Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik (e-commerce) bertujuan memperkuat legalitas usaha dan tidak berkaitan dengan pengenaan pajak.

Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidak benar.

"NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Saya lihat teman-teman di medsos (media sosial) seolah-olah kena pajak, nggak ada hubungannya," kata Budi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan usaha, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha, memang wajib memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Budi mengatakan kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga mempermudah akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka dia akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," ujarnya.

Selain itu, NIB dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual di platform digital. Menurutnya, kepercayaan merupakan faktor penting dalam transaksi daring sehingga legalitas usaha menjadi salah satu jaminan bagi konsumen.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan enam bulan bagi pedagang baru.

Budi menambahkan, proses pengurusan NIB saat ini dapat dilakukan secara daring, tanpa biaya, dan relatif cepat.

Ia juga memastikan Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan NIB.

"Ngurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Itu ya kan sebentar saja selesai. Kalau misalnya 30 menit, yang kalau sudah ini juga selesai. Banyak kok itu di cara-caranya," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan, Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia sepanjang 2025 mencatat peningkatan kewajiban neto menjadi 272,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2024 yang sebesar 245,7 miliar dolar AS.

“Peningkatan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari kenaikan posisi KFLN sebesar 61,9 miliar dolar AS (8,0 persen, yoy) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan posisi AFLN sebesar 34,9 miliar dolar AS (6,7 persen, yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung yang disertai dengan kenaikan harga saham domestik.

Sementara itu, kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dipengaruhi oleh peningkatan posisi pada seluruh komponen, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, maupun cadangan devisa.

Secara triwulanan, PII Indonesia juga mencatat kewajiban neto yang meningkat dari 261,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025 menjadi 272,6 miliar dolar AS pada akhir triwulan IV 2025.

Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi KFLN yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi AFLN.

Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 831,1 miliar dolar AS, meningkat dari 807,3 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Peningkatan posisi KFLN tersebut terutama bersumber dari aliran masuk modal asing pada investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya yang mencerminkan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia.

Selain itu, peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penguatan indeks harga saham domestik.

Sedangkan posisi AFLN pada akhir triwulan IV 2025 tercatat sebesar 558,5 miliar dolar AS, meningkat dari 545,5 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2025.

Sebagian besar komponen AFLN mencatatkan peningkatan posisi. Selain cadangan devisa, kenaikan AFLN juga didorong oleh investasi langsung dan investasi portofolio.

BI mencatat bahwa peningkatan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dan indeks harga saham global.

Secara umum, BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal.

Hal ini tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada tahun 2025 yang tetap terjaga sebesar 18,8 persen serta struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,2 persen), terutama dalam bentuk investasi langsung.

Bank sentral menyampaikan bahwa ke depan, pihaknya senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek PII Indonesia.

BI juga terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, bank sentral akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ustaz Dr Miftah el-Banjary, pakar Linguistik Arab Lulusan Institute of Arab Studies Cairo menjelaskan, pada sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam(AS) pernah bermunajat pada Allah Swt. Dalam munajat itu, Nabi Musa berdialog,

“Ya Rabb, adakah hamba yang Kau muliakan sebagaimana Engkau memuliakan aku yang dapat berdialog dengan-Mu secara langsung?”

Allah SWT menjawab munajat nabi Musa, “Wahai Musa, sesungguhnya Aku memiliki para hamba di akhir zaman yang kedudukan mereka aku muliakan dengan bulan Ramadan. Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya jarak kedekatan antara Aku dan dirimu masih terdinding oleh 70.000 hijab. Ketika mereka mengeringkan bibir mereka, mengosongkan perut mereka, hingga pucat wajah mereka dan menjadi kuning lesu kulit mereka disebabkan puasanya, maka jadilah jarak-Ku lebih dekat dengan mereka melebihi kedekatan antara Aku dan dirimu, wahai Musa. Manakala mereka berbuka puasa, maka aku tiada ada ganjaran bagi mereka, selain nanti bertemu dengan-Ku.”

Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan melebihi pengharapan mereka kelak bertemu dengan dzat Allah; Sang Maha Pencipta. Dan kesenangan pertemuan itu hanya dicapai dengan pencapaian puasa.

