKG tidak pernah merilis adanya El Nino Godzilla. Klasifikasi yang digunakan hanya El Nino lemah, moderat, dan kuat,” katanya.

BMKG memperkirakan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus 2026 di sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

“Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus, termasuk di Bandung Raya. Secara umum curah hujan akan lebih rendah dan durasi musim kemarau di beberapa daerah berpotensi lebih panjang dibandingkan kondisi normal,” ujarnya.

Penurunan curah hujan akibat El Nino diperkirakan berdampak pada berbagai sektor, terutama pertanian, sistem irigasi, dan ketersediaan air bersih.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air, sedangkan sektor pertanian diharapkan menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.

Selain itu, pengelolaan irigasi dan waduk perlu dioptimalkan untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air selama musim kemarau.

“Musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, tetapi intensitas dan frekuensinya jauh lebih rendah,” kata Yuni.

BMKG juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan berkepanjangan selama musim kemarau.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan payung hukum sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, penurunan produksi pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Herman, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Siaga Kekeringan serta Kepgub Posko Siaga Kekeringan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dan percepatan penanganan dampak kemarau di berbagai daerah.

"Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan logistik air bersih, hingga penguatan koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota juga telah digelar pada 8 Mei 2026. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah didorong menyiapkan personel, sarana pendukung, serta langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko karhutla.

Pemprov Jabar juga memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air secara hemat dan bijak selama musim kemarau.

Herman menuturkan, status darurat kekeringan dapat ditetapkan apabila dampak yang terjadi meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan hasil kajian teknis serta rekomendasi BPBD.

Sejumlah strategi mitigasi turut disiapkan, antara lain konservasi sumber daya air, optimalisasi embung dan waduk, serta penguatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Belajar dari pengalaman El Nino tahun 2023, dampak kekeringan di Jawa Barat saat itu menjangkau 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.

Pengawalan lapangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar setiap potensi kendala produksi dapat terdeteksi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawalan sentra pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian, memastikan pendampingan petani berjalan optimal, serta mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor pangan.

"Kami terus memperkuat pengawalan sentra produksi pangan nasional di Merauke, Papua Selatan, guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah dinamika iklim yang terjadi," kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai bagian dari penguatan pengawalan produksi, Kementan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pertanaman dan panen di sejumlah kawasan produksi padi di Merauke.

Pemantauan di lakukan di wilayah Kampung Yasamulya SP2 dan Kampung Waninggap Miraf SP5 di Distrik Tanah Miring serta Kampung Sidomulyo di Distrik Semangga.

Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Kementan bersama Dandim 1707/Merauke, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun), penyuluh pertanian lapangan, dan kelompok tani setempat untuk memastikan berbagai langkah mitigasi dan pendampingan produksi berjalan optimal.

"Pengawalan lapangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar setiap potensi kendala produksi dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini sehingga produktivitas pertanian di sentra pangan Merauke tetap terjaga," ujarnya.

Ia menjelaskan pemantauan lapangan dilakukan guna memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian sehingga langkah penanganan yang diperlukan dapat segera dilakukan.

“Kami turun langsung untuk memetakan, jika memang terjadi penurunan produksi, apa penyebab utamanya. Setelah bersama-sama meninjau tiga lokasi tadi, memang ditemukan adanya penurunan produksi, namun kondisinya tidak signifikan dan bukan gagal panen total (puso),” beber Hermanto.

Menurutnya, dinamika iklim yang ditandai dengan tingginya curah hujan pada musim rendengan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga penguatan pengendalian dan pendampingan kepada petani menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas pertanian.

Untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah dinamika iklim, Kementan bersama pemerintah daerah terus memperkuat berbagai langkah mitigasi dan adaptasi.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui perbaikan dan optimalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan varietas yang lebih adaptif terhadap kondisi genangan maupun banjir, penguatan pendampingan budidaya oleh penyuluh pertanian, serta percepatan penanganan berbagai kendala yang berpotensi mempengaruhi hasil produksi petani.

Selain itu, pengendalian OPT juga terus diperkuat melalui pendekatan pengendalian terpadu yang melibatkan petani, penyuluh, dan dinas teknis di daerah.

