Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyalurkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) secara bertahap mulai Juli 2026.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat ruang fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Kepala Bapenda Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan kepastian penyaluran DBH menjadi angin segar bagi perencanaan anggaran di daerah. Menurutnya, tambahan dana tersebut akan membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program prioritas.

Di sisi lain, Asep mengaku memahami kondisi fiskal pemerintah pusat yang tengah menghadapi tekanan akibat tingginya beban subsidi energi serta fluktuasi harga minyak mentah dunia.

"Kami di daerah memahami betul situasi makroekonomi nasional saat ini. Langkah efisiensi belanja yang diambil pemerintah pusat tentu didasarkan pada skala prioritas yang mendesak, terutama untuk menopang kebutuhan subsidi energi masyarakat luas," ujarnya di Bandung, Senin (29/6/2026).

Bapenda Jabar menyambut positif komitmen Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang tengah menyiapkan skema pembayaran bertahap DBH yang masih menjadi hak daerah, termasuk untuk 2 tahun sebelumnya.

"Kami akan memastikan koordinasi dengan Kemenkeu terus ditingkatkan. Mudah-mudahan semua lancar, karena ini bisa memperkuat ruang fiskal daerah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan mulai menyalurkan tambahan DBH tahun berjalan secara bertahap mulai Juli 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu. "2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, kebijakan penyesuaian DBH maupun pagu Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun sebelumnya tidak terlepas dari langkah efisiensi belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga Mei 2026, belanja negara untuk subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun. Tekanan terhadap APBN juga dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia secara year-to-date yang sempat menyentuh US$100 per barel.

Meski demikian, menurut Purbaya, ruang fiskal pemerintah berpotensi membaik apabila harga minyak dunia turun ke kisaran US$75-80 per barel.

"Jadi Pak Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa anggaran. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembayaran bertahap untuk DBH yang masih menjadi hak pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH untuk dua tahun ke belakang," kata Askolani.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkenalkan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor per Mei 2026.

Pihaknya memperluas kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menghadirkan layanan berbasis digital melalui chatbot WhatsApp dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB.

Kebijakan pembayaran pajak dengan sistem baru ini menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital layanan publik, sekaligus strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tanpa bergantung pada layanan tatap muka di kantor Samsat.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan, inovasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan layanan cepat dan praktis.

Sehingga per 1 Mei 2026, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor sudah bisa dilakukan secara resmi melalui WhatsApp.

“Layanan ini kami siapkan agar prosesnya lebih praktis dan transparan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Melalui layanan WhatsApp, wajib pajak dapat mengakses fitur yang terintegrasi dengan layanan Sapa Warga untuk melakukan pengecekan data kendaraan hingga memperoleh kode bayar dalam hitungan menit.

Kepala Bapenda menilai kemudahan akses ini berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).

Cara Bayar Pajak Kendaraan Melalui WhatsApp

Diketahui, melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui chatbot WhatsApp dilakukan dengan menghubungi nomor resmi Bapenda Jabar.

Kemudian cukup masukkan nomor polisi kendaraan dan NIK untuk verifikasi. Setelah kode bayar diterbitkan, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari ATM, mobile banking, e-commerce, hingga dompet digital.

Selain itu, nasabah Bank BJB dapat memanfaatkan fitur e-Samsat di aplikasi DIGI dengan proses yang sepenuhnya digital.

Wajib pajak cukup memasukkan nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka kendaraan, lalu menyelesaikan transaksi menggunakan PIN. Bukti pembayaran elektronik yang dihasilkan dapat disimpan sebagai arsip resmi.

Namun demikian, masyarakat yang telah melakukan pembayaran secara elektronik, tetap harus melakukan pengesahan STNK di kantor Samsat, Samsat Outlet, atau layanan Samsat Keliling dengan menunjukkan bukti bayar.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat memasang hang tag pada ribuan kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari intensifikasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Langkah ini dilakukan melalui kegiatan Penelusuran Panah Pasopati yang digelar serentak dan tercatat dalam laporan per Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data penelusuran, wilayah Kabupaten Cirebon II Sumber dan Kabupaten Cirebon II Ciledug menjadi 2 titik utama operasi.

Di wilayah Sumber, jumlah kendaraan yang telah ditelusuri secara kumulatif mencapai 5.719 unit, terdiri atas 5.180 kendaraan roda dua (R2) dan 539 kendaraan roda empat (R4).

Sementara di Ciledug, total kendaraan yang telah ditelusuri mencapai 2.554 unit dengan rincian 2.233 R2 dan 321 R4.

Plt Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Cirebon Sumber, Widianto Nugroho Adi mengatakan pemasangan hang tag dilakukan sebagai penanda kendaraan tersebut teridentifikasi memiliki kewajiban pajak yang belum ditunaikan.