Baginda Rasulullah SAW bersabda: “Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan saat mereka berbuka dan kebahagiaan saat mereka bertemu dengan Rabb mereka.”

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang salafus-saleh pada zaman dahulu membiasakan puasa, bukan sekadar pada bulan Ramadan saja, namun mereka juga melatih puasa-puasa sunah di luar bulan Ramadan. Dengan berpuasa, mereka mampu membersihkan hati mereka dari syahwat dunia, mereka mengosongkan perutnya dari kenikmatan makan dan minum. Pada saat kebersihan jiwa itulah mereka lebih mudah menerima sinyal-sinyal ketuhanan. Batin dan hati mereka yang telah dibersihkan itulah membuat mereka mampu berdialog dengan Allah, sehingga doa-doa mereka pun lebih cepat diijabah oleh Allah.

Berdasarkan riwayat Ka’ab bin al-Ahbar meriwayatkan bahwasanya Allah Swt pernah berkata pada nabi Musa, “Sesungguhnya Aku telah menetapkan atas diri-Ku untuk tidak menolak doa orang-orang yang berpuasa Ramadan. Wahai Musa, di bulan Ramadan aku ilhamkan kepada langit, bumi, gunung, burung dan reptil agar memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya.”

Puasa juga merupakan ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan dan Allah Swt. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah SWT berfirman:

“Puasa itu rahasia antara Aku dan hamba-Ku dan Aku sendiri yang akan mengganjar pahalanya.”

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang saleh pula pada zaman dahulu, mereka seringkali merahasiakan amal puasanya. Mereka seringkali membasahi bibir mereka yang kering lantaran berpuasa, sehingga tidak ada orang yang mengira bahwa mereka sedang berpuasa.

Oleh karena itu, puasa itu rahasia antara kita dengan Allah, maka hendaknya dirahasiakan dan jangan sekali-sekali diperlihatkan untuk tujuan riya’ sekadar berharap pujian orang lain atau terpaksa melakukannya hanya karena sungkan atau malu karena manusia.

Ibadah puasa menduduki derajat yang sangat tinggi dan mulia dihadapan Allah dan para malaikat. Derajat ketaqwaan seseorang dapat dilihat seberapa mampu dia mampu menahan hawa nafsunya melalui riyadhah puasa. Hawa nafsu yang dapat tunduk dan dikendalikan itulah yang kelak akan mampu mengangkat derajat manusia melebihi derajat para malaikat.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (8/1/2026), mulai dari penunggak pajak besar membayarkan Rp13,1 triliun sampai akhir 2025 hingga mandatori penerapan campuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat pada 2028.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Jumat pagi ini.

1. DJP cairkan piutang pajak senilai Rp13,1 T dari penunggak pajak besar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan telah berhasil mencairkan piutang pajak sebesar Rp13,1 triliun dari para penunggak pajak besar hingga 31 Desember 2025.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pencairan tersebut berasal dari penagihan terhadap 124 wajib pajak yang menjadi fokus penindakan.

“Hasilnya, sampai 31 Desember 2025 pencairan sebesar Rp13,1 triliun dari 124 wajib pajak,” kata dia dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

2. Anggaran MBG 2025 terserap 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025, setara 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51,5 triliun,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

3. Bapanas: Surplus beras naik 243 persen saat RI swasembada

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan surplus beras nasional meningkat 243,2 persen dalam empat tahun terakhir seiring tercapainya swasembada, memperkuat ketahanan pangan Indonesia yang semakin kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.

"Ini merupakan langkah nyata dan tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

4. Indef proyeksikan MBG tingkatkan PDB hingga 0,17 persen pada 2040

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,15 persen hingga 0,17 persen pada 2040.

“PDB atau GDP (Gross Domestic Product) meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” ucap Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

5. Bahlil akan wajibkan bensin campur etanol paling lambat 2028

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mewajibkan penerapan campuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat 2028.

“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori (kewajiban bioetanol). Mungkin 2027–2028,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan III 2025 mencatat kewajiban neto yang meningkat mencapai 262,9 miliar dolar AS.

