Bisnis.com, JAKARTA — Upaya dekarbonisasi di sektor industri makin menuntut peran strategis manajer energi dalam menentukan langkah penurunan emisi.

Energy Manager Adis Dimension Footwear Anies Septiana mengatakan peran tersebut sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis, seperti penghitungan biaya energi, pengelolaan penggunaan energi, efisiensi, hingga audit energi.

“Tetapi dalam beberapa tahun terakhir [sejak] Paris Agreement, bahwa semua orang concern terhadap pemanasan global sehingga peran manajer energi meningkat, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara strategis. Kita lihat bagaimana seorang manajer energi bisa memberikan saran-saran strategis kepada manajemen karena sehari-hari tim energi inilah yang berhadapan dengan situasi harga energi, ketersediaan sumber energi dan sebagainya,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Peran Perempuan dalam Upaya Dekarbonisasi Industri, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, audit energi menjadi langkah fundamental dalam mendukung program dekarbonisasi. Melalui audit, perusahaan dapat mengidentifikasi posisi efisiensi energi serta tingkat emisi yang dihasilkan.

“Kalau kami tidak melakukan audit energi, kami tidak tahu kami sekarang posisinya ada di mana, apakah memang sistem kami sudah efisien, apakah memang secara penggunaan energinya, emisinya itu memang sudah di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau rata-rata gitu. Dari audit energilah hal-hal itu diketahui,” tambahnya.

Dia menambahkan, dari sisi penggunaan energi, Adis Dimension Footwear yang memproduksi alas kaki tidak menggunakan energi berporsi besar seperti industri lainnya. Akan tetapi pihaknya tidak mengabaikan pentingnya penggunaan energi yang berkelanjutan. Dengan kesadaran internal itu, pihaknya berupaya melakukan berbagai efisiensi.

Dalam perjalanan, ucapnya, ada perubahan paradigma dari para perusahaan mitra yang membeli produk-produk Adis Dimension Footwear. Semula para buyer tidak memedulikan apakah sebuah produsen alas kaki melakukan dekarbonisasi. Namun aspek efisiensi energi dan jejak emisi kini menjadi salah satu aspek utama yang menjadi pertimbangan pembelian oleh para mitra buyer.

“Hampir semua itu lebih mempunyai preferensi untuk bekerja sama dengan produsen yang memang memproduksi barangnya itu secara lebih ramah lingkungan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut stok energi nasional dalam kondisi aman seiring dengan meredanya konflik Timur Tengah.

Bahlil menuturkan, ketahanan pasokan energi domestik saat ini mampu meredam tekanan dari gejolak global yang sebelumnya sempat memicu kekhawatiran terhadap distribusi dan ketersediaan energi.

Dia menuturkan, fase kritis akibat dinamika global terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil dilewati. Bahlil menuturkan, kondisi saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

“Masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak guna menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri.

“Kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” ujarnya.

Bahlil melanjutkan, pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketersediaan energi. Hal tersebut termasuk melalui implementasi Biodiesel B50.

Dia menuturkan, hasil uji coba terhadap B50 sudah mencapai kisaran 60% - 70%. Uji coba dilakukan terhadap alat-alat berat, kereta api, kapal, hingga mobil.

Bahlil menargetkan, hasil akhir dari uji coba tersebut akan rampung dalam 1 hingga 2 bulan mendatang.

"Insya Allah bulan Mei - Juni, hasil akhirnya sudah selesai, dan akan diterapkan di 1 Juli," ujarnya.

Hemat Anggaran Subsidi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan kebiajkan biodiesel 50% (B50) akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp48 triliun.

Airlangga menyebut, seiring dengan lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah misalnya mencari solusi pengganti bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat penerapan B50, yakni campuran 50% bahan bakar nabati (sawit/CPO) dengan 50% solar.

"Dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," ujar Airlangga usai rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Selain menghemat anggaran subsidi, kebijakan B50 dinilai mampu menekan impor BBM hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman meskipun proses negosiasi tanker Pertamina terus berlangsung di tengah dinamika geopolitik global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keterlambatan dalam proses negosiasi tidak akan mengganggu suplai bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

“Jangan dikaitkan bahwa proses negosiasi yang belum selesai akan mengganggu stok suplai. Tidak seperti itu,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa volume minyak yang terdampak dalam proses tersebut sekitar 1,8 juta barel. Jumlah ini setara dengan cadangan nasional untuk satu hingga dua hari.

