KOMPAS.com - Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Senin (29/6/2026), Bank Mandiri mempertegas komitmennya dengan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga Indonesia.

Komitmen itu diwujudkan melalui ekosistem inklusi keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman layanan keuangan yang mudah, aman, dan nyaman hingga ke kelompok yang terkendala akses.

Penguatan jaringan Mandiri Agen, pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pengembangan kapasitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi pilar utama hadirnya akses keuangan yang membuka peluang kesejahteraan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan, keberhasilan pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring kemampuan perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

"Bank Mandiri meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, kata Henry, Bank Mandiri terus menguatkan ekosistem layanan yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

“Dengan demikian, penguatan layanan ini dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia," terangnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bersandi saham BMRI itu membangun ekosistem inklusi keuangan yang saling terhubung dalam sinergi terintegrasi.

Pembangunan ekosistem itu dimulai dari perluasan akses perbankan, penyediaan pembiayaan produktif, pemberdayaan pekerja migran, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Henry mengatakan, Bank Mandiri mendefinisikan inklusi keuangan sebagai bentuk nyata dari kenyamanan layanan.

Sebab, kemudahan dan keamanan bertransaksi menjadi bermakna ketika dirasakan bukan hanya oleh nasabah di kota besar, tetapi juga keluarga, pekerja migran, dan pelaku usaha kecil di seluruh negeri.

Semangat itu sejalan dengan penilaian Customer Experience 100 (CX100) yang diinisiasi Danantara. Penilaian ini menempatkan kemudahan, keamanan, dan kedekatan layanan sebagai standar kualitas badan usaha milik negara (BUMN).

Bagi Bank Mandiri, kenyamanan seperti ini bukan sesuatu yang diklaim, melainkan dibuktikan setiap hari oleh masyarakat yang terus memilih layanannya. Semangat itulah yang menjadi inti dari Nyaman Bersama Mandiri.

Capaian Bank Mandiri di akar rumput

Hingga akhir 2025, Bank Mandiri didukung 111.035 Mandiri Agen yang tersebar di berbagai wilayah untuk memperluas akses perbankan hingga pelosok negeri.

Jaringan tersebut memfasilitasi pembukaan sekitar 3,5 juta rekening baru, melayani 963.000 debitur KUR, dan mendukung pengelolaan 531 koperasi desa dan kecamatan.

Di sisi pembiayaan, sepanjang 2025, bank berlogo pita emas tersebut menyalurkan KUR sebesar Rp 40,99 triliun kepada 355.658 UMKM atau 106,5 persen dari target yang ditetapkan.

Kemudian, sebanyak Rp 25,13 triliun atau 61,54 persen dari total penyaluran masuk ke sektor produksi, dengan pertanian sebagai penerima terbesar, diikuti jasa produksi, industri pengolahan, dan perikanan.

Henry mengatakan, penyaluran pembiayaan produktif itu merupakan bagian dari strategi Bank Mandiri dalam menciptakan akselerasi yang bertumbuh.

Akselerasi itu diciptakan dengan menopang sektor-sektor ekonomi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Selain menopang ekonomi domestik, Bank Mandiri juga mendukung kesejahteraan PMI melalui program Kelompok Belajar (Pokjar) yang menjangkau 21.074 PMI aktif di berbagai negara tujuan kerja.

Program tersebut memberikan edukasi literasi keuangan, akses layanan perbankan formal, serta kemudahan remitansi melalui Mandiri International Remittance di Malaysia.

Bank Mandiri memandang pemberdayaan PMI sebagai wujud peran mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja migran dan menopang ketahanan ekonomi keluarga melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Pembiayaan dengan pendampingan

Untuk melengkapi akses pembiayaan, sepanjang 2025, sebanyak 17.600 UMKM mendapat pendampingan melalui Rumah BUMN.

Kemudian, program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) melahirkan 20 finalis wirausaha terbaik dari upaya mencetak generasi pengusaha masa depan.

Berbagai inisiatif itu dirancang saling melengkapi sehingga masyarakat memperoleh akses layanan keuangan dan pembiayaan.

Tak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan pendampingan dan peluang peningkatan kapasitas usaha secara konsisten.

Henry menegaskan, keseluruhan program itu merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan keunggulan yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem sosial dan ekonomi yang berdampak luas.

"Kami percaya pertumbuhan Bank Mandiri akan semakin bermakna ketika manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” ucapnya.

Dia menegaskan, Bank Mandiri akan terus bertumbuh melalui perluasan akses keuangan, pembiayaan produktif, pemberdayaan PMI, dan penguatan kapasitas UMKM.

