Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Kantor PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) pada Selasa (10/2/2026).

Dari penggeledahan tersebut, tim lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen terkait restitusi pajak PT BKB. Sedangkan penggeledahan di kantor PT BKB menyita dokumen pengeluaran uang.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan restitusi atas lebih bayar PT BKB serta dokumen pengeluaran uang dari PT BKB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/2/2025).

Budi mengatakan barang bukti yang diamankan akan dianalisis oleh penyidik untuk mendalami informasi dalam perkara ini.

"Selanjutnya penyidik akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperdalam bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini," jelasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan salah satu tersangka kasus ini yakni kepala KPP Banjarmasin, Mulyono menjabat di 12 perusahaan lainnya.

Budi menjelaskan bahwa tim KPK akan mengkaji etika Kementerian Keuangan apakah pegawai diperbolehkan menjabat di luar perusahaan.

"Apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi.

Kasus terkuak setelah KPK melakukan operasi senyap pada Rabu (4/2/2026). Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Uang tersebut dibagikan kepada: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono juga menjabat di 12 perusahaan.

Mulyono merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB). Saat ditetapkan tersangka, tim lembaga antirasuah telah memperoleh informasi bahwa Mulyono menjabat di sebuah perusahaan sebagai komisaris.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan akan mengkaji etika internal di Kementerian Keuangan apakah pegawai diizinkan menjabat di perusahaan lain sebagai direksi atau komisaris.

"Apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi, Selasa (10/2/2026).

Budi menyampaikan bahwa penyidik akan mendalami temuan tersebut apakah terkait kategori tindak pidana korupsi yang menjerat Mulyono.

Khususnya, kata Budi, mendalami perusahaan yang dijabat Mulyono berhubungan dengan perpajakan atau tidak.

"Termasuk apakah perusahaan-perusahaan yang dibuat itu ada kaitannya misalnya dengan aspek perpajakan. Tentu itu juga akan didalami penyidik selain pokok perkara dugaan suap dalam pengaturan restitusi," ucapnya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026) KPK menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Uang tersebut dibagikan kepada: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 14 anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai tersangka di awal tahun 2026 karena diduga tersandung kasus korupsi. Sektor yang terlibat adalah pajak dan Bea Cukai.

Secara spesifik dugaan kasusnya adalah suap oleh pihak swasta ke pegawai negeri sipil agar aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar. KPK mengimbau Kementerian Keuangan untuk membenahi sistem internal agar tindakan korupsi tidak terjadi.

Pertama, suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Mulanya, tim lembaga antirasuah menggelar kegiatan tertangkap tangan pada Sabtu (10/1/2026) terkait dugaan pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP) dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Suap dilakukan PT WP ke tiga pejabat KPP Madya Jakarta Utara dengan total Rp4 miliar. Dalam peristiwa ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab, kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" merupakan kode pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar.

"Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran bayar pajak menjadi Rp15,7 miliar, disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus.

PT WP membuat kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK) milik Abdul Kadim Sahbudin agar seolah-olah pengeluaran dana perusahaan sebesar Rp4 miliar tercatat untuk konsultasi.

Setelah memperoleh Rp4 miliar, PT NBK mencairkan uang yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang Dolar Singapura. Uang kemudian disalurkan oleh Abdul kepada Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," ungkap Asep.

Memasuki Februari 2026, KPK kembali menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/2/2026.

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

PT BKB melaporkan adanya restitusi pajak untuk lapor pajak tahun 2024 ke KPP Madya Banjarmasin. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp48,3 miliar.

Pada November 2025, Mulyono melakukan pertemuan dengan Venasius di mana Mulyono menyampaikan bahwa ada "uang apresiasi" Rp1,5 miliar agar restitusi dapat dikabulkan.

"Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar," jelas Asep, Rabu (4/2/2026).

Restitusi berhasil dicairkan pada Januari 2026, Dian menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" dicairkan. PT BKB membuat kontrak fiktif agar uang tersebut dapat disalurkan.

