Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tata kelola restitusi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dinilai masih menyimpan celah korupsi, mulai dari tingginya diskresi fiskus hingga lemahnya pengawasan internal.

Temuan tersebut merupakan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK pada 2025 yang menilai proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak masih rawan disalahgunakan.

"Namun dalam praktiknya mengandung risiko korupsi yang tinggi akibat ketidakkonsistenan norma, tingginya diskresi fiskus, lemahnya kontrol internal, serta kompleksitas prosedur administrasi," tulis hasil kajian Direktorat Monitoring KPK, dikutip pada Selasa (22/4/2026).

KPK sebelumnya juga menangani kasus korupsi terkait restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.

Dalam perkara tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega sebagai fiskus anggota tim pemeriksa di KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor yang menjabat Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Kasus itu bermula ketika PT BKB memberikan “uang apresiasi” sebesar Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin karena dinilai berhasil mengondisikan proses restitusi pajak.

KPK menilai lemahnya tata kelola restitusi pajak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, ketimpangan akuntabilitas antara wajib pajak dan petugas pajak, serta membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan maupun pengembalian pajak.

Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga menemukan tingginya diskresi fiskus dan minimnya kepastian hukum yang dipicu oleh norma yang tidak konsisten, parameter objektif yang lemah, serta ketidakjelasan status permohonan restitusi pajak.

"Ketimpangan akuntabilitas, di mana wajib pajak dikenakan sanksi berat, sementara mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap petugas pajak sangat terbatas," lanjut temuan KPK.

Lembaga yang dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mencatat adanya kelemahan dalam proses penyaringan (screening) penerima fasilitas restitusi, sehingga pihak yang tidak memenuhi syarat berpotensi memperoleh privilese.

Selain itu, KPK juga menemukan lemahnya penegakan hukum dan administrasi, termasuk tumpang tindih regulasi, inkonsistensi terminologi, serta mekanisme evaluasi yang belum optimal terhadap keterlambatan atau kesalahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

"Celah regulasi restitusi, yang membuka ruang subjektivitas, negosiasi, dan potensi korupsi dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan," jelas KPK.

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki tata kelola restitusi pajak dengan memperkuat kepastian hukum dan objektivitas keputusan. Upaya itu antara lain melalui kewajiban mencantumkan alasan penolakan restitusi, penambahan klausul dianggap dikabulkan bagi WP 17C/17D, serta penetapan batas waktu administratif yang lebih jelas.

KPK juga meminta agar diskresi fiskus ditekan melalui penegasan kriteria pencabutan status WP Kriteria Tertentu/PKP Berisiko Rendah serta penyelarasan klasifikasi UMKM berbasis omzet.

Selain itu, ketimpangan akuntabilitas perlu ditutup melalui mekanisme eksaminasi atas kesalahan atau kelalaian petugas pajak serta penguatan pengendalian internal.

Lembaga antirasuah tersebut turut mendorong perbaikan mekanisme screening agar fasilitas restitusi hanya diberikan kepada wajib pajak yang benar-benar memenuhi kriteria.

Usulan lainnya adalah memperkuat penegakan hukum dengan menempatkan seluruh tindak pidana pemerasan oleh petugas pajak ke dalam rezim UU Tipikor serta memperbaiki konsistensi terminologi dalam regulasi teknis perpajakan.

Temuan ini menjadi sinyal bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki tata kelola proses restitusi pajak. Bisnis telah menghubungi pihak DJP, tapi hingga kini belum memperoleh respons.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya tengah merencanakan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait restitusi pajak. Langkah tersebut dilakukan untuk memperketat pengaturan setelah nilai restitusi pajak mencapai Rp361 triliun pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak menyebut pemerintah saat ini tengah menyusun penyempurnaan pengaturan melalui rancangan PMK (RPMK) sebagai pengganti aturan sebelumnya.

"Pengaturan ini diarahkan untuk menajamkan kriteria dan memastikan bahwa restitusi diberikan tepat sasaran, sesuai dengan peraturan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

DJP memastikan revisi tersebut bukan untuk membatasi hak wajib pajak, melainkan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses pemberian restitusi. Menurutnya, restitusi tetap merupakan hak wajib pajak yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inge menambahkan revisi PMK juga akan mencakup fasilitas percepatan pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.

