Bisnis.com, SEMARANG - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menindak sindikat produksi dan penimbunan pita cukai palsu di wilayah Jawa Tengah. Dalam operasi gabungan yang digelar pada Selasa (19/05/2026), petugas bergerak serentak di delapan titik operasional yang tersebar di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang.

Dalam operasi gabungan itu, 19 orang diperiksa bersama dengan keseluruhan barang bukti. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama, menyatakan bahwa operasi gabungan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dengan nominal yang cukup besar.

"Potensi kerugiannya ada sekitar Rp570 miliar, karena ini beroperasinya sudah berlangsung hampir 18 bulan. Kita menghitung sejak awal mereka beroperasi sampai dengan saat ini. itu adalah total nilai potensi kerugian yang bisa diperoleh oleh para pelaku," ungkap Djaka dalam konferensi pers yang digelar Rabu (20/05/2026). Seluruh barang bukti dan pihak terperiksa kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jateng DIY.

Djaka menyampaikan bahwa sindikat tersebut sengaja menggunakan modus operasional di beberapa tempat sekaligus. Modus tersebut sengaja dilakukan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Sindikat ini beroperasi di wilayah Jepara, Semarang, hingga Surabaya.

Di Jepara, petugas menindak lima lokasi penimbunan dan pelekatan hologram di Kecamatan Mayong, Batealit, dan Pecangaan. Sementara di Semarang, penggerebekan menyasar tiga lokasi bangunan dan kamar kos di Kecamatan Gunungpati yang menjadi pusat proses percetakan pita cukai tiruan tersebut.

Para pelaku juga menggunakan mesin cetak modern yang mampu memproduksi lembaran cukai tiruan dalam skala besar. Dari lokasi percetakan di Semarang, petugas menyita dua unit mesin cetak, puluhan roll stiker hologram, serta plat master cetak.

Djaka mengakui, dengan perkembangan teknologi dan industri percetakan sekarang ini, tidak mudah untuk melakukan pengawasan sepenuhnya. "Tinggal bagaimana niatan dari pelaku industri percetakan. Apakah dia ingin bekerja atau berusaha secara legal, atau ilegal. Tentunya kami tidak bisa mengawasi secara orang per orang, ataupun percetakan demi percetakan," imbuhnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus melakukan pengejaran untuk menemukan dalang di balik sindikat tersebut. Langkah pengembangan kasus difokuskan untuk mengungkap aktor intelektual utama penyuplai dana di luar para pelaku lapangan. Selain mengamankan penerimaan negara, tindakan tegas ini diharapkan mampu memitigasi kerugian imaterial seperti persaingan tidak sehat, ancaman kerugian bagi industri rokok legal, serta risiko kesehatan masyarakat akibat peredaran rokok ilegal tanpa standarisasi mutu resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring ketengangan yang tercipta antara keinginan Donald Trump membeli Greenland, wilayah Denmark ini kemungkinan akan dijaga dua kombo berbahaya.

Dilansir dari Danish Defence, dua jet tempur F-35 Denmark dan sebuah pesawat tanker MRTT Prancis telah melakukan misi pelatihan di Greenland tenggara.

“Misi ini bertujuan untuk melatih operasi gabungan yang melibatkan pengisian bahan bakar di udara, penerbangan jarak jauh, dan keselamatan dalam kondisi Arktik yang keras,” bunyi pesan yang dipublikasikan di situs web Angkatan Bersenjata Denmark.

Rute pesawat tersebut berangkat dari Pangkalan Udara Skrydstrup langsung menuju daerah sekitar Kulusuk di pantai timur Greenland.

Pesawat tanker Prancis tersebut berangkat dari pangkalan di Prancis selatan, tempat ia kembali setelah menyelesaikan pelatihan di Greenland.

Selama pelatihan di Atlantik Utara, pesawat tersebut juga melewati Kepulauan Faroe.

Tahun lalu, Denmark dan Prancis melakukan kegiatan pelatihan serupa beberapa kali, tetapi dengan jet tempur F-16 Denmark dan di sepanjang pantai barat Greenland.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan umum operasi udara di wilayah Arktik dan berkontribusi pada pembangunan pengalaman bersama dalam beroperasi di bawah kondisi dingin dan menantang.

Peningkatan aktivitas militer ini menyusul penguatan kehadiran dan aktivitas pelatihan Angkatan Bersenjata Denmark di dan sekitar Greenland pada tahun 2025 bersama dengan sekutu, termasuk Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia.