"Hang tag ini bukan sanksi, tetapi bentuk pengingat langsung kepada pemilik kendaraan bahwa masih ada kewajiban pajak yang harus segera diselesaikan. Kami fokus pada pendekatan persuasif berbasis data," ujar Widianto, Rabu (13/1/2026).

Dia menjelaskan, penelusuran dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi kendaraan sesuai basis data Samsat.

Petugas mencatat kondisi kendaraan, keberadaan pemilik, serta status administrasi pajak sebelum memasang hang tag sebagai notifikasi lapangan.

Dari sisi hasil, data menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah, khususnya di wilayah Sumber.

Dari 5.719 kendaraan yang telah ditelusuri, jumlah kendaraan yang akhirnya melakukan pembayaran pajak tercatat 138 unit atau setara 2,41%.

Meski demikian, total nilai penerimaan yang berhasil dibukukan mencapai Rp218,80 juta, terdiri atas pokok pajak Rp203,19 juta dan denda Rp15,60 juta.

Adapun di wilayah Ciledug, kinerja pembayaran terlihat lebih baik dari sisi rasio. Dari 2.554 kendaraan yang telah ditelusuri, sebanyak 252 unit tercatat sudah melakukan pembayaran pajak, atau sekira 9,87%.

Total nilai penerimaan dari wilayah ini mencapai Rp78,84 juta, dengan rincian pokok pajak Rp74,91 juta dan denda Rp3,92 juta.

Menurut Widianto, perbedaan tingkat kepatuhan antarwilayah menjadi bahan evaluasi bagi Bapenda Jawa Barat.

"Basis kendaraan di Sumber memang lebih besar, tetapi tingkat konversi pembayaran masih rendah. Ini menjadi fokus kami ke depan, termasuk melalui penguatan sosialisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah," katanya.

Dia menambahkan, pemasangan hang tag akan terus dilanjutkan dalam beberapa pekan ke depan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesadaran pajak.

Selain itu, Bapenda juga mendorong pemanfaatan berbagai kanal pembayaran non-tunai dan program keringanan yang berlaku agar wajib pajak lebih mudah melunasi kewajibannya.

Secara keseluruhan, dari 2 wilayah Kabupaten Cirebon tersebut, jumlah kendaraan yang telah ditelusuri mencapai 8.273 unit, dengan total kendaraan yang sudah membayar pajak sebanyak 390 unit dan nilai penerimaan gabungan mendekati Rp300 juta.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemprov Jawa Barat terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor untuk memperkuat kapasitas fiskal pada tahun depan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna mengatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah menyampaikan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun.

“Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, termasuk perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari jalan keluar agar pendapatan daerah tetap optimal di tahun depan,” katanya, Senin (22/12/2025).

Asep mengaku terus berkoordinasi dengan perangkat organisasi daerah (OPD) lainnya untuk menyusun langkah strategis dalam menentukan prioritas penguatan pendapatan daerah.

Contohnya, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar membahas mengenai aset strategis daerah, termasuk pembahasan ulang skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha terkait.

“Bersama OPD lain juga membahas berbagai hal, mulai investasi, serapan tenaga kerja dan lain-lain,” katanya.

Dia memaparkan peningkatan pendapatan juga diupayakan dengan cara berkomunikasi kepada pemerintah pusat agar mendapat stimulus dan dana transfer yang proporsional.

Tak hanya terkait dana transfer, pembahasan turut mencakup dinamika dana bagi hasil dengan potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.

Disinggung mengenai realisasi pendapatan tahun ini, Asep menyebut data yang diterima masih terus berjalan hingga tahun 2025 berakhir. Semua akan disampaikan, termasuk evaluasi menyeluruh berkaitan dengan tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.

“Tahun ini ada banyak tantangan yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat, hampir semua daerah menghadapinya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebijakan nasional," katanya.

Dia melanjutkan tantangan industri otomotif secara nasional turut memengaruhi pendapatan daerah di Jawa Barat. Diketahui, salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, ada pula pajak yang dikelola provinsi, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

"Situasi industri otomotif skala nasional penuh tantangan. Tapi, apapun itu, fokus kami tentu bagaiman beradaptasi dan mencari cara agar pendapatan daerah bisa maksimal di tahun depan,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan aplikasi inovatif bernama Panah Pasopati untuk mempercepat penelusuran wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak.

Aplikasi ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna, menjelaskan bahwa Panah Pasopati merupakan akronim dari Penelusuran Penunggak Pajak, Sopan, Akurat, dan Simpati.

Penamaan ini terinspirasi dari senjata legendaris milik Arjuna dalam cerita Mahabharata, yang dikenal dengan ketepatan dan fokus tinggi.

