Berkomitmen kuat dalam menjalankan tanggung jawab sosial serta mengimplementasikan pilar Environmental, Social, and Governance (ESG), PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren bersinergi dengan komunitas sosial Sahabat Berbagi Tangsel menyelenggarakan kegiatan mulia berupa santunan bagi anak yatim, piatu, dan kaum dhuafa pada Sabtu (23/5/2026). Acara penuh khidmat ini sekaligus diselenggarakan guna menyemarakkan rangkaian perayaan Milad ke-6 Sahabat Berbagi Tangsel dengan mengusung tema, "Merajut Ukhuwah, Tebarkan Kebaikan, Raih Keberkahan."

Aksi kepedulian yang dilangsungkan di kawasan Tangerang Selatan tersebut diisi dengan penyerahan paket bantuan bahan pokok (sembako) yang dikemas menggunakan wadah ramah lingkungan serta pemberian santunan berupa dana tunai. Langkah ini ditujukan untuk meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sekaligus memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak yatim dan keluarga dhuafa penerima manfaat yang hadir dalam momentum milad tersebut.

Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) CPS Pondok Aren, Cepi Kurnia Nugraha, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

"Kegiatan kolaboratif ini merupakan manifestasi nyata dari kepedulian PT Pegadaian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional kami, khususnya di Pondok Aren. Melalui program santunan ini, kami berharap tidak hanya dapat meringankan beban ekonomi saudara-saudara kita yang membutuhkan, namun juga mempererat jalinan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Kerja sama dengan Sahabat Berbagi Tangsel dalam momentum hari jadi mereka yang ke-6 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, berkah, dan berdampak langsung," ujar Cepi.

Sebagai perusahaan BUMN yang berkelanjutan, PT Pegadaian terus memperluas cakupan program kemitraan dan bina lingkungan yang menyentuh akar rumput. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ini menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan selalu berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal senada juga ditegaskan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono, yang menyoroti integrasi nilai keberlanjutan global ke dalam aksi korporasi regional.

"Pegadaian secara nasional, khususnya di Wilayah IX Jakarta 2, terus berkomitmen mengintegrasikan pilar-pilar ESG ke dalam setiap lini aktivitas bisnis dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan santunan bersama Sahabat Berbagi Tangsel ini merupakan representasi dari penguatan Pilar Sosial ESG kami, di mana kehadiran Pegadaian harus mampu memberikan nilai tambah (value creation) dan menjadi solusi nyata atas problem sosial di tengah masyarakat. Kami mengapresiasi sinergi ini dan berharap nilai-nilai kebaikan ini dapat terus ditebarkan secara konsisten demi mewujudkan kemandirian masyarakat yang inklusif," tegas Bapak Maryono.

Melalui program kemitraan inklusif ini, PT Pegadaian (Persero) secara konkret merealisasikan aspek Social (Kemasyarakatan) dalam kerangka ESG. Program ini berfokus pada pengentasan kesenjangan sosial ekonomi melalui investasi sosial langsung (social investment) kepada kelompok masyarakat rentan (anak yatim, piatu, dan dhuafa). Di samping itu, penyaluran bantuan ini mengedepankan asas transparansi dan kemitraan lokal yang setara guna mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan nomor 10 (Berkurangnya Kesenjangan).

Acara yang berlangsung penuh kehangatan tersebut ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan seluruh pihak yang terlibat, keberlangsungan aksi sosial komunitas Sahabat Berbagi Tangsel, serta kemajuan PT Pegadaian (Persero) agar senantiasa konsisten menjadi pilar kebaikan bagi bangsa dan negara.

PT Pegadaian (Persero) Area Samarinda menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan ikut ambil bagian dalam Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur yang digelar di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dijalankan perusahaan.

Program penghijauan yang berlangsung pada 7 Juni 2026 itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi hingga generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Gerbangtara, Enable Project, World Cleanup Day (WCD) Kalimantan Timur, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Samarinda, Andika Dwi Prastyo, mengatakan penanaman pohon merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan di masa depan.