Pandangan Ekonom

Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, restitusi pajak perlu dipandang sebagai hak wajib pajak yang muncul ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak akibat perhitungan perpajakan.

"Jadi ada hak dari wajib pajak yang terkandung dalam restitusi sehingga pemerintah wajib membayar hak. Besaran restitusi itu dihitung dari sistem perpajakan yang ada, dari alur barang jika PPN, ataupun pendapatan tahunan," katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Dia menilai persoalan yang kerap muncul justru terkait praktik transaksi antara fiskus dan wajib pajak untuk mempercepat proses restitusi. Padahal, menurutnya, regulator telah memiliki mekanisme yang mengatur proses penghitungan hingga pembayaran restitusi.

Nailul pun mengusulkan agar proses restitusi disederhanakan guna memudahkan wajib pajak, termasuk dari sisi alur dan periode pengajuan.

"Prinsip kedua adalah transparansi dimana DJP wajib transparan terhadap proses baik ketika penghitungan hingga pembayaran restitusi. Prinsip ketiga adalah netralitas dimana kebijakan restitusi bukan untuk menambah penerimaan negara, melainkan juga ada unsur perlindungan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-nya," jelasnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan agar tidak berubah dalam waktu singkat sehingga pelaku usaha tidak harus terus-menerus menyesuaikan sistem mereka.

DI BIROKRASI, ada satu nasihat yang sering beredar, “jangan membuka aib sendiri”. Kalimat itu terdengar bijak, seolah menjaga kehormatan institusi adalah tugas utama setiap pegawai.

Namun, sejak kapan koreksi internal disebut aib? Jiwa korsa atau esprit de corps adalah salah satu faktor penghambat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Hal itu tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan, juga terjadi di semua instansi pemerintahan termasuk aparatur penegak hukum dan aparatur bersenjata.

Saya adalah bagian dari Kementerian Keuangan, pernah melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme internal yang tersedia. Saya percaya sistem pengawasan dibangun untuk menjaga integritas organisasi.

Namun, pengalaman yang saya rasakan justru menghadirkan paradoks, di mana pelapor terasa lebih rentan daripada substansi laporan yang disampaikan.

Pengalaman itu menyadarkan saya bahwa reformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada prosedur. Reformasi harus menyentuh pada kultur kekuasaan, apakah kritik dipahami sebagai ancaman atau sebagai mekanisme perbaikan.

Kultur kekuasaan dipengaruhi oleh pimpinan tertinggi instansi atau organisasi. Saat ini saya merasa aman karena pemimpin tertinggi Kemenkeu saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak basa-basi dalam melakukan pembenahan menyeluruh di Kemenkeu.

Otokritik tidak lagi diproses secara disiplin internal. Suatu kondisi yang bertolak belakang pada era sebelumnya.

Dahulu, sebelum era Purbaya, saya menulis kritik di media mengenai perlunya pembenahan internal di Kementerian Keuangan.

Respons yang muncul bukanlah perdebatan terbuka mengenai gagasan, melainkan kekhawatiran reputasi. Kritik dipersepsikan sebagai sesuatu yang berpotensi mencoreng nama baik institusi.

Sebagian rekan menyampaikan keberatan dengan mengatakan bahwa pegawai tidak sepatutnya mengkritik organisasi yang memberinya penghidupan. Loyalitas, dalam pandangan ini, identik dengan diam.

Pandangan tersebut problematis. Dalam konsepsi birokrasi modern yang diperkenalkan Max Weber, aparatur negara bekerja berdasarkan rasionalitas hukum dan aturan impersonal.

Loyalitas dalam negara modern bukanlah loyalitas kepada individu atau jabatan, melainkan kepada hukum dan kepentingan publik.

Jika kritik dianggap pembangkangan, maka reformasi hanya akan menjadi tata kelola administratif tanpa fondasi etik.

Sebaliknya, bila kritik dipandang sebagai bentuk tanggung jawab profesional, hal itu justru memperkuat legitimasi institusi.

Kementerian Keuangan selama ini sering disebut sebagai salah satu model reformasi birokrasi nasional. Digitalisasi diperluas, remunerasi ditingkatkan, standar pelayanan diperketat. Semua itu patut diapresiasi.

Namun, sederet kasus korupsi terus terjadi. Kasus Gayus Tambunan pada 2010 adalah salah satunya.