“Kami ingin terus berkontribusi membangun ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan lestari," tuturnya.

Lewat berbagai inisiatif tersebut, Bank Mandiri terus mempertegas perannya sebagai ekosistem penggerak ekonomi negeri.

Dalam hal ini, Bank Mandiri menghubungkan masyarakat dengan akses keuangan, pembiayaan, dan pemberdayaan dalam satu kesatuan yang saling mendukung.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, sekaligus memastikan pengalaman layanan yang nyaman dapat dirasakan secara setara di seluruh lapisan masyarakat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan siap membantu proses pemulangan Ai Juariah (43), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur yang kini berada di Libya dan diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus Ai menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya menangis dan meminta bantuan agar dipulangkan ke Indonesia viral di media sosial.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Ai berangkat ke Libya melalui jalur nonprosedural atau di luar mekanisme penempatan resmi.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Pentatrans) Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti.

"Intinya, saudari Ai ditempatkan di Benghazi, Libya Timur, sejak Maret 2025 oleh sebuah agensi. Berdasarkan keterangannya, luka di wajahnya terjadi akibat terpeleset saat bekerja," katanya, Rabu (1/7/2026).

Hendra mengatakan, berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, kondisi Ai saat ini dalam keadaan baik. Namun, proses pemulangannya masih terkendala sejumlah persoalan administratif.

Menurut dia, kendala tersebut muncul bukan karena Ai diberhentikan oleh pemberi kerja, melainkan karena memutuskan mengakhiri kontrak kerja sebelum masa perjanjian berakhir.

"Ai Juariah memutuskan pulang ke Indonesia secara sepihak. Jadi bukan karena dipecat, tetapi memang keinginannya sendiri untuk pulang," ujarnya.

Akibat keputusan tersebut, Ai diwajibkan menyelesaikan sejumlah kewajiban sesuai kontrak kerja yang masih berlaku.

Kewajiban itu meliputi pembayaran kompensasi kepada agensi penyalur, pajak tenaga kerja asing sekitar 75 dinar Libya, denda overstay, biaya exit visa, hingga tiket kepulangan yang harus ditanggung sendiri.

"Jadi dalam konteks ini, sebetulnya Bu Ai memang secara sepihak ingin pulang sehingga melanggar kontrak," katanya.

Meski demikian, Hendra tidak menampik adanya dugaan kekerasan yang dialami Ai selama bekerja di Libya. Informasi tersebut diperoleh dari pengakuan Ai kepada petugas KBRI di Tripoli. "Pengakuan dari Bu Ai ke petugas KBRI di sana memang seperti itu," ucapnya.

Saat ini Pemprov Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, BP3MI, serta pihak terkait lainnya agar seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan.

"Nanti kalau kami sudah menerima pemberitahuan resmi bahwa proses di sana selesai, seluruh pembayaran dan kewajiban Bu Ai telah dipenuhi, kami siap menjemput," ujar Hendra.

Meski terdapat persoalan wanprestasi dalam kontrak kerja, Pemprov Jawa Barat membuka kemungkinan memberikan bantuan pembiayaan apabila Ai mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Namun, keputusan tersebut masih menunggu arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Apabila ada keberatan dari Bu Ai atau kasus seperti ini, biasanya kami upayakan bantuan pembiayaan. Tapi kami masih menunggu arahan pimpinan," katanya.

Menurut Hendra, pemerintah daerah tetap berupaya membantu warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri, tanpa memandang status keberangkatannya.

Ia juga mengungkapkan, sebelum kasus Ai mencuat, Pemprov Jabar telah membantu pemulangan 2 PMI bermasalah dari Libya yang berasal dari Kota Cimahi dan Kabupaten Karawang.

"Pengalaman kami, pengaduan lebih banyak berasal dari PMI nonprosedural. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri.

Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal karena risikonya sangat besar.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar berulang kali harus mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membantu pemulangan warga yang bermasalah di luar negeri.

"Kemarin sudah pulang satu, satu lagi dari Karawang sudah ditransfer uang untuk kembali, kita tolong. Tetapi nanti jangan terlalu banyak yang pergi ke luar negeri, pulangnya Pemprov Jabar harus mengeluarkan Rp150 juta," kata Dedi.

Ia menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih produktif apabila kasus serupa tidak terus berulang.

"Pada siapa pun, jangan ilegal. Saya bertanggung jawab mengembalikan warga Jawa Barat yang bermasalah di luar negeri, tetapi saya harapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sayang uangnya terbuang. Rp150 juta untuk memulangkan dari Vietnam, Rp150 juta dari Kamboja, dari Libya. Kalau uang itu digunakan untuk modal kerja tentu lebih baik," ujarnya.