"Melalui kegiatan ini, kami bersama berbagai pihak melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup," kata Andika saat ditemuo, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

"Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, komunitas, dan generasi muda mampu menghasilkan dampak positif bagi lingkungan," ujarnya.

Andika juga memberikan apresiasi kepada para anak muda Kalimantan Timur yang menjadi penggerak utama kegiatan penghijauan tersebut.

"Kami mengapresiasi semangat anak-anak muda Kalimantan Timur yang menjadi motor penggerak kegiatan ini," tuturnya.

Ia berharap gerakan penanaman pohon tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.

"Kami berharap gerakan penanaman pohon ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ucapnya.

Lebih lanjut, Andika menegaskan partisipasi Pegadaian dalam program tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip ESG melalui berbagai program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, Pegadaian juga aktif menjalankan berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi keuangan, hingga dukungan terhadap kegiatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Melalui Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur, Pegadaian berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem.

"Kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang," pungkas Andika.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, menyampaikan bahwa keterlibatan Pegadaian dalam Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ESG.

"Pegadaian tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Partisipasi dalam Program 2.000 Pohon ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Rinaldi.

Menurutnya, isu lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap langkah kecil, seperti menanam pohon, memiliki kontribusi besar bagi masa depan bumi yang lebih hijau dan lestari," tambahnya.

Rinaldi menegaskan bahwa Pegadaian akan terus mendukung berbagai program yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat di seluruh wilayah kerja Kanwil IV Balikpapan.

PT PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi menerbitkan Sustainability Report (SR) 2025 yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis dan transformasi perusahaan. Laporan ini mencerminkan langkah nyata TelkomGroup dalam membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri digital yang terus berkembang.

Seiring percepatan transformasi digital dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional, pengelolaan lingkungan, penguatan tata kelola, serta pemberian nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui Sustainability Report 2025, TelkomGroup menampilkan berbagai pencapaian dan inisiatif strategis yang sejalan dengan agenda transformasi perusahaan TLKM 30. Agenda tersebut mencakup peningkatan operational excellence, penyederhanaan portofolio bisnis (business streamlining), monetisasi aset digital, hingga transformasi menuju strategic holding company yang lebih adaptif dan kompetitif.

Vice President Sustainability Telkom, Gunawan Wasisto Ciptaning Andri, menegaskan bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan perusahaan. IntegrTelkomGroupdalam transformasi bisnis dilakukan untuk memastikan perusahaan mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis di tengah perubahan lanskap industri yang semakin dinamis.

“Bagi TelkomGroup, sustainability bukan sekadar pemenuhan aspek kepatuhan, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing di era digital,” ujar Gunawan.

ESG sebagai Fondasi Transformasi dan Pertumbuhan

Dalam Sustainability Report 2025, implementasi ESG TelkomGroup dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu Save Our Planet, Empower Our People, dan Elevate Our Business. Ketiga pilar tersebut menjadi landasan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Save Our Planet: Mendorong Transisi Rendah Karbon dan Operasional Berkelanjutan

Melalui pilar Save Our Planet, TelkomGroup terus memperkuat berbagai inisiatif untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Berbagai upaya dilakukan melalui pengelolaan emisi, peningkatan efisiensi energi, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta pengembangan infrastruktur digital yang lebih ramah lingkungan, termasuk green data center.

Sebagai perusahaan digital telekomunikasi, Telkom menyadari bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan layanan digital dan teknologi berbasis data. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung target keberlanjutan nasional maupun global.

Salah satu pencapaian penting dalam Sustainability Report 2025 adalah peluncuran Climate Transition Plan untuk pertama kalinya. Inisiatif ini menjadi tonggak strategis dalam memperkuat kesiapan perusahaan menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam perencanaan bisnis jangka panjang.

Empower Our People: Mengembangkan Talenta Digital dan Budaya Inklusif

Melalui pilar Empower Our People, TelkomGroup terus berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor utama keberhasilan transformasi perusahaan.