Ketersediaan sarana pengendalian yang sesuai dengan karakteristik serangan OPT di wilayah Merauke menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kondisi pertanaman, terutama pada periode curah hujan tinggi yang meningkatkan kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Hermanto menegaskan pentingnya memperkuat konsolidasi dan koordinasi antara petani, penyuluh lapangan, serta dinas terkait agar pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Teman-teman di lapangan sudah mulai mengonsolidasikan gerakan untuk memastikan serangan hama dapat diminimalisir ke depannya. Hama memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi sangat bisa dikendalikan agar tidak sampai terjadi ledakan kasus,” tambahnya.

Selain penguatan pengendalian OPT, Kementan juga terus mendorong perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, termasuk optimalisasi jaringan irigasi dan penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus mengurangi risiko kerugian yang dihadapi petani akibat cuaca ekstrem.

Ke depan, Kementan akan terus memperkuat pengawalan sentra-sentra produksi pangan strategis nasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Dengan langkah mitigasi yang tepat, penguatan sarana dan prasarana, serta pendampingan yang berkelanjutan, Kementan optimistis produktivitas pertanian di Merauke dapat terus terjaga sehingga mendukung upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang kompetitif sebagai bentuk relaksasi bagi pelaku usaha properti

Jakarta (ANTARA) - Fenomena iklim ekstrem bukan lagi sekadar variabel lingkungan yang berdiri sendiri, melainkan determinan ekonomi yang mampu mendisrupsi stabilitas pasar secara sistemik.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi di Markas Besar Polri pada 14 April, Indonesia bersiap menghadapi transisi menuju fase El Nino, dengan probabilitas 50 hingga 80 persen pada semester II 2026.

Dalam perspektif teknokratik, intensitas lemah hingga moderat yang diprediksi tetap membawa risiko nyata terhadap rantai pasok material konstruksi, struktur biaya pembangunan, serta profil risiko asuransi nasional.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Balai Kota pada pertengahan April, secara eksplisit memperingatkan bahwa periode April hingga September 2026 merupakan fase krusial bagi ketahanan wilayah.

Sektor properti, sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Jakarta, berada pada posisi yang sangat rentan terhadap guncangan suplai dan penurunan daya beli yang terakselerasi oleh anomali cuaca tersebut.

Masalahnya, El Nino bukan sekadar urusan kenaikan suhu udara, melainkan ancaman terhadap ketersediaan material dasar yang menggerakkan roda konstruksi.

Ketika kekeringan melanda, seluruh ekosistem pembangunan terdisrupsi yang berujung pada pembengkakan biaya yang tidak terencana.

Jakarta, sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional, telah menyadari eskalasi risiko ini dan mulai mengonsolidasikan instrumen kebijakannya. Namun, stabilitas ekonomi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada kesiapan satu provinsi.

Mengingat rantai pasok properti lintas wilayah, daerah-daerah lain di Indonesia diharapkan segera melakukan langkah antisipasi serupa untuk menghindari ketimpangan harga material dan gangguan pembangunan infrastruktur.

Jika fenomena El Nino 2026 tidak dimitigasi dengan pendekatan teknokratik yang presisi secara nasional, maka target-target makro ekonomi yang telah ditetapkan berisiko terkoreksi secara tajam.

Diperlukan sinkronisasi antara kebijakan fiskal di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan bahwa industri properti tetap mampu bertahan sebagai lokomotif ekonomi di tengah cuaca ekstrem.

Disrupsi rantai pasok

Dampak primer El Nino terhadap industri properti termanifestasi melalui gangguan aktivitas ekstraksi material dasar di wilayah penyangga.

Secara logis, penurunan debit air sungai secara signifikan akibat kekeringan panjang menghambat penambangan pasir dan batu secara efisien, terutama di wilayah seperti Bogor yang menjadi pemasok utama Jakarta.

Kelangkaan air menyulitkan proses pencucian pasir dan operasional alat berat di lokasi tambang, yang secara otomatis mengurangi volume suplai ke pasar.

Pemantauan di sejumlah titik distribusi konstruksi menunjukkan tren kenaikan harga material yang cukup mengkhawatirkan.

Pada awal 2026, harga pasir konstruksi telah naik sebesar Rp20.000 per ritase, sementara semen fluktuatif di angka Rp50.000 hingga Rp80.000 per sak, dan material fabrikasi, seperti batako serta bata merah, terus tertekan inflasi lokal yang konsisten.

Secara teknokratis, fluktuasi harga ini mencerminkan inefisiensi logistik yang dipicu oleh kelangkaan stok di tingkat hulu.

Bagi pengembang dan kontraktor, kondisi ini mengakibatkan pembengkakan biaya yang signifikan pada proyek-proyek berjalan.