Ai Juariah menjadi perhatian publik setelah video berdurasi 59 detik yang memperlihatkan dirinya menangis sambil meminta pertolongan beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, perempuan asal Cianjur itu tampak mengalami luka di wajah dan meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dapat dipulangkan ke Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menggelar Global Talent Day dan Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026 pada 24-26 Juni 2026 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses talenta Indonesia terhadap peluang kerja internasional melalui jalur yang aman, legal, dan terampil.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen tersebut menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI), siswa SMK, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memasuki pasar kerja global. Selama tiga hari, peserta akan memperoleh berbagai informasi, pelatihan, hingga kesempatan bertemu langsung dengan lembaga penempatan kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, pemerintah tidak hanya mendorong penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga memastikan para pekerja memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.

“Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman,” ujar Leontinus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2026).

Leontinus menjelaskan, permintaan tenaga kerja internasional terus meningkat, terutama di negara-negara yang menghadapi penuaan populasi seperti Jepang dan Jerman. Peluang tersebut terbuka di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perawatan lansia, hospitality, hingga pertanian.

Meski demikian, menurut Leontinus, masih banyak peluang kerja yang belum terserap secara optimal. Selain itu, praktik penempatan nonprosedural masih ditemukan sehingga edukasi mengenai migrasi aman dan akses ke jalur resmi menjadi penting.

“Namun, sebagian peluang belum terserap optimal dan praktik penempatan non-prosedural masih terjadi, ini menegaskan pentingnya edukasi migrasi aman serta keterhubungan calon pekerja migran dengan jalur resmi,” katanya.

Ia berharap model kegiatan yang dilaksanakan di Kebumen dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Kami berharap apa yang kami kerjakan di Kebumen dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga semakin mengurangi potensi pekerja migran yang tertipu jalur non-prosedural dan ilegal,” ujar Leontinus.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dapat mengikuti berbagai workshop yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), perwakilan kedutaan negara tujuan penempatan, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, tersedia open class bahasa Jepang, Korea, dan Jerman, serta sesi job canvassing dan matchmaking yang mempertemukan calon pekerja migran dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja, dan test center.

Program ini juga mendukung agenda SMK Go Global yang bertujuan memperluas peluang lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Kebumen dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu daerah kantong pekerja migran di Jawa Tengah. Berdasarkan data Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari KP2MI, jumlah penempatan PMI asal Jawa Tengah mencapai 1.229.258 orang, dengan 46.751 orang berasal dari Kabupaten Kebumen.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut penyelenggaraan kegiatan tersebut karena dinilai dapat mendekatkan peluang kerja dan perlindungan kepada masyarakat.

“Banyak warga Kebumen khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang merantau bekerja ke luar negeri, dan kami ingin memastikan mereka berangkat dengan aman, terampil, dan terlindungi,” ujar Lilis.

Mataram (ANTARA) - Lembaga perbankan milik pemerintah daerah Bank NTB Syariah kembali mengantongi akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.

"Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin di Mataram, Senin.

Pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalokasikan plafon penyaluran KUR sebanyak Rp40 miliar kepada Bank NTB Syariah.

Nazaruddin mengatakan dari total plafon KUR tersebut terdiri dari Rp30 miliar untuk pembiayaan sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah untuk semakin memperkuat peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ucap Nazaruddin.

Lebih lanjut dia menyampaikan keberadaan KUR dapat memperkuat ekosistem pembiayaan syariah di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga jasa.

Adapun KUR bagi pekerjaan migran bertujuan membantu masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.

Nazaruddin menegaskan langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.

"Kami optimistis penyaluran KUR tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat," pungkas dia.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang membangun kolaborasi antara lembaga keuangan daerah dengan lembaga keuangan mitra di Malaysia agar pembiayaan keberangkatan dilakukan secara transparan dan aman.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mencatat sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal sepanjang tahun 2025.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya berupaya mewujudkan skema pinjaman tanpa biaya bagi setiap calon buruh migran agar tidak terjerat utang demi membiayai akomodasi untuk bekerja ke luar negeri.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Peluang bekerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia semakin terbuka lebar. Pemerintah Indonesia dan Jerman kini tengah menjajaki perluasan kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai sektor baru, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di negara Eropa tersebut.

Selama ini, kerja sama Indonesia dan Jerman banyak dikenal melalui penempatan tenaga kesehatan. Namun, ke depan peluang tersebut berpotensi meluas ke berbagai bidang lain yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus.