Hingga tahun 2025, sekitar 21% posisi manajerial di TelkomGroup ditempati oleh perempuan, mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong keberagaman dan kepemimpinan yang inklusif. Selain itu, lebih dari 20,2% talenta perusahaan telah berada dalam kategori digital talent sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri digital masa depan.

Komitmen TelkomGroup juga tercermin melalui upaya memperkuat hubungan dengan pelanggan. Hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan Net Promoter Score (NPS) yang memperoleh predikat “Excellent”, mencerminkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang semakin baik.

Di sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, TelkomGroup terus mendorong penguatan ekosistem digital melalui berbagai program pengembangan usaha. Sepanjang tahun 2025, sekitar 12,6% UMKM binaan berhasil naik kelas dan meningkatkan kemandirian bisnisnya melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendampingan yang berkelanjutan.

Elevate Our Business: Memperkuat Tata Kelola dan Ketahanan Bisnis Digital

Pada pilar Elevate Our Business, TelkomGroup terus memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks di era digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2025 adalah pembentukan Direktorat Legal & Compliance sebagai bagian dari penguatan fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Kehadiran direktorat ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan regulasi, perlindungan data, serta keamanan informasi yang menjadi aspek krusial dalam industri digital.

Selain itu, Telkom terus memperkuat perannya sebagai enabler ekosistem digital nasional melalui pengembangan berbagai infrastruktur strategis, termasuk data center, jaringan fiber optik, menara telekomunikasi, serta konektivitas internasional. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjawab kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan digital, cloud computing, big data, dan teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Dengan penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta, tata kelola perusahaan yang semakin solid, serta implementasi strategi transisi rendah karbon, Telkom terus melangkah untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Airlangga menyampaikan terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam laporan kepada Presiden, yakni pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), serta mekanisme ekspor komoditas strategis DSI.

"Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait rencana implementasi dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang langsung tanggal 1 Juni besok, dan pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara, dan ferroaloy yang dilaksanakan oleh DSI," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Regulasi yang disiapkan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Airlangga memastikan seluruh aturan pendukung ditargetkan rampung sebelum kebijakan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

Selain penyusunan regulasi, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor ekspor komoditas tersebut.

"Yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 WIB, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," kata Airlangga.

Pemerintah sebelumnya membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional.

Hasil penjualan komoditas tersebut akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi, dengan tetap mengikuti praktik perdagangan internasional yang berlaku. Dana hasil penjualan tersebut nantinya akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi Biodiesel 50 (B50) tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia meningkat dan masih surplus untuk kebutuhan domestik.

"Ini sekarang, tahu nggak produksi kita naik, ini data dari Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)," kata Mentan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, peningkatan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) membuat Indonesia masih memiliki cadangan dan surplus pasokan meskipun sebagian produksi dialokasikan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 nasional tahun ini.

Amran menyebutkan produksi minyak sawit secara nasional tercatat sekitar 46 juta ton, sehingga pemerintah optimistis kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik, hingga ekspor tetap dapat terpenuhi secara bersamaan.

Dari jumlah produksi itu, 20 ton dialokasikan untuk minyak goreng dan 26 juta ton di antaranya untuk ekspor. Namun, kini jumlah ekspor naik menjadi 32 juta ton seiring meningkatnya produktivitas kelapa sawit. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci peningkatan produksi CPO tersebut.

"Jadi gini dulu (produksi minyak sawit) 46 juta ton, 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain. Kemudian 26 juta ton ekspor, sekarang (naik jadi) 32 juta ton. Kalau ini diambil 5 juta ton artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50," beber Amran.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan sebelumnya ketika volume ekspor sawit Indonesia berada di kisaran 26 juta ton sebelum produksi nasional mengalami peningkatan cukup besar beberapa waktu terakhir.

Dalam skema kebutuhan nasional saat ini, Amran menyebut alokasi untuk implementasi B50 diperkirakan sekitar 5-6 juta ton dari total produksi minyak sawit nasional.

