Bisnis.com, MALANG—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III membuka Tax Center di Universitas Widya Gama (UWG) Malang sebagai mitra ke-31 di wilayah kerjanya untuk memperkuat edukasi dan literasi perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, mengatakan sinergi antara DJP dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran pajak sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda.

“Pajak merupakan kontribusi terbesar dalam APBN, sehingga kesadaran pajak perlu terus ditingkatkan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan Tax Center sebagai sarana belajar sekaligus menyebarluaskan edukasi perpajakan,” ujarnya dikutip Sabtu (18/4/2026).

Kehadiran Tax Center UWG Malang, dia menegaskan, merupakan wujud nyata komitmen DJP dalam mendekatkan layanan dan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui jalur akademik.

Melalui Tax Center, kata dia, maka penyampaian informasi perpajakan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

Sejalan dengan hal tersebut, Rektor Universitas Widya Gama Malang, Anwar, menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kontribusi nyata perguruan tinggi kepada masyarakat.

“Kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Tax Center, mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan praktik serta turut membangun kesadaran dan kepatuhan pajak di lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Sebagai pusat edukasi perpajakan, Lindawaty menegasskan, Tax Center Universitas Widya Gama Malang akan menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain penyelenggaraan kegiatan edukasi dan pelatihan perpajakan, penyediaan layanan informasi, serta konsultasi perpajakan bagimahasiswa dan masyarakat umum.

Selain itu, Tax Center juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarluaskan pemahaman terkait transformasi digital perpajakan, termasuk

implementasi sistem Coretax.

Dengan bertambahnya Tax Center UWG Malang, dia menegaskan, Kanwil DJP Jawa Timur III terus memperluas kolaborasi dengan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif. Ke depan, sinergi ini akan diperkuat melalui berbagai program edukasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui upaya tersebut, kata dia, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat dapat terus meningkat sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal PajakKementerian KeuanganBimo Wijayanto mewanti-wanti jajaran pegawai pajak (fiskus) untuk mengantisipasi lonjakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.

Bimo menyadari bahwa jam operasional dan waktu pelayanan otoritas pajak selama bulan puasa akan lebih singkat. Kendati demikian, dia menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi dalih bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak di tengah tenggat waktu yang kian mepet.

"Ini mengingat batas lapor SPT Tahunan Orang Pribadi pada 31 Maret 2026 dan 30 April 2026 untuk batas lapor SPT Tahunan Badan. Kita paham bulan Ramadan ini mempersingkat waktu pelayanan, tetapi hal itu tidak mengurangi pelayanan prima kepada wajib pajak," kata Bimo dalam acaraKick Off Ngabuburit Spectaxcular 2026di Jakarta, yang dikutip dari rilis DJP, Selasa (17/2/2026).

Untuk menyiasati tantangan operasional tersebut, otoritas pajak meluncurkan kampanye simpatik bertajukNgabuburit Spectaxcular 2026: Kami Dampingi Sampai Berhasil. Langkah ini menggandeng 500 Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) serta 55 pembinatax centerdi wilayah Jabodetabek yang disiapkan untuk turun gunung membantu fiskus mengasistensi masyarakat.

"Kami yakin adik-adik [Renjani] ini mampu jadi duta kami, yang mampu menjelaskan secara simpel seputar kewajiban perpajakan dan manfaat pajak. Harapannya kolaborasi DJP dan Renjani menjadi kegiatan penuh integritas dan keimanan," pesannya.

Ujian Perdana Sistem Coretax

Selain tantangan waktu pelayanan, pelaporan SPT tahun ini juga menjadi krusial lantaran merupakan fase pengujian perdana bagi implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang baru alias Coretax.

Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi) Darussalam menyoroti bahwa masa lapor kali ini merupakan pengalaman baru bagi fiskus maupun wajib pajak yang harus bersinggungan langsung dengan sistem digital anyar tersebut.

"Tahun 2026 adalah pengalaman pertama antara petugas pajak dan wajib pajak dalam menghadapi era pelaporan SPT Tahunan dengan Coretax DJP. Harapan saya, Renjani mampu mendampingi wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dengan Coretax sampai berhasil," ucapnya.

Menurut Darussalam, DJP tidak bisa berdiri sendiri dalam mengemban amanat penerimaan negara. Pajak, lanjutnya, adalah tanggung jawab bersama masyarakat yang manfaatnya akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan.

Di sisi lain, Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti menuturkan bahwa kampanye Spectaxcular tahun ini memanfaatkan momen Ramadan untuk menciptakan ruang interaksi yang lebih religius dan humanis. Layanan asistensi, sambungnya, akan disulap layaknya kegiatan warga yang sedang menunggu waktu berbuka puasa.

"Sambil beribadah kita mengasistensi wajib pajak. Kita dampingi wajib pajak sampai selesai melakukan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 memanfaatkan Coretax DJP. Nanti, kita siap memberikan asistensi dan edukasi sambil ngabuburit menanti buka puasa," jelas Inge.

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali merekrut 236 mahasiswa sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) di Aula Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar.

Relawan pajak ini berasal dari berbagai Tax Center dari perguruan tinggi mitra edukasi DJP, yang akan berperan aktif mendampingi wajib pajak dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Janita Sunarsasi menjelaskan program Renjani 2026 Kanwil DJP Bali diikuti oleh 236 relawan dari sembilan perguruan tinggi, yaitu Universitas Warmadewa sebanyak 50 relawan.

Kemudian Politeknik Negeri Bali 40 relawan, Universitas Pendidikan Ganesha 40 relawan, Universitas Dhyana Pura 28 relawan, Universitas Mahasaraswati 20 relawan, Universitas Hindu Indonesia 21 relawan, Universitas Pendidikan Nasional 20 relawan, Universitas Udayana 13 relawan, dan Universitas Triatma Mulya 4 relawan.

"Para Relawan Pajak ditugaskan di dua belas unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di Bali yaitu Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)," jelas Janjta

Janita menambahkan bahwa relawan yang tergabung dalam Program Renjani tahun 2026 akan memperoleh pengalaman mendampingi langsung wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem administrasi perpajakan terbaru DJP.

Menurutnya, kesadaran dan kepatuhan pajak tidak muncul secara otomatis. Untuk mewujudkannya dibutuhkan berbagai upaya edukasi, penyampaian informasi yang tepat, serta pendampingan yang berkesinambungan agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Ketua Tax Center Universitas Hindu Indonesia I Wayan Budi Satriya menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak karena telah memberikan kesempatan kepada para relawan untuk memperoleh pengalaman nyata bagaimana membantu mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

“Saya mewakili para Ketua Tax Center di Bali mengucapkan terima kasih kepada DJP karena diberikan kesempatan kepada anak didik kami untuk memperoleh pengalaman membantu melaporkan SPT Tahunan wajib pajak khususnya melalui sistem baru yaitu Coretax,", kata Budi.

Budi menjelaskan kegiatan relawan pajak tidak terbatas pada pendampingan pelaporan SPT Tahunan, tapi ada beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh relawan pajak yaitu kegiatan edukasi perpajakan melalui media sosial, Tax Goes to School, dan sosialisasi perpajakan secara mandiri.