Berbagai media saat itu memberitakan bagaimana praktik mafia pajak terungkap dan mengguncang kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

Kasus tersebut mendorong berbagai langkah pembenahan struktural dan menjadi momentum reformasi yang lebih luas. Setelahnya, berbagai kasus pun terungkap.

Beberapa hari lalu, publik kembali dikejutkan oleh kejadian OTT terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di berbagai daerah.

Berbagai media memberitakan sejumlah operasi tangkap tangan yang menyasar pejabat eselon dalam beberapa tahun terakhir.

Pola yang berulang itu menunjukkan bahwa persoalan integritas belum sepenuhnya tuntas. Ini bukan semata soal oknum, melainkan tentang desain sistem pengawasan dan budaya organisasi yang belum paripurna.

Reformasi dapat terlihat kokoh di permukaan, tapi tetap menyisakan celah di kedalaman.

Dalam teori principal-agent, korupsi muncul ketika pejabat sebagai “agen” memiliki diskresi luas, sementara pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan efektif.

Reformasi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan digitalisasi prosedur memang penting, tetapi belum tentu cukup jika tidak diiringi dengan perlindungan terhadap kritik internal dan keberanian membuka ruang evaluasi.

Masalah paling mendasar yang saya rasakan bukan sekadar keberadaan penyimpangan, melainkan ketakutan institusi terhadap kritik.

Birokrasi yang sehat semestinya memiliki mekanisme self-correction. Kritik internal berfungsi sebagai sistem imun organisasi, atau alarm dini sebelum persoalan membesar menjadi krisis yang akut.

Dalam teori perubahan organisasi Kurt Lewin, transformasi mensyaratkan fase “unfreeze”: mencairkan kebiasaan lama dan zona nyaman sebelum membangun sistem baru.

Fase ini hampir selalu tidak nyaman. Namun tanpa fase ini, perubahan hanya bersifat kosmetik.

Jika setiap kritik diperlakukan sebagai ancaman reputasi, maka organisasi kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri secara mandiri.

Padahal, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, yang menyangkut penerimaan pajak dan bea cukai, standar akuntabilitas seharusnya jauh lebih tinggi. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam pengelolaan keuangan negara.

Momentum Keterbukaan

Dalam pengalaman saya, terdapat perubahan atmosfer ketika kepemimpinan kementerian berganti kepada Purbaya.

Tulisan-tulisan otokritik yang saya sampaikan tidak lagi otomatis diikuti pemeriksaan atau asumsi pelanggaran disiplin. Setidaknya, ruang dialog terasa lebih terbuka.

Perubahan ini penting secara simbolik. Hal itu mengirim pesan bahwa reputasi institusi tidak dibangun dengan membungkam suara, melainkan dengan menunjukkan kesediaan memperbaiki diri.

Publik pernah menyaksikan bagaimana keterbukaan pejabat pada media seperti Mahfud MD dalam mengawal pengungkapan kasus Ferdy Sambo justru memperkuat legitimasi penegakan hukum, sebagaimana diberitakan berbagai media.

Transparansi dalam konteks itu bukan ancaman stabilitas, melainkan modal fondasi kepercayaan publik.

Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan negara dengan nilai kelolaan hampir sepuluh ribu triliun rupiah setiap tahunnya, baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran, memerlukan standar legitimasi atau kepercayaan publik yang kuat.

Kepercayaan tidak dibangun dari klaim keberhasilan semata, tetapi dari kesediaan menghadapi kritik secara terbuka.

Media tidak seharusnya diposisikan sebagai ancaman bagi institusi, melainkan sebagai mitra dalam menjaga akuntabilitas publik.

Kritik yang dipublikasikan di ruang media bukanlah upaya mempermalukan organisasi, tetapi cara memperluas ruang diskusi agar reformasi tidak berhenti di ruang tertutup.

Dalam teori demokrasi modern, pers dikenal sebagai watchdog institution atau penjaga, yang memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Fungsi ini menjadi semakin penting ketika menyangkut institusi yang mengelola keuangan negara. Transparansi terhadap kritik yang disampaikan melalui media justru memperkuat legitimasi, karena publik melihat adanya kesediaan untuk dikoreksi.

Pengalaman berbagai reformasi di banyak negara menunjukkan bahwa perubahan struktural sering kali dipercepat oleh tekanan opini publik yang sehat.