“Pada akhir triwulan III 2025, kewajiban neto tercatat sebesar 262,9 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan II 2025 sebesar 244,5 miliar dolar AS,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Peningkatan kewajiban neto tersebut bersumber dari kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).

Posisi AFLN Indonesia naik terutama karena valuasi harga pasar pada beberapa negara penempatan aset yang meningkat.

Posisi AFLN pada akhir triwulan III 2025 tercatat sebesar 541,1 miliar dolar AS, naik 0,7 persen quarter-to-quarter (qtq) dari 537,3 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2025.

Peningkatan posisi AFLN dipengaruhi oleh kenaikan harga emas, harga saham global, dan harga aset pada beberapa negara penempatan aset.

Sementara itu, posisi KFLN Indonesia meningkat terutama dipengaruhi oleh peningkatan posisi investasi langsung dan investasi portofolio.

Posisi KFLN pada akhir triwulan III 2025 tercatat sebesar 803,9 miliar dolar AS, naik 2,8 persen (qtq) dari 781,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2025.

Peningkatan KFLN ditopang oleh terjaganya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung sebagai cerminan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik.

“Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh kenaikan harga saham di Indonesia,” ujar Ramdan.

BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2025 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal.

Hal itu, menurut dia, tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan III 2025 yang tetap terjaga sebesar 18,3 persen.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,1 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Ke depan, ujar Ramdan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, BI akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Sedikitnya ada 5 akhlak dasar seorang muslimyang hampir jarang ditemui lagi di zaman sekarang. Padahal akhlak dasar tersebut, harus mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari setiap muslim. Akhlak dasar apa itu?

Dikutip dari ceramah Ustaz Azzam ad-Dasuqi, S.Pd.I, dai dari lembaga dakwah, beliau menjelaskan, minimal ada 5 dasar adab atau akhlakmulia yang harus mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari setiap muslim ini. Bila 5 akhlak dasar itu tidak ada, betapa buruknya kondisi kaum muslim saat ini.

Lantas apa saja 5 akhlak dasartersebut? Ustaz Azzam menjelaskannya sebagai berikut:

1. Saling tersenyum

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,



“Senyummu di hadapan saudaramu (sesama muslim) adalah (bernilai) sedekah bagimu.” (HR. At-Tirmizi No. 1879)

Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan tersenyum dan menampakkan muka manis di hadapan seorang muslim. Dalam hadis yang lain, “Janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun (perbuatan baik itu) dengan engkau menjumpai saudaramu (sesama muslim) dengan wajah yang ceria.”

Percayalah! Semakin banyak senyum maka hawa positif akan bertebaran di sekitarnya. Dan orang yang tersenyum akan terkesan lebih ramah dan lebih bisa dipercaya.

2. Menebar salam dan bertegur sapa

Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim, sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,



“Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim No. 81)

Ingat! Pengucapan salam ini ditunjukkan kepada setiap muslim yang Anda kenal ataupun tidak. Dari ‘Abdullah bin ‘Amru bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,



“Amalan Islam apa yang paling baik?” Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam lantas menjawab, “Memberi makan (kepada orang yang butuh) dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali.” (HR. Al-Bukhari No. 6236)

Setelah beruluk salam tentunya kita juga saling bertegur sapa. Orang yang selalu berhias dengan akhlak mulia tidak akan keberatan untuk menyapa semua orang sekalipun terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Orang yang memiliki akhlak mulia selalu menghindari rasa ingin disapa terlebih dahulu. Dan biasanya tidak membutuhkan pengakuan orang atas kinerjanya selama ini.

3. Menjauhi prasangka

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,



“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.” (QS. Al-Hujurat: 12)

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka ada yang merupakan perbuatan dosa. Dalam ayat ini juga terdapat larangan berbuat tajassus. Tajassus ialah memata-matai, mencari-cari kesalahan atau kejelekan orang lain, yang biasanya merupakan efek dari prasangka yang buruk.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,



“Jauhilah prasangka. Sebab, prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Al-Bukhari No. 6229)

4. Menjauhi sifat dengki dan benci

Dari Abu Hurairah radhyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Kalian jangan saling mendengki, jangan saling memata-matai, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi! Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya.