Meski begitu, pemerintah telah mengantisipasi dengan mengamankan sumber pasokan alternatif dari berbagai wilayah.

“Artinya pemerintah tidak tinggal diam. Sumber-sumber suplai dari tempat lain harus kita secure,” katanya.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global, khususnya akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berimbas pada jalur distribusi energi dunia.

Meski begitu, Pemerintah belum bersedia mengungkap negara asal sumber impor bahan bakar minyak (BBM) yang tengah dijajaki di tengah dinamika pasokan energi global. Namun, pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan energi nasional tetap dalam kondisi aman.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kecukupan stok, bukan asal negara pemasok.

“Nanti pada waktunya akan kita sampaikan. Yang penting tidak perlu dari negara mana, yang penting stok aman,” ujar Prasetyo.

Prasetyo tidak memberikan konfirmasi spesifik, namun menekankan bahwa seluruh langkah pemerintah didasarkan pada perhitungan matang untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Aman kita pastikan, kita berdasarkan hitungan tentunya,” katanya.

Sambut Baik Gencatan Senjata Iran-AS

Terkait perkembangan geopolitik, pemerintah menyambut positif gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat.

Prasetyo menilai setiap upaya penurunan eskalasi konflik akan berdampak baik, termasuk bagi stabilitas ekonomi global dan nasional.

“Segala upaya untuk menurunkan eskalasi ketegangan pastilah kita menyambut baik,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa kondisi global saat ini saling terhubung, sehingga konflik di satu kawasan dapat memengaruhi negara lain, termasuk Indonesia.

Evaluasi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Di sisi lain, pemerintah juga membuka kemungkinan evaluasi terhadap pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon, menyusul adanya korban dari prajurit TNI dalam misi tersebut.

Menurut Prasetyo, evaluasi tengah dilakukan sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap situasi di lapangan.

“Iya pasti, itu bagian dari proses evaluasi,” katanya.

Namun, dia belum memastikan apakah evaluasi tersebut akan berujung pada penarikan pasukan.

“Ya kita lihat dulu hasilnya,” tandas Prasetyo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan masa krisis energi Indonesia imbas konflik geopolitik di Timur Tengah saat ini telah lewat.

Bahlil tak menampik pihaknya sempat waswas untuk mencari jalan keluar dan solusi atas ketersediaan energi dalam negeri. Namun, lewat diskusi panjang, persoalan tersebut telah diselesaikan.

"Tapi alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (8/4) malam.

Bahlil menyebut Indonesia sempat dalam titik kritis pada 4 April lalu karena stok liquefied petroleum gas (LPG) diperkirakan tak sampai 10 hari. Menurutnya, pemerintah berhasil bernegosiasi dengan beberapa negara seperti Australia, Jepang, hingga Brunei Darussalam.

"Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG. Jadi sudah lewat," ujar Bahlil.

Sementara untuk solar, kata Bahlil, Indonesia udah tak melakukan impor. Total konsumsi solar dalam negeri berada di angka sekitar 40 juta kiloliter.

Bahlil mengatakan, jumlah itu sudah terpenuhi oleh industri dalam negeri untuk jenis B40. Menurutnya, pada Juli mendatang, jenis B50 sudah dapat diproduksi.

"Kalau ini kita lakukan kita mampu surplus kurang lebih sekitar 4 juta kiloliter," ujar Bahlil.

Sedangkan untuk BBM, menurut Bahlil, konsumsi dalam negeri mencapai sekitar 39 juta kiloliter. Dari jumlah itu, produksi salam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter, dan sisanya impor.

Namun pada Januari 2026, kata Bahlil, pihaknya telah meresmikan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan berhasil menambah produksi minyak dalam negeri sebesar 5,6 juta kiloliter dan 4,5 juta kiloliter solar.

"Jadi memang betul ada masalah tapi Allah memberikan petunjuk di awal. Padahal saya juga bingung sebenarnya, saya kan bukan ahli minyak, kalau tambang ada dikit-dikitlah waktu dulu jadi pengusaha kan," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) terus memperkuat keandalan distribusi energi nasional dengan mengadopsi standar keselamatan dan kepatuhan berkelas global pada operasional armadanya.