Publikasi bukanlah vonis, tapi suatu mekanisme kontrol sosial. Ketika kritik internal tidak memperoleh ruang yang memadai di dalam organisasi, media menjadi kanal alternatif agar gagasan perbaikan tidak tenggelam.

Pemberitaan media arus utama selama ini berperan penting dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di sektor pajak dan bea cukai. Tanpa liputan yang konsisten, banyak perkara mungkin tidak akan memperoleh perhatian luas.

Tekanan publik yang lahir dari pemberitaan tersebut pada akhirnya mendorong pembenahan sistemik.

Oleh karena itu, publikasi kritik yang dilakukan secara argumentatif, berbasis data, dan tanpa tuduhan personal seharusnya dilihat sebagai kontribusi terhadap reformasi yang jujur.

Kritik membantu menciptakan ekosistem transparansi, di mana pegawai berani berbicara, media berani memberitakan, dan pimpinan berani memperbaiki.

Reformasi birokrasi yang matang tidak alergi terhadap sorotan. Reformasi birokrasi memanfaatkan sorotan media sebagai cermin.

Dalam era keterbukaan informasi, reputasi tidak lagi dibangun dengan menghindari kritik, melainkan dengan menunjukkan konsistensi antara kata dan tindakan.

Dengan demikian, dukungan media bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari arsitektur pengawasan demokratis.

Media, publik, dan aparatur berintegritas yang melakukan otokritik sesungguhnya berada di sisi yang sama, yakni memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan bersih dan adil.

Saya tetap memilih berada di dalam sistem. Bukan untuk melawan, melainkan untuk mengingatkan.

Kritik yang saya sampaikan bukan tuduhan personal, melainkan refleksi atas pengalaman dan fakta publik yang telah diberitakan secara luas.

Loyalitas yang dewasa bukan berarti menutup mata terhadap kelemahan. Loyalitas yang dewasa justru berani menyampaikan bahwa ada yang perlu dibenahi, demi menjaga integritas institusi dalam jangka panjang.

Pajak dan bea cukai adalah tulang punggung penerimaan negara. Setiap celah integritas di sektor ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut rasa keadilan masyarakat yang membayar pajak.

Oleh karena itu, ruang kritik internal atau otokritik harus dipahami sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Perlindungan terhadap pelapor, keterbukaan terhadap evaluasi, dan keberanian membongkar jejaring penyimpangan bukanlah ancaman bagi nama baik institusi.

Hal itu adalah syarat agar nama baik itu benar-benar berdiri di atas fondasi yang kuat.
Integritas tidak lahir dari ketakutan, tapi tumbuh dari keberanian untuk dikoreksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Kantor PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) pada Selasa (10/2/2026).

Dari penggeledahan tersebut, tim lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen terkait restitusi pajak PT BKB. Sedangkan penggeledahan di kantor PT BKB menyita dokumen pengeluaran uang.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan restitusi atas lebih bayar PT BKB serta dokumen pengeluaran uang dari PT BKB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (11/2/2025).

Budi mengatakan barang bukti yang diamankan akan dianalisis oleh penyidik untuk mendalami informasi dalam perkara ini.

"Selanjutnya penyidik akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperdalam bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini," jelasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan salah satu tersangka kasus ini yakni kepala KPP Banjarmasin, Mulyono menjabat di 12 perusahaan lainnya.

Budi menjelaskan bahwa tim KPK akan mengkaji etika Kementerian Keuangan apakah pegawai diperbolehkan menjabat di luar perusahaan.

"Apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi.

Kasus terkuak setelah KPK melakukan operasi senyap pada Rabu (4/2/2026). Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

Uang tersebut dibagikan kepada: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Rizal, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, yang sebelumnya menduduki jabatan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ditangkap KPK.

Penangkapan Rizal terkait praktik dugaan penerimaan uang secara rutin atau “jatah” untuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan fisik.

KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono resmi memakai rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis (5/2/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mencopot kedua pejabat yang tertangkap, serta melantik penggantinya pada Jumat (6/2/2026), sekaligus memutasi dan mempromosikan sejumlah pejabat.

Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang menjadi atasan langsung Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya) Banjarmasin juga tidak luput dari mutasi, bahkan posisinya diturunkan ke eselon II.B dari sebelumnya eselon II.A.