Sementara itu, kebutuhan minyak goreng dan berbagai kebutuhan domestik lainnya disebut berada di kisaran 20 juta ton sehingga implementasi program B50 dinilai tidak akan mengganggu kebutuhan masyarakat.

Amran menegaskan perhitungan pemerintah menunjukkan pasokan sawit nasional masih berada dalam posisi surplus meskipun sebagian produksi dialihkan untuk mendukung penguatan program energi berbasis biodiesel nasional.

Menurut dia, data perhitungan produksi dan ekspor sawit tersebut berasal dari Gapki yang selama ini menjadi rujukan kondisi industri sawit nasional.

Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi nasional, kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia ke pasar internasional yang menguasai 60 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3).

Dia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.

“Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Dewan Energi Nasional (DEN) menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyusun peta jalan atau roadmap implementasi Kebijakan Energi Nasional guna memperkuat strategi transisi energi, ketahanan energi, dan penyiapan sumber daya manusia energi masa depan.

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030, Satya Widya Yudha mengatakan kebijakan energi nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Peraturan ini peraturan yang sangat tinggi hirarkinya di dalam sistem perundang-undangan kita. Kewajiban kami adalah mensosialisasikan apa-apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional terkait strategi penurunan emisi karbon, skenario permintaan energi ke depan, dan kemampuan suplai energi,” katanya di ITS Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan DEN hadir di ITS untuk membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan energi nasional sekaligus menyerap masukan akademik terkait transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

“Tadi sudah kita sampaikan ada kesepakatan membuat roadmap terhadap bagaimana kita bisa merealisasikan kebijakan energi nasional dan apa saja yang ITS bisa berkontribusi,” ujarnya.

Menurut Satya, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram di tengah gejolak harga energi global hingga akhir tahun.

Karena pola subsidi masih berbasis komoditas, ia mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hemat energi, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke kendaraan listrik bagi masyarakat yang mampu.

“Ke depan pemerintah sedang mengumpulkan data masyarakat rentan agar subsidi bisa diarahkan dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada orang yang berhak menerima,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS Prof Agus Muhammad Hatta mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan energi nasional, terutama dalam penguasaan teknologi energi dan penyiapan sumber daya manusia (SDM).

“Perguruan tinggi, SDM, dan riset menjadi bagian penting dalam kebijakan energi nasional. Karena itu, roadmap penguasaan teknologi energi dan kesiapan SDM energi harus segera disiapkan,” katanya.

Ia mencontohkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) membutuhkan tenaga teknisi dan insinyur dalam jumlah besar sehingga perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum untuk mendukung profesi di bidang energi terbarukan dan green economy atau ekonomi hijau.

Menurut Agus, penyusunan roadmap energi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar target ketahanan dan kemandirian energi nasional pada 2050 hingga 2060 dapat tercapai.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pegadaian (“Pegadaian”) dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“SMBC Indonesia”) memperkuat komitmen dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis melalui pengembangan Sustainable Financing Framework 2026. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Pegadaian dalam memperluas peran sebagai institusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangkaian Forum Indonesia-Japan Strategic Partnership pada Maret 2026 lalu. Sebagai implementasi konkret, Pegadaian bersama SMBC Indonesia telah menyelesaikan penyempurnaan kerangka pembiayaan dari Social Financing Framework 2024 menjadi Sustainable Financing Framework 2026 dengan cakupan yang lebih komprehensif. Yang mana, tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga aspek hijau (lingkungan) dan oranye (kesetaraan gender, inklusi sosial, termasuk pemberdayaan perempuan).

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha menyampaikan, “Kerja sama ini merupakan langkah strategis Pegadaian dalam memperkuat peran sebagai lembaga keuangan yang inklusif sekaligus berorientasi pada keberlanjutan. Penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis secara lebih komprehensif dan terukur. Kami mengapresiasi dukungan serta kolaborasi erat dari SMBC Indonesia dalam proses pengembangan framework ini.

