Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pelaku usaha angkutan logistik untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan barang menjelang puncak arus balik Lebaran 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi dalam beberapa gelombang yakni pada 24, 25, dan 27 Maret 2026.

“Kami menyerukan para pengusaha angkutan logistik tetap mematuhi ketentuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Langkah ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan seluruh pengguna jalan,” ujar Dudy dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).

Untuk itu, dia mengimbau untuk mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran 2026 oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada SKB tersebut, operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih dibatasi pada 13–29 Maret 2026, guna menjaga kelancaran arus mudik dan keselamatan pengguna jalan.

Dia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam memastikan mobilitas masyarakat selama arus balik berjalan aman, tertib, dan lancar. Koordinasi serta disiplin seluruh pihak juga diharapkan tetap terjaga hingga masa pembatasan berakhir.

Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada pelaku usaha logistik yang telah mematuhi ketentuan tersebut, serta kepada jajaran Kepolisian yang terus melakukan pengawasan di lapangan.

“Kami mengapresiasi para pelaku usaha logistik yang telah menunjukkan kepatuhan, serta jajaran Polri yang konsisten mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Sinergi yang baik ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat, sehingga mobilitas pada masa arus balik dapat berlangsung aman, tertib, serta lancar,” tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik diimbau untuk merencanakan waktu keberangkatan dengan matang dan menghindari periode puncak kepadatan. Penyebaran waktu perjalanan dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Masyarakat juga diminta untuk tetap tertib berlalu lintas, mematuhi rambu, serta mengikuti arahan petugas di lapangan dengan mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dinamika pergerakan arus balik di berbagai simpul transportasi. Kami berharap masyarakat dapat mengikuti arahan petugas di lapangan serta memanfaatkan informasi resmi yang disampaikan agar perjalanan dapat berlangsung tertib dan selamat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan arus logistik, utamanya bahan pokok, akan tetap terjaga meski ada pembatasan operasional truk yang berlangsung selama 17 hari pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso guna memastikan kelancaran distribusi logistik melalui pengendalian lalu lintas di jalur mudik.

Tujuannya, agar mobilitas masyarakat tetap aman tanpa mengganggu distribusi barang dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok.

“Pengaturan terkait angkutan barang ini akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran distribusi logistik,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Secara umum, pembatasan diberlakukan bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta angkutan hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Kebijakan ini berlaku pada ruas jalan tol dan non-tol di berbagai wilayah strategis nasional selama periode 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut komoditas esensial seperti bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG), bahan pokok, pupuk, hewan ternak, dan bantuan kebencanaan tetap diperbolehkan beroperasi dengan persyaratan tertentu.

Ketentuan ini memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan sekaligus menghindari kelangkaan barang di daerah tujuan mudik.

Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan berperan mengendalikan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik, termasuk penataan pasar tumpah yang berpotensi menimbulkan hambatan samping lalu lintas.

Penertiban dilakukan melalui pengaturan zonasi, relokasi sementara, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tidak menggunakan badan jalan.

Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang terjadi setiap Lebaran. Berdasarkan hasil survei, perkiraan pergerakan selama masa Lebaran mencapai sekitar 143,91 juta orang.

Kementerian Perdagangan juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok selama masa pembatasan angkutan barang dengan mengoptimalkan sistem logistik dan pengawasan pasokan di daerah. Upaya ini dilakukan agar stabilitas harga dan ketersediaan barang tetap terjaga di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

“Kami bersama Kementerian Perdagangan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik. Kuncinya adalah keseimbangan antara kelancaran transportasi dan distribusi barang di masa Angkutan Lebaran.” kata Dudy.

Selain itu, pemerintah melakukan penguatan manajemen lalu lintas melalui rekayasa arus, pengawasan di titik rawan kemacetan, pengendalian hambatan samping di jalur arteri nasional, serta memastikan ketersediaan rest area dan fasilitas pendukung lainnya.

Harapannya, langkah ini mampu menciptakan perjalanan mudik Lebaran 2026 yang tertib, lancar, dan selamat bagi seluruh masyarakat.