Takwa itu di sini–beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya.” (HR. Muslim No. 2564)

5. Toleransi terhadap perbedaan pendapat

Sungguh mengagumkan apa yang dikatakan oleh ulama besar semacam Imam Syafii kepada Yunus ash Shadafi yang terkenal dengan nama Abu Musa,



“Wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara (bersahabat) sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?” (Siyar A’lam an-Nubala’, adz-Dzahabi, 10/16)

Perbedaan furu’ (permasalahan cabang) adalah sebuah keniscayaan yang antar umat Islam harus saling berlapang dada. Maka perhatikan baik-baik atsar dari Qatadah rahimahullah ini. Beliau berkata,



“Barang siapa yang belum mengetahui (adanya) ikhtilaf maka hidungnya belum mencium wanginya perkara fikih.” (Jami’ Bayan al-Ilmi wa Fadhlih, Abu Amr al-Qurthubi No. 1520)

‘Alaa kulli hal. Betapa urgennya perkara akhlak ini, sehingga pantas saja jika para salaf ash-shalih mendahulukan untuk mempelajari adab daripada ilmu (syariat) itu sendiri. Seorang ulama salaf menasihati anaknya,



“Wahai anakku, aku lebih suka melihatmu mempelajari satu bab tentang adab dibanding mempelajari tujuh puluh bab tentang ilmu.” (Tazkirah as-Sami’ wa al-Mutakallim, Ibnu al-Jama’ah al-Kinani, 2)

Al-Mikhlad bin Husain berkata kepada Imam Ibnul Mubarak,



“Kita jauh lebih membutuhkan banyaknya adab dibanding banyaknya hadits.”

Dalam kitab Jami’ Bayan al-Ilmi wa Fadhlih karya Abu Amr al-Qurthubi (No. 816) disebutkan, Al-Laits bin Sa’ad sering menasihati para pelajar hadis,



‘Pelajarilah kelembutan hati dan kerendahan jiwa sebelum kalian belajar ilmu.’”

Imam Ibnul Mubarak berkata,



“Aku belajar adab selama tiga puluh tahun, dan aku belajar ilmu selama dua puluh tahun.”

Semua ini disampaikan oleh para ulama salaf di zaman yang umat manusia masih sangat dekat dengan ulama dan ahlul ilmi yang menjaga adab dan ilmu mereka.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan pada awal pekan ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan penggeledahan di beberapa tempat itu dilakukan untuk keperluan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan atau Wajib Pajak periode 2016-2020.

"Ini oleh Oknum/Pegawai Pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia," kata Anang melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto juga telah buka suara ihwal proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

"Tentu kami dalam konteks ini sangat menghormati bagaimana para penegak hukum, khususnya dalam hal ini kejaksaan yang sedang melaksanakan prosesnya," kata Bimo saat di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Bimo memastikan, selain menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Kejagung, ia juga menekankan akan memberikan bantuan hukum secara berimbang terhadap para fiskus pajak yang masih aktif dan dijadikan saksi dalam kasus yang tengah diselidiki Kejagung.

"Kami juga secara berimbang memberikan bantuan hukum bagi anggota-anggota kami yang masih aktif, yang mungkin juga sedang dijadikan saksi dalam kasus ini," papar Bimo.

"Jadi kami belum bisa berspekulasi, dan tentu kami akan bekerjasama dan kooperatif terhadap proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara independen," tegasnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara ihwal proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Sebagaimana diketahui pada Senin (17/11/2025), Kejagung menggeledah sejumlah rumah pejabat pajak seusai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020 masuk ke tahap penyidikan.

"Tentu kami dalam konteks ini sangat menghormati bagaimana para penegak hukum, khususnya dalam hal ini kejaksaan yang sedang melaksanakan prosesnya," kata Bimo saat di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Bimo memastikan, selain menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Kejagung, ia juga menekankan akan memberikan bantuan hukum secara berimbang terhadap para fiskus pajak yang masih aktif dan dijadikan saksi dalam kasus yang tengah diselidiki Kejagung.