Head of Wholesale, Commercial & Transaction Banking SMBC Indonesia Nathan Christanto menambahkan, “Melalui penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 milik Pegadaian ini, kami berharap menjadi bukti dukungan SMBC Indonesia untuk Pegadaian dan Republik Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan berkelanjutan sekaligus memperkuat dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini selaras dalam komitmen kami untuk terus mendukung Astacita dan agenda pembangunan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam perluasan akses keuangan yang berkelanjutan dan penguatan ekosistem industri keuangan nasional.”

Kolaborasi ini turut memperkuat posisi SMBC Indonesia sebagai institusi perbankan tepercaya dengan kapabilitas global dan pemahaman lokal yang mendalam. Hal ini tercermin pada peranan SMBC Indonesia dalam proses penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 milik Pegadaian, memastikan bahwa kerangka pembiayaan tersebut mampu memberikan kontribusi maksimal dengan standar global yang terukur, terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Sustainable Financing Framework 2026 dikembangkan dengan keselarasan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan berstandar internasional dan regulasi dari OJK, di antaranya Social dan Green Bonds Principles yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA), Social dan Green Loan Principles yang diterbitkan oleh Loan Market Association (LMA), dan juga Orange Bonds Principles yang diinisiasi oleh Impact Investment Exchange (IIX) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan inklusivitas gender.

Dalam proses penyusunannya, Sustainable Financing Framework 2026 Pegadaian juga telah mendapatkan Second Party Opinion (SPO) dari pihak independen, Environmental Resource Management, yang menyatakan keselarasan Sustainable Financing Framework 2026 Pegadaian dengan prinsip-prinsip tersebut serta mencakup penggunaan dana yang memenuhi kriteria yang kuat dari segi relevansi dan dampak yang dihasilkan.

Ke depan, baik Pegadaian dan SMBC Indonesia terus berkomitmen untuk terus menjajaki berbagai peluang kerja sama lanjutan dalam bidang sustainable finance, termasuk pembiayaan Orange Loan, serta perkembangan ekosistem emas, serta keuangan yang lebih inklusif untuk masyarakat Indonesia secara luas.

JAKARTA - Laporan Survey Burson Data, Insights & Intelligence yang bekerjasama dengan Global Methane Hub tahun 2025 menyebutkan, 98% masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim . Bahkan 81% di antaranya meyakini kegiatan manusia sebagai penyebab utamanya.

Terkait perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai, bahwa seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi akan menjadikan ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional. Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) , Fajar Wibhiyadi menyebutkan, “Kami tentunya mendukung upaya pemerintah dalam hal mitigasi atas perubahan iklim yang terjadi. Hal ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung ekonomi hijau yang telah dicanangkan pemerintah. Kami meyakini, bahwa terkait perubahan iklim ini tentunya tidak cukup hanya menjadi perhatian pemerintah semata, tapi juga perlu langkah strategis yang dilakukan para dunia usaha dan masyarakat”.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi secara terukur oleh dunia usaha. Perusahaan membutuhkan pendekatan berbasis data untuk memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional, aset, maupun keberlanjutan usaha ke depan.

Selain itu kebutuhan terhadap sustainability assurance dan climate risk assessment juga terus meningkat seiring berkembangnya implementasi prinsip ESG di berbagai sektor industri. Surveyor Indonesia Perkuat Peran ESG Assurance untuk Dorong Kredibilitas dan Akses Pembiayaan Hijau



“Saat ini kami telah meluncurkan SIClirisk, yaitu solusi digital untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Pengembangan SIClirisk merupakan bagian dari strategi PT Surveyor Indonesia dalam memperkuat Green Services dan Sustainability Assurance sebagai bagian dari transformasi industri TICC (Testing, Inspection, Certification, and Consultation)," ungkap Fajar Wibhiyadi.

