Sejak awal kami sudah menyiapkan dokumen rencana induk rehabilitasi sebagai dasar pemulihan, dan itu dapat disusun lebih cepat karena koordinasi yang baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera).

Saat menerima audiensi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah sebagai tindak lanjut percepatan pemulihan pasca bencana, dia menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Ini adalah bencana yang menimbulkan keprihatinan mendalam. Sejak awal kami sudah menyiapkan dokumen rencana induk rehabilitasi sebagai dasar pemulihan, dan itu dapat disusun lebih cepat karena koordinasi yang baik,” ujar Rachmat sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Seperti diketahui, bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya pelayanan publik, serta penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp33 triliun di wilayah Sumbar.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden RI Prabowo Subianto mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana alam.

Bappenas sendiri telah menyusun Renduk PRRP Sumatera untuk memastikan pemulihan dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, serta berbasis perencanaan yang komprehensif dan lintas sektor.

Renduk PRRP Sumatera juga memuat peta mitigasi kebencanaan sebagai dasar pengawasan tata ruang, penentuan lokasi pembangunan yang lebih aman, serta rujukan peninjauan perizinan guna menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

“Rencana induk untuk dijadikan dasar rehabilitasi. Ini akan terus kita perbaiki dan angka-angka yang ada juga akan terus bergerak. Ke depan, nanti kami berharap adanya satu data kebencanaan,” ungkap Menteri PPN.

Lebih lanjut, Rachmat Pambudy mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan ring of fire sehingga kesiapsiagaan harus menjadi prioritas.

“Kita harus tanggap bencana agar bencana yang serupa tidak terjadi lagi, atau sebagai antisipasi jika terjadi, kita sudah lebih siap menghadapinya,” ucap Kepala Bappenas.

Berdasarkan Renduk PRRP Sumatera, total kebutuhan pendanaan rencana aksi kementerian/lembaga (K/L) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh selama tiga tahun ke depan (2026-2028) sebesar Rp20,37 triliun, Rp14,53 triliun, dan Rp10,92 triliun. Kemudian untuk Sumut, dibutuhkan Rp817,11 miliar, Rp1,13 triliun, dan Rp155,17 miliar. Adapun Sumbar sebanyak Rp4,35 triliun, Rp2,28 triliun, serta Rp1,73 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH — Aceh membutuhkan anggaran Rp153,3 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) resmi dikirimkan ke pemerintah pusat melalui BNPB.

Pemerintah Aceh menyampaikan dokumen R3P tersebut pada 3 Februari 2026 setelah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana. Saat ini BNPB tengah melakukan verifikasi dokumen sebelum melanjutkan verifikasi faktual ke lapangan dan meneruskannya kepada Bappenas RI.

“Dari dokumen R3P yang telah kita sampaikan, pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan anggaran Rp. 153,3 Triliun,” ujar Muhammad MTA selaku Juru Bicara Pemerintah Aceh pada media, Minggu (8/2/2026).

Penyusunan dokumen R3P ini sebelumnya dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan R3P yang digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (2/1/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menegaskan bahwa penyusunan R3P merupakan tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat.

“Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” kata M Nasir dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

M Nasir menekankan seluruh dampak bencana banjir dan longsor harus masuk dalam dokumen tersebut, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi. Ia juga menyebut Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028.

“Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028,” ujarnya.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dia menilai, melihat kondisi lapangan, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh berpotensi memakan waktu hingga lima tahun.

Jarwansah juga menegaskan seluruh kerusakan akibat bencana harus masuk dalam dokumen R3P, karena setelah ditetapkan secara nasional tidak ada lagi ruang untuk penambahan data.

“Apa yang terdampak harus tertuang semua dalam R3P, jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, hingga aset provinsi. Kalau sudah ditetapkan secara nasional dan ada yang luput, maka tidak bisa lagi dimasukkan,” tegasnya.

Dalam dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan anggaran Rp153,3 triliun itu terbagi berdasarkan rekapitulasi kewenangan. Kewenangan K/L (pusat) mencapai Rp41,8 triliun, kewenangan Aceh Rp22 triliun, kewenangan kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp29 triliun.

