Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Danantara bergotong royong mengembalikan kepercayaan investor global di pasar modal Tanah Air.

Sampai dengan Jumat (8/5/2026), pasar saham mencatatkan net sell asing sebesar Rp37,61 triliun. Sejalan dengan menguapnya dana asing, indeks harga saham gabungan (IHSG) telah terpangkas dua digit sejak awal tahun. Pada Selasa (12/5/2026), akan ada pengumuman MSCI yang akan menjadi cerminan bagaimana investor global melihat pasar modal Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki, mengatakan pihaknya akan mengantisipasi gejolak pasar imbas pengumuman tersebut. Sejak awal tahun OJK bersama BEI terus menjalankan reformasi perbaikan pasar modal.

"Jadi kita harus mengantisipasi. Tadi saya sampaikan, mungkin bisa menjadi short term pain, tapi Insyaallah menjadi long term gain," kata Kiki di Gedung BEI, Jakarta, Senin (11/5/2026).

OJK memahami pengumuman MSCI pada 12 Mei 2026 akan membawa dinamika pasar saham Tanah Air. Regulator melihat pasar akan mengalami koreksi singkat, namun dalam jangka panjang akan menjadi pijakan yang solid untuk penguatan berkelanjutan. Saat ini, salah satu yang ditunggu investor Tanah Air adalah keputusan MSCI yang akan menghapus konstituen saham Indonesia yang masuk di dalam daftar high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Kiki mengimbau investor Tanah Air tidak panik. Dampak pengumuman MSCI nanti menurutnya hanya sebuah konsekuensi dari perbaikan-perbaikan reformasi pasar modal. Di sisi lain, kondisi makro ekonomi Indonesia yang solid juga bisa memberikan rasa percaya diri investor. Selain itu, regulator juga berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan dan transparansi tata kelola pasar modal Indonesia.

"Delapan aksi reformasi itu terus kita lakukan. Misalnya penegakan hukum, penguatan pengawasan. Dari BEI bagaimana mendorong banyak perusahaan masuk bursa, yang tentu saja akan kita lihat dulu kualitasnya, tidak hanya kuantitas saja," ujar Kiki.

Selanjutnya, OJK juga mendorong pendalaman pasar oleh investor institusi domestik. Kiki membandingkan, bahwa dahulu pasar modal RI lebih sensitif oleh gejolak global. Namun, sekarang dengan jumlah investor RI mencapai 26 juta menurutnya kondisinya kini jauh lebih baik.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa pihaknya melihat gejolak pasar yang disebabkan oleh MSCI bukanlah sebuah bencana atau ancaman, melainkan sebagai peluang melakukan perbaikan fundamental pasar modal.

Jeffrey menegaskan perbaikan pasar modal Indonesia telah menggunakan best practice global. Misalnya, pembukaan data keterbukaan investor di atas 1% hanya diterapkan di India dan Indonesia, sementara pembukaan data daftar saham terkonsentrasi (HSC) hanya ada di Hong Kong dan Indonesia.

"Jadi apa yang menjadi best practice di India dan tidak ada di tempat lain itu kita adopsi, apa yang ada di Hong Kong dan tidak ada di tempat lain itu juga kita adopsi. Itulah yang membuat saat ini sepertinya Bursa Indonesia adalah Bursa yang paling transparan di dunia," kata Jeffrey.

Imbas dari implementasi HSC, BEI telah mengeluarkan 9 saham yang terdaftar di dalamnya dari indeks utama seperti IDX80, IDX30 dan LQ45. Jeffrey bilang, langkah ini sejalan dengan ketentuan MSCI yang juga akan mendepak saham konstituen Indonesia yang terdaftar di dalam daftar HSC.

Jeffrey memahami hal tersebut akan berdampak bagi penurunan bobot saham Indonesia di MSCI, namun hal itu dianggap perlu demi kesehatan pasar modal jangka panjang. BEI optimis bobot saham Indonensia di MSCI dalam jangka panjang akan meningkat.