Ia juga menambahkan, melalui SIClirisk, para pelaku usaha dapat terbantu dalam melakukan identifikasi, analisis, serta mitigasi risiko iklim secara lebih komprehensif. Dengan memanfaatan teknologi geospasial, AI, dan analitik data, hal ini menjadi penting bagi kalangan usaha untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Harapannya, SIClirisk dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat manajemen risiko iklim, meningkatkan transparansi sustainability, serta mendukung transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

SIClirisk disiapkan dengan dashboard interaktif yang mengintegrasikan berbagai layer data seperti tutupan lahan, deforestasi, emisi, konservasi, serta analitik risiko iklim berbasis data citra satelit dan geospasial. Platform ini juga menyediakan berbagai fitur seperti Climate Risk Rating, Carbon Stock Mapping, Flood Risk Assessment, Hydrology Modelling System, Early Warning System, Sustainability Planning, hingga Green Financing Support.

Upaya ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakselerasi implementasi beras fortifikasi sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperluas pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat standar mutu, keamanan, serta kandungan gizi pada setiap tahapan produksi dan distribusi.

“Upaya ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan perbaikan gizi sebagai landasan dalam penguatan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

Menurut dia, pola konsumsi masyarakat masih didominasi karbohidrat, sementara asupan zat gizi mikro perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok berpendapatan rendah.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap berbagai persoalan gizi, seperti kekurangan zat gizi mikro, stunting, anemia, hingga obesitas.

Dalam konteks itu, fortifikasi pangan dinilai menjadi pendekatan efektif karena dapat menjangkau masyarakat luas melalui konsumsi pangan sehari-hari.

Beras dipilih sebagai media fortifikasi karena merupakan pangan pokok utama masyarakat Indonesia dengan tingkat konsumsi sekitar 87 kilogram per kapita per tahun.

“Melalui beras fortifikasi, peningkatan kualitas gizi dapat dilakukan tanpa mengubah pola konsumsi masyarakat,” kata Andriko.

Untuk mempercepat implementasi, Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi pada 2025 sebagai acuan dalam memastikan keseragaman mutu, keamanan, dan kandungan gizi produk.

Selain itu, Bapanas juga menyusun panduan teknis bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, pelabelan, hingga pengawasan dan perizinan edar.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti mengatakan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi pemenuhan standar teknis di seluruh rantai produksi.

Ia menambahkan beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi, termasuk penambahan vitamin B1, B9, B12, zat besi, dan seng.

Selain kandungan gizi, aspek proses juga menjadi perhatian, terutama tingkat homogenitas pencampuran antara beras dan kernel fortifikan agar kualitas produk tetap seragam.

“Ini menjadi titik kritis yang harus dikontrol secara ketat oleh pelaku usaha,” ujarnya.

Penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui mekanisme pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, pelabelan yang informatif, serta registrasi izin edar.

Dalam implementasinya, beras fortifikasi juga didorong untuk terintegrasi dalam berbagai program pemerintah, seperti Cadangan Pangan Pemerintah, bantuan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan intervensi gizi, terutama di wilayah rentan rawan pangan dan stunting.

Bapanas juga menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga, antara lain melalui pemanfaatan beras medium sebagai bahan baku fortifikasi.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan, seperti kesiapan industri, ketersediaan produsen kernel fortifikan, serta kebutuhan pembiayaan dalam proses transisi.

Saat ini, produsen masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu pengembangan ekosistem industri yang lebih merata di berbagai daerah.

Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia Nina Sardjunani menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas implementasi beras fortifikasi.

“Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

setiap tahapan harus dilakukan secara hati-hati agar sistem berjalan optimal dan tidak menimbulkan risiko di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan implementasi sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) saat ini masih berada pada tahap pra-uji coba, yang mencakup pelaksanaan functional test, dan belum memasuki fase uji coba secara luas.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Wilan Oktavian menegaskan bahwa pengembangan MLFF merupakan bagian dari transformasi sistem layanan jalan tol nasional yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

“Implementasi MLFF tidak bisa hanya dilihat sebagai penerapan teknologi, tetapi merupakan transformasi sistem secara menyeluruh. Karena itu, setiap tahapan harus dilakukan secara hati-hati agar sistem berjalan optimal dan tidak menimbulkan risiko di lapangan,” ujar Wilan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat ini pengembangan MLFF masih berada pada tahap awal (pra-uji coba) sebelum masuk ke fase uji coba yang lebih luas.