Standar seperti Ship Inspection Report Programme (SIRE) dan Tanker Management and Self Assessment (TMSA) diterapkan untuk memastikan seluruh kegiatan pelayaran berjalan aman dan sesuai praktik terbaik industri maritim internasional.

Direktur Armada Logistik PPN Arif Yunianto menegaskan, konsistensi penerapan standar global menjadi faktor utama dalam menjaga kelancaran pasokan energi, termasuk ke wilayah dengan tantangan logistik tinggi.

“Bagi kami, keselamatan dan kepatuhan bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga distribusi energi tetap andal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan, penerapan SIRE, TMSA, serta penguatan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) memastikan setiap armada beroperasi dengan tingkat keamanan tinggi.

“Dengan standar global seperti SIRE dan TMSA serta penguatan implementasi HSSE, kami memastikan setiap armada beroperasi dengan tingkat keamanan tinggi dan memenuhi standar industri internasional,” kata Arif.

Peran armada laut PPN dinilai krusial dalam menjaga ketersediaan energi, khususnya di wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk itu, perseroan menerapkan pengawasan ketat dan standar keselamatan terukur guna menekan potensi risiko operasional.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Seluruh awak kapal telah dibekali pelatihan dan sertifikasi sesuai regulasi nasional dan internasional, termasuk dalam aspek keselamatan kerja, penanganan kondisi darurat, dan perlindungan lingkungan.

PPN juga memperkuat sistem pengawasan melalui inspeksi berkala, audit internal dan eksternal, serta pemanfaatan teknologi monitoring secara real-time untuk meningkatkan kontrol operasional armada.

Di sisi lain, implementasi standar internasional seperti International Safety Management (ISM) Code dan pedoman Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) turut menjadi bagian dari sistem yang dijalankan.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat standar keselamatan, meningkatkan kapabilitas SDM, serta mengoptimalkan teknologi guna memastikan distribusi energi nasional tetap terjaga dengan baik,” ujar Arif.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmen dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, per-1 April 2026.

Executive General Manager Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, mengatakan sebagai badan usaha di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga terus memastikan kelancaran distribusi energi melalui berbagai langkah strategis, termasuk penguatan koordinasi dengan pemasok, optimalisasi rantai distribusi, dan pengelolaan stok secara terukur agar ketersediaan energi tetap aman dan merata di seluruh wilayah.

“Perusahaan senantiasa menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Kami memastikan distribusi energi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, menggunakan energi secara bijak, serta tidak terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memicu panic buying,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Iwan menambahkan, pengawasan distribusi dilakukan secara berkelanjutan, disertai koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Pertamina juga secara rutin menyalurkan BBM serta melakukan pemantauan lapangan guna memastikan pasokan tetap tersedia dan merata bagi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui konsumsi yang bijak dan sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diimbau mengakses informasi dari saluran resmi untuk menghindari kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan kepanikan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menerima audiensi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, mengimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying.“Gerakan hemat energi sebaiknya menjadi bagian dari upaya bersama kita. Kondisi krisis global memang berdampak hingga tingkat regional dan lokal, sehingga kesadaran bersama sangat penting,” ujarnya.(K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina mengumumkan tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bersubsidi, sebagaimana arahan kebijakan pemerintah.

PT Pertamina Patra Niaga menambah 23 juta tabung LPG 3 kg untuk disalurkan secara nasional sepanjang Maret 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan saat momentum Lebaran 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penambahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kebutuhan energi, khususnya untuk segmen rumah tangga dan pelaku usaha mikro.

"Langkah penambahan fakultatif ini merupakan bagian dari strategi Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah meningkatnya konsumsi LPG yang terjadi pada momentum hari besar keagamaan," ujar Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3).

Roberth menegaskan perusahaan berkomitmen penuh dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami memastikan penambahan pasokan LPG 3 kg guna melayani kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro, agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman selama libur panjang Ramadan hingga Idulfitri," katanya melansir Antara.

Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat distribusi dan pengawasan di lapangan agar penyaluran LPG subsidi dapat tepat sasaran.

Selain itu, sebanyak 6.300 agen LPG siaga beroperasi di hari libur untuk memastikan masyarakat memperoleh LPG untuk memasak.