Asep mengatakan Venasius bertemu dengan Mulyono di sebuah hotel untuk membahas pembagian jatah dengan rincian sebagai berikut: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Pada hari yang sama atau Rabu (4/2/2026), KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangkap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasusnya adalah dugaan suap untuk meloloskan impor barang tanpa melalui pemeriksaan fisik secara detail. Alhasil KPK menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Asep menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, dan PT BR serta lokasi lainnya senilai Rp40,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 3.900;

3. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta;

4. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000;

5. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar;

6. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar;

7. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono juga menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan.

Pasalnya, dia merupakan tersangka penerima suap dalam kasus dugaan pengkondisian restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara MLY [Mulyono] juga diduga menjadi Komisaris di beberapa perusahaan," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Dalam konstruksi perkaranya, Mulyono meminta Rp1,5 miliar kepada Venasius selaku manajer keuangan PT BKB agar restitusi pajak PT BKB dapat dijalankan.

Setelah hasil kongkalikong, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar.

Setalah pencairan restitusi pada 2 Januari 2026, Dian selaku tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" Rp1,5 miliar segera dicairkan.

PT BKB mencairkan uang tersebut melalui invoice fiktif yang seolah-olah digunakan untuk kebutuhan lainnya. Venasius bertemu dengan Mulyono untuk pembagian jatah.

Kesepakatannya adalah Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, dan Venasius Rp500 juta. Namun Venasius meminta tambahan fee dari Dian sebesar Rp20 juta sehingga Venasius menerima Rp520 juta.

Transaksi uang bagi Mulyono dengan menaruh Rp800 juta dalam kardus yang diletakkan di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin.

"Dari Rp800 juta yang diterima, MLY [Mulyono] kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," terang Asep.

Atas perbuatannya, Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Venasius sebagai pemberi, dijerat dengan sangkaan Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono menggunakan uang suap Rp300 juta untuk DP rumah. Uang tersebut bagian dari total suap untuk dirinya sebanyak Rp800 juta.

Suap sebagai pelicin pencairan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp48,3 miliar. Total nilai suapnya sebesar Rp1,5 miliar sebagai bentuk "uang apresiasi" atas permintaan Mulyono.

Uang dibagikan ke tiga pihak setelah restitusi cair pada Januari 2026, yakni kepada Mulyono sebesar Rp800 juta; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin sebesar Rp200 juta; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp500 juta.

"Dari Rp800 juta yang diterima, MLY [Mulyono] kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Tak hanya itu, Venasius meminta jatah 10% atau sekitar Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian hanya menerima bersih Rp180 juta.

Asep menjelaskan bahwa tim lembaga antirasuah menyita barang bukti uang tunai senilai Rp1 miliar dari Mulyono dan Venasius, serta bukti penggunaan uang Rp300 juta untuk DP rumah.

Selain itu, menyita bukti penggunaan uang Rp180 juta dari Dian dan Rp20 juta dari Venasius, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar. Atas perbuatannya ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," terang Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tindakan rasuah berupa pemberian "uang apresiasi" sebesar Rp1,5 miliar atas pengkondisian restitusi pajak. Perlu diketahui, restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak. Penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.

Ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Awalnya, PT BKB melaporkan adanya restitusi pajak untuk lapor pajak tahun 2024 ke KPP Madya Banjarmasin. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp48,3 miliar.

Pada November 2025, Mulyono melakukan pertemuan dengan Venasius di mana Mulyono menyampaikan bahwa ada "uang apresiasi" agar restitusi dapat dikabulkan yang nilainya Rp1,5 miliar.

"Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar," jelas Asep.

Restitusi berhasil dicairkan pada Januari 2026, Dian menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" dicairkan. PT BKB membuat kontrak fiktif agar uang tersebut dapat disalurkan.

Asep mengatakan Venasius bertemu dengan Mulyono di sebuah hotel untuk membahas pembagian jatah dengan rincian sebagai berikut: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta.

Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.