Kenaikan harga material dasar secara otomatis akan menggerus margin keuntungan pengembang dan memaksa mereka melakukan penyesuaian harga jual di tingkat konsumen.

Data Bank Indonesia menunjukkan, rasio kredit bermasalah (NPL) pada kredit properti per Februari 2026 telah menyentuh angka 3,24 persen, naik dari 2,99 persen pada periode sebelumnya.

Ini adalah indikator nyata bahwa daya beli masyarakat sedang berada dalam tekanan hebat, bahkan sebelum dampak puncak kekeringan benar-benar dirasakan oleh industri secara menyeluruh.

Selain masalah material, sektor asuransi properti juga menghadapi tantangan besar yang logis.

Seperti yang diungkapkan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), lini properti dan rekayasa merupakan sektor yang paling rentan terdampak El Nino ekstrem.

Risiko kebakaran yang meningkat di kawasan padat penduduk dan lokasi proyek selama musim kemarau panjang memicu lonjakan klaim yang dapat mengganggu stabilitas industri asuransi.

Kondisi ini menciptakan efek domino: risiko yang tinggi akan meningkatkan premi asuransi, yang pada akhirnya kembali membebani biaya operasional pengembang dan memperberat harga properti di mata calon pembeli yang kini semakin selektif akibat tekanan ekonomi global yang terus membayangi.

Resiliensi ekonomi

Menghadapi eskalasi risiko tersebut, Jakarta telah menetapkan standar mitigasi melalui kebijakan fiskal daerah yang responsif.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang kompetitif sebagai bentuk relaksasi bagi pelaku usaha properti.

Langkah ini merupakan strategi fiskal yang cerdas untuk mengompensasi kenaikan biaya konstruksi akibat El Nino serta tekanan geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi.

Dengan memberikan insentif pajak daerah, pemerintah berupaya memastikan iklim investasi properti tetap menarik, sehingga proyek-proyek strategis tidak terhenti.

Relaksasi ini menjadi sangat krusial mengingat pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 yang mencapai 5,21 persen harus tetap dipertahankan sebagai penyangga ekonomi nasional.

Namun, strategi fiskal di tingkat ibu kota saja tidak cukup, tanpa keseragaman aksi di daerah lain dan dukungan manajemen sumber daya dari pelaku industri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mulai mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk melakukan diversifikasi sumber material bangunan dan memperkuat cadangan logistik konstruksi sebelum puncak kekeringan melanda.

Pola ini seharusnya menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain untuk mengamankan rantai pasok lokal mereka.

Dalam konteks teknokratik, pengembang nasional harus mulai mengadopsi teknologi konstruksi yang hemat air serta sistem manajemen risiko yang mengintegrasikan data iklim secara langsung guna meminimalkan kerugian akibat cuaca ekstrem.

Solusi konstruktif lainnya adalah memperluas akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi proyek properti yang mampu menunjukkan strategi ketahanan iklim yang terukur.

Pada akhirnya, El Nino 2026 adalah ujian nyata bagi ketahanan infrastruktur industri properti secara nasional. Keberhasilan dalam melewati tantangan ini bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan dalam menyinkronkan kebijakan antara mitigasi bencana alam dan stimulus ekonomi.

Sektor properti tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kenaikan biaya material dan risiko asuransi yang melonjak.

Melalui kombinasi relaksasi pajak, diversifikasi rantai pasok, dan penguatan manajemen risiko berbasis data yang dimulai dari Jakarta dan diikuti oleh daerah lainnya, kita dapat mengubah ancaman kekeringan ini menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri yang lebih tangguh.

Ambisi untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama, dengan kesadaran penuh bahwa adaptasi iklim kini adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.

*) Rioberto Sidauruk,pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Barat mendorong penguatan produksi pangan mandiri melalui strategi intensifikasi guna memitigasi dampak fenomena El Nino serta lonjakan permintaan pasar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur mengatakan langkah strategis ini harus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah Jawa Barat melalui pemanfaatan teknologi dan bibit unggul.

BI Jawa Barat menilai kesiapan menghadapi masa kekeringan panjang harus dilakukan sejak dini dengan merujuk pada manajemen stok pangan yang berkelanjutan.

Meskipun dampak El Nino pada tahun ini diprediksi tidak akan seburuk di beberapa negara lain, penguatan sektor produksi tetap menjadi prioritas utama agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah fluktuasi global.