Jerman masih membutuhkan banyak tenaga kerja terampil

Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dengan Director General GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) International Services, Andrea von Rauch, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, kemarin.

"Pertemuan tadi membahas penguatan kerja sama Indonesia dan Jerman terkait penempatan pekerja migran Indonesia," kata Christina dilansir Antara, Jumat, 19 Juni 2026.

Selain mengevaluasi pelaksanaan Program Triple Win, kedua pihak juga membahas peluang diversifikasi sektor penempatan serta menjajaki bidang-bidang baru yang berpotensi menjadi tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia di Jerman.

Christina menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Jerman, khususnya melalui Program Triple Win yang menjadi salah satu jalur penempatan tenaga kesehatan Indonesia ke Jerman secara aman, legal, dan etikal.

Menurut dia, perluasan sektor penempatan menjadi langkah penting untuk membuka peluang yang lebih luas bagi PMI yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

"Diversifikasi sektor penempatan penting dilakukan untuk membuka lebih banyak peluang bagi pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional, termasuk Jerman," jelas Christina.

Program SMK Go Global jadi kunci

Dalam pertemuan tersebut, Christina juga menyinggung peluang keterlibatan GIZ dalam mendukung Program SMK Go Global, sebuah program yang dirancang untuk mempersiapkan lulusan pendidikan vokasi agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Menurut dia, dukungan mitra internasional akan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelatihan, sertifikasi, dan konektivitas lulusan dengan dunia kerja global.

"Keterlibatan berbagai mitra internasional penting untuk memperkuat kualitas pelatihan, sertifikasi, serta konektivitas dengan dunia kerja global," ujar Christina.

Christina menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jerman adalah pemenuhan standar kemampuan bahasa yang berbeda pada setiap profesi.

Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan umumnya diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Jerman hingga level B2. Sementara itu, sektor lain seperti perhotelan dan berbagai bidang jasa memiliki persyaratan bahasa yang relatif lebih fleksibel.

Karena itu, Indonesia dan Jerman perlu terus memperkuat koordinasi guna mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki prospek paling besar untuk dikembangkan dalam waktu dekat.

"Pertemuan antara Kementerian P2MI dan GIZ International Services menjadi langkah awal memperluas ruang kolaborasi Indonesia-Jerman dalam pengembangan tenaga kerja terampil, sekaligus membuka peluang penempatan yang lebih beragam bagi pekerja migran Indonesia di masa mendatang," ungkap Christina.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Kerja sama tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia (PMI).

Penandatanganan MoU berlangsung di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun hadir langsung dalam agenda tersebut.

Misbakhun mengatakan, kerja sama itu merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah demi para PMI yang selama ini dikenal sebagai pahlawan devisa.

Menurut dia, SOKSI siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan berbagai program yang telah dijalankan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia.

"Ini bagian dari membangun komunikasi yang efektif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan bagaimana program-programnya bisa berjalan dengan baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula," kata Misbakhun dalam siaran pers, Kamis (18/6/2026).

Perkuat sosialisasi program pelindungan PMI

Melalui kerja sama tersebut, SOKSI berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat sosialisasi program-program pemerintah di bidang pelindungan pekerja migran.

Selain itu, organisasi tersebut juga ingin membangun pemahaman yang lebih baik di tengah masyarakat terkait berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.

Misbakhun menambahkan, upaya membangun jembatan kerja sama antara SOKSI dan pemerintah dilakukan untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita yang difokuskan pada pelindungan menyeluruh, peningkatan kesejahteraan, serta penciptaan tenaga kerja berketerampilan tinggi.

"Tentunya upaya membangun jembatan kerja sama ini supaya masyarakat juga memahami apa yang sudah dijalankan pemerintah itu jangan disalahtafsirkan," ujar Misbakhun.

Pemerintah dorong pekerja migran lebih terampil

Pada kesempatan yang sama, Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama kementeriannya dengan SOKSI merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden terkait tata kelola pekerja migran Indonesia.

Menurut dia, Presiden menginstruksikan agar negara memberikan pelindungan maksimal kepada pekerja migran sejak sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Tanah Air.

Mukhtarudin mengatakan, pemerintah saat ini juga tengah mendorong perubahan paradigma penempatan tenaga kerja dari pekerja berkeahlian rendah menuju pekerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi.

"Jadi, sebenarnya pekerja migran Indonesia sekarang ini mayoritas sudah skilled workers dan formal. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden," ujar Mukhtarudin.

Lebih lanjut, ia menegaskan pekerja migran harus dipandang sebagai manusia yang membutuhkan pelindungan secara menyeluruh dan tidak semata-mata dilihat sebagai komoditas ekonomi.