Langkah tegas dan cepat Menkeu Purbaya harus diapresiasi. Namun, langkah Menkeu sebaiknya tidak berhenti pada mutasi.

Langkah progresif dan revolusioner harus dilakukan, yaitu memangkas “clique” atau jaringan informal pada DJP dan DJBC dengan mengganti seluruh pejabat eselon II dan eselon III dengan pejabat dari luar DJP dan DJBC.

Pejabat baru dapat berasal dari organisasi selain DJP dan DJBC di Kementerian Keuangan, seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), atau organisasi lainnya yang hampir tidak pernah terjadi kasus korupsi.

Menkeu Purbaya juga dapat mengganti pejabat eselon II dan III DJP dan DJBC dengan pejabat dari luar Kementerian Keuangan, yang tentunya memiliki kompetensi manajerial dan kepemimpinan serta kompetensi teknis administrasi dan kebijakan publik, keuangan, fiskal, akuntansi, atau ekonomi.

Lebih progresif lagi, apabila pejabat eselon II dan III DJP dan DJBC diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diambil dari profesional dengan rekam jejak berintegritas yang bersedia melakukan kontrak kerja dengan batas waktu tertentu untuk menjadi pejabat eselon II dan III di DJP dan DJBC.

Menkeu Purbaya tidak perlu khawatir ancaman degradasi kinerja dan profesionalitas DJP dan DJBC jika melakukan pergantian besar-besaran.

Sepanjang tulang punggung DJP dan DJBC, yaitu Pelaksana, Pejabat Fungional, dan Pejabat Eselon IV masih diisi pegawai berpengalaman di DJP dan DJBC, dan tetap memberi peluang promosi melalui sistem merit yang baru pasca “clique” diputus.

DJP dan DJBC sebagai organisasi pemerintahan di Kementerian Keuangan, yang memiliki kewenangan strategis dan berkaitan fiskal negara, sejak lebih dari satu dekade lalu telah menempatkan dan mengangkat pejabat dengan sistem merit.

Namun, sistem merit saja tidaklah cukup, selama pejabat yang diangkat masih berkaitan satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem jaringan informal yang disebut “clique”.

Hal tersebut yang menjadi sebab, mengapa penerapan sistem merit di DJP dan DJBC tidak efektif, di mana masih ditemukan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat DJP dan DJBC.

“Clique” ditengarai menjadi faktor penyebab mengapa kasus korupsi masih terus terjadi di DJP dan DJBC.

Korupsi di DJP dan DJBC tidak terjadi secara personal, tapi melibatkan jaringan informal (clique) yang telah mengakar, bahkan mungkin dengan mantan pejabat DJP dan DJBC yang telah pensiun.

Keberadaan jaringan informal merupakan keniscayaan pada semua organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi privat.

Beberapa studi literatur mengulas bahwa semakin tinggi tingkat diskresi kewenangan, kompleksitas regulasi, dan nilai ekonomi yang dikelola, maka akan semakin besar pula peluang terbentuknya “clique” di antara pejabat level atas dan menengah yang menguasai jalur pengambilan keputusan strategis.

Mengacu pada teori sosiologi oleh Jacob L. Moreno, “clique” dalam organisasi publik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan bertumbuh melalui interaksi jangka panjang di antara para pejabat mulai dari karier terendahnya hingga mencapai stabilitas posisi jabatan, lalu mengendalikan arus informasi internal.

Di DJP dan DJBC, hal itu dapat terjadi apabila pejabat tertentu menduduki posisi strategis secara terus-menerus, kemudian membentuk jaringan internal yang sangat kuat, dan secara informal memengaruhi mutasi, promosi, serta distribusi kewenangan.

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia saat konferensi pers terkait dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perkara suap importasi.di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). KPK menetapkan 6 orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (0TT) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perkara suap importasi. KPK juga mengamankan barang bukti dalam perkara suap ini total senilai Rp40,5 miliar berupa uang tunai dan logam mulia.

Studi organisasi lainnya menerangkan bahwa struktur formal bukan satu-satunya penentu perilaku dan keputusan organisasi, tapi bisa jadi struktur informal lebih menentukan perilaku dan keputusan organisasi.

Struktur atau jaringan informal yang disebut “Clique” terbentuk melalui hubungan personal mendalam, saling ketergantungan, dan loyalitas kuat, sering kali melampaui loyalitas formal pada organisasi.

