Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono juga menjabat di 12 perusahaan.

Mulyono merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB). Saat ditetapkan tersangka, tim lembaga antirasuah telah memperoleh informasi bahwa Mulyono menjabat di sebuah perusahaan sebagai komisaris.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan akan mengkaji etika internal di Kementerian Keuangan apakah pegawai diizinkan menjabat di perusahaan lain sebagai direksi atau komisaris.

"Apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi, Selasa (10/2/2026).

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan mendalami temuan tersebut apakah terkait kategori tindak pidana korupsi yang menjerat Mulyono.

Khususnya, kata Budi, mendalami perusahaan yang dijabat Mulyono berhubungan dengan perpajakan atau tidak.

"Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik selain pokok perkara dugaan suap dalam pengaturan restitusi," ucapnya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026) KPK menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Uang tersebut dibagikan kepada: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono menggunakan uang suap Rp300 juta untuk DP rumah. Uang tersebut bagian dari total suap untuk dirinya sebanyak Rp800 juta.

Suap sebagai pelicin pencairan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp48,3 miliar. Total nilai suapnya sebesar Rp1,5 miliar sebagai bentuk "uang apresiasi" atas permintaan Mulyono.

Uang dibagikan ke tiga pihak setelah restitusi cair pada Januari 2026, yakni kepada Mulyono sebesar Rp800 juta; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin sebesar Rp200 juta; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp500 juta.

"Dari Rp800 juta yang diterima, MLY [Mulyono] kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Tak hanya itu, Venasius meminta jatah 10% atau sekitar Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian hanya menerima bersih Rp180 juta.

Asep menjelaskan bahwa tim lembaga antirasuah menyita barang bukti uang tunai senilai Rp1 miliar dari Mulyono dan Venasius, serta bukti penggunaan uang Rp300 juta untuk DP rumah.

Selain itu, menyita bukti penggunaan uang Rp180 juta dari Dian dan Rp20 juta dari Venasius, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar. Atas perbuatannya ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," terang Asep.