Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah Provinsi Aceh menaksir kerugian dan kerusakan pascabencana banjir Sumatra yang melanda wilayah ini mencapai Rp7,2 triliun.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Program, dan Pendanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bener Meriah Rahmat Yanidin mengatakan nilai tersebut merupakan total taksiran kerusakan dan kerugian baik fisik maupun sosial. Sektor infrastruktur disebutnya mengalami kerusakan cukup banyak.

"Dampak ekonomi dari bencana ini sangat signifikan. Sektor infrastruktur menelan kerusakan paling besar," ujar Rahmat Yanidin dilansir dari laman resmi Pemkab Bener Meriah, Selasa (3/2/2026).

Diungkapkan Rahmat, rentetan bencana akibat Siklon Tropis Senyar yang menyusuri daratan Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat sejak 25 November 2025 menyisakan kerusakan yang masif di ketiga provinsi.

Dampak siklon membuat Bener Meriah dihantam berbagai bencana hidrometeorologi, mulai dari angin kencang, curah hujan tinggi yang memicu peningkatan drastis debit air sungai, banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor.

Kondisi topografi wilayah dan dinamika atmosfer regional disebutnya memperparah keadaan. Aliran air yang membawa material berupa lumpur, batang kayu, serta sedimen lain bahkan sampai menerjang permukiman dan lahan pertanian warga.

Adapun dari Rp7,2 total kerugian dan kerusakan pascabencana Bener Meriah, sebanyak Rp4,8 triliun merupakan angka perkiraan kerusakan dan kerugian di sektor infrastruktur.

Di sisi ekonomi, kerusakan dan kerugian ditaksir sekitar Rp1,8 triliun. Lalu, sektor permukiman sebesar Rp215 miliar, lintas sektor Rp176 miliar, serta sosial Rp75 miliar. Hal ini yang membuat Pemkab Bener Meriah memfokuskan pemulihan di sektor infrastruktur terlebih dahulu.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemkab Bener Meriah melalui Bappeda disebut Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Program, dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Bener Meriah Rahmat Yanidin telah memetakan kebutuhan pendanaan untuk proses pemulihan.

"Total kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dianggarkan sebesar Rp7,32 triliun," ujar Rahmat Yanidin.

Dia menjelaskan fokus utama pendanaan akan dialokasikan pada sejumlah sektor terdampak. Sektor infrastruktur, misalnya, dianggarkan sebesar Rp5,67 triliun dengan prioritas utama perbaikan akses dan fasilitas publik.

Lalu, untuk permukiman sebesar Rp191,72 miliar, lintas sektor Rp201,16 miliar, dan sektor sosial sebesar Rp33,80 miliar.

Dia menekankan bahwa pelaksanaan pemulihan ini tidak hanya sekadar membangun kembali, tetapi juga mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana (PRB). Penyusunan rencana tersebut pun melibatkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

"Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus memperhatikan skala prioritas. Selain pemulihan fisik, tindakan pencegahan dan mitigasi sangat krusial agar risiko serupa di masa depan dapat diminimalisir," tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Aceh mengakui belum dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan wilayah ini pascabencana hidrometeorologi yang menghantam jelang akhir November 2025.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan upaya-upaya percepatan pemulihan. Dilihat dari dampak signifikan banjir dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten/ kota se-Aceh, masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 4-5 tahun.

“Bencana tsunami butuh waktu [pemulihan] kurang lebih empat tahun. Kalau melihat dampak banjir dan tanah longsor ini, pemulihannya lebih kurang membutuhkan waktu sebanyak itu juga, sekitar 4-5 tahun baik untuk pemulihan infrastruktur maupun ekonomi,” ujar MTA kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Dijelaskan MTA, pemerintah daerah bersama tim rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) masih melakukan perhitungan terhadap kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor Aceh.

Dia mengatakan pendataan R3P nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi nasional.

Diapun menyebut belum dapat memberi penjelasan rinci terkait besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi mulai 25 November 2025 lalu.

Namun, MTA memperkirakan ada potensi lonjakan angka kemiskinan di wilayah ini pascabencana. Dilansir dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Aceh periode Agustus 2025, angka kemiskinan Aceh per Maret 2025 tercatat sebesar 12,33%.

“Akibat bencana, berpotensi besar terjadinya peningkatan tajam angkat kemiskinan. Resminya, nanti kita tunggu hasil survei yang dilakukan oleh BPS,” tambahnya.

Berdasarkan data BNPB per Senin (19/1/2026) petang, total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh mencapai 560 jiwa. Sebanyak 31 jiwa hingga kini masih dinyatakan hilang.

Adapun kerusakan bangunan dan fasilitas umum yang tercatat pascabencana yakni rumah sebanyak 144.865 unit; fasilitas kesehatan 141 unit; fasilitas pendidikan 2.805 unit; dan rumah ibadah 631 unit.

BNPB juga mencatat ada 623 jembatan dan 1.627 jalan yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh. (240)