Roberth mengimbau masyarakat membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya serta melakukan pembelian di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan pemerintah.

Bagi masyarakat pengguna LPG nonsubsidi, tambah Roberth, Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo menarik untuk produk Bright Gas.

Salah satu promo unggulan adalah program penukaran dua tabung LPG 3 kg dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kg secara gratis selama periode promo berlangsung.

Selain itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga Rp25 ribu untuk pengisian ulang Bright Gas 5,5 kg dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

"Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor penyaluran di lapangan serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG tetap terjaga selama periode libur panjang ini," sebut Roberth.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan memastikan distribusi LPG bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar tetap berjalan dengan baik setelah insiden ledakan kapal yang terjadi di Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menewaskan dua anak buah kapal (ABK).

Kapal yang mengangkut berbagai jenis paket bahan pokok, termasuk tabung LPG bagi kebutuhan masyarakat di Pulau Takabonerate menjelang hari raya Idulfitri meledak pada Minggu (16/3).

"Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta mitra distribusi di wilayah tersebut untuk memastikan pengamanan dan kelancaran suplai LPG 3 kg bagi masyarakat pasca kejadian ini," Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar VI Gas, Wahyu Purwatmo, Rabu (18/3).

Untuk menjaga ketersediaan LPG di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan selama minggu ini.

Jadwal pengiriman yang sedianya dilakukan tanggal 18-19 Maret dapat berjalan sesuai yang direncanakan dengan menggunakan kapal pengganti, sehingga ketersediaan stok LPG di Pulau Bonerate tetap terjaga

"Tambahan tersebut meliputi extra dropping sebanyak 4.480 tabung serta fakultatif sebanyak 8.960 tabung, sehingga total tambahan mencapai 13.440 tabung atau setara sekitar 300 persen dari rata-rata konsumsi harian wilayah tersebut," jelasnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto mengatakan bahwa Pertamina terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan.

"Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, serta mitra distribusi untuk memastikan ketersediaan LPG bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar tetap terjaga," ujar Lilik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta masih aman hingga Idul Fitri 1447 Hijriyah. Untuk itu, warga di Jakarta tidak perlu membeli BBM secara berlebihan atau melakukan panic buying.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, Jakarta merupakan salah satu daerah yang diprioritaskan untuk mendapatkan pasokan BBM. Karena itu, ia menilai stok BBM di Jakarta akan tetap aman di tengah kondisi global yang tidak menentu.

"Kalau BBM, Jakarta tentunya selalu menjadi prioritas untuk stoknya, karena kami juga punya stok sendiri. Sehingga mudah-mudahan BBM di Jakarta dalam rangka menyambut Idul Fitri, terutama bagi yang mudik, berjalan dengan baik," kata dia di kawasan Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

Pramono menjelaskan, stok BBM yang ada di Jakarta dikelola bersama pemerintah pusat. Namun, ia memastikan stok itu masih aman untuk saat ini. "Saya meyakini di Jakarta tidak akan ada panic buying untuk urusan BBM," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di Aceh Tengah mengantre untuk membeli BBM di SPBU. Warga yang mengantre bahkan sampai membawa jeriken karena khawatir kehabisan stok BBM.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meminta masyarakat di Aceh tidak panik. Pertamina memastikan BBM dan LPG cukup serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idulfitri.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memastikan ketersediaan pasokan BBM dan LPG bagi masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, karena pasokan energi terus kami jaga agar tetap tersedia dan tersalurkan dengan baik," kata dia.

Ia mengatakan berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, mulai dari build up stock, penguatan sarana distribusi, hingga koordinasi aktif dengan berbagai pihak terkait. Pertamina juga melakukan berbagai upaya penguatan layanan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan konsumsi energi pada periode tersebut, antara lain melalui build up stock serta memastikan kesiapan sarana dan fasilitas distribusi.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar penyaluran energi kepada masyarakat dapat berjalan lancar, aman, dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan energi dan bahan pokok dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Bahlil jelang rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3/2026).

“Saya ada ratas sama presiden, hasilnya akan saya kabari. Sekadar gambaran tidak akan jauh dari persoalan energi, pangan, dan kesiapan kita menyongsong Hari Raya Idulfitri. Ini menyangkut ketersediaan sembako, LPG, dan lain-lain,” ujar Bahlil.