"Pekerja Migran ini manusia, bukan barang. Oleh karena itu, semua stakeholder harus terlibat dalam konteks bagaimana mempersiapkan Pekerja Migran di sisi hulunya, pengawasan, pelindungan, sampai pemberdayaan ketika mereka selesai bekerja di luar negeri," kata Mukhtarudin.

KP2MI buka peluang jalur resmi bagi kader SOKSI

Mukhtarudin juga menyatakan, Kementerian P2MI membuka peluang bagi kader-kader SOKSI maupun masyarakat binaan organisasi tersebut yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.

Menurut dia, kementerian siap memfasilitasi dan menjadi penghubung bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri secara aman dan sesuai prosedur.

"Mungkin ada kader-kader SOKSI yang ingin bekerja di luar negeri, KP2MI siap jadi jembatan memfasilitasi kader SOKSI atau masyarakat yang dibina oleh SOKSI. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat positioning kementerian dan pelayanan kita ke masyarakat, agar betul-betul kita bisa menciptakan migran aman, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju," imbuh Mukhtarudin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berkomitmen mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan finansial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Timur.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, mengatakan pemberdayaan PMI dilakukan dengan memberikan edukasi literasi keuangan yang masif serta penyediaan infrastruktur pengiriman uang (remitansi) yang aman, cepat dan efisien melalui layanan JConnect Remittance.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Bank Jatim dalam kegiatan Jalan Sehat Gerakan Nasional Migran Aman yang diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).Bertempat di Alun – Alun Jember, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Bupati Jember Muhammad Fawait, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, serta ribuan calon pekerja migran Indonesia dan masyarakat umum, Minggu (14/6/2026).

Menurut Winardi, keterlibatan Bank Jatim dalam Gerakan Nasional Migran ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi PMI dan keluarganya.

“PMI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar remitansi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat keluar negeri dengan menyediakan layanan JConnect Remittance.

Layanan ini merupakan inbound remittance/transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia - Merchantrade Asia dan Hongkong - Chandra Remittance sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet–outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong.

Kedepannya, kata dia, Bank Jatim juga membuka akses kerja sama MTO koridor negara lainnya, yang juga merupakan negara tujuan dari PMI, a.l, Taiwan, Singapore, Korea, Jepang dan Middle East.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Bank Jatim tentang Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi.

Ruang lingkup di dalam perjanjian tersebut meliputi beberapa hal. Antara lain penyebarluasan informasi edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dalam berbagai media, penyediaan dan fasilitasi akses layanan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan PMI dan keluarga, serta penyelenggaraan literasi keuangan serta pemanfaatan remitansi di dalam dan luar negeri.

Menurut Winardi, kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan pemahaman keuangan, pengelolaan remitansi yang produktif, perluasan akses layanan perbankan, serta penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya.

Bank Jatim juga meyakini bahwa penguatan literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Dengan pengelolaan remitansi yang tepat, para PMI dan keluarganya diharapkan mampu merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

”Ke depan, Bank Jatim akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan misi perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Jember terhadap upaya perlindungan pekerja migran. Ia menekankan pentingnya kesiapan kompetensi dan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri.

”Kesuksesan jalan sehat ini kita harapkan akan diikuti dengan peningkatan penempatan pekerja migran yang legal dan aman dari Kabupaten Jember. Target kita, angka penempatan prosedural yang aman dan terlindungi bisa naik hingga 100 persen ke depannya,” tegasnya.

Menurutnya, Gerakan Nasional Migran Aman juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadi pekerja migran yang legal, aman, dan terlindungi.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga akan menindaklanjuti berbagai usulan strategis guna menekan angka keberangkatan non-prosedural serta memperluas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (K24)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi asisten rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk melobi agar para pelaku dapat dihukum maksimal oleh otoritas Malaysia.

Deng Ical, sapaan akrabnya, meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia. Pasalnya, tindakan pelaku dinilai tidak manusiawi dan tak dapat ditoleransi.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami saudari YY. Perbuatan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap pekerja migran,” kata Deng Ical dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, Deng Ical juga meminta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memastikan keadilan bagi korban.

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan diplomasi dan lobi secara maksimal agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum berat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia,” ujarnya.

Deng Ical juga menekankan pentingnya pendampingan hukum yang optimal bagi korban. Ia berharap tim kuasa hukum yang mendampingi YY dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat di persidangan sehingga dapat meyakinkan majelis hakim mengenai tingkat kejahatan yang dilakukan para pelaku.