Moreno menerangkan bahwa jaringan informal menciptakan struktur tersembunyi (hidden structure) yang memengaruhi aliran informasi, pengambilan keputusan, dan distribusi pengaruh.

Penelitian Leon Festinger, Stanley Schachter, dan Kurt Back dalam “Social Pressures in Informal Groups” (1950) menemukan bahwa clique menghasilkan ikatan sosial internal yang kuat dan membentuk konformitas, serta mengabaikan anggota organisasi yang tidak menjadi bagian clique.

Dalam konteks reformasi DJP dan DJBC, keberadaan clique menjadi masalah mengakar yang paling menghambat perubahan kebijakan SDM dan organisasi.

Hal itu terjadi karena perubahan kebijakan pasti dirancang melalui struktur formal, sementara perumusan dan implementasinya harus melewati personal dalam jaringan informal yang tidak selalu sejalan dengan tujuan perubahan kebijakan SDM dan organisasi.

Untuk itu, pemangkasan atau pergantian pejabat level atas dan menengah di DJP dan DJBC dengan pejabat dari luar DJP dan DJBC, misalkan dari DJPb, DJKN, atau organisasi lain di Kemenkeu atau bahkan dari luar Kemenkeu, dapat menjadi instrumen kebijakan yang mendekonsolidasi “clique”.

Melville Dalton menegaskan bahwa clique dapat bertahan karena aktor-aktornya menguasai posisi strategis.

Selama aktor tersebut tetap berada di simpul kekuasaan, clique akan mampu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan struktural dan mempertahankan pengaruhnya.

Selama aktor-aktor kunci tersebut tidak berubah, clique akan mampu beradaptasi dan bahkan menyesuaikan dengan agenda reformasi ke dalam kepentingannya sendiri.

Dengan demikian, pergantian pejabat bukan sekadar mutasi, melainkan strategi dekonsolidasi kekuasaan informal secara totalitas.

Lebih lanjut, Michel Crozier menjelaskan bahwa kekuasaan informal berkembang di sekitar zona ketidakpastian, yaitu wilayah kewenangan diskresi.

Di DJP dan DJBC, zona ini dapat berupa interpretasi regulasi perpajakan yang cukup rumit atau pengambilan keputusan teknis yang diambil oleh para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP/KPPBC.

Pergantian pejabat pada level tersebut akan memutus keberlanjutan relasi informal, sekaligus membuka ruang bagi penataan ulang kewenangan, prosedur, dan penguatan pengendalian.

Ronald S. Burt menjelaskan bahwa clique dicirikan oleh ikatan internal yang padat (strong ties) dan lemah hubungan eksternal.

Sehingga penggantian menyeluruh pejabat pada level atas dan menegah akan membubarkan kohesi atau kepadatan jaringan internal mereka.

Selain itu akan menciptakan “structural holes” yang memutus mata rantai ikatan di antara para aktor clique, serta memasukkan aktor baru yang akan membentuk clique baru, yang membubarkan clique lama.

Pembenahan DJP dan DJBC tidak hanya berhenti pada pembubaran clique dengan memunculkan aktor baru, tapi harus diikuti perubahan aturan main sistem merit yang memungkinkan setiap saat memasukkan aktor dari luar Kemenkeu.

Sehingga clique baru tidak akan tumbuh dan begerak ke arah yang mendegradasi organisasi.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson menerangkan bahwa tanpa perubahan aturan main, clique lama berpotensi digantikan oleh clique baru.

Oleh karena itu, pemangkasan pejabat di DJP dan DJBC harus diposisikan sebagai bagian dari reformasi institusional, termasuk penguatan sistem merit, transparansi karier, pembatasan masa jabatan, dan digitalisasi proses pengambilan keputusan.

Last but not least, setelah dilakukan penggantian menyeluruh pejabat eselon II dan III DJP dan DJBC untuk memutus “clique”, Menkeu Purbaya dapat membangun aturan main baru bidang SDM dan Organisasi, sebagai bagian dari reformasi institusional.

Di dalamnya termasuk penguatan sistem merit yang ketat, pembatasan masa jabatan, pengendalian internal yang kuat, transparansi pola karier, dan menciptakan organisasi yang terbuka dengan “open bidding” rekruitmen pengisian jabatan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku merasa sedih setiap kali Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan kebocoran pajak dan bea cukai dalam berbagai rapat.

