Bisnis.com, BANDA ACEH — Bencana hidrometeorologi di Aceh menimbulkan dampak luas terhadap warga dan fasilitas umum hingga akhir Januari 2026.

Pos Komando Tanggap Darurat mencatat jutaan orang terdampak dalam peristiwa ini. Data harian dirilis pada 29 Januari 2026 pukul 21.28 WIB. Sebanyak 670.826 kepala keluarga atau 2.584.067 orang dilaporkan terdampak bencana Sumatra yang mengakibatkan banjir dan longsor.

Korban meninggal dunia tercatat 562 orang, sementara luka berat 456 orang dan luka ringan mencapai 4.939 orang. Selain itu, sebanyak 29 orang dilaporkan hilang. Titik lokasi pengungsian tercatat 986 titik di berbagai wilayah Aceh.

Jumlah pengungsi mencapai 22.400 kepala keluarga atau 85.717 orang. Pemerintah juga mengerahkan 191 personel untuk mendukung upaya evakuasi.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas umum. Tercatat 227 unit perkantoran terdampak dan 641 unit tempat ibadah mengalami kerusakan.

Sektor pendidikan ikut terkena imbas dengan 1.204 sekolah serta 738 pondok pesantren dilaporkan terdampak. Fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan pada 146 unit rumah sakit dan puskesmas.

Gangguan infrastruktur cukup besar terlihat dari 2.507 titik jalan terputus. Selain itu, 599 unit jembatan juga dilaporkan terputus. Pos Komando mencatatkan bahwa bencana ini menyebabkan kerugian pada harta benda masyarakat tercatat signifikan. Sebanyak 218.085 unit rumah terdampak dalam bencana ini.

Di sektor pertanian dan peternakan, sebanyak 77.931 ekor hewan ternak terdampak. Kerusakan lahan meliputi 56.652 hektare sawah, 100.376 hektare kebun, serta 30.239 hektare tambak.

Rekapitulasi data ini menunjukkan besarnya dampak bencana hidrometeorologi di Aceh terhadap warga, infrastruktur, serta sektor ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, LHOKSEUMAWE — Untuk pemulihan ekonomi dan menahan laju inflasi Aceh tahun ini diperlukan percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk melancarkan akses distribusi produk pertanian, perkebunan dan komoditas unggulan.

Pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan tingkagt inflasi di Aceh menghadapi tantangan berat pada tahun ini yang disebabkan oleh dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh pada November tahun lalu.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 16 hingga 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak banjir dan longsor dengan wilayah terdampak paling parah meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.

Menurut Prabu Dewanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Lhokseumawe, percepatan rehabilitasi sarana infrastruktur untuk akses distribusi komoditas itu diperlukan karena wilayah yang terkena bencana alam merupakan sebagian besar daerah penghasil produk pertanian, perkebunan, dan produk unggulan Aceh.

“Rehab infrastruktur itu, selain jalan dan jembatan juga infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi yang perlu diperbaiki karena dampak banjir. Perlu juga upaya segera penyiapan lahan agar siap tanam. Karena Presiden Prabowo sudah menginstruksikan dan menyediakan anggaran, maka perlu percepatan pelaksanaannya,” ujarnya kepada Bisnis, di Lhokmeumawe, Selasa (27/1/2026).

Dia menambahkan saat ini pemulihan sarana infrastruktur bersifat darurat sudah sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan TNI, berupakan akses jalan dan jembatan darurat.

Namun, lanjutnya, wilayah bencana di Aceh yang merupakan daerah penghasil pertanian dan komoditas unggulan itu harus dipulihkan secara permanen sehingga distribusi hasil panen perkebunan bisa dilakukan dengan lancer.

Prabu mengungkapkan sejumlah komoditas utama dari wilayah terdampak bencana itu, seperti padi, cabe, kopi, bawang dan hasil perkebunan yang berkaitan langsung dengan kelangsung ekonomi Aceh dan perkembangan angka inflasi.

“Jadi dari sisi inflasi ini juga berdampak besar, apalgi ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Bank Indonesia ingin terlibat lebih jauh bagaimana perdagangan bisa kembali pulih dan harga produk kebutuhan pokok kembali stabil pada tingkat harga yang wajar,” kata Kepala Bi Lhokseumawe itu lagi.

Terkait dengan hal ini, lanjutnya, himbauan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf supaya tidak ada upaya di pasar untuk menaikan harga bahan pokok bisa dipatuhi oleh pelaku pasar sehingga gejolak inflasi bisa diredam.

Dia mengatakan Bank Indonesia berupaya melakukan kerjasama lintas terkait untuk memperjuangkan menjaga angka inflasi serta menggerakan transaksi perdagangan berjalan dengan wajar supaya ekonomi Aceh berjalan dengan baik.

Sementara itu, pemerintah pusat memutuskan untuk mengembalikan dana transfer 2026 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp 10,6 triliun.

Dari total dana tersebut, Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh dengan 23 kabupaten/kota yang ada di sana. Sedangkan untuk Sumut mencapai Rp 6,3 triliun untuk Sumut dengan 33 kabupaten/kotanya, dan untuk Sumatra Barat sebesar Rp 2,7 triliun dengan 19 kabupaten/kotanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana hingga Rp60 triliun dalam APBN 2026. Dana ini dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Aceh mengakui belum dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan wilayah ini pascabencana hidrometeorologi yang menghantam jelang akhir November 2025.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan upaya-upaya percepatan pemulihan. Dilihat dari dampak signifikan banjir dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten/ kota se-Aceh, masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 4-5 tahun.

“Bencana tsunami butuh waktu [pemulihan] kurang lebih empat tahun. Kalau melihat dampak banjir dan tanah longsor ini, pemulihannya lebih kurang membutuhkan waktu sebanyak itu juga, sekitar 4-5 tahun baik untuk pemulihan infrastruktur maupun ekonomi,” ujar MTA kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Dijelaskan MTA, pemerintah daerah bersama tim rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) masih melakukan perhitungan terhadap kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor Aceh.

Dia mengatakan pendataan R3P nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi nasional.

Diapun menyebut belum dapat memberi penjelasan rinci terkait besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi mulai 25 November 2025 lalu.

Namun, MTA memperkirakan ada potensi lonjakan angka kemiskinan di wilayah ini pascabencana. Dilansir dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Aceh periode Agustus 2025, angka kemiskinan Aceh per Maret 2025 tercatat sebesar 12,33%.

“Akibat bencana, berpotensi besar terjadinya peningkatan tajam angkat kemiskinan. Resminya, nanti kita tunggu hasil survei yang dilakukan oleh BPS,” tambahnya.

Berdasarkan data BNPB per Senin (19/1/2026) petang, total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh mencapai 560 jiwa. Sebanyak 31 jiwa hingga kini masih dinyatakan hilang.

Adapun kerusakan bangunan dan fasilitas umum yang tercatat pascabencana yakni rumah sebanyak 144.865 unit; fasilitas kesehatan 141 unit; fasilitas pendidikan 2.805 unit; dan rumah ibadah 631 unit.

BNPB juga mencatat ada 623 jembatan dan 1.627 jalan yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh. (240)

Bisnis, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan kekecewaannya pada penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah itu.

Saat rapat gabungan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (5/12/2025), sore, Mualem mengungkapkan kekecewaannya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Saya kecewa dengan BNPB, saat hari pertama banjir, alat [boat] kita percuma saja [ada] tapi tidak boleh pakai. Itu di Aceh Tamiang," katanya dalam keterangan video yang diterima Bisnis, Sabtu (6/12/2025).

Muzakir menceritakan bahwa saat rumah-rumah warga terendam banjir, masyarakat berupaya untuk menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah. Warga bahkan bertahan hingga lima hari lima malam.

"Orang panggil-panggil minta bantuan [saat bertahan] dari atas atap tapi [petugas] sebeng [berbalik arah] nggak mau ambil orang. coba dicek semua," tegasnya.

Kekecewaan Mualem juga dipicu oleh sikap badan penanggulangan bencana yang tidak mengizinkan boat untuk mengangkat barang. Tindakan ini kata dia menyebabkan kemarahan warga korban bencana.

Aceh Tamiang menjadi salah satu kabupaten yang mengalami dampak paling parah dari banjir dan longsor di Aceh. Selain Provinsi ini, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ikut terdampak bencana alam tersebut.

Sementara itu Mualem meninjau langsung titik kerusakan, termasuk jembatan utama penghubung Nagan Raya dan Aceh Tengah yang putus diterjang banjir bandang pada Jumat (6/12/2025). Dari udara, ia menyaksikan sejumlah kampung yang hancur, bahkan sebagian rumah warga kini berada di tengah aliran sungai karena sungai yang meluas.

“Kita akan mempercepat akses, terutama jembatan yang putus karena ini yang paling parah. Ini secepatnya kita perbaiki. Kami juga akan lapor ke Pusat, apa yang perlu kita bantu dari provinsi akan kita dorong secepat mungkin,” kata mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

Dia meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya segera mendata kerusakan secara rinci. “Pak Bupati tolong catat berapa rumah, jembatan, dan jalan yang rusak supaya cepat-cepat kita perbaiki,” ujarnya.

349 Orang Meninggal Dunia

Sedikitnya 18 kabupaten kota dan 3.978 gampong atau desa terdampak banjir di Aceh. Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat banjir dan longsor berdampak pada 321.134 KK dan 1,40 juta jiwa.

Dari total tersebut, 349 orang meninggal dunia, 92 orang hilang, 579 orang luka berat dan 2.872 orang luka ringan.

Bencana ini juga menyebabkan 775.346 jiwa mengungsi di 824 titik. Selain itu, 452 titik jembatan atau jalan rusak, 115.288 unit rumah rusak, 56.274 ekor hewan mati, 64.024 hektare sawah dan 12.513 hektare kebun rusak serta 40.328 tambak ikut terkena banjir dan longsor.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 883 jiwa.

Jumlah itu berdasarkan data dalam situs Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB yang dilihat Bisnis pada 09.30 WIB per Sabtu (6/12/2025).

Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 312 jiwa. Diikuti, Aceh 345 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa total korban meninggal dunia.

"Meninggal dunia 883 jiwa," tulis BNPB di situs gis.bnpb.go.id dikutip Sabtu (6/12/2025).

Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra masih menyisakan 520 orang yang dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 174 jiwa; Sumatra Utara 133 jiwa; dan Sumatra Barat 213 jiwa.

Adapun, secara total BNPB juga merangkum total rumah rusak akibat bencana ini adalah 121.500 unit dari 51 wilayah kabupaten yang terdampak.

"Rumah rusak 121.500 dan 50 kabupaten terdampak," dalam data BNPB.