“Para pengacara yang mendampingi korban harus bekerja keras mengungkap seluruh fakta dan bukti yang ada. Dengan bukti yang kuat, hakim akan memiliki dasar yang kokoh untuk menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku,” tegasnya.

Selain itu, Deng Ical meminta pemerintah terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, termasuk memastikan adanya mekanisme pengaduan dan pendampingan yang cepat ketika PMI menghadapi masalah hukum maupun tindak kekerasan.

“Keselamatan dan perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tegasnya.

Sekedar informasi, kasus penganiayaan terhadap PMI menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6/2026), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan.

Diketahui, Kepolisian Malaysia telah menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY.

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Banten Migrant Center dibentuk untuk memperluas akses kerja sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja asal Banten agar mampu bersaing di pasar global. Kehadiran pusat pengembangan pekerja migran itu diharapkan menjadi wadah pelatihan, peningkatan keterampilan, hingga penempatan kerja yang legal dan aman.

Pembentukan Banten Migrant Center ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) di SMK YPWKS Kota Cilegon, Senin (15/6/2026).

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia industri dengan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

"Sebagai BUMN, Krakatau Steel memiliki tanggung jawab moral untuk turut menghadirkan solusi ketenagakerjaan yang konkret bagi masyarakat Banten. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan ekosistem industri yang telah berkembang di Banten dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja," ujar Akbar dalam siaran pers, Selasa (16/6/2026).

Menurut dia, Krakatau Steel Group akan mengoptimalkan aset pendidikan, fasilitas pelatihan, dan lingkungan industrinya guna mendukung pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

"Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan talenta-talenta unggul yang memiliki kompetensi global sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus martabat tenaga kerja Indonesia di pasar internasional," kata Akbar.

Gubernur Banten Andra Soni menilai keberhasilan program tersebut bergantung pada kesesuaian antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar tenaga kerja yang dihasilkan memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar.

"Kita harus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak tenaga kerja Banten yang memiliki kompetensi, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak baik di dalam maupun luar negeri," ujar Andra.

Ia menambahkan, Banten Migrant Center juga diharapkan dapat membantu menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses terhadap lapangan kerja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Dwi Setiawan Susanto mengatakan Banten menjadi daerah pertama yang mengintegrasikan pemerintah, perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan BUMN dalam satu ekosistem penyiapan pekerja migran.

Menurut dia, model tersebut dapat menjadi percontohan nasional dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terlindungi.

"Banten menjadi pilot project implementasi arahan Presiden dalam menyiapkan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan memiliki daya saing global. Melalui kolaborasi ini, kita ingin mendorong lahirnya lebih banyak tenaga kerja terampil yang mampu mengisi berbagai peluang kerja di pasar internasional," ujar Dwi.

Kehadiran Banten Migrant Center sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Selain memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pusat ini juga akan menjadi sarana penyediaan informasi dan pendampingan bagi calon pekerja migran agar dapat bekerja secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BATAM — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memastikan pemerintah tetap memberikan perlindungan penuh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi, termasuk mereka yang diketahui berangkat ke luar negeri secara nonprosedural.

Saat melakukan kunjungan ke shelter penampungan deportan di Batam, Kepulauan Riau, Mukhtarudin menegaskan negara hadir untuk memastikan para pekerja migran mendapatkan pelayanan dasar sebelum dipulangkan ke daerah asal.

"Hari ini kami juga mengunjungi shelter untuk menemui para deportan yang baru datang dari Johor Bahru. Semua kami fasilitasi, termasuk yang sakit akan kami obati," kata Mukhtarudin.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian P2MI tengah melakukan pendataan dan profiling terhadap para deportan untuk mengetahui latar belakang keberangkatan dan kebutuhan penanganan lanjutan.

Berdasarkan temuan awal, sebagian besar deportan diketahui berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural karena tidak memiliki dokumen resmi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan seluruh deportan tetap mendapatkan perlindungan dan pendampingan hingga kembali ke kampung halaman masing-masing.

Batam selama ini menjadi salah satu pintu keluar-masuk utama pekerja migran Indonesia menuju Malaysia dan Singapura. Tingginya mobilitas tersebut berdampak pada tingginya angka deportasi yang masuk melalui wilayah tersebut.

Data Kementerian P2MI mencatat hingga Juni 2026 sebanyak 883 deportan telah dipulangkan melalui Pelabuhan Batam Center. Sementara dalam periode 2024–2026, jumlah deportan yang melintas melalui Batam mencapai 3.829 orang.