Upaya ini akan berlanjut pada tahun 2026 dengan berbagai kegiatan berbasis udara, laut, dan darat untuk meningkatkan kemampuan beroperasi di lingkungan Arktik yang ekstrem.

Oleh karena itu, penerbangan yang melibatkan jet tempur F-35 dan pesawat tanker akan terus berlanjut di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) bersama Polres Situbondo menangkap SB (30), anggota sindikat pembalakan liar di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Jawa Timur. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya yang telah menjerat HK (39), aktor kunci jaringan pembalakan liar di kawasan konservasi tersebut.

Kasubdit Penanganan Pengaduan Kehutanan, Hendra Nur Rofiq, mengungkapkan kasus ini bermula dari operasi gabungan pemberantasan illegal logging di TN Baluran pada November 2023. Operasi tersebut berhasil mengungkap pola penebangan dan peredaran kayu jati ilegal yang dilakukan secara terorganisasi.

“Dalam rangkaian penindakan, beberapa pelaku telah diamankan. HK selaku aktor kunci ditangkap pada 23 September 2025, dan dari keterangannya terungkap identitas tiga pelaku lain, termasuk SB yang berhasil kami tangkap pada 26 Desember 2025,” jelas Hendra, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/12/2025).

SB sendiri diamankan di belakang rumahnya di Kecamatan Bayuputih, Kabupaten Situbondo, setelah dua kali mangkir dari panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Desember 2025 dan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Jawa Timur.

SB dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar.

Hendra menambahkan bahwa SB telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jawa Timur dengan Nomor DPO/20/XI/RES.10.2./2025/ Ditreskrimsus/Polda Jatim tertanggal 17 November 2025 sebelum akhirnya ditangkap. Hingga kini, dua pelaku lainnya masih berstatus DPO dan terus diburu untuk menuntaskan jaringan sindikat pembalakan liar tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, aparat penegak hukum juga menyita ratusan batang kayu jati ilegal serta sejumlah sarana angkut dan peralatan pengolahan kayu yang digunakan untuk mendukung aktivitas kejahatan kehutanan.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, mengemukakan pembalakan liar di Taman Nasional Baluran tak hanya memicu hilangnya kayu, tetapi juga menggerus fungsi taman nasional sebagai penyangga ekosistem yang berpotensi memicu bencana ekologis.

“Taman Nasional Baluran memiliki peran strategis sebagai kawasan konservasi dengan ekosistem sabana dan tegakan jati yang penting bagi perlindungan tanah, sumber air, serta habitat satwa liar,” ujar Yazid.

Ia menjelaskan, sejak awal aparat penegak hukum memfokuskan penyelidikan pada pemetaan peran pengendali lapangan hingga jaringan sindikat, mulai dari aktivitas penebangan di dalam kawasan hutan hingga peredaran kayu hasil kejahatan.

“Langkah penegakan hukum ini kami lakukan secara konsisten untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perusakan hutan, sekaligus memberikan efek jera,” tambahnya.

Bisnis.com, MALANG—Bea Cukai Malang menggandeng Pemkab Malang melakukan operasi gabungan untuk menekan peredaran rokok ilegal dengan menyasar toko kelontong di daerah tersebut.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Kamis (11/12/2025), pihaknya Malang kembali melaksanakan rangkaian operasi pengawasan melalui operasi gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan menyasar toko-toko ritel di wilayah Kecamatan Pagak dan Kecamatan Bantur guna menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Operasi diawali pada pukul 10.26 WIB di Kecamatan Pagak dengan pemeriksaan terhadap toko yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Sumberejo. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek seperti SB, JB, Marbol, Apollo, dan lainnya yang tidak dilekati pita cukai, sebanyak 39 bungkus atau setara 780 batang dengan perkiraan nilai barang Rp1.171.100 dan potensi kerugian negara sebesar Rp589.560.

Selang beberapa menit kemudian, pukul 10.33 WIB, pemeriksaan dilanjutkan di toko yang berada di lokasi yang sama. Pada toko tersebut, tim kembali mendapati rokok ilegal berbagai merek tanpa pita cukai sebanyak 40 bungkus atau 800 batang dengan perkiraan nilai barang Rp1.188.000 dan potensi kerugian negara Rp596.800.