Pemerintah Aceh menyebut berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga disebut selalu berharap seluruh komponen terus bersatu demi Aceh lebih baik dan bangkit dari bencana.

Saat ini, BNPB masih memverifikasi seluruh dokumen sebelum melakukan verifikasi faktual ke kabupaten/kota. Setelah proses itu selesai, BNPB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bappenas RI untuk persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terarah dan berkelanjutan.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengakhiri status tanggap darurat bencana di Aceh per tanggal 29 Januari 2026.

Terhitung sejak tanggal tersebut hingga 90 hari ke depan, Muzakir Manaf mengumumkan Aceh berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan bencana.

"Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026," ujar Muzakir Manaf dilansir dari Instagram resminya, Jumat (30/1/2026).

Muzakir Manaf menyampaikan penetapan status ini mempertimbangkan surat dari Menteri Dalam Negeri bertanggal 29 Januari 2026 terkait penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana di Provinsi Aceh.

Kendati masa tanggap darurat berakhir, Mualem menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) serta mengimbau para stakeholder tetap melanjutkan upaya-upaya pertolongan dan koordinasi penanganan darurat bencana.

Dia juga mengingatkan agar jajarannya dan stakeholder terkait dapat menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dan kelompok rentan, termasuk kebutuhan akan rasa aman (perlindungan).

Lebih jauh dalam pengumumannya, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyampaikan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan di masa rehabilitasi rekonstruksi pascabencana Aceh, antara lain dengan melanjutkan membuka secara fungsional jalan tol Padang Tiji-Seulimeum.

Selain itu, Gubernur Aceh juga meniadakan scan barcode (bebas barcode) untuk pengisian bahan bakar bersubsidi di setiap SPBU dalam rangka memudahkan mobilitas alat berat dan armada pemulihan.

"Sehingga persiapan pelaksanaan rehab-rekon pascabencana berjalan dengan baik di Aceh," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir mengatakan fokus utama Pemprov dalam waktu dekat ialah mempercepat pembersihan sisa material bencana di wilayah dataran tinggi.

Dia menyebut status transisi menjadi titik awal bagi Aceh untuk bangkit dan memulihkan jaringan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat pascabencana.

“Instruksi Gubernur akan segera kami tindak lanjuti, terutama pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kami akan mengoordinasikan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk keperluan tersebut,” ujar M Nasir dilansir dari laman resmi Humas Aceh.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (22/1/2026).

Hunian seluas 12.418 meter persegi dengan jumlah unit sebanyak 114 tersebut merupakan huntara pertama yang dibangun Kementerian PU dalam rangka mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bakal membangun 1.200 unit huntara di wilayah terdampak bencana. Unit di Gampong Bundar yang berlokasi persis di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan huntara pertama yang dapat diselesaikan Kementerian PU dalam waktu sekitar 18 hari.

"Ini huntara pertama yang selesai kami dirikan di Tamiang. Target kami, seperti arahan Bapak Presiden, adalah bagaimana agar masyarakat bisa segera berpindah dari tenda pengungsian. Baik itu ke huntara atau rumah mereka sendiri," kata Dody Hanggodo usai rangkaian kunjungan di Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).

Huntara tahap pertama oleh Kementerian PU di Aceh Tamiang dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi. Terbagi dalam tujuh blok, huntara ini dipersiapkan untuk menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa.

Dody menyebut PU menggunakan skema konstruksi modular yang lebih fleksibel namun tahan lama dan aman ditempati masyarakat. Huntara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti dapur bersama, puluhan unit kamar mandi bersama, area mencuci dan jemur, hingga musala dan taman bermain.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga memperhatikan kenyamanan penghuni. Atap teras huntara dilapisi aluminium foil sebagai pemantul cahaya matahari sehingga suhu panas dalam ruangan dapat diredam.

"Huntara ini hasil kerja keroyokan, bukan cuma Kementerian PU saja. Kami harap sebelum Ramadan masyarakat sudah tidak lagi tinggal di tenda sehingga lebih tenang beribadah," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut meresmikan huntara pertama Kementerian PU di Aceh Tamiang mengapresiasi kerja cepat tim di lapangan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

AHY mengatakan Kementerian PU mengemban tanggung jawab cukup besar di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga air bersih.

Namun menurutnya, rumah juga merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat terdampak bencana untuk mulai kembali menata kehidupan mereka.

"Tempat tinggal tetap harus disiapkan, walaupun sifatnya sementara, tetapi mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan kondisi pengungsian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengapresiasi Kementerian PU," ujar AHY.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan huntara ini akan dihuni oleh 84 KK yang terdiri dari 19 KK di Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru dan 65 KK dari Gampong Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang.

"Mereka ini adalah warga terdampak yang kehilangan rumah disapu dahsyatnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang," ujar Fahmi.

Fahmi menyampaikan masyarakat dapat menempati huntara mulai hari ini. Hingga saat ini, kata dia, sudah terbangun 2.948 unit huntara di wilayah Aceh Tamiang.

Adapun selain meresmikan huntara tahap pertama, rombongan Menteri PU dan Menko AHY juga meninjau lokasi pembangunan proyek huntara tahap II di kecamatan yang sama.

Rombongan juga berkunjung ke sejumlah titik proyek Kementerian PU untuk percepatan pemulihan pascabencana seperti ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan RSUD Aceh Tamiang.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (22/1/2026).

Hunian seluas 12.418 meter persegi dengan jumlah unit sebanyak 114 tersebut merupakan huntara pertama yang dibangun Kementerian PU dalam rangka mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bakal membangun 1.200 unit huntara di wilayah terdampak bencana. Unit di Gampong Bundar yang berlokasi persis di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan huntara pertama yang dapat diselesaikan Kementerian PU dalam waktu sekitar 18 hari.

"Ini huntara pertama yang selesai kami dirikan di Tamiang. Target kami, seperti arahan Bapak Presiden, adalah bagaimana agar masyarakat bisa segera berpindah dari tenda pengungsian. Baik itu ke huntara atau rumah mereka sendiri," kata Dody Hanggodo usai rangkaian kunjungan di Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).

Huntara tahap pertama oleh Kementerian PU di Aceh Tamiang dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi. Terbagi dalam tujuh blok, huntara ini dipersiapkan untuk menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa.

Dody menyebut PU menggunakan skema konstruksi modular yang lebih fleksibel namun tahan lama dan aman ditempati masyarakat. Huntara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti dapur bersama, puluhan unit kamar mandi bersama, area mencuci dan jemur, hingga musala dan taman bermain.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga memperhatikan kenyamanan penghuni. Atap teras huntara dilapisi aluminium foil sebagai pemantul cahaya matahari sehingga suhu panas dalam ruangan dapat diredam.

"Huntara ini hasil kerja keroyokan, bukan cuma Kementerian PU saja. Kami harap sebelum Ramadan masyarakat sudah tidak lagi tinggal di tenda sehingga lebih tenang beribadah," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut meresmikan huntara pertama Kementerian PU di Aceh Tamiang mengapresiasi kerja cepat tim di lapangan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

AHY mengatakan Kementerian PU mengemban tanggung jawab cukup besar di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga air bersih.

Namun menurutnya, rumah juga merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat terdampak bencana untuk mulai kembali menata kehidupan mereka.

"Tempat tinggal tetap harus disiapkan, walaupun sifatnya sementara, tetapi mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan kondisi pengungsian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengapresiasi Kementerian PU," ujar AHY.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan huntara ini akan dihuni oleh 84 KK yang terdiri dari 19 KK di Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru dan 65 KK dari Gampong Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang.

"Mereka ini adalah warga terdampak yang kehilangan rumah disapu dahsyatnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang," ujar Fahmi.

Fahmi menyampaikan masyarakat dapat menempati huntara mulai hari ini. Hingga saat ini, kata dia, sudah terbangun 2.948 unit huntara di wilayah Aceh Tamiang.

Adapun selain meresmikan huntara tahap pertama, rombongan Menteri PU dan Menko AHY juga meninjau lokasi pembangunan proyek huntara tahap II di kecamatan yang sama.

Rombongan juga berkunjung ke sejumlah titik proyek Kementerian PU untuk percepatan pemulihan pascabencana seperti ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan RSUD Aceh Tamiang.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Aceh mengakui belum dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan wilayah ini pascabencana hidrometeorologi yang menghantam jelang akhir November 2025.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan upaya-upaya percepatan pemulihan. Dilihat dari dampak signifikan banjir dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten/ kota se-Aceh, masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 4-5 tahun.

“Bencana tsunami butuh waktu [pemulihan] kurang lebih empat tahun. Kalau melihat dampak banjir dan tanah longsor ini, pemulihannya lebih kurang membutuhkan waktu sebanyak itu juga, sekitar 4-5 tahun baik untuk pemulihan infrastruktur maupun ekonomi,” ujar MTA kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Dijelaskan MTA, pemerintah daerah bersama tim rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) masih melakukan perhitungan terhadap kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor Aceh.

Dia mengatakan pendataan R3P nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi nasional.

Diapun menyebut belum dapat memberi penjelasan rinci terkait besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi mulai 25 November 2025 lalu.

Namun, MTA memperkirakan ada potensi lonjakan angka kemiskinan di wilayah ini pascabencana. Dilansir dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Aceh periode Agustus 2025, angka kemiskinan Aceh per Maret 2025 tercatat sebesar 12,33%.

“Akibat bencana, berpotensi besar terjadinya peningkatan tajam angkat kemiskinan. Resminya, nanti kita tunggu hasil survei yang dilakukan oleh BPS,” tambahnya.

Berdasarkan data BNPB per Senin (19/1/2026) petang, total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh mencapai 560 jiwa. Sebanyak 31 jiwa hingga kini masih dinyatakan hilang.

Adapun kerusakan bangunan dan fasilitas umum yang tercatat pascabencana yakni rumah sebanyak 144.865 unit; fasilitas kesehatan 141 unit; fasilitas pendidikan 2.805 unit; dan rumah ibadah 631 unit.

BNPB juga mencatat ada 623 jembatan dan 1.627 jalan yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh. (240)

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) membuka pendataan rumah rusak akibat banjir dengan batas waktu pelaporan hingga 15 Januari 2026.

Pendataan ini ditujukan untuk memastikan akurasi data sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Seluruh Kepala Keluarga yang memiliki rumah pribadi terdampak banjir diimbau segera melapor dan memastikan telah terdaftar melalui geuchiek kampung setempat agar masuk dalam satu data resmi penanganan pascabencana.

Dikonfirmasi oleh Tim Humas Pos Komando Tanggap Darurat BPBA (09/01/2026), menjelaskan bahwa pendataan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memverifikasi kondisi rumah warga, serta memastikan keakuratan data sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kategori rumah rusak dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan ciri dan tingkat kerusakannya antara lain:

1. Rumah Rusak Ringan (RR) ditandai dengan kerusakan kecil, seperti atap bocor atau genteng rusak sebagian, plafon runtuh ringan, pintu dan jendela rusak, retak rambut pada dinding, serta kerusakan ringan pada instalasi listrik atau air. Pada kategori ini, struktur rumah masih aman dan layak dihuni.

2. Rumah Rusak Sedang (RS) memiliki ciri kerusakan pada sebagian struktur sehingga tingkat keamanan rumah berkurang. Contohnya antara lain dinding retak besar atau roboh sebagian, kerusakan atap sekitar 30 hingga 50 persen, kuda-kuda atap rusak, kolom atau balok retak, serta lantai amblas. Rumah dengan kondisi ini tidak disarankan untuk dihuni sementara dan memerlukan perbaikan besar.

3. Rumah Rusak Berat (RB), kerusakan terjadi secara parah pada struktur bangunan. Kondisi ini meliputi rumah roboh total atau hampir roboh, dinding runtuh sebagian besar, pondasi rusak, hingga balok bangunan patah. Rumah dalam kategori ini dinyatakan tidak layak huni dan harus dibangun ulang.

4. Kategori Rumah Hilang (RH), yaitu rumah yang hilang seluruhnya akibat bencana, seperti terseret arus banjir hingga tidak menyisakan bangunan. (Arief Budi Mulia)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas tersebut akan menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi dengan cakupan 52 kabupaten dan kota.

Hal itu disampaikan Tito usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

Tito menjelaskan, tugas utama Satgas adalah menangani berbagai kebutuhan darurat pascabencana, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga pelayanan publik.

“Melihat apa yang darurat, mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik, ya semuanya,” ujar Tito.

Dia menegaskan, Satgas ini secara khusus menangani bencana di wilayah Sumatra, tepatnya di tiga provinsi yang terdampak. Secara keseluruhan, wilayah kerja Satgas mencakup 52 kabupaten dan kota.

“Ini bencana Sumatra, tiga provinsi, 52 kabupaten kota,” kata Tito.

Sementara itu, untuk penanganan bencana di wilayah lain di luar Sumatra, Tito memastikan tetap menjadi kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kalau untuk daerah lain masih BNPB,” ujarnya.

Terkait target waktu kerja Satgas, Tito mengatakan Presiden tidak menetapkan tenggat tertentu. Namun, Satgas diminta bekerja secepat mungkin sesuai kebutuhan di lapangan.

“Target tidak ada, tapi tentu kita akan bekerja secepat mungkin,” kata Tito.

Tito juga mengungkapkan, saat ini struktur Satgas masih dalam tahap awal. Presiden telah menunjuk Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas.

“Saat ini baru berdua. Besok saya akan rapat dengan Pak Richard untuk menentukan langkah-langkah dan struktur Satgas,” ujar Tito.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya.

Menurut Pras, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

"Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.

Lebih lanjut, Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

"Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Pras.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Di Aceh, terang Suharyanto, masih terdapat dua kabupaten yang terisolasi dan terdampak cukup berat. Terdapat akses jalan nasional yang juga masih putus.

Adapun dari segi komunikasi, sebanyak 15 dari 17 kabupaten/kota sudah pulih dan beberapa di antaranya menggunakan jaringan WiFi Starlink.

"Tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi," terang Suharyanto.

Adapun mengenai listrik, pemulihan sudah mencapai sekitar 81%.

Di sisi lain, jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 bangunan baik rusak berat, sedang dan ringan. Kategori rusak berat termasuk yang tersapu oleh banjir.

Kemudian, pemerintah mencatat ada dua kabupaten di Sumatra Utara yang masih terisolasi dari 17 yang terdampak.

Mengenai jaringan komunikasi, tingkat pemulihannya sudah mencapai 100% atau lebih baik dari Aceh, begitu pula dengan pemulihan listrik.

"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun. Data ini masih terus kami perbaiki secara terus menerus," ujarnya.

Tidak berbeda jauh dengan Sumatra Utara, pemerintah mencatat masih ada dua kabupaten di Sumatra Barat yang perlu penanganan khusus. Komunikasi di provinsi tersebut juga sudah mencapai 100%, sebagaimana juga pasokan listrik.

"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," terang Suharyanto.

ARAHAN PRABOWO

Adapun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

Pada hari ini Prabowo telah memantau kondisi terkini penanggulangan bencana di Aceh. Dia menyebut telah memantau langsung di antaranya pembangunan jembatan yang lumpuh, di mana pekerjaannya dilakukan oleh Kementerian PU dan TNI.

Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa masih banyak kondisi yang cukup memprihatinkan, termasuk kondisi sawah dan sistem irigasi.

"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.

Prabowo turut berpesan perlunya pembangunan kembali rumah masyarakat. Dia menyebut pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat.

"Tetapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif responsif, di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," pungkasnya.