Nur menekankan pentingnya swasembada sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi di daerah. Menurutnya, kesiapan pangan merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan iklim dan pasar yang dinamis.

"Tapi intinya adalah bahwa kalau kita memang ingin stabil, kita harus produksi swasembada pangan. Kita harus mempersiapkan diri, sebagaimana kita belajar dari kisah Nabi Yusuf yang mempersiapkan diri menghadapi tujuh zaman sulit," ujar Nur usai acara peluncuran Buku "Syariah, West Java Economic Society" di Kantor Pewakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Senin (27/42026).

Terkait tantangan keterbatasan lahan di Jawa Barat, menurutnya perluasan area pertanian atau ekstensifikasi sulit untuk dilakukan secara masif. Oleh karena itu, BI bersama dinas terkait fokus pada program intensifikasi pertanian guna mengejar ketahanan suplai, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tingginya permintaan pada sektor pangan tertentu.

"Karena Jawa Barat bukan daerah yang bisa melakukan ekstensifikasi karena lahan terbatas, kita melakukan intensifikasi. Caranya dengan menggunakan bibit unggul, teknologi IoT (Internet of Things), dan beberapa hal lain yang bisa mendorong peningkatan supply melalui pembinaan-pembinaan," jelas Nur.

Lebih lanjut, program pembinaan tersebut dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok tani hingga institusi pendidikan berbasis agama melalui ekosistem ekonomi syariah. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

"Pembinaan ini ada yang melalui pesantren melalui program pesantren mandiri, ada juga melalui kelompok-kelompok tani dan sebagainya. Ini terus kita lakukan agar supply pangan kita tetap cukup dan stabil," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan iklim PBB World Meteorological Organization (WMO) memperkirakan fenomena El Niño akan mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan memengaruhi pola hujan serta suhu global.

Berdasarkan laporan bulanan Global Seasonal Climate Update WMO, suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator tercatat naik cepat. Hal ini mengindikasikan kemungkinan munculnya kondisi El Nino mulai Mei–Juli 2026. Prakiraan juga menunjukkan dominasi suhu permukaan daratan di atas normal secara hampir menyeluruh dalam tiga bulan ke depan yang disertai variasi pola curah hujan antarwilayah.

"Setelah periode kondisi netral pada awal tahun, model-model iklim kini menunjukkan keselarasan yang kuat, dan terdapat keyakinan tinggi terhadap onset El Nino, diikuti intensifikasi lebih lanjut pada bulan-bulan berikutnya," kata Kepala Prediksi Iklim WMO Wilfran Moufouma Okia, dikutip Senin (27/4/2026).

Okia menambahkan bahwa El Nino yang akan datang berpotensi menjadi kejadian yang masuk kategori kuat. Meski demikian, dia memberi catatan kepastian prakiraan masih terbatas karena hambatan prediktabilitas musim semi yang lazim terjadi pada periode ini.

"Model mengindikasikan bahwa ini mungkin merupakan kejadian El Nino yang kuat, tetapi hambatan prediktabilitas musim semi menjadi tantangan bagi kepastian prakiraan saat ini. Kepercayaan prakiraan umumnya meningkat setelah April," katanya.

El Niño merupakan salah satu pola iklim paling kuat di Bumi yang ditandai oleh pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur. Fenomena ini umumnya terjadi setiap dua hingga tujuh tahun sekali dan berlangsung sekitar sembilan hingga dua belas bulan.

Dampak El Nino terhadap pola cuaca berbeda-beda di setiap wilayah. Fenomena ini cenderung meningkatkan curah hujan di sebagian Amerika Selatan bagian selatan, Amerika Serikat bagian selatan, Tanduk Afrika, dan Asia Tengah. Sebaliknya, Australia, Indonesia, dan sebagian Asia Selatan berpotensi mengalami kekeringan.

Secara historis, El Nino memberi efek pemanasan pada iklim global. Kombinasi El Nino kuat 2023–2024 dan perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca telah menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.

Meski demikian, WMO menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi atau intensitas El Niño. Namun, suhu lautan dan atmosfer yang makin hangat dapat memperbesar dampak El Niño melalui ketersediaan energi dan kelembapan yang lebih tinggi untuk kejadian cuaca ekstrem seperti gelombang panas dan hujan lebat.

Martapura (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa langkah percepatan masa tanam yang dilakukan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi dan gagal panen akibat El Nino.