Seluruh barang hasil penindakan di Kecamatan Pagak diamankan ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kegiatan pengawasan kemudian berlanjut ke wilayah Kecamatan Bantur. Pada pukul 11.15 WIB, pemeriksaan dilakukan di Toko yang beralamat di Dusun Wotogalih, Desa Rejoyoso.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya peredaran BKC HT jenis SKM dan SPM tanpa pita cukai sebanyak 17 bungkus atau 340 batang dengan perkiraan nilai barang Rp504.900 dan potensi kerugian negara Rp253.640.

Pukul 11.40 WIB, tim melakukan pemeriksaan di toko yang juga berlokasi di Desa Rejoyoso dan menemukan 93 bungkus rokok ilegal atau setara 1.860 batang dengan perkiraan nilai barang Rp2.797.300 dan potensi kerugian negara sebesar Rp1.408.680.

Selanjutnya, pada pukul 11.45 WIB, pemeriksaan dilakukan di Toko di wilayah yang sama, dengan temuan BKC HT tanpa pita cukai sebanyak 241 bungkus atau 4.820 batang dari berbagai merek dengan perkiraan nilai barang Rp7.189.700 dan potensi kerugian negara Rp3.614.920.

Sebelumnya, pada Rabu (10/12/2025), Kantor Bea Cukai Malang melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan sebagai wujud nyata realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), melalui operasi gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Malang.

Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar toko-toko ritel di sejumlah wilayah guna menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Pada pukul 10.17 WIB, operasi gabungan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bululawang. Dalam pemeriksaan terhadap toko yang beralamat di Jalan Al Hidayah, Krebet, tim menemukan BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek, seperti ZA, JB, Balveer, Apollo, dan lainnya, yang tidak dilekati pita cukai.

Barang ilegal yang diamankan berjumlah 383 bungkus atau setara dengan 7.660 batang rokok dengan perkiraan nilai barang Rp11.782.000 dan potensi kerugian negara Rp5.920.800 dan selanjutnya dibawa ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Masih pada hari yang sama, pukul 11.03 WIB, operasi gabungan kembali dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gondanglegi. Pemeriksaan dilakukan di toko yang berlokasi di Desa Ganjaran.

Dari hasil pemeriksaan, tim kembali menemukan BKC Hasil Tembakau jenis SKM dan SPM berbagai merek, di antaranya SB, GA, Joss, Apollo, dan lainnya, tanpa dilekati pita cukai yang disediakan untuk dijual. Total barang hasil penindakan mencapai 698 bungkus atau 13.960 batang rokok, dengan perkiraan nilai barang Rp20.874.600 dan potensi kerugian negara Rp10.500.560, yang kemudian diamankan ke KPPBC TMC Malang untuk proses penelitian lebih lanjut.

Selain itu, pada pukul 15.30 WIB, Bea Cukai Malang melaksanakan operasi mandiri terhadap Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Operasi ini diawali dengan pengumpulan informasi guna mengidentifikasi TPE MMEA yang belum memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dalam pemeriksaan terhadap Toko yang berlokasi di kawasan Ruko Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tim mendapati penjualan BKC MMEA golongan B dan C berbagai merek tanpa dilengkapi NPPBKC dengan total perkiraan nilai barang Rp388.061.000.

Atas temuan tersebut, seluruh barang dilakukan penyegelan di tempat untuk selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Melalui rangkaian kegiatan ini, Bea Cukai Malang terus berkomitmen melaksanakan pengawasan secara konsisten dan terukur sebagai upaya melindungi penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menekan peredaran BKC ilegal di wilayah Malang Raya,” ucapnya.

Perlindungan Masyarakat

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penindakan BKC ilegal juga upaya melindungi masyarakat dari konsumsi produk ilegal yang tidak melewati uji mutu.

Hal ini perlu penguatan sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Pajak dan Bea Cukai karena pemerintah daerah juga memperoleh DBH cukai, dimana salah satu penggunaannya untuk memerangi rokok ilegal.

Wilayah distribusi dan wilayah pemasaran, dia menegaskan, perlu diperkuat pengawasannya untuk meminimalkan peredaran rokok ilegal dan BKC ilegal, sembari mensinergikan seluruh sumber daya dalam rangka melangkah pada penguatan penindakan pada wilayah produsen rokok ilegal.

“Sosialisasi dan pengawasan secara berkelanjutan pada toko kelontong juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan jaminan perlindungan pada market rokok dan BKC legal,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, MALANG — Bea CukaiMalang kembali memusnahkan 2,6 juta rokok ilegal hasil operasi mandiri dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bentuk transparansi dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan rokok ilegal dimusnahkan bersama Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal.