"Kami juga secara berimbang memberikan bantuan hukum bagi anggota-anggota kami yang masih aktif, yang mungkin juga sedang dijadikan saksi dalam kasus ini," papar Bimo.

"Jadi kami belum bisa berspekulasi, dan tentu kami akan bekerjasama dan kooperatif terhadap proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara independen," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan penggeledahan yang dilakukan pihaknya ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020," ujar Anang.

Anang mengungkap perkara ini berkaitan dengan pegawai pajak pada Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, Anang tidak merinci lebih jauh ihwal kronologi kasus tersebut.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Skor kredit sering dianggap sebagai gambaran seberapa baik seseorang berkomitmen dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Bagi masyarakat yang pernah mengajukan pembiayaan, istilah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu bukan hal asing.

Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking ini menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan saat menilai kelayakan calon peminjam, terutama untuk pengajuan kredit.

Apabila catatan SLIK seseorang kurang baik, peluang untuk memperoleh pinjaman dari bank maupun perusahaan pembiayaan akan semakin kecil. Terlebih, kini OJK mewajibkan layanan pinjaman online P2P Lending untuk ikut melaporkan data ke SLIK, sehingga rekam jejak kredit masyarakat semakin mudah dipantau.

Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian dalam pernyataan terbaru, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga meluruskan bahwa pihaknya tidak melarang lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan kredit bagi para debitur dengan kualitas kredit tidak lancar.

"Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon individu, dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu," pungkas Mahendra dalam konferensi pers virtual, dikutipSenin (26/5/2025).

Adapun saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Mengutip laman pegadaian.co.id, skor SLIK OJK dibagi menjadi lima. Nasabah dengan skor 1 berarti memiliki riwayat kredit paling baik sedangkan yang memiliki skor 5 bermasalah dengan kredit macet.

Perlu diketahui bahwa hanya debitur dengan skor 1 dan 2 dapat mengajukan kredit kepada bank tanpa menemui masalah. Nasabah dengan skor 3, 4, dan 5 perlu melakukan pembersihan skor terlebih dahulu.

Adapun cara untuk mengetahui skor kredit bisa dilakukan melalui laman resmi idebku.ojk.go.id. Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit buruk?

Apabila masih ada tunggakan kredit yang belum terselesaikan, satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang belum terselesaikan.

Akan tetapi ada kemungkinan tunggakan kredit muncul karena suatu kesalahan. Bila menduga hal tersebut terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah menghubungi atau melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait.

Lazimnya, pembaruan data SLIK OJK akan dilakukan maksimal 30 hari sejak pelunasan. Anda juga bisa meminta surat keterangan lunas (SKL) sebagai bukti untuk mengajukan kredit baru.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tunggakan pajak sejumlah pengusaha kelas kakap di Indonesia. Purbaya menyebut Direktorat Jenderal Pajak telah menebar ratusan 'surat cinta' atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2K) agar mereka segera membayarkan kewajibannya bisa segera melakukan secara tepat waktu. Tak hanya itu, upaya tersebut dilakukan juga untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2025.

"Ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh... Kita kirim 'surat cinta' juga ke mereka agar tepat waktu. Jadi yang belum bayar segera bayar," ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Tak hanya itu, Purbaya pun mengatakan sejumlah perbaikan juga telah dilakukan untuk sistem perpajakan terbaru Coretax yang ditargetkan dapat digunakan mulai penerimaan pajak tahun 2026.

"Coretax juga sudah lebih bagus dari sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya Purbaya mengungkapkan perbaikan sistem perpajakan Coretax akan memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal yakni pada bulan Oktober 2025. Dirinya menjelaskan permasalahan dalam Coretax memiliki beberapa lapisan. Salah satunya adalah quality control yang terlewat ketika LG sebagai kontraktor, menyerahkan hasil pekerjaannya.

"Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya, mungkin dugaan saya sih enggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan diuji coba," katanya, Jumat (24/10/2025).

Di sisi lain, pemerintah tidak bisa mengakses beberapa perangkat lunak yang dioperasikan oleh perusahaan asal Korea tersebut. Pasalnya Kementerian Keuangan masih terlibat kontrak hingga akhir tahun 2025. Maka dari itu, dirinya menjanjikan permasalahan Coretax akan rampung pada Februari 2026 mendatang.

