Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyampaikan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara di kawasan Timur Tengah berisiko disetop imbas perang Iran melawan sekutu Israel-Amerika Serikat (AS).

Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa penghentian sementara itu menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menjaga keselamatan pekerja migran di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

“Ini kalau keadaan memang memaksa atau sangat tidak baik, kami akan lakukan alternatif kebijakan ini setelah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri, juga tentu dengan anggota Komisi IX,” kata Mukhtarudin dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, saat ini terdapat 20.784 pekerja migran Indonesia di negara-negara yang berbatasan dengan Iran, berdasarkan data SiskoP2MI per 30 Maret 2026.

Dari jumlah tersebut, PMI terbanyak berada di Arab Saudi dengan jumlah 13.184 orang, disusul Turki dengan 4.011 pekerja. Terdapat pula Uni Emirat Arab (UAE) yang terdapat 2.208 pekerja migran Tanah Air.

Mukhtarudin menjelaskan bahwa pihaknya juga mendata perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia (P3MI) untuk memonitor situasi PMI di masing-masing negara saat ini.

Sebagian besar pekerja migran Tanah Air disebutnya banyak mengalami trauma psikologis akibat situasi perang. Kementerian P2MI disebutnya telah menjalankan layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan masing-masing pekerja.

“Karena memang sementara ini yang terdampak banyak secara psikologisnya. Secara fisik belum terasa terdampak, tapi traumatik psikologis ini mereka merasakan karena mendengar bom, rudal,” tutur Mukhtarudin.

Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan pemantauan bersama perwakilan yang ada di luar negeri, salah satunya melalui Tim Crisis Monitoring Ditjen Perlindungan.

Ke depannya, Mukhtarudin menyebut bahwa Kementerian P2MI akan terus melakukan koordinasi terkait perkembangan situasi PMI di Timur Tengah dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BNPB hingga Kemenlu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong tak terganggu gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026).
Perusahaan pun memastikan bahwa seluruh unit PLTP Lahendong tetap beroperasi stabil pasca gempa. Tercatat, seluruh unit pembangkit dari Unit 1 hingga Unit 6 tetap berjalan normal.
General Manager PGE Area Lahendong Novi Purwono menuturkan, pihaknya langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas, aset, serta aspek keselamatan pekerja dan lingkungan. Hasilnya, tidak ditemukan gangguan signifikan terhadap operasional.
"Selain itu, dari aspek lingkungan, tidak terdapat indikasi gangguan maupun dampak signifikan akibat kejadian gempa. Seluruh sistem pengamanan lingkungan dan
operasional tetap berjalan sesuai standar yang berlaku," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dari aspek keselamatan pekerja dan sosial, seluruh pekerja PGE Area Lahendong dalam kondisi aman. PGE juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat serta memonitor kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan, Perseroan tetap bekerja optimal dalam menjaga keandalan operasional pasokan uap dan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
PGE Area Lahendong akan terus melakukan pemantauan secara intensif, memastikan keandalan operasi, serta menjaga keselamatan seluruh pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap kondisi pasca gempa ini," imbuh Novi.
Dia menjelaskan, listrik berbasis energi bersih dari panas bumi yang dihasilkan PGE Area Lahendong menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Saat ini, PLTP PGE Area Lahendong mampu menghasilkan listrik sebesar 120 megawatt (MW), yang berkontribusi sekitar 30 persen terhadap kebutuhan listrik masyarakat di sekitar area tersebut. Hingga akhir Desember 2025, PLTP Lahendong telah menghasilkan sekitar 849 gigawatt-hour (GWh) listrik.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina International Shipping (PIS) terus melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh armada dan keselamatan pekerjanya yang berada di kawasan Timur Tengah.

Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Saat ini terdapat 4 kapal PIS yang berada di area Timur Tengah, yakni Kapal Gamsunoro yang sedang proses loading di Khor al Zubair, Irak.

DOK. Humas PGN Kapal tanker Pertamina.

Kemudian, Kapal Pertamina Pride yang telah selesai melakukan proses loading dan sekarang sedang berlabuh di Ras Tanura, Arab Saudi.

Selanjutnya, Kapal PIS Rinjani yang saat ini sedang berlabuh di Khor Fakkan, UAE, serta Kapal PIS Paragon yang sedang discharge berada di Oman.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan, perusahaan memiliki kantor cabang di Dubai, yakni PIS Middle East (PIS ME) yang saat ini terdapat 30 orang pekerja dan keluarganya.

Fokus utama perusahaan saat ini pun memastikan keselamatan pekerja dan kru kapal serta keamanan operasional armada yang berada di jalur strategis.