Ia menyebut isu tersebut kerap disampaikan Prabowo berulang meski di internal Kemenkeu telah dilakukan pembenahan.

"Jangan sampai pulang nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Beliau bilang gini, 'ada kebocoran pajaknya, ada under-invoicing ini, Bea Cukai yang mempermainkan kita," ujar Purbaya saat menyampaikan arahan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

"Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih melihatnya, padahal kita sudah berupaya," tambahnya.

Ia meminta jajarannya bekerja lebih sungguh-sungguh agar persoalan tersebut tidak kembali muncul dalam evaluasi presiden.

Purbaya menegaskan pembenahan penerimaan negara menjadi misi utama Kementerian Keuangan terutama setelah realisasi penerimaan pajak sebelumnya berada di bawah target akibat perlambatan ekonomi. Ia berharap perbaikan kondisi ekonomi dapat mendorong kinerja pajak dan bea cukai ke level yang lebih baik.

"Saya harapkan dengan membaiknya ekonomi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari pajak maupun Bea Cukai yang lebih tinggi lagi. Target saya ada perbaikan tax collection rate dari sekitar 9-9,5 persen menjadi 11-12 persen," katanya.

Menurut Purbaya, tantangan ke depan akan semakin berat karena ruang alasan semakin sempit. Jika ekonomi membaik tetapi rasio penerimaan pajak tidak ikut meningkat, ia menilai tidak ada lagi pembenaran yang bisa disampaikan kepada DPR RI.

"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate tidak membaik padahal ekonominya semakin baik, saya tidak bisa memberikan argumen yang kuat. Bagi orang ekonomi seperti saya, itu kekalahan yang telak," ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan unit, baik di pusat maupun daerah, untuk turun langsung mengawasi kinerja pegawai dan memastikan tidak ada lagi praktik menyimpang. Purbaya menegaskan tidak ingin mendengar kembali pernyataan Presiden soal kebocoran penerimaan pada akhir tahun nanti.

"Pokoknya akhir tahun saya tidak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden. Kalau prestasi kita bagus dan tax collection naik, alasan itu sudah hilang," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rangkaian pelantikan dan rotasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat (6/2). Kemenkeu tengah melakukan reformasi internal besar-besaran di DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) termasuk mutasi lebih dari 80 pejabat.

Langkah pembenahan dipercepat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat pajak dan bea cukai di beberapa daerah, yang berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono mengakui perbuatannya diduga menerima suap Rp800 juta untuk pengkondisian restitusi pajak.

Hal itu dia sampaikan usai ditetapkan sebagai tersangka dan hendak dibawa ke rutan, Kamis (5/2/2026) malam. Mulyono mengatakan pekerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur.

"Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa," katanya.

Namun dia mengakui menerima uang dari pihak swasta agar restitusi pajak dapat dikondisikan. Dirinya juga siap menjalani proses hukum yang berlaku.

"Tapi saya menerima janji hadiah uang, itu saya salah. Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," tuturnya.

KPK telah menetapkan 3 tersangka, ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB). Ketiganya diamankan dalam kegiatan tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Mulyono meminta kepada Venasius Rp1,5 miliar agar restitusi pajak dapat dilakukan. Uang dibagi-bagi kepada tiga orang itu. Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tiga orang dan uang lebih dari Rp1 miliar dalam operasi tertangkap tangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (4/2/2026). Dua orang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satunya adalah kepala KPP Madya Banjarmasin

"Dari tiga orang ini, dua di antaranya ASN dan satu selaku pihak swasta," katanya.

Budi turut menyampaikan tim penyidik mengamankan uang lebih dari Rp1 miliar. Budi menjelaskan perkara yang ditangani adalah proses restitusi PPN di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin yang nilainya mencapai puluhan miliar.

Budi mengatakan ada dugaan pengaturan dalam proses restitusi tersebut dan penerimaan oleh oknum di KPP Madya.

Budi menjelaskan tim lembaga antirasuah sedang menuju ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan bersama tiga orang yang diamankan untuk nantinya diperiksa secara mendalam.

Perlu diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dua operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada hari yang sama, Rabu (4/2/2026).

Purbaya mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan penegak hukum kepada anak buahnya di dua unit di bawah Kemenkeu itu. Namun, dia mengatakan kementeriannya bakal tetap memberikan pendampingan hukum.