Mukhtarudin mengakui Batam menjadi wilayah dengan angka deportasi PMI tertinggi dibanding sejumlah kawasan perbatasan lain di Indonesia.

"Batam ini tertinggi. Selain itu ada Entikong di Kalimantan Barat, Nunukan di Kalimantan Utara, serta jalur perlintasan dari Dumai dan Medan," ujarnya.

Melihat tingginya angka tersebut, ia meminta pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan di Batam serta Kepulauan Riau memperkuat sinergi untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang berangkat bekerja ke luar negeri dengan informasi dan pemahaman yang terbatas terkait prosedur resmi penempatan.

"Karena ini bagian dari pelayanan publik, negara harus hadir memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia, baik yang berangkat secara prosedural maupun mereka yang dideportasi," tegasnya.

Pada akhir kunjungannya, Mukhtarudin juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi melalui kantor Kementerian P2MI, balai pelayanan di daerah, maupun perusahaan penempatan pekerja migran yang memiliki izin resmi.

Bisnis.com, MAKKAH — Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji peluang penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Arab Saudi, untuk menjangkau anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, yang mayoritas merupakan anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penjajakan tersebut dilakukan setelah dirinya mengunjungi Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu (31/5/2026).

Menurut Dadan, apabila mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, pemberian makan gratis di Jeddah akan dijajaki. Program itu juga berpotensi menjadi implementasi perdana MBG di luar negeri.

"Jika disetujui oleh presiden, ini akan menjadi percontohan pertama di luar negeri," ujar Dadan saat ditemui tim Media Center Haji (MCH) di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu (31/5/2026) malam.

Sebagai informasi, Dadan berada di Arab Saudi karena menjadi jemaah haji reguler pada 1447 M/2026 H.

Dadan menjelaskan gagasan menghadirkan MBG di Arab Saudi muncul setelah menerima aspirasi langsung dari para siswa Sekolah Indonesia Jeddah. Menurutnya, para siswa cukup mengikuti perkembangan berbagai program pemerintah di Indonesia, termasuk MBG.

Dia mengungkapkan banyak siswa menyampaikan keinginan untuk merasakan manfaat program yang sama seperti yang diterima teman-teman mereka di Tanah Air.

"Mereka mengetahui program MBG yang sedang berjalan di Indonesia dan berharap dapat merasakan program yang sama," katanya.

Dari hasil kunjungan tersebut, Dadan menilai terdapat potensi yang cukup besar untuk mengembangkan layanan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia di Arab Saudi.

Saat ini, Sekolah Indonesia Jeddah memiliki sekitar 1.080 siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga PMI. Selain itu, terdapat pula Sekolah Indonesia Makkah yang menampung sekitar 400 siswa.

Menurut Dadan, antusiasme siswa dan tenaga pendidik cukup tinggi terhadap kemungkinan hadirnya program tersebut. Meski kunjungannya berlangsung pada masa libur sekolah, ratusan siswa dan puluhan guru tetap hadir untuk menyambut kedatangannya.

Dadan akan Lapor ke Prabowo soal MBG di Arab Saudi

BGN belum mengambil keputusan final terkait implementasi MBG di Arab Saudi. Hasil tinjauan lapangan akan terlebih dahulu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan.

Dadan mengatakan salah satu opsi yang sedang dipelajari adalah pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Sekolah Indonesia Jeddah.

"Kami melakukan peninjauan terlebih dahulu dan hasilnya akan kami laporkan kepada Presiden untuk melihat kemungkinan pembentukan SPPG di Sekolah Indonesia Jeddah," ujarnya.

Jika memperoleh persetujuan, sekolah tersebut berpotensi menjadi institusi pendidikan Indonesia pertama di luar negeri yang menjalankan program MBG.

Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di luar negeri pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan mekanisme yang diterapkan di Indonesia.

Namun, karena lokasi program berada di luar wilayah Indonesia, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut dia, model kemitraan yang digunakan untuk mengoperasikan SPPG juga akan mengacu pada pola yang sudah diterapkan di dalam negeri.

Sementara itu, menu makanan yang nantinya disajikan akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan bahan pangan di Arab Saudi. BGN membuka kemungkinan penggunaan kombinasi menu lokal Timur Tengah dan makanan khas Indonesia agar tetap memenuhi standar gizi sekaligus sesuai dengan preferensi siswa.

"Disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal," ujar Dadan.

Bisnis.com, MATARAM – PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta segenap pemangku kepentingan ketenagakerjaan merampungkan dan memfinalisasi penyusunan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri.