"Pelaksanaan pemusnahan Barang Kena Cukai ilegal ini atas penindakan mandiri yang dilakukan Bea Cukai Malang dan hasil operasi gabungan bersama dengan Satpol PP Kota Malang beserta APH pada 2025," ucap Johan Pandores di sela-sela pemusnahan rokok ilegal dan MMEA ilegal di TPA Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa (9/12/2025).

Pelaksanaan pemusnahan berdasarkan persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-193/MK/KN.4/2025 tanggal 3 September 2025 dan S-315/MK/KN.4/2025 tanggal 24 November 2025 dengan total jumlah barang 2.626.000 batang rokok & 23 botol (13,8 liter) MMEA – Barang Kena Cukai ilegal dari berbagai merk ilegal. Adapun total nilai barang tersebut mencapai Rp3,6 miliar dengan total kerugian negara sebesar Rp1,96 miliar.

Dia menegaskan, kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemkot Malang sebagai bentuk manifestasi upaya pemberantasan rokok ilegal dengan melaksanakanpenganggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Keberhasilan penindakan Barang Kena Cukai ilegal ini, kata dia, merupakan hasil kerja keras, sinergi dan kolaborasi antara Bea Cukai Malang, Satpol PP Kota Malang dan APH di Kota Malang serta tidak kalah penting berkat dukungan masyarakat dan media dalam upaya penegakan hukum dan edukasidi bidang cukai.

"Kepada seluruh masyarakat kami imbau untuk menjalankan usaha secara resmi, tidak menjual dan tidak membeli rokok ilegal. Kami menekankan dalam pengurusan izin untuk menjalankan usaha industri hasil tembakau dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai tanpa dipungut biaya," ucapnya.

Dia meminta, agar semua pihak bahu membahu membantupemberantasan rokok ilegal dalam rangka mengamankan penerimaan negara di bidang cukai untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai dalam pemberantasan rokok ilegal, sudah seharusnya pemerintah daerah saling bekerja sama karena peredaran dan jaringannya sudah lintas daerah.

Menurutnya, Bea Cukai tidak akan mampu meng-cover semua area yang ada karena keterbatasan SDM.

Dalam hal ini bea cukai harus diperkuat bukan dilemahkan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari bisnis rokok ilegal tersebut.

Pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, kata Joko, baik untuk menjaga transparansi, namun akan lebih kuat jika disertai dengan transparansi setelah dilakukan penindakan, apakah pelakunya dikenai denda fiskal dan apakah juga ada unsur pidana.

"Tentunya hal ini juga lebih dibuka ke publik secara bertahap dalam upaya meningkatkan efek jera pada pelaku maupun peningkatan public trust pada lembaga Bea Cukai dan perpajakan," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Tim gabungan Indonesia-Malaysia melakukan patroli lintas batas selama lima hari berturut-turut, mulai 4 hingga 8 November 2025, di kawasan Jagoi Babang-Pasar Serikin, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Melansir keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), operasi ini melibatkan unsur Sarawak Forestry Corporation (SFC), Pasukan Gerakan Am Batalion 11 Sarawak (PDRM), Pasukan Polis Marin Wilayah 5 (PDRM), Komando Daerah Militer XII/TPR, Satgas Pamtas RI-Malaysia Batalyon Arhanud 1 Kostrad (TNI), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (DLHK), Balai Penegakkan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Pangkalan PSDKP Pontianak, serta Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia.

Kegiatan bersama ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan kesadaran terhadap peredaran tumbuhan, satwa liar, dan jenis ikan dilindungi, serta mencegah penyelundupan komoditas pertanian. Selain itu, operasi ini juga menjadi ajang memperkuat koordinasi antar instansi di kedua negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

Operasi dimulai pada 4 November dengan rapat koordinasi dan penyusunan strategi guna menentukan langkah efektif selama empat hari ke depan. Kegiatan ini menjadi sarana penyelarasan visi dari semua pihak yang terlibat.

Patroli pertama dilakukan pada 5 November, dengan fokus pemeriksaan kendaraan lintas batas di Pos Jagoi Babang. Dari hasil pemeriksaan terhadap lebih dari 74 truk logistik, tim menemukan 257 tanaman tanduk rusa (Platycerium sp.) yang merupakan spesies dilindungi di Malaysia dan hendak dikirim ke Sarawak. Temuan ini menjadi salah satu kasus penting dalam operasi kali ini.