Stok BBM dan LPG Dipastikan Aman Bahlil mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya telah dilakukan rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengantisipasi kebutuhan energi jelang Lebaran.

“Kemarin sudah dilakukan rapat sama DEN, kami sudah antisipasi bahwa stok BBM jelang Hari Raya Idulfitri aman, termasuk LPG. Jadi tidak ada keraguan sekalipun ada dinamika global di Iran dan Israel,” katanya.

Dia menegaskan bahwa situasi geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, tidak akan mengganggu pasokan energi dalam negeri.

Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Terkait harga, Bahlil memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idulfitri.

“Harga untuk BBM subsidi saya pastikan bahwa sampai hari raya tidak ada kenaikan apa-apa meskipun ada kenaikan harga minyak karena perang Israel, Amerika dan Iran,” tegasnya.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, Bahlil menjelaskan bahwa penentuan harga mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan regulasi Kementerian ESDM yang berlaku sejak 2022.

“Untuk harga BBM non-subsidi memang mekanisme pasar sesuai permen tahun 2022 daripada ESDM,” jelasnya.

Kapasitas Storage Nasional 21–25 Hari

Bahlil juga meluruskan isu terkait ketahanan cadangan energi nasional yang disebut hanya cukup sekitar 20 hari. Ia menegaskan bahwa kapasitas penyimpanan (storage) BBM nasional memang berada pada kisaran 21–25 hari, sesuai standar nasional.

“Jangan salah persepsi. Memang sejak lama kemampuan storage kita di RI ini tidak lebih dari 21–25 hari. Jadi standar nasionalnya minimal di 20–21 hari, maksimal 25 hari. Terakhir rapat sama DEN dan Pertamina itu 22–23 hari,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan tersebut bukan karena ketidakmampuan pemerintah menyiapkan cadangan lebih lama, melainkan karena keterbatasan kapasitas tangki penyimpanan.

“Kenapa kita tidak melakukan persediaan lebih dari 25 hari? Kalau diadakan mau disimpan di mana? Storagenya tidak cukup. Jadi mohon diluruskan beritanya, bukan kita tidak bisa menyiapkan lebih dari 25 hari, karena memang daya tampungnya tidak ada,” tegas Bahlil.

Presiden Perintahkan Pembangunan Storage Baru

Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian ESDM untuk membangun fasilitas penyimpanan tambahan guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan cadangan energi nasional ke depan dapat mencapai standar ketahanan global, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan di tengah dinamika geopolitik internasional.

“Presiden Prabowo perintahkan ke kami bangun storage, supaya ketahanan energi kita ada. Insyaallah storage-nya sampai tiga bulan. Ini standar minimum konsensus global,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), perusahaan layanan real estate dan investasi properti, memperkirakan beban kerja kecerdasan buatan (AI) mencakup sekitar 50% dari total kapasitas data center global pada 2030, naik dari sekitar 25% pada 2025.

Kecerdasan buatan juga akan berdampak pada peningkatan investasi yang signifikan di sektor data center yang diperkirakan mencapai US$3 triliun atau sekitar Rp50,60 kuadriliun dalam lima tahun ke depan.

Nilai tersebut mencakup US$1,2 triliun atau sekitar Rp20,24 kuadriliun peningkatan aset properti serta US$870 miliar atau Rp14,67 kuadriliun pembiayaan utang baru.

Kebutuhan investasi yang besar didorong oleh kapasitas global data center yang diperkirakan hampir dua kali lipat, dari 103 GW menjadi 200 GW pada 2030.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi pendorong utama perubahan lanskap industri ini.

Global Head of Data Center Research JLL Andrew Batson mengatakan pihaknya melihat munculnya paradigma infrastruktur baru, di mana fasilitas pelatihan AI membutuhkan kepadatan daya hingga 10 kali lebih besar dan mampu menghasilkan tarif sewa sekitar 60% lebih tinggi dibandingkan data center konvensional.

“Di luar aspek ekonomi, AI kini telah menjadi isu strategis nasional, yang mendorong berbagai negara untuk mengembangkan kapabilitas domestik melalui investasi infrastruktur yang didukung pemerintah dengan peluang belanja modal (CapEx) hingga USD8 miliar [Rp134,92 triliun] pada 2030,” kata Andrew dalam keterangan resmi pada Kamis (15/1/2026).