Skema ini adalah solusi konkret untuk akses modal kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memutus mata rantai praktik rekrutmen ilegal atau nonprosedural yang kerap membelit calon tenaga kerja akibat kendala pembiayaan.

Langkah maju ini juga merupakan respons atas tingginya animo masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menangkap peluang kerja dan magang di luar negeri. Provinsi NTB saat ini menduduki peringkat ke-4 nasional sebagai penyuplai PMI terbesar, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi di tingkat provinsi. Sepanjang 2025, tercatat 35.215 orang PMI diberangkatkan, sementara untuk 2026 diproyeksikan sekitar 30.000 orang, dan peminat program magang melampaui 1.000 orang.

Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal Rp10 miliar pada 2026 khusus untuk skema KUR PMI dan magang ini. Penyaluran berpola dapat ditambahkan secara fleksibel (top-up) seiring penyerapan, efektivitas program, serta mekanisme pemanfaatan di lapangan.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan prima yang selaras dengan prinsip syariah serta tata kelola perbankan yang sehat (prudential banking). Demi memastikan program tepat sasaran dan kemudahan optimal, ada tiga pola pembiayaan yang ditawarkan.

1.Pola channeling. Bank NTB Syariah bermitra dengan lembaga seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang merekomendasikan calon nasabah potensial. Bank akan memverifikasi, menganalisis, serta melakukan pencairan pembiayaan pascaakad.

2.Pola langsung berbasis perjanjian antara bank dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Skema ini khusus bagi calon pekerja yang terdaftar resmi di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan mengantongi visa kerja resmi.

3.Pembiayaan khusus peserta magang. Sinergi ini melalui perjanjian bank dengan LPK yang memegang izin penyaluran pemagangan ke luar negeri untuk membiayai peserta yang lulus seleksi visa magang.

"Seluruh skema penyaluran KUR yang kami formulasikan wajib patuh pada ketentuan. Guna memitigasi risiko kegagalan keberangkatan yang dapat memicu pembiayaan bermasalah (NPF), realisasi pencairan dana secara riil baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang nasabah resmi terbit," jelas Agus Suhendro, Selasa (26/5/2026).

Soal besaran biaya talangan masa persiapan dokumen, Agus Suhendro memberikan solusi berupa mekanisme verifikasi paralel. "Kami memahami kebutuhan operasional di lapangan. Oleh karena itu, proses prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan nasabah akan dijalankan secara paralel (bersamaan) sejak masa pelatihan dan persiapan dokumen berjalan. Dengan begitu, begitu visa resmi diterbitkan oleh negara tujuan, dana pembiayaan dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang memakan waktu," tambah Agus.

Bank NTB Syariah juga menerapkan strategi pengembalian berbasis cash flow pemotongan gaji bulanan pekerja di negara penempatan melalui mekanisme perbankan. Selain itu, aspek mitigasi risiko moral dan finansial juga diperkuat dengan mewajibkan keterlibatan keluarga inti (orang tua atau pasangan) di dalam negeri.

Pemerintah Provinsi NTB mengarahkan pelaksanaan tahap awal program ini difokuskan pada negara tujuan Malaysia dan Jepang.

Untuk PMI ke Malaysia plafon pembiayaan Rp10 juta hingga Rp80 juta. Sesuai aturan, dana KUR bukan berbentuk uang tunai (fresh money), melainkan pembiayaan pos kebutuhan riil seperti pengadaan paspor, SKCK, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja. Untuk penempatan sektor formal perkebunan berskema zero cost, bank membuka peluang pembiayaan modal kerja bagi P3MI atau petugas lapangan resmi guna menutupi biaya operasional awal.

Untuk sektor magang di Jepang, plafon pembiayaan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Kerja sama dioptimalkan untuk menyerap kuota pemagangan dari Kementerian Desa PDT. Pembiayaan mencakup biaya pelatihan kompetensi bahasa, akomodasi asrama, konsumsi, atribut, asuransi, hingga visa magang.

Program pembiayaan ini didukung penuh oleh Pemprov NTB. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB saat ini tengah mempercepat finalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) yang perkembangannya telah mencapai 80%, guna mempermudah transparansi lowongan kerja global. Dari sisi legalitas, Biro Hukum Setda NTB tengah merampungkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Gubernur yang menyelaraskan program KUR ini dengan regulasi.

Sinergi antara Bank NTB Syariah, Disnakertrans, dan Bappeda NTB juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan literasi keuangan secara komprehensif bagi PMI dan keluarganya. Remitansi ke NTB mencapai Rp234 miliar pada 2023 dan Rp223 miliar pada 2024. Oleh karenanya manajemen pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci penting.