“Saat ini kami masih berada pada tahap pra-uji coba yang mencakup functional test. Tahapan ini penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum masuk ke fase uji coba dan evaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Selain aspek teknologi, kesiapan pengguna menjadi faktor kunci dalam implementasi MLFF.

Meskipun penetrasi penggunaan smartphone di masyarakat relatif tinggi, masih terdapat tantangan terkait literasi digital, akses teknologi, serta kepatuhan pengguna dalam mengikuti sistem yang berlaku.

“Adopsi sistem baru membutuhkan kesiapan perilaku. Oleh karena itu, perlu disiapkan proses adaptasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat menggunakan sistem ini dengan baik,” kata Wilan.

Di sisi lain, kesiapan ekosistem juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan koordinasi terus dilakukan bersama Badan Usaha Pelaksana MLFF dan para pemangku kepentingan terkait.

Hal itu termasuk dalam penyelarasan regulasi, integrasi sistem, keamanan data, serta dukungan operasional, guna memastikan implementasi MLFF dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi MLFF sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknologi, kesiapan pengguna dan kesiapan ekosistem.

Oleh karena itu, implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan MLFF ke depan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas, efisiensi perjalanan, serta kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan baru Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut tanpa hambatan birokrasi.

Ia mengingatkan agar tidak ada “deep state” atau hambatan birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pro rakyat.

“Keputusan ini pasti ditunggu rakyat banyak. Saya berharap tidak ada hambatan dalam implementasinya, baik di OJK maupun perbankan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP bersama OJK memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di SLIK OJK di bawah hingga Rp1 juta kini tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Kemudian pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang. Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," kata Ketua OJK.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kami ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal..,

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah menyusun tahapan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) menjelang implementasi Biodiesel 50 (B50) atau bahan bakar campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen yang akan dimulai pada Juli 2026.

“Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kami ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Malang, Jawa Timur, Rabu.

Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN.

Eniya menegaskan bahwa bahan bakar nabati memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Selain itu, pemanfaatan turut mendorong peningkatan bauran energi terbarukan, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung pertumbuhan industri berbasis sumber daya domestik, sekaligus menekan emisi di sektor energi.

Eniya menjelaskan, penguatan kebijakan ini dirancang agar implementasi mandatori biofuel dapat berlangsung secara konsisten, namun tetap adaptif terhadap kesiapan nasional.

Dengan demikian, setiap tahapan pemanfaatan, termasuk B50, dapat diterapkan secara realistis sesuai kapasitas bahan baku, infrastruktur, pembiayaan, dan kesiapan sektor pengguna.

Ia menilai Kepmen ESDM tentang Penahapan Pemanfaatan BBN sebagai acuan strategis untuk mendorong investasi dan pengembangan industri BBN nasional.

Kebijakan ini mengatur pelaksanaan pencampuran BBN dalam bahan bakar minyak secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, dukungan pembiayaan khusus untuk sektor PSO, serta kesiapan sektor pengguna.

Sementara itu, Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025 menjadi landasan pengaturan pengusahaan BBN yang lebih menyeluruh.

Regulasi ini mencakup jenis BBN, rantai usaha dari penyediaan hingga distribusi dan pemanfaatan akhir, kewajiban badan usaha, penetapan harga, hingga aspek teknis, keselamatan, lingkungan, insentif, dan penerapan nilai ekonomi karbon.

Penahapan tersebut mencakup berbagai jenis bahan bakar nabati, mulai dari biodiesel, bioetanol, diesel biohidrokarbon, hingga bioavtur, yang akan diterapkan secara bertahap sesuai kesiapan nasional.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan, langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Lalu, pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026