Keesokan harinya, 6 November, patroli kembali dilakukan di lokasi yang sama. Situasi berlangsung kondusif, namun tim menemukan indikasi kuat adanya peredaran telur penyu secara tersembunyi di Pasar Serikin. Jumlah kendaraan yang diperiksa meningkat signifikan menjadi 131 unit, dan penyelidikan lanjutan kini masih dilakukan bersama otoritas setempat.

Pada 7 November, volume kendaraan menurun menjadi 53 unit. Meski sebagian besar dinyatakan bersih, tim menemukan muatan tanpa izin, seperti buah mangga tanpa dokumen karantina serta aksesoris adat berbahan bagian tubuh satwa (kuku beruang madu, gigi, dan taring babi) yang digunakan untuk keperluan ritual masyarakat Dayak. Barang tersebut diperbolehkan beredar dengan pengawasan ketat.

Selain itu, ditemukan satu kasus penyelundupan tanaman, yakni 38 Ficus sp. dan 18 Casuarina equisetifolia yang dibawa dari Indonesia untuk diperjualbelikan di Sarawak. Pengemudi berhasil diamankan dan menjadi pintu masuk bagi investigasi lebih lanjut terhadap jaringan penerima di Malaysia.

Puncak operasi terjadi pada 8 November, ketika tim menangkap dua penadah tanaman ilegal di Pasar Serikin. Pemeriksaan di pos Jagoi Babang-Serikin juga terus dilakukan, dengan 66 kendaraan yang berhasil diperiksa.

Pada hari yang sama, tim melaksanakan sosialisasi (awareness campaign) dengan membagikan poster kepada pedagang lokal mengenai aturan lintas batas dan konservasi sumber daya alam.

Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Jabatan Pertanian Malaysia untuk membahas mekanisme perizinan keluar-masuk hasil pertanian di perbatasan. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat dan Jabatan Pertanian Malaysia untuk memperkuat kerja sama pengawasan.

Seluruh kegiatan patroli berjalan tertib, aman, dan tanpa insiden keamanan. Melalui operasi gabungan ini, kedua negara menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan aturan konservasi dan perlindungan jenis ikan dilindungi, serta mencegah perdagangan lintas batas ilegal yang berpotensi mengancam ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan perbatasan.

Selain aspek penegakan hukum, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan edukatif dan kolaboratif agar masyarakat di wilayah perbatasan memahami dampak hukum, sosial, ekonomi, dan ekologis dari aktivitas penyelundupan maupun perdagangan tumbuhan, satwa, dan jenis ikan yang dilindungi.

Foto: (Dok. Humas PSDKP KKP) (Dok. Humas PSDKP KKP)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama dengan TNI melakukan giat operasi penindakan atas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau ilegal yang dilakukan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada Rabu (29/10/2025).

Operasi gabungan dimulai di Blok Ciear, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya dan akan berlanjut ke lokasi-lokasi lain di bentang Halimun sesuai rencana operasi.

Giat operasi ini sekaligus mengawali upaya penertiban kawasan hutan dalam kerangka penyelamatan hulu Daerah Aliran Sungai. Terlebih dengan risiko bencana longsor dan banjir yang meningkat pada musim penghujan.

“Giat operasi ini secara kontinyu akan terus dilakukan. Penindakan di Blok Ciear dilaksanakan oleh tim gabungan Ditjen Gakkum Kehutanan, Balai Gakkumhut Jabalnusra, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), YONIF 315, Koramil Cigudeg sejumlah 60 personel. Dalam operasi tersebut Tim gabungan melakukan penghancuran 31 tenda biru,” kata Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho dalam siaran pers, Kamis (30/10/2025).

Dwi menambahkan bahwa tim melakukan penghentian kegiatan di lapangan, pengamanan barang bukti berupa bahan kimia sianida, jerigen bekas oli, timbangan manual, kayu pengaduk, dan penertiban sarana pertambangan yaitu tenda biru/gubug.

Selain itu, dilakukan pula penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 89 jo pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal 33 ayat (2) huruf b jo pasal 40B ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990.

Koordinasi dilaksanakan dengan pengelola TNGHS, pemerintah daerah, dan unsur penegak hukum untuk operasi lanjutan. Informasi dari pemberitaan memperkuat bahwa upaya pengelola TNGHS sebelumnya kerap terkendala dan pola “kucing-kucingan” pelaku terus berulang.