"Langkah ini sangat tepat karena saat ini sudah hampir memasuki musim kemarau panjang," kata Wamentan Sudaryono saat menghadiri gerakan percepatan tanam padi di Desa Sidomakmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino melalui gerakan percepatan tanam yang digelar di Desa Sidomakmur tersebut.

Gerakan menanam padi tersebut dilakukan menggunakan alat mesin pertanian modern, yakni rice transplanter riding dan walking.

Penggunaan teknologi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya percepatan tanam sekaligus peningkatan efisiensi produksi di tengah ancaman penurunan curah hujan.

Sudaryono menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi akibat El Nino.

Pemerintah pusat, ia mengatakan akan memberikan dukungan melalui berbagai program dan fasilitas untuk memastikan petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan panen.

“Intinya, petani harus dapat menanam lebih cepat dan lebih banyak, sehingga hasil panen juga meningkat,” katanya.

Melalui gerakan percepatan tanam dan penguatan kelembagaan petani, ia berharap Sumatera Selatan mampu menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat sektor pertanian.

"Petani merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir secara nyata dalam membela dan memperjuangkan kepentingan petani,” kata Herman Deru.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam keadaan aman dan siap dalam menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Indonesia mulai April 2026.

"El Nino Godzilla diprediksikan bertahan selama enam bulan, namun stok beras kita per hari ini ada sebanyak 4,9 juta ton yang diprediksi dapat memenuhi kebutuhan selama 11 bulan. Aman," kata Amran saat mengunjungi Gudang Bulog Banjar Kemantren di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.

Selain itu, Amran menjelaskan ketersediaan bahan pangan dari sektor lain seperti industri makanan horeka tercatat sebanyak 12,5 juta ton, disertai dengan hasil tanaman standing crop sebanyak 11 juta ton.

Menurutnya, stok beras nasional diprediksi dapat segera menembus angka lima juta ton selambat-lambatnya pada pertengahan minggu depan.

Dengan demikian, lanjutnya, stok beras tersebut menjadi rekor tertinggi selama Republik Indonesia berdiri.

"Artinya ketersediaan pangan nasional mencapai kurang lebih 28 juta ton, cukup untuk 11 bulan dan menghadapi dampak fenomena El Nino," katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk turut serta dalam melaksanakan verifikasi data pangan nasional tersebut, sekaligus demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Amran juga menegaskan untuk menghadapi musim kemarau panjang ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi seperti pompa dan distribusi air, serta penguatan sistem irigasi di sejumlah wilayah terdampak.

Selain itu, Amran turut menegaskan stok pupuk nasional dalam kondisi aman disertai dengan adanya penurunan harga pupuk sebesar 20 persen yang dinilainya dapat membantu para petani serta meningkatkan produksi bahan pangan di Indonesia.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan verifikasi data-data pangan nasional demi meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Silakan masyarakat ikut aktif dalam melakukan pengecekan langsung. Hari ini stok beras nasional di angka 4,9 juta ton," kata Amran dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Banjar Kemantren di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.

Amran menyebutkan masyarakat bisa memantau melalui data-data dari Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan dari Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) yang semuanya kredibel.

Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi Bulog Jatim yang mengajak perwakilan masyarakat dari elemen mahasiswa, dosen, hingga organisasi kepemudaan untuk ikut melaksanakan kunjungan demi mengecek stok beras di wilayah setempat.

Menurutnya, keterlibatan publik penting untuk memastikan adanya verifikasi independen terhadap data pangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Amran menuturkan data per hari ini menunjukkan jumlah stok beras nasional mencapai 4,9 juta ton dengan prediksi akan mencapai lima juta ton pada pertengahan minggu depan.

Ia menilai dengan adanya jumlah stok beras sejumlah tersebut maka ketahanan pangan nasional menghadapi dampak fenomena El Nino dalam kondisi yang kuat.

Selain itu, Amran menjelaskan ketersediaan bahan pangan dari sektor lain seperti industri makanan horeka tercatat sebanyak 12,5 juta ton, disertai dengan hasil tanaman standing crop sebanyak 11 juta ton.

Ia mengatakan ketersediaan pangan nasional yang mencapai kurang lebih 28 juta ton itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 11 bulan dan menghadapi dampak fenomena El Nino.

"Saya bangga dengan adanya elemen masyarakat yang hadir, supaya ada second opinion, serta cross check langsung dari masyarakat terhadap data-data pangan nasional yang tersedia," katanya.

Ia pun menyatakan siap membuka pintu transparansi ketersediaan tersebut, melalui komunikasi lintas lembaga demi memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026