Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap peran adik mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto dalam kasus suap Rp4,8 miliar.

Jaksa menjelaskan Edi diduga terlibat dalam pemberian suap kepada kakaknya. Misalnya, uang senilai Rp675 juta dari Direktur PT Tosida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

"Secara bertahap kepada Edi Sugandi yang merupakan adik terdakwa Hery Susanto," ujar Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Selain dari Laode, Edi juga membantu menerima uang Rp 1,2 miliar dari Agung Winarno. Alhasil, total aliran dana suap yang mengalir melewati Edi untuk Hery Susanto mencapai Rp1,8 miliar.

"Dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi sebesar Rp 1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000," imbuhnya.

Selain uang Rp1,8 miliar, Hery diduga menerima suap dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri Tjia Peng alias Peng Rp200 juta, satu unit rumah di Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar dari Agung Winarno.

Adapun, Agung Winarno juga turut memberikan uang Rp525 juta dan Rp50.000.000 dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal. Total akumulasi nilai suap yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar

Jaksa menjelaskan peran Hery dalam perkara ini diduga telah menguntungkan sejumlah korporasi melalui pembuatan lapor hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.

Misalnya, Hery melalui LHP Ombudsman telah menganulir kewajiban PNBP atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang ditetapkan Kementerian LHK menjadi perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Jaksa menilai, perbuatan Hery telah bertentangan Pasal 23 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 huruf b, dan Pasal 40 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Kemudian, Pasal 8 huruf a Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman, dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substansi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Ombudsman, Hery Susanto ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025. Pasalnya, Hery baru sepekan menjabat sebagai Ketua Ombudsman.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini dilatarbelakangi oleh persoalan perhitungan PNBP oleh Kemenhut terkait PT TSHI.

Kemudian PT TSHI mencari solusi dengan meminta bantuan Hery selaku komisioner ombudsman. Hery berperan membuat surat rekomendasi untuk mengoreksi persoalan PT TSHI.

Surat itu merekomendasikan agar PT TSHI bisa melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Hery diduga menerima uang Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI.

"Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan yaitu Saudara HS ya, menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dilansir laman resmi Ombudsman, sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman periode 2026-2031, dia merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR RI pada Januari 2026.

Pria kelahiran di Cirebon pada 9 April 1975 itu, menempuh pendidikan doktoral di Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.

Rekam jejak kariernya bisa dikatakan cukup menoreh. Dia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019 dan Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014.

Selain itu, Hery pernah menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada periode 2016–2021. Dirinya juga berpengalaman menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2017–2022.

Hery dikenal aktif memberikan dukungan penguasaan kelembagaan Ombudsman melalui revisi Undang-Undang Ombudsman. Tak hanya itu, dirinya dikenal aktif melakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi multipihak melalui pendekatan Eptahelix guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Harta Kekayaan Hery Susanto Rp4,1 miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hery Susanto untuk tahun 2025 mencapai Rp4,1 miliar. Pada laporan ini, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Ombudsman.

Secara rinci, dia memiliki harta berupa tanah dan bangunan seluas 150 m2/70 m2 di Jakarta Timur merupakan hasil sendiri senilai Rp1,8 miliar, serta tanah dan bangunan 106 m2/121 m2 di Kab/Kota Cirebon senilai Rp550 juta. Total dari aset ini Rp2,35 miliar.

Pada aset transportasi dan mesin, Hery mempunyai motor Vespa LX Inget 125 tahun 2022 seharga Rp50 juta dan mobil Chery Micro tahun 2025 senilai Rp545 juta. Harta ini merupakan hasil sendiri dengan total Rp595 juta.

Kemudian harta bergerak lainnya Rp685 juta, kemudian kas dan setara kas Rp539 juta. Dia tidak memiliki surat berharga, harta lainnya, maupun utang.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan atau suap proyek. Operasi senyap ini berlangsung pada Jumat (13/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan tim penindakan lembaga antirasuah telah mengamankan 27 orang yang terdiri dari ASN dan pihak swasta.

"Adapun terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap diduga adanya penerimaan uang dilakukan oleh pihak bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata Budi kepada jurnalis, Jumat (13/3/2026).

Selain mengamankan 27 orang, KPK juga menyita uang, tapi Budi belum dapat merincikan nominalnya karena tim masih melakukan kegiatan di lapangan dan pemeriksaan intensif terhadap para terperiksa.

