Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyampaikan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara di kawasan Timur Tengah berisiko disetop imbas perang Iran melawan sekutu Israel-Amerika Serikat (AS).

Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa penghentian sementara itu menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menjaga keselamatan pekerja migran di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

“Ini kalau keadaan memang memaksa atau sangat tidak baik, kami akan lakukan alternatif kebijakan ini setelah berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri, juga tentu dengan anggota Komisi IX,” kata Mukhtarudin dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, saat ini terdapat 20.784 pekerja migran Indonesia di negara-negara yang berbatasan dengan Iran, berdasarkan data SiskoP2MI per 30 Maret 2026.

Dari jumlah tersebut, PMI terbanyak berada di Arab Saudi dengan jumlah 13.184 orang, disusul Turki dengan 4.011 pekerja. Terdapat pula Uni Emirat Arab (UAE) yang terdapat 2.208 pekerja migran Tanah Air.

Mukhtarudin menjelaskan bahwa pihaknya juga mendata perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia (P3MI) untuk memonitor situasi PMI di masing-masing negara saat ini.

Sebagian besar pekerja migran Tanah Air disebutnya banyak mengalami trauma psikologis akibat situasi perang. Kementerian P2MI disebutnya telah menjalankan layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan masing-masing pekerja.

“Karena memang sementara ini yang terdampak banyak secara psikologisnya. Secara fisik belum terasa terdampak, tapi traumatik psikologis ini mereka merasakan karena mendengar bom, rudal,” tutur Mukhtarudin.

Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan pemantauan bersama perwakilan yang ada di luar negeri, salah satunya melalui Tim Crisis Monitoring Ditjen Perlindungan.

Ke depannya, Mukhtarudin menyebut bahwa Kementerian P2MI akan terus melakukan koordinasi terkait perkembangan situasi PMI di Timur Tengah dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, BNPB hingga Kemenlu.

Bisnis.com, CIREBON- Sebanyak enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar layanan sanitasi dan administrasi.

Penghentian sementara ini dilakukan menyusul laporan Koordinator Regional Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Maret 2026 kepada Badan Gizi Nasional.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional melalui Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan penghentian sementara tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan program makan bergizi berjalan sesuai standar kesehatan dan tata kelola yang berlaku.

“Langkah penghentian sementara ini dilakukan agar seluruh SPPG mematuhi ketentuan teknis, terutama terkait keamanan pangan dan sanitasi. Program makan bergizi harus berjalan dengan standar yang jelas agar manfaatnya optimal bagi masyarakat,” kata Dony dalam keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).

Enam SPPG yang dihentikan operasionalnya berada di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni SPPG Cirebon Tengah di Desa Tani Dawuan, SPPG Ciledug di Desa Jatiseeng Kidul, SPPG Cirebon Lemahabang di Desa Asem, SPPG Kedawung di Desa Kertawinangun, SPPG Gunung Jati di Desa Grogol, serta SPPG Panguragan di Desa Kalianyar.

Dony menjelaskan bahwa penghentian operasional tersebut dilakukan karena sejumlah SPPG belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat meski telah beroperasi lebih dari 30 hari.

“Dalam laporan yang kami terima, beberapa SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS ke dinas kesehatan daerah,” ujarnya.

Menurut dia, pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian penting dari standar operasional program makan bergizi gratis agar aspek keamanan pangan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Penghentian sementara operasional enam SPPG tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan tersebut, setiap SPPG diwajibkan memenuhi sejumlah standar, termasuk kelayakan higiene sanitasi, sistem pengolahan limbah, serta dukungan fasilitas bagi petugas pengawasan.

Dony mengatakan ketentuan tersebut disusun untuk menjaga kualitas layanan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas pelayanan gizi yang terlibat benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut keamanan pangan bagi penerima manfaat,” kata dia.

Meski demikian, penghentian operasional tersebut bersifat sementara. SPPG yang terdampak masih dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

SPPG diwajibkan terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ke dinas kesehatan setempat. Selain itu, pengelola juga harus memastikan ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta fasilitas tempat tinggal bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, pengelola SPPG dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional dengan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan.

“Kami membuka ruang bagi pengelola untuk segera melengkapi persyaratan tersebut. Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi dan dibuktikan secara administratif, maka penghentian sementara operasional dapat dicabut,” ujar Dony.

Ia menambahkan Badan Gizi Nasional akan terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan program makan bergizi gratis di berbagai daerah untuk memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

“Tujuannya agar program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus memenuhi standar kesehatan dan tata kelola yang baik,” kata dia.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menginstruksikan penghentian sementara izin pembangunan perumahan di Bandung Raya untuk mitigasi bencana.

Penghentian izin perumahan di Bandung Raya tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM.

Dedi Mulyadi mengatakan langkah ini diambil sehubungan dengan fenomena bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi).

"Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan mitigasi guna mengatasi bencana lanjutan atau berulang," kata Dedi Mulyadi, Senin (8/12/2025).

Dedi memastikan penghentian sementara izin perumahan akan berlaku sampai adanya hasil kajian risiko bencana dari masing-masing kabupaten/kota atau adanya penyesuaian kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Edaran ini juga mengamanatkan beberapa langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung agar sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang.

"Kemudian tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung," ujar Dedi.

Seluruh pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung wajib dipastikan telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan harus dilaksanakan penilikan teknis secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen teknis PBG.

Terakhir, pemerintah daerah diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali atau pengembalian kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan, serta melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman.

Dedi Mulyadi juga mengapresiasi Bupati Bandung yang sudah merespon untuk menghentikan berbagai perizinan terkait perumahan dan permukiman yang memiliki potensi longsor dan banjir.

Menurutnya apabila kepala daerah di Bandung Raya tidak melakukan langkah-langkah tegas untuk mengembalikan fungsi ruang-ruang terbuka hijau maka ancaman bencana besar akan terjadi dalam 2-3 tahun ke depan.

"Kalau kita tidak melakukan itu saya jamin dalam dua tiga tahun ke depan apabila hujan melanda Bandung akan tenggelam," ujarnya.

Risiko ini terjadi karena Bandung berada di cekungan, posisi sungai sering berada di atas permukaan tanah.

Sehingga, menurut KDM, ketika hujan deras hulunya habis dan sudah berubah menjadi kebun sayur, kemudian daerah-daerah aliran sungai sudah mengalami sedimentasi bahkan penyempitan karena bangunan liar, hal ini akan memperparah kondisi.

"Banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan sudah waktunya kita hari ini berbenah," katanya.