Bisnis.com, PALEMBANG —Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Sumatra Selatan Nomor 500.11.9/4011/Dishub/2025 tertanggal 10 Desember 2025.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mencegah kemacetan serta menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan di wilayah Sumsel.

“Kebijakan ini ditetapkan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas selama masa libur Nataru,” ujarnya, dikutip dari surat edaran, Selasa (16/12/2025).

Pembatasan tersebut berlaku bagi sejumlah jenis kendaraan angkutan barang, antara lain mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandengan.

Selain itu, pembatasan juga diberlakukan terhadap kendaraan yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi sejumlah angkutan tertentu. Angkutan yang dikecualikan meliputi bahan bakar minyak dan gas, pengangkut uang, hewan ternak, pupuk, keperluan penanganan bencana alam, pakan ternak, serta program sepeda motor gratis.

Pengecualian juga diberikan kepada kendaraan pengangkut bahan pokok, seperti beras, tepung, jagung, gula, sayur dan buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng, susu, garam, kedelai, bawang, dan cabai.

Adapun pengaturan pembatasan operasional angkutan barang pada ruas jalan tol dan non-tol diatur sebagai berikut.

Ruas Jalan Tol

1. Jumat, 19 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
2. Sabtu, 20 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
3. Selasa, 23 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
4. Rabu, 24 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
5. Kamis, 25 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
6. Jumat, 26 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
7. Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
8. Minggu, 28 Desember 2025 pukul 00.00–24.00 WIB
9. Jumat, 2 Januari 2026 pukul 00.00–24.00 WIB
10. Sabtu, 3 Januari 2026 pukul 00.00–24.00 WIB
11. Minggu, 4 Januari 2026 pukul 00.00–24.00 WIB

Ruas Jalan Non-Tol

1. Jumat, 19 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
2. Sabtu, 20 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
3. Selasa, 23 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
4. Rabu, 24 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
5. Kamis, 25 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
6. Jumat, 26 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
7. Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
8. Minggu, 28 Desember 2025 pukul 05.00–22.00 WIB
9. Jumat, 2 Januari 2026 pukul 05.00–22.00 WIB
10. Sabtu, 3 Januari 2026 pukul 05.00–22.00 WIB
11. Minggu, 4 Januari 2026 pukul 05.00–22.00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan periode pembatasan operasioal kendaraan barang dengan sumbu tiga atau lebih selama 11 hari pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri.

Pembatasan kendaraan barang ini dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, serta memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama masa Nataru.

“Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dilakukan melalui pembatasan operasional angkutan barang,” tulis Diktum kesatu beleid tersebut, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Melihat rentang waktu pembatasan, tercatat lebih lama dua hari ketimbang periode Nataru tahun lalu yang selama sembilan hari.

Kendaraan yang dilarang melintas selama periode tersebut adalah mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandengan.

Kemudian, mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan (besi, semen, kayu), juga dilarang melintas.

Pembatasan ini dilakukan di jalan tol sepanjang Lampung/Sumatra Selatan hingga Jawa Timur. Sementara untuk ruas non-tol, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten—Jawa Timur, serta Bali.

Adapun, pengaturan lalu lintas jalan raya selama Nataru juga dilakukan dengan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow(contra flow). Kemudian pemerintah juga melakukan pengaturan di Pelabuhan Merak—Bakauheni dan Ketapang—Gilimanuk.

Mobil barang sumbu tiga atau lebih diperbolehkan jalan dengan ketentuan mengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, keperluan penanganan bencana alam, pakan ternak, sepeda motor gratis, dan barang pokok.

Untuk jalur tol, pembatasan kendaraan barang dilakukan secara penuh sejak pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat. Sementara untuk non-tol, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Berikut Jadwal Pembatasan Kendaraan Barang di Tol Selama Nataru

Jumat, 19 Desember 2025

Sabtu, 20 Desember 2025

Selasa, 23 Desember 2025

Rabu, 24 Desember 2025

Kamis, 25 Desember 2025

Jumat, 26 Desember 2025

Sabtu, 27 Desember 2025

Minggu, 28 Desember 2025

Jumat, 02 Januari 2026

Sabtu, 03 Januari 2026

Minggu, 04 Januari 2026