OTT ini merupakan ketiga di Jawa Tengah. Pertama, Bupati Pati, Sudewo yang ditangkap pada Senin (19/1/2026). Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Caperdes (calon perangkat desa) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya, jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka mereka diancam tidak dapat mengikuti seleksi di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Kedua, pada Selasa (3/3/2026), KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan ditetapkan sebagai tersangka di keesokan harinya. Dia diduga menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan perusahaan keluarga dalam pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Pekalongan.

Tak hanya itu, dia disangkakan menerima gratifikasi. Dari upaya monopoli pengadaan jasa, Fadia menerima Rp5,5 miliar dari nilai kontrak antara perusahaan dengan Pemkab Pekalongan senilai Rp46 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga “safe house” dalam kasus dugaan suap importasi dan cukai yang melibatkan empat pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Total suap mencapai Rp45,69 miliar.
Rumah aman digunakan untuk menyimpan harta suap di mana penyimpangan ini bertujuan untuk meloloskan sejumlah barang impor agar bisa dipasarkan di Tanah Air. “Safe house” pertama ditemukan saat tim lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan dan menggeledah apartemen di kawasan Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026).
Penyidik menyita uang dalam pecahan mata uang asing dan rupiah, serta emas dengan berat lebih dari 3 kg yang totalnya mencapai Rp40,5 miliar. Adapun rincian sebagai berikut:
1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar
2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah US$3.900.
4. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SG$1,48 juta.5. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000.
6. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar.
7. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar.
8. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta
Suap diberikan oleh PT Blueray (PT BR) agar barang impor yang lewat pemeriksaan di jalur merah dapat lolos. Sebab, barang di jalur tersebut harus melalui pemeriksaan ketat. Petugas Bea dan Cukai bersekongkol mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan terjadi penyesuaian parameter jalur merah dengan menyusun rule set pada angka 70%.
“Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang),” kata Asep, Kamis (5/2/2026).

Alhasil ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kemudian melakukan pengembangan kasus dengan memeriksa sejumlah saksi, dokumen, maupun pihak yang telah diamankan.

Sekitar tiga minggu setelah peristiwa tertangkap tangan, KPK menangkap dan menetapkan Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC sebagai tersangka, Kamis (26/2/2026) karena menerima suap dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai
Budiman menyimpan uang haram senilai Rp5,19 miliar di “safe house” yang terletak di Jakarta Pusat lalu memindahkan ke Ciputat, Tangerang Selatan. Duit itu disimpan dalam lima koper. Atas rangkaian peristiwa tersebut maka suap yang sementara disita KPK senilai Rp45,69 miliar dengan menetapkan 7 tersangka, yakni:
1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).
5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.
6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.
7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diduga membeli mobil operasional untuk memindahkan dan menyimpan uang haram tersebut.

Hal ini terbongkar setelah tim penyidik lembaga antirasuah melakukan pengembangan penyidikan dan menetapkan Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC sebagai tersangka pada Kamis (26/2/2026). Dia diduga menerima uang dari pengusaha yang produknya dikenakan cukai.

Dari hasil pengembangan itu, tim menyita uang Rp5,19 miliar yang disimpan dalam 5 koper dan sejumlah dokumen yang salah satunya adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Uang tersebut disita dari "safe house" Ciputat, Tangerang Selatan yang sebelumnya disimpan di "safe house" berlokasi di Jakarta Pusat. Perpindahan uang diangkut menggunakan mobil tersebut dan sebagai upaya penghilang barang bukti.

"BPKB itu jadi informasi yang kami terima. Uang ini yang dikumpulkan ini, ini juga digunakan untuk membeli mobil operasional. Nah BPKB-nya yang ada gitu. Jadi kelompok ininya para oknum ini, ini membuat mobil operasional," Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers Jumat (27/2/2026).

Sebelumya, KPK juga menyita barang bukti di "safe house" di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Asep menjelaskan bahwa sebagian uang dari "safe house" di Kelapa Gading juga ditemukan di mobil operasional tersebut.

Asep mengatakan uang yang disimpan dalam mobil digunakan untuk kebutuhan mendesak di mana jumlah mobilnya lebih dari satu.

"Jadi ada juga uang itu yang disimpan (di) mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil di 'safe house' gitu ya," jelas Asep.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) hingga Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka kasus suap impor barang karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari peristiwa tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta Timur, di mana KPK telah lebih dulu menetapkan 6 tersangka.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Budiman memerintahkan rekannya untuk memindahkan 5 koper yang menyimpan uang sebanyak Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan.

"Kita khawatir dia juga akan menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi kemana itu. Makannya dengan alasan-alasan subjektif itu, yang kita segera melakukan upaya penangkapan," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Asep menyampaikan bahwa upaya ini adalah bagian dari strategi agar penanganan perkara ini berjalan dengan baik. Lebih lanjut, perpindahan uang haram diangkut menggunakan mobil operasional yang sengaja dibeli untuk memindahkan dan menyimpan uang suap.

"Jadi, ada uang itu yang disimpan di mobil operasional itu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu. Jadi tidak harus ngambil di safe house gitu ya," jelasnya.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) hingga Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 10 saksi diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (28/1/2026) terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan disertai pemerasan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Mereka adalah Kepala Dinas Permendes Kab.Pati, Tri Hariyama; Ajudan Bupati Pati, Wisnu Agus Nugroho; Camat Jakenan, Yogo Wibowo; Kepala Desa Sidoluhur, Sisman; Kepala Desa Angkatan Lor, Sudiyono;

Kepala Desa Gadu, Imam Sholikin; Kepala Desa Tambakharjo, Sugiyono; Kepala Desa Semampir, Pramono; pihak swasta, Mudasir; Kepala Desa Slungkep, Agus Susanto.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan seluruh saksi diperiksa di Polres Kota Pati. Mereka didalami soal pengepulan uang. "Pemeriksaan para saksi berkaitan dengan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa," jelas Budi, dikutip Kamis (29/1/2026).

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo.

Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar. Beberapa uang yang dikumpulkan dari hasil pemerasan dititipkan ke orang terdekat.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi terkait kasus dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK membagi tiga klaster yakni wajib pajak, konsultan, dan petugas pajak. Mereka berasal dari petugas KPP Jakarta Utara, konsultan pajak dari PT Niogayo Bisnis (PT NB), dan PT Wanatiara Persada (PT WP) Masing-masing klaster di dalami dengan materi yang berbeda.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan untuk klaster PT WP atau pihak wajib pajak, penyidik mendalami proses pemeriksaan KPP Madya Jakarta Utara dalam menentukan tarif nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT WP.

Lalu, klaster dari KPP Madya Jakarta Utara, KPK mendalami alur proses pemeriksaan sehingga nominal kekurangan wajib pajak dapat ditekan.

"Ini didalami terkait dengan alur proses dari pemeriksaan termasuk penentuan tarif angka dari PBB untuk PT WP tersebut, sehingga nanti kita bisa melihat peran-peran dari para pihak ini seperti apa dalam konstruksi dugaan tindak penyuapan untuk pengaturan nilai pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara kepada PT WP," kata Budi, Selasa (27/1/2026).

Kemudian klaster konsultan diperiksa mengenai perannya dalam proses negosiasi. Sebab, klaster konsultan menjadi pihak perantara pemberian uang, di mana PT WP melakukan kerja sama fiktif agar fee Rp4 miliar dapat disalurkan ke pihak KPP Madya Jakarta Utara, sebagai imbalan telah menurunkan kekurangan wajib pajak dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Budi menyampaikan bahwa penelusuran aliran uang akan membantu tim lembaga antirasuah mendeteksi pihak-pihak yang terlibat.

"Termasuk nanti jika ada dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya, tentu KPK akan melacak, menelusuri pihak-pihak siapa saja yang diduga mendapatkan aliran dari perkara ini," jelas Budi.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat di hari Rabu (17/12/2025) dan Kamis (18/12/2025), KPK melaksanakan operasi senyap sebanyak tiga kali dan menjaring Bupati Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Banten.

Awalnya, KPK melakukan giat operasi senyap di Banten yang dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025). Pada Kamis (18/12/2025), lembaga antirasuah mengumumkan telah mengamankan total 9 orang dan menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah aparat penegak hukum. Operasi ini disebut dalam tahap penyelidikan tertutup.

"Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Jubir KPK, bahwa memang ada pengamanan, dan ada oknum Jaksa," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (18/12/2025).