"Proses reformasi ini akan menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Ini akan terus kami lakukan sampai Indonesia, Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia. Sebelum itu kami tidak akan berhenti. Kalau ditanya seberapa confidence atas upaya-upaya yang kita lakukan bersama ini, saya hanya akan menyampaikan bahwa kami dari Bursa Efek Indonesia sangat confidence pasar modal Indonesia on the right track, in the right direction," pungkasnya.

Bukan Semata MSCI

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Sjahrir punya sudut pandang menarik menyikapi jatuhnya IHSG sejak awal tahun yang semula dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI pada 27 Januari 2026.

Seperti diketahui, sentimen negatif pasar modal yang semula dipicu MSCI berkembang luas seiring dengan outlook negatif dari lembaga pemeringkat global lainnya terhadap Indonesia, ditambah eskalasi perang AS-Iran yang menyulut harga minyak global dan menekan nilai tukar rupiah.

Pandu, yang baru tiba di Indonesia dari lawatannya selama seminggu ke Amerika Serikat, memotret fenomena global ketika pasar modal Taiwan dan Korea Selatan justru melejit tajam di tengah ketegangan global. Menurutnya, kedua negara itu sukses mengelaborasi story pertumbuhan industri teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang sekarang sedang berlangsung. Ini membuat investor global menuju ke sana, alih-alih masuk ke Indonesia.

Terlihat kontras, Pandu merasa Indonesia saat ini belum optimal memaksimalkan sektor AI, di mana fundamental pasar modal Indonesia sekarang masih didominasi oleh industri tradisional dan belum ada satupun yang mengikuti tren AI.

"Jadi ya boleh dibilang apakah ini [koreksi tajam IHSG] soal MSCI? I think MSCI is relatively soft. Mungkin adalah soal kreativitas kalau mau lihat," jelasnya.

Ihwal reformasi pasar modal yang sedang berjalan, Pandu mengatakan saat ini hanya menunggu waktu dan kemampuan regulator mengeksekusi program. Pandu cukup optimis dengan pengumuman MSCI pada 12 Mei akan membawa hasil yang baik. Dia melihat respons MSCI terhadap upaya perbaikan bursa Indonesia juga cukup baik.

Sementara dalam jangka panjang, Pandu melihat bursa Indonesia saat ini harus mampu bersaing di skala global. Danantara juga sangat mendukung upaya-upaya Kementerian Keuangan untuk mendukung kemajuan pasar modal Tanah Air. Bahkan, Pandu bilang jika diperlukan Bursa Efek Indonesia dapat merekrut pekerja dari luar negeri.

"And you know, if you have to hire foreigners, hire foreigners. Just hire the best. I think that's, you know, will encourage people to want to invest more. Dan memang, tidak apa-apa juga think of the sky. Mau compete langsung dengan Hong Kong pun oke. Malah kita makin semangat. Dengan itu kita juga punya mimpi yang lebih baik lagi," tandasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali sebagai lokasi pengembangan KEK Finansial atau International Financial Center (IFC).

Untuk diketahui, IFC atau pusat keuangan internasional ini diharapkan bisa menarik modal investor global ke Indonesia dan dikelola oleh family office, manajer dana pensiun maupun sovereign wealth fund (SWF).

Kesiapan KEK Kura-Kura Bali ditinjau langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Jumat (1/5/2026).

"Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk menjajaki kesiapan pengembangan International Financial Center sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto sebagaimana dikutip dari siaran pers, Minggu (3/5/2026).

Adapun pembangunan IFC ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang mana Airlangga juga disebut sebagai penanggung jawabnya. Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK.

"Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK Sektor Keuangan di Bali, yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global," tutur Haryo.

PT Bali Turtle Island Development (BTID), selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Kura-Kura Bali, pada kunjungan tersebut memaparkan keunggulan ekosistem Knowledge District sebagai lokasi strategis pengembangan KEK Sektor Keuangan.