"Kondisi para pekerja dan keluarga PIS Middle East saat ini dipastikan dalam kondisi aman, dan perusahaan terus memantau situasi di Dubai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Ia mengatakan, para pekerja PIS juga telah mengikuti imbauan Kedutaan Besar Indonesia setempat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, melakukan lapor diri, serta menghubungi hotline KBRI maupun KJRI apabila terjadi situasi kedaruratan.

Terkait keempat kapal tersebut, Vega memastikan perusahaan terus memantau kondisi keamanannya secara real time. PIS juga berkoordinasi secara proaktif dengan pihak pengelola kapal (ship management) dan otoritas maritim setempat guna meningkatkan kewaspadaan.

Selain itu, terus menjalin komunikasi intensif dan mematuhi imbauan dan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai.

Terdapat dua kapal yang masih berada di dalam area teluk yakni Pertamina Pride dengan Ship Management dari NYK, dan kapal Gamsunoro yang saat ini dikelola oleh Synergy Ship Management.

Keduanya juga terus dipantau real time untuk memastikan kondisi keamanan.

Vega menyatakan, sembari memantau perkembangan situasi selama 24 jam penuh, perusahaan mengupayakan agar kedua kapal tersebut dapat segera keluar dari area Teluk.

"Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal," jelas Vega.

PIS menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut guna memastikan keselamatan pekerja dan kelancaran operasional distribusi energi.

Bisnis.com, BATAM– Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor galangan kapal Batam diperketat menyusul empat kecelakaan kerja yang tiga di antaranya berujung fatalitas di PT ASL Shipyard Indonesia, Batam Kepulauan Riau.

Langkah itu ditegaskan dalam kunjungan kerja Kementerian Ketenagakerjaan ke galangan PT ASL Selasa (24/2), untuk memastikan tindak lanjut hasil audit dan pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli mengatakan, kehadirannya di PT ASL untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan pengawas ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa K3 menjadi perhatian utama. Setiap pekerja harus bisa berangkat dari rumah dalam keadaan sehat dan kembali dengan selamat. Ini adalah amanat konstitusi bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan yang layak,” ujar Yassierli.

Dia menyampaikan, keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi di galangan kapal tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan laporan pengawasan, terdapat empat kecelakaan kerja, tiga di antaranya berujung fatalitas.

“Ini sesuatu yang sangat kami sesalkan. Apapun pekerjaannya, jangan sampai menghilangkan nyawa pekerja,” tegasnya.

Sebelumnya, pengawas ketenagakerjaan telah melakukan audit dan pemeriksaan di lingkungan PT ASL. Dari hasil evaluasi, ditemukan tujuh temuan utama yang wajib ditindaklanjuti manajemen perusahaan.

"Sebagian telah diperbaiki, namun pemerintah menilai masih terdapat sejumlah risiko kecelakaan kerja yang harus segera dibenahi," kata dia.

Yassierli menegaskan seluruh rekomendasi tersebut bersifat wajib. Pemerintah pusat, kata dia, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan perbaikan sesuai ketentuan.

“Mengelola pekerjaan kompleks seperti galangan kapal tidak mudah. Ada banyak pekerja dan perusahaan subkontraktor dengan tingkat risiko tinggi. Sangat mungkin prosedur yang tertulis tidak sepenuhnya terlaksana di lapangan. Karena itu, pengawasan dan kepatuhan harus diperkuat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau Diki Wijaya menilai, kunjungan Menteri Ketenagakerjaan memberikan dampak positif bagi penguatan pengawasan K3 di wilayahnya.

“Kehadiran Pak Menteri langsung ke lokasi kejadian menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama. Beliau juga berpesan agar pengawasan di galangan kapal lebih ditingkatkan,” ujar Diki.

Ia menjelaskan sejumlah rekomendasi yang disampaikan Disnaker Kepri antara lain peningkatan sistem keselamatan di dalam kapal, penambahan blower untuk sirkulasi udara, serta pemeriksaan menyeluruh pada tangki sebelum proses pembersihan (tank cleaning) dilakukan.

"Sebagian sudah dilengkapi. Kami minta itu dilengkapi lagi. Kalian tidak ya langsung kena sanksi dari menteri langsung. Bisa sampai penutupan perusahaan," kata dia.

Menurut Diki, langkah tersebut penting untuk mencegah potensi ledakan maupun paparan gas berbahaya yang kerap menjadi risiko dalam pekerjaan perbaikan dan pembangunan kapal.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan seluruh rekomendasi dipatuhi.

"Kecelakaan kerja di sektor galangan kapal dapat dicegah dan keselamatan pekerja lebih terjamin," kata dia.