"Saya bilang satu bulan (bisa perbaiki), tapi karena kendala tadi kita gak bisa masuk, karena ada kontrak. Jadi ini kan dibangun 4 tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya, tapi saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari, Februari udah selesai itu. Januari udah selesai harusnya," ujarnya.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan email khusus bagi para wajib pajak yang tercatat masih memiliki tunggakan kewajiban kepada negara.

Email resmi itu sebagai pengingat bagi Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak untuk segera membayarkan utang-utang nya secara daring melalui sistem inti administrasi pajak atau Coretax.

"Email tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam membantu penyelesaian administrasi perpajakan Wajib Pajak agar berjalan lancar dan tanpa kendala," dikutip dari pengumuman di website pajak.go.id, Senin (10/11/2025).

Bagi para Wajib Pajak penerima email pengingat tersebut harus melakukan Akses Coretax DJP melalui tautan https://coretaxdjp.pajak.go.id/.

Lalu, cek tagihan pajak pada menu "Pembayaran", dan melakukan pembayaran dengan milih "Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak".

Setelah itu pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang, dan isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount You Want to Pay" (Jumlah yang harus dibayar).

Selanjutnya, pilih menu "Buat Kode Billing", dan lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada Teller Bank, ATM, Mobile/Internet Banking, atau e-Commerce dengan menu MPN-G2.

Bila para Wajib Pajak tidak atau belum bisa mengakses Coretax DJP, dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP dengan datang ke KPP Terdekat, Live Chat di situs www.pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, Akun media sosial X @kring_pajak, atau Email ke [email protected].

Untuk mengantisipasi penipuan mengatasnamakan DJP di tengah momen pengiriman email tagihan tunggakan ini, Ditjen Pajak mengingatkan seluruh layanan tidak dipungut biaya, dan email resmi dikirim oleh DJP hanya dengan domain pajak.go.id.

Selain itu, DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak mengirimkan tautan di luar situs resmi.

Jika ragu mengenai email yang diterima, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Email pengingat tunggakan pajak ini bukan merupakan tindakan penagihan aktif

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meminta masyarakat untuk tidak panik jika menerima email terkait tunggakan pajak.

Melansir akun Instagram @ditjenpajakri, hal pertama yang dilakukan yaitu memastikan email tersebut resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dikirim menggunakan domain pajak.go.id.

Jika mendapatkan email tunggakan pajak, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak:

1. Akses coretax melalui coretaxdjp.pajak.go.id
2. Cek tagihan pajak pada menu "pembayaran" lalu "pembuatan kode billing atas tagihan pajak"
3. Pilih tagihan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang
4. Isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount You Want to Pay" atau jumlah yang harus dibayar
5. Pilih menu "Buat Kode Billing"
6. Lakukan pembayaran melalui saluran resmi pada Teller Bank, ATM, Mobile/Internet Banking, atau e-commerce dengan menu MPN-G2
7. Lihat buku manual pembayaran pajak jika diperlukan.

Sementara bagi wajib pajak yang belum bisa mengakses coretax, dapat menghubungi saluran resmi DJP. Yakni kantor pajak terdekat yang dapat di cek di pajak.go.id/unit-kerja atau aplikasi M-Pajak.

Selain itu juga bisa melalui Live Chat di situs www.pajak.go.id, Kring pajak 1500200, media sosial X @kring_pajak, dan melalui email [email protected]

Untuk para wajib pajak juga harus tetap waspada terhadap penipuan. Pasalnya, seluruh layanan DJP gratis dan tidak dipungut biaya, email resmi dikirim oleh DJP selalu menggunakan domain pajak.go.id.

DJP juga tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak mengirimkan tautan link di luar situs resmi.

Jika wajib pajak masih ragu mengenai email yang diterima, bisa menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengunjungi kantor pajak terdekat.

Email tersebut bukanlah tindakan penagihan aktif, hanya sebagai pengingat kewajiban. Abaikan jika sudah membayar.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]