Knowledge District dirancang untuk membangun ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengoptimalkan modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

Ke depan, pengembangan KEK Kura Kura Bali akan dilanjutkan melalui penyelesaian sejumlah proyek strategis pada 2026. Sampai dengan kuartal I/2026, KEK Kura-Kura Bali mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,62 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.146 orang.

Airlangga, Rosan dan Dony turut meninjau pengembangan ekosistem health tourism di KEK Sanur, Bali, yang semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi layanan kesehatan kelas dunia.

Salah satu fasilitas unggulannya adalah Bali International Hospital (BIH) yang telah beroperasi sejak April 2025 dan menyediakan berbagai layanan spesialis. Jumlah kunjungan pasien tercatat sebanyak 14.950 orang, terdiri atas 60% Warga Negara Asing (WNA) dan 40% Warga Negara Indonesia (WNI) sampai dengan kuartal I/2026.

Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau perkembangan The Solitaire Clinic yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026 dengan menghadirkan layanan cosmetic surgery, medical aesthetics, body contouring, hair transplant, serta antiaging stem cell therapy.

Secara kumulatif, sampai kuartal I/2026, KEK Sanur mencatat realisasi investasi sebesar Rp5,37 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.444 orang, serta kunjungan wisatawan sebanyak 279.804 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajarannya bertemu dengan sejumlah raksasa manajemen aset global untuk menepis berbagai keraguan dan sentimen negatif terkait kesehatan fiskal Indonesia.

Pertemuan dengan lima investor global itu dilakukan di New York, Amerika Serikat pada Senin (13/4/2026) waktu setempat. Kelima manajer investasi itu tersebut meliputi HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, hingga TD Asset Management.

"Di Indonesia banyak noise bahwa fiskal kita bermasalah dan lain-lain. Jadi, mereka [investor] ingin memastikan bahwa itu tidak benar, dan kami jelaskan dengan jelas fundamental kita seperti apa, dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kami jelaskan," tegas Purbaya di New York, lewat penjelasan video yang dibagikan ke awak media.

Dalam lawatannya, Purbaya didampingi oleh jajaran eselon I, yakni Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Febrio Nathan Kacaribu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Suminto, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Herman Saheruddin, serta Staf Khusus Menkeu Bidang Pemberdayaan UMKM Ubaidillah Amin.

Purbaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk memaparkan kondisi fundamental ekonomi terkini dan proyeksi strategi fiskal Indonesia ke depan, guna memberikan kepastian sekaligus mengklarifikasi isu-isu yang beredar di pasar.

Bendahara negara itu mengklaim para pengelola dana jumbo tersebut meyakini bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, minat mereka untuk terus menanamkan modalnya di pasar keuangan Indonesia tetap terjaga.

Menariknya, di tengah sentimen penurunan outlook ekonomi Indonesia oleh beberapa lembaga pemeringkat (rating agencies) seperti Fitch baru-baru ini, para investor global diklaim justru memberikan pandangan yang berbeda.

"Tadi ada [investor] yang memberikan keterangan bahwa beberapa lembaga pemeringkat terlalu cepat memberikan perubahan peringkat Indonesia, seperti outlook turun tadi, padahal data-datanya belum keluar. Konteksnya, mereka melihat fundamental kita masih amat baik," kata Purbaya.

Di samping itu, Purbaya mengakui bahwa para investor juga memberikan masukan agar pemerintah Indonesia terus memperbaiki dan memperkuat strategi komunikasi dengan pelaku pasar global agar noise serupa tidak kembali memicu spekulasi yang tidak berdasar.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu pun menyatakan pemerintah akan fokus pada eksekusi kebijakan yang telah didesain untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi tercapai sehingga diyakini akan otomatis menarik semakin banyak investor asing.