Bendahara Negara mengatakan pegawai pajak dan bea cukai yang bersalah harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Tetapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tetapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kami temenin aja sampai prosesnya selesai," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).

Purbaya tak memandang proses hukum yang bergulir menjadi pukulan bagi dua institusi di bawahnya yang fokus mendorong penerimaan negara. Akan tetapi, itu justru menjadi titik masuk untuk memperbaiki dua institusi tersebut.

"Kemarin kan bea cukai sudah saya obrak abrik. Kan yang dapet yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Emang ada sesuatu yang aneh di situ," tutur mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Menurut Purbaya, pegawai pajak maupun bea cukai yang nantinya dinyatakan bersalah pada masing-masing perkara berpeluang diberhentikan.

Adapun, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan KPK terkait dengan OTT yang dilakukan.

"Sudah. Kami kerja sama kok," ujarnya singkat usai ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.

Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.

Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.

"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Adapun KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut. OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tertangkap tangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin.

"KPP Banjarmasin," katanya, Rabu (4/2/2026).

Hanya saja Fitroh maupun juru bicara KPK belum memberikan rincian detail perkara yang ditangani dan siapa saja pihak yang diamankan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bagi pihak yang diamankan.

Diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Pajak Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya juga turut mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

"Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (9/1/2026).

Namun, Budi belum menjelaskan identitas dari delapan orang yang telah ditangkap itu. Dia hanya mengatakan saat ini delapan orang itu tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkasnya.

Di samping itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan dalam OTT ini pihaknya telah menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak.

"Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP [wajib pajak]," ujar Fitroh.

Adapun, dalam operasi senyap yang dilakukan oleh komisi anti-rasuah kali ini berkaitan dengan dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak.

"Suap terkait pengurangan nilai pajak," pungkas Fitroh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan komitmennya untuk terus membenahi pengendalian internal guna mencegah terulangnya praktik korupsi di lingkungan perpajakan.

Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pengawasan internal semata.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto pun meminta dukungan aktif dari masyarakat untuk tidak mentolerir praktik-praktik menyimpang, seperti penyuapan, gratifikasi, maupun pemerasan.

"Jadi kami akan terus berbenah untuk meningkatkan internal kontrol kami. Tapi di sisi lain juga kami minta masyarakat turut mendukung, turut mendukung untuk tidak menolerir praktik-praktik penyuapan, praktik-praktik gratifikasi, pemerasaan, dan lain-lain," ujar Bimo dalam Konpers sosialisasi penerapan sistem Coretax di DPP Pusat Gerindra pada Senin (19/1/2026).

Menurut Bimo, kasus-kasus korupsi di sektor perpajakan umumnya tidak berdiri sendiri.

Praktik tersebut kerap melibatkan lebih dari satu pihak, mulai dari oknum internal DJP, wajib pajak, hingga konsultan pajak yang berada di antara keduanya.

Dalam penanganan kasus, DJP memastikan seluruh pihak yang terlibat telah diproses secara menyeluruh, baik melalui jalur pidana, penegakan kode etik, maupun mekanisme kepegawaian.

Terungkapnya kasus-kasus tersebut justru dipandang sebagai hasil dari penguatan pengawasan.

Untuk itu, DJP terus meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, hingga Bareskrim Polri, guna memperkuat pengawasan dan mempercepat pengungkapan pelanggaran.

Pernyataan Bimo ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap integritas DJP setelah kasus OTT kembali mencuat beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Penindakan ini terkait dugaan suap pengurusan pajak.

Operasi berlangsung pada Jumat (9/1/2026) malam. Sasaran berada di kantor wilayah DJP Jakarta Utara. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang.

Rinciannya, empat pegawai pajak Kementerian Keuangan dan empat orang swasta yang berstatus wajib pajak.

Penyidik juga menyita uang tunai dalam jumlah besar. Barang bukti berupa rupiah senilai ratusan juta dan valuta asing.

KPK mengungkap total uang yang diamankan mencapai Rp 6 miliar, disertai beberapa logam mulia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberikan sanksi berat kepada pejabat atau petugas pajak yang terindikasi melakukan kasus korupsi.

Purbaya bahkan menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi menyusul operasi tangkap tangan alias OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap petugas pajak. Dia mengaku segera melakukan rotasi jabatan.

Namun demikian, rotasi ini tidak berlaku bagi mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik suap. Dia memