Bisnis.com, CIREBON- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon menyebutkan,target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 hingga pertengahan Juni baru mencapai sekitar 35% dari target Rp105 miliar.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Anne Sriwahyuni, mengatakan capaian PBB hingga 12 Juni 2026 masih berada di bawah harapan.

Meski demikian, pihaknya optimistis realisasi akan meningkat pada semester kedua seiring masuknya musim panen di sejumlah wilayah.

"Per 12 Juni realisasi PBB masih sekitar 35 persen dari target Rp105 miliar. Kami terus melakukan evaluasi bersama kecamatan dan pemerintah desa agar capaian bisa terus meningkat," kata Anne, Kamis (18/6/2026).

Menurut Anne, karakteristik ekonomi masyarakat di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ritme pembayaran pajak.

Di sejumlah desa, wajib pajak umumnya memilih melunasi kewajibannya setelah musim panen tiba.

Kondisi tersebut membuat realisasi penerimaan pada semester pertama cenderung lebih rendah dibandingkan periode menjelang akhir tahun.

"Di beberapa wilayah masyarakat memang terbiasa membayar setelah panen. Karena itu, biasanya terjadi peningkatan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya," ujarnya.

Selain faktor ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Bapenda menilai masih diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu.

PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon

Ane mangatakan, data Bapenda menunjukkan capaian pembayaran PBB masih bervariasi antarwilayah. Sejumlah kecamatan mampu mencatatkan realisasi yang cukup tinggi, sementara wilayah lainnya masih tertinggal jauh dari target.

Kecamatan Pabedilan tercatat sebagai wilayah dengan capaian tertinggi, yakni mencapai 52,49% dari target yang ditetapkan. Sebaliknya, Kecamatan Susukan menjadi wilayah dengan capaian terendah, yakni baru 5,47%.

Perbedaan tersebut menjadi perhatian Bapenda dalam proses evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing wilayah agar strategi peningkatan penerimaan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

"Kami melakukan pemetaan terhadap setiap kecamatan. Kendala yang dihadapi tentu berbeda-beda sehingga perlu dicari solusi yang spesifik," kata Anne.

Untuk mempercepat peningkatan penerimaan, Bapenda akan terus melakukan koordinasi dengan para camat dan pemerintah desa.

Evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan realisasi sekaligus memastikan proses pemungutan berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah menargetkan capaian penerimaan terus meningkat pada triwulan ketiga dan keempat. Optimalisasi pembayaran melalui pemerintah desa serta penguatan pengawasan di lapangan menjadi bagian dari strategi yang disiapkan.

Anne mengatakan pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kecamatan hingga pemerintah desa, dapat berperan aktif mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

“Masih ada waktu untuk mengejar target. Kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi agar penerimaan PBB dapat meningkat secara signifikan pada bulan-bulan mendatang,” ujarnya.

Bisnis.com, MALANG—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III membuka Tax Center di Universitas Widya Gama (UWG) Malang sebagai mitra ke-31 di wilayah kerjanya untuk memperkuat edukasi dan literasi perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, mengatakan sinergi antara DJP dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran pajak sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda.

“Pajak merupakan kontribusi terbesar dalam APBN, sehingga kesadaran pajak perlu terus ditingkatkan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan Tax Center sebagai sarana belajar sekaligus menyebarluaskan edukasi perpajakan,” ujarnya dikutip Sabtu (18/4/2026).

Kehadiran Tax Center UWG Malang, dia menegaskan, merupakan wujud nyata komitmen DJP dalam mendekatkan layanan dan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui jalur akademik.

Melalui Tax Center, kata dia, maka penyampaian informasi perpajakan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Widya Gama Malang, Anwar, menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi kepada masyarakat.

“Kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Tax Center, mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik serta turut membangun kesadaran dan kepatuhan pajak di lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Sebagai pusat edukasi perpajakan, Lindawaty menegasskan, Tax Center Universitas Widya Gama Malang akan menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain penyelenggaraan kegiatan edukasi dan pelatihan perpajakan, penyediaan layanan informasi, serta konsultasi perpajakan bagimahasiswa dan masyarakat umum.

Selain itu, Tax Center juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarluaskan pemahaman terkait transformasi digital perpajakan, termasuk

implementasi sistem Coretax.

Dengan bertambahnya Tax Center UWG Malang, dia menegaskan, Kanwil DJP Jawa Timur III terus memperluas kolaborasi dengan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif. Ke depan, sinergi ini akan diperkuat melalui berbagai program edukasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui upaya tersebut, kata dia, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat dapat terus meningkat sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. (K24)