"Terinspirasi dari Panah Pasopati milik Arjuna, simbol ketepatan, kekuatan, dan fokus. Bapenda Jabar mengembangkan aplikasi digital Panah Pasopati untuk menelusuri kendaraan bermotor yang menunggak pajak secara mandiri, cepat, akurat, dan ramah," ujar Asep, Selasa (25/11/2025).

Melalui aplikasi ini, petugas Bapenda akan terjun langsung ke lapangan. Setiap kendaraan yang melintas akan dipindai nomor polisinya dan status pajak akan muncul dalam hitungan detik.

Jika terdeteksi adanya tunggakan, petugas akan memberikan pemberitahuan langsung pada kendaraan tersebut, mulai dari kertas informasi hingga media penanda lainnya yang mudah terlihat.

"Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat upaya optimalisasi pendapatan daerah," tuturnya.

Asep menambahkan, seluruh ASN di lingkungan Bapenda Jabar tanpa pengecualian mendapat target penelusuran melalui aplikasi tersebut. Ia juga berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat bersinergi dalam pelaksanaannya.

"Besar harapan kabupaten/kota dapat bergerak bersama. Mengenai aplikasi, apabila ada yang segera akan melaksanakan, akan Bapenda siapkan dan berikan ke Kabupaten/Kota," pungkasnya.

Bisnis.com,BANDUNG--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan sistem pengaduan antara kantor pusat dan 34 Samsat di seluruh Jawa Barat.

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna mengatakan, integrasi sistem pengaduan bernama Dashboard Pengaduan Digital (Drupadi) ini merupakan wujud transparansi dan percepatan layanan publik.

"Sistem ini menjadi langkah inovatif dalam menangani aduan masyarakat secara cepat, tepat, dan terintegrasi," katanya, Selasa (11/11/2025).

Platform ini dapat menghimpun berbagai laporan dari kanal daring maupun luring, seperti call center, whatsapp chat, medsos, email, sapawarga, pojok samsat dan media lainnya seperti media sosial gubernur dan google review.

Pimpinan dan stakeholder pun, kata dia, dapat memantau jumlah, jenis, serta status pengaduan secara real time, sehingga tindak lanjut bisa dilakukan dengan lebih cepat.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.533 aduan masuk. Seluruh aduan tersebut, masuk dari berbagai media diantaranya 148 aduan melalui call center, 909 melalui chat WhatsApp, 238 melalui sosial media, 37 melalui email, 98 melalui aplikasi Sapa warga, 48 aduan melalui pojok Samsat dan 55 aduan melalui media lainnya.

"Dari 1.533 aduan, kini tersisa dua aduan saja yang masih dalam proses koordinasi," katanya.

Aduan melalui Drupadi pun, kata dia, terpantau secara real time mulai dari jumlah, jenis aduan hingga status pengaduannya.

"Drupadi memberikan transparansi pelayanan, peningkatan kepercayaan publik dan akses informasi yang mudah. Melalui satu dashboard masyarakat mudah mengakes informasi dan dilibatkan dalam proses pengawasan layanan publik," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) terbaru yang mengingatkan seluruh perusahaan pengguna Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) agar membeli kebutuhan BBM mereka hanya dari penyedia atau penyalur yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan ini ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor 102/KU.03.02.02/Bapenda yang ditandatangani pada 7 Juli 2025.

Dalam SE tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sekaligus menegakkan aturan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemprov Jabar menegaskan, perusahaan yang kedapatan membeli BBM dari penyedia tidak resmi atau belum terdaftar di Bapenda Jabar bisa dikenakan sanksi.

Sanksinya mulai dari teguran hingga ancaman pidana sesuai Undang-Undang, dengan denda maksimal hingga 4 kali lipat dari pajak yang seharusnya dibayarkan.

"Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi di Jawa Barat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ucap Dedi Mulyadi dikutip Selasa (4/11/2025).

Dalam lampiran surat tersebut, pemerintah mencantumkan daftar panjang perusahaan penyedia BBKB yang sudah sah terdaftar.

Di antaranya adalah PT Pertamina Patraniaga, PT Shell Indonesia, PT AKR Corporindo Tbk, PT Pertamina Retail, PT Elnusa Petrofin, hingga PT Vivo Energy Indonesia.

Dengan adanya daftar ini, perusahaan konsumen di Jawa Barat diharapkan lebih mudah memastikan sumber bahan bakar yang mereka beli sesuai aturan.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna menekankan bahwa aturan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah semata, melainkan juga demi menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan adil.

Dengan membeli dari penyedia resmi, perusahaan tidak hanya terhindar dari masalah hukum, tetapi juga ikut mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik melalui pajak daerah.

"Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan pengguna bahan bakar di Jawa Barat," ujar Asep.

Langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui T-Samsat.