Fitroh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait operasi tangkap tangan tersebut. Dalam operasi ini Tim Penindakan menyita uang dalam bentuk rupiah senilai Rp900 juta.

Memasuki malam hari, pihak dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers, Plt. Deputi Penindakan dan Ekskusi KPK mengumumkan bahwa kasus ini dilimpahkan ke Kejagung.

"Kami telah melakukan penyerahan, penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap, dalam konteks tertangkap tangan. Kemudian kami komunikasikan dengan kolega kami di Kejaksaan Agung," kata Asep.

Pada kesempatan yang sama, Sesjam Intel Kejagung, Sarjono Turin, membenarkan pelimpahan tersebut sehingga perkara yang melibatkan jaksa dalam kasus ini akan segera diperiksa tim Kejagung pada Jumat (19/12/2025).

"Terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerja sama ini penyerahan terhadap dua terduga ini besok kita akan tindaklanjuti di kejaksaan agung, di gedung bundar," ujarnya.

Barulah pada Jumat (19/12/2025), Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna menjelaskan bahwa pihaknya lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyidikan dan telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK Dan Jaksa Penuntut Umum berinisial RV.

Adapun pihak jaksa yang dilimpahkan KPK adalah Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Selain itu, ada dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

Anang menuturkan bahwa telah menetapkan mereka sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan waga negara asing asal Korea Selatan.

"Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta," katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12E Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta. Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

Kasus Suap Bupati Bekasi

Di sela-sela penangkapan jaksa di Banten, pada Kamis (18/12/2025) tim KPK juga secara pararel melaksanakan giat tertangkap tangan di Kabupaten Bekasi. Total pihak yang diamankan 10 orang termasuk Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Pemeriksaan berlangsung lama, di mana pada Sabtu (20/12/2025) dini hari, KPK baru mengumumkan pihak yang ditetapkan tersangka dan konstruksi perkaranya.

Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang (HMK) sebagai tersangka dugaan suap proyek yang mencapai Rp14,2 miliar. Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan status tersangka kepada Sarjan selaku pihak swasta.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Alhasil terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade berama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar.

"Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar," ucap Asep

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Atas perbuatannya, Ade bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

Kasus Suap di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Masih di waktu yang sama, Kamis (18/12/2025), KPK kembali mengumumkan bahwa tim penyidik mengamakan enam orang di wilayah Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Lalu, KPK juga menjelaskan secara rinci konstruksi perkara pada hari Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Secara sederhana, KPK mengumumkan dua kasus di hari yang sama. Kembali ke kasus di Kalimantan Selatan, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan pemerasan agar laporan yang diadukan ke Kejari Hulu Sungai Utara tidak ditangani.

Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 2 tersangka yaitu APN dan ASB untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Asep menjelaskan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

"Bahwa penerimaan uang tersebut, berasal dari dugaan tindak pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)," ucap Asep.

Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporanpengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

Asep menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asus menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta. KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (AW) membayar utang kampanye 2024 senilai Rp5,25 miliar menggunakan uang suap setelah dirinya menjabat.

Hal itu terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan memeriksa 5 orang yang saat ini sudah ditetapkan tersangka, serta ditahan.

Uang tersebut berasal dari pengadaan proyek pengadaan barang dan jasa. Ardito meminta fee sebesar 15%-20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

Dari pengkondisian tersebut, Ardito memperoleh Rp5,25 miliar pada periode Februari-November 2025 yang diberikan oleh sejumlah rekanan.

Ardito juga mengkondisikan pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan melalui Anton, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah dengan merencanakan penunjukan vendor pengadaan barang tersebut.

Perusahaan yang sudah direncanakan dan ditetapkan pemenang adalah PT Elkaka Mandiri, memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

Dari pengadaan tersebut, Ardito diduga mendapat fee Rp500 juta dari Mohamad Lukman. Sehingga total uang yang diterima Ardito senilai Rp5,75 miliar.

"Sehingga total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp5,75 miliar, yang diantaranya diduga digunakan untuk Dana operasional Bupati sebesar Rp500 juta dan Pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp5,25 miliar," kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, Kamis (11/12/2025).

Riki dan Mohamad Lukman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Ardito, Ranu, dan Anton ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025.

Dalam perkara ini lembaga antirasuah menahan dan menetapkan 5 tersangka yakni:

1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya

2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.