"Kita akan terus pastikan ekonominya tumbuh sesuai target. Kalau kita bisa tumbuh 5,5% di triwulan pertama [2026] dan triwulan keduanya bisa lebih cepat lagi, ini akan serta-merta membuat mereka otomatis memperbesar investasi di Indonesia," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berlangsung sekitar 30 menit di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Prabowo menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan tersebut berfokus pada isu perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Iya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya,” ujar Prabowo.

Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara yang melakukan pertemuan bilateral setelah forum Board of Peace (BOP), Prabowo menegaskan bahwa proses negosiasi tarif antara kedua negara memang memakan waktu cukup panjang.

“Intinya itu kita kan termasuk yang paling... mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu, perdagangan. Tapi baguslah hasilnya,” katanya.

Dia memberi sinyal bahwa hasil perundingan tersebut dinilai positif dan memberikan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain bertemu Presiden Trump, Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan investasi besar dunia. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa para investor menunjukkan optimisme terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan investor global tersebut menjadi indikator bahwa persepsi terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia terus menguat di tengah dinamika global.

Pertemuan bilateral dan rangkaian agenda dengan kalangan bisnis di Washington DC dinilai sebagai bagian dari upaya diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama perdagangan serta menarik investasi yang berdampak pada pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

“Mereka menyampaikan mereka sangat-sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Ya,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemilik mayoritas Chelsea FC dan Los Angeles Lakers berkomitmen membawa kedua klub tersebut ke Indonesia untuk menjajaki kerja sama hingga menggelar pertandingan.

Rosan menegaskan, komitmen itu muncul dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 12 pimpinan perusahaan investasi besar dunia yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Jumat (20/2/2026).

“Kebetulan salah satunya adalah ada owner majority dari Chelsea, Lakers juga dan dia berjanji mau bawa klub Chelsea dan Lakers ke Indonesia untuk kerja sama dan melakukan pertandingan,” ungkap Rosan, dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Untuk diketahui, sebanyak 12 pemimpin perusahaan besar diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan mengungkapkan bahwa 12 perusahaan yang hadir memiliki total aset kelolaan mencapai US$16 triliun.

Sepanjang pertemuan, Rosan menyebut bahwa para investor banyak memberikan masukan kepada Indonesia, terutama mengenai konsistensi kebijakan, pengembangan pasar modal, hingga risiko-risiko yang terukur.

Rosan yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menyebut pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu sangat produktif dan membuahkan hasil. Dia mengungkapkan, setidaknya ada beberapa potensi kerja sama di sektor teknologi, renewable energy, infrastruktur, real estate, hingga ekonomi digital.

“Jadi ini adalah pertemuan yang sangat fruitful dan ini juga memberikan mengenai presence Indonesia itu di mata dunia ini makin baik,” ujarnya.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir menambahkan sejumlah investor perusahaan besar dunia menyatakan minatnya untuk menjajaki investasi di Indonesia melalui skema kemitraan dengan menggandeng Danantara sebagai calon mitra strategis.

Dalam pertemuan tersebut, Pandu menyebut bahwa para investor-investor ini menyatakan minatnya untuk berinvestasi dan berkolaborasi, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Beberapa di antaranya juga ingin menjalin kemitraan langsung dengan membuka kantornya di Indonesia.

“Salah satu rangkumannya keinginan mereka untuk sekarang mulai berinvestasi dengan cara partnership dan menggunakan Danantara sebagai salah satu calon mitra mereka untuk berinvestasi,” ungkap Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan upaya yang akan dilakukan otoritas bursa merespons hasil Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara rebalancing saham-saham Indonesia.

Saham Indonesia di MSCI juga terancam turun kasta dari kategori emerging market menjadi frontier market jika BEI tak melakukan upaya perbaikan transparansi data sesuai permintaan MSCI sebelum Mei 2026.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menjelaskan bahwa pihaknya telah intens berdiskusi dengan MSCI sampai 15 Januari 2026 lalu, sebelum MSCI mengeluarkan hasil konsultasinya yang dirilis 27 Januari 2026. Saat ini, BEI berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan transparansi data yang diharapkan rampung sebelum Mei 2026.