Dari sisi regional, kawasan Amerika diperkirakan tetap menjadi wilayah data center terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 50% dari total kapasitas global, sekaligus mencatat laju pertumbuhan tercepat hingga 2030.

Kawasan Asia Pasifik diprediksi berkembang dari 32 GW menjadi 57 GW, sementara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika akan bertambah sekitar 13 GW kapasitas baru.

Asia Pasifik, Indonesia dan Kesiapan Energi

Untuk Asia Pasifik, pertumbuhan sektor ini terutama dipimpin oleh data center kolokasi, sementara kapasitas on-premise diperkirakan turun sekitar 6% seiring berlanjutnya migrasi perusahaan ke layanan cloud.

Di Asia Tenggara, Indonesia semakin menonjol sebagai salah satu pasar pertumbuhan utama. Kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta tetap relevan karena kedekatannya dengan pusat konektivitas internet utama (internet exchange point).

Di luar Jabodetabek, wilayah seperti Cikarang dan Karawang menarik minat hyperscaler berkat keberadaan kawasan industri yang berkembang serta akses ke sumber listrik mandiri. Batam juga semakin dilirik sebagai calon hub data center regional karena keunggulan konektivitasnya.

Di sisi lain, ketersediaan energi masih menjadi tantangan utama. Rata-rata waktu tunggu koneksi jaringan listrik di pasar utama kini melebihi empat tahun.

Akibat keterlambatan interkoneksi utilitas serta meningkatnya biaya listrik, sejumlah operator mulai mendanai pembangkit energi mereka sendiri. Beberapa pasar seperti Dublin dan Texas bahkan telah menerapkan pendekatan bring your own power.

Untuk mengatasi keterbatasan jaringan, data center mengadopsi strategi energi yang beragam sesuai kondisi regional.

Di Amerika Serikat, gas alam berperan sebagai sumber daya sementara (bridge power) maupun pembangkit listrik permanen di lokasi. Empat hyperscaler utama bahkan telah sepenuhnya mencocokkan portofolio data center mereka di AS dengan energi terbarukan.

Di kawasan EMEA, kombinasi energi terbarukan dan transmisi private wire mampu menurunkan biaya listrik penyewa hingga 40% dibandingkan jaringan umum.

Sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage Systems/BESS) juga semakin berkembang, memungkinkan penanganan gangguan listrik jangka pendek secara lebih efisien sekaligus mempercepat proses koneksi jaringan.

Selain itu, kombinasi tenaga surya dan penyimpanan energi diproyeksikan menjadi komponen utama strategi energi data center global pada 2030, dengan biaya energi terbarukan yang diperkirakan semakin kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil di berbagai kawasan utama.

Di Indonesia, dinamika global terkait energi dan infrastruktur ini menegaskan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengembangan data center, khususnya dalam hal ketersediaan listrik, konektivitas, dan kesiapan talenta di tengah persaingan regional yang semakin ketat.

Country Head JLL Indonesia Farazia Basarah mengatakan ke depan penguatan kesiapan infrastruktur, khususnya ketersediaan listrik dan akses air bersih, konektivitas, serta pengembangan talenta, akan menjadi faktor kunci untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif sebagai tujuan investasi data center di kawasan.

Sektor data center juga mengalami penguatan aktivitas di pasar modal. Strategi investasi inti mencakup sekitar 24% dari aktivitas penggalangan dana, meningkat dari kisaran di bawah 10% sebelumnya. Sejak 2020, aktivitas merger dan akuisisi (M&A) global telah melampaui USD300 miliar. Ke depan, arah investasi diperkirakan bergeser menuju rekapitalisasi dan kerja sama usaha (joint venture) seiring perubahan struktur investasi.

Pembentukan modal dana inti (core fund) data center global diproyeksikan melampaui USD50 miliar atau sekitar Rp843,25 triliun pada 2026, dengan target imbal hasil 10% atau lebih. Instrumen ABS dan CMBS juga semakin dimanfaatkan sebagai solusi pembiayaan ekspansi sektor, dengan volume penerbitan yang hampir dua kali lipat setiap tahun sejak 2020 dan diproyeksikan mencapai USD50 miliar pada 2026.