"Tujuan kami di bursa adalah support sesuai kemampuan kami. Bagi bursa, apakah dia mau melakukan sekarang dengan menurunkan ke frontier, itu bukan concern bursa. Tapi kita bantu mereka jangan terjadi, karena ada flow asing yang masuk," kata Iman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Iman menjelaskan, upaya yang dilakukan BEI untuk memenuhi standar transparansi yang sesuai metodologi MSCI tetap akan mengacu pada regulasi di Indonesia. Misalnya, di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menyebutkan satu-satu nama investor karena merupakan kategori data pribadi, berbeda dengan regulasi yang berlaku di Thailand.

Adapun, apabila Indonesia turun kasta ke frontier market akan setara dengan bursa Vietnam dan Philipina. Saat ini, di kelas emerging market Indonesia berada di posisi yang setara dengan Bursa Malaysia.

Agar hal itu tak terjadi, BEI intens berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Kita sedang melihat bagaimana kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan MSCI. Kami berharap investor-investor kita tidak panik. Kita akan komtimen untuk bisa memenuhi transparansi. Ini bukan hanya baik buat MSCI, tapi buat pasar modal Indonesia. Jadi bukan karena permintaan MSCI semata," tandasnya.

Sementara itu, Direktur BEI Irvan Susandy menjelaskan bahwa saat ini KSEI menyediakan sembilan jenis data investor dari kepemilikan individu, reksa dana, korporasi dan lainnya. Data tersebut juga di-breakdown berdasarkan kategori domestik dan asing, masing-masing untuk pemilik saham di bawah dan di atas 5%.

Agar data yang disajikan sesuai dengan standar MSCI, BEI juga berdiskusi dengan penyedia layanan indeks global FTSE.

"Informasi pemegang sahamnya seperti apa yang diharapkan? Kan MSCI ini agak susah, tapi kalau FTSE menggambarkan contohnya, misalnya [pemegang saham] aset manajemen, kalau tadi cuma asing lokal berapa di bawah atau yang di atas 5%. Nanti kita berharap bahwa kita akan bisa turun lebih detail," jelas Irvan.

Irvan menjelaskan data tersebut setelah ini akan dibuat lebih detail, misalnya akan mengklasifikasi berdasarkan pemegang saham seperti manajer investasi dan sovereign wealth fund (SWF), masing-masing dari institusi lokal maupun asing.

"Nanti kita akan tambah berapa jenis investor lagi di bawahnya, tapi sembilan itu tetap fix. Sembilan itu fix, dan nanti ada tambahan additional information, terutama untuk yang institutional client.Institutional client kan macam-macam ya, ada aset manajemen, ada private equity mungkin, ada venture capital, ada sovereign wealth fund, ada discretionary fund. Nah, itu yang nanti kita akan coba detailkan," ujarnya.

Tambahan informasi tersebut diharapkan dapat didistribusikan sebelum Mei 2026 melalui BEI dan bisa diakses publik.

Risiko Capital Outflow

Dihubungi terpisah, Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su berpendapat bahwa pasar saham Indonesia berisiko mengalami aliran keluar dana investor asing yang deras setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) memutuskan untuk membekukan rebalancing saham-saham Indonesia.

“Jika Indonesia diturunkan statusnya dari pasar emerging menjadi pasar frontier, aliran keluar dana asing akan sangat besar, menurut saya,” ungkap Harry.

Berdasarkan estimasi Samuel Sekuritas, nilai investasi pada MSCI Indonesia saat ini mencapai sekitar US$120 miliar. Nilai itu hampir dua kali lipat dibandingkan dengan investasi MSCI di Vietnam yang kurang dari US$60 miliar. Sebagai informasi, Vietnam menyandang status frontier market dari MSCI.

Apabila Indonesia 'turun kasta' dari emerging market ke frontier market, Harry menilai potensi aliran dana asing yang keluar dari Indonesia menuju Vietnam dapat mencapai US$60 miliar.

Menurut Harry, perhatian MSCI terhadap isu ketidakjelasan pemegang saham sejalan dengan sorotan investor global terhadap pasar saham Indonesia. Harry menekankan bahwa transparansi data sangat penting bagi investor dan membutuhkan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BEI, OJK, KSEI, Danantara, hingga perusahaan-perusahaan tercatat.

“Tujuannya untuk menciptakan struktur kepemilikan saham yang baru, jelas, dan mudah diakses,” kata Harry.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan kenaikan bertahap porsi saham free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga mencapai 25%. Dalam waktu dekat, aturan minimum free float yang saat ini sebesar 7,5% akan dinaikkan menjadi 10%. Rencana ini akan menjadi salah satu fokus OJK pada 2026,”

Saat ini, berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham, perusahaan tercatat wajib memiliki saham free float paling sedikit 50 juta saham dan sekurang-kurangnya 7,5% dari total saham beredar. Dengan rencana kenaikan batas minimum tersebut, emiten diperkirakan harus menambah porsi saham yang beredar di publik.

Data per Oktober 2025 menunjukkan sekitar 38 emiten masih disuspensi BEI karena tidak memenuhi ketentuan free float yang berlaku saat ini. Kenaikan aturan ini diyakini akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham agar tetap memenuhi syarat pencatatan.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina, menilai kebijakan ini berpotensi menarik lebih banyak investor global masuk ke pasar saham Indonesia. Ia mencatat, Indonesia masih memiliki banyak perusahaan dengan free float di bawah 10%, jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Thailand.

Berdasarkan data Bloomberg, dari 909 emiten di BEI, terdapat 130 perusahaan dengan free float kurang dari 10%, sementara Vietnam hanya mencatat 5,10% dan Thailand 1,28% perusahaan dengan free float serendah itu.

“Jadi memang kalau secara keseluruhan, ini dampaknya akan bagus. Artinya memang akan semakin banyak investor ke pasar modal,” ujar Martha dalam acara Morning Meeting Mirae Asset Sekuritas, Senin (17/11/2025).

Ia menambahkan, peningkatan free float juga akan meningkatkan peluang saham-saham Indonesia masuk dalam indeks global seperti MSCI, yang menjadikan free float sebagai salah satu indikator utama. “Jadi dengan 10% ini ya sebenarnya kita sedang menuju supaya Bursa kita lebih banyak emiten-emitennya dilirik pasar global,” katanya.

Meski demikian, Martha menilai penerapan aturan baru tidak akan mudah bagi seluruh perusahaan. Emiten dengan likuiditas rendah dinilai akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menarik investor baru. Bahkan, ia memperkirakan sejumlah emiten dapat mempertimbangkan untuk keluar dari bursa jika peningkatan free float dilakukan secara berkelanjutan.

“Tapi ya kalau targetnya sampai 25%, berarti kan emiten juga harus berpikir… jadi ya mendingan delisting aja, lebih gampang,” kata Martha.

Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai kebijakan peningkatan free float juga dapat mempersempit ruang gerak saham gorengan. “Kenaikan free float bisa mempersempit manuver saham gorengan karena harga jadi lebih sulit dimanipulasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Reputasi Indonesia di mata investor global tengah dipertaruhkan. Pada awal 2026 ini, Indonesia telah "tercoreng" dua kali, dari MSCI sampai Moody's Ratings. Akibatnya, pasar saham dan nilai tukar rupiah kompak melemah.

Kondisi ini dinilai tak cuma berimbas di pasar modal, tetapi juga pada keluwesan Bank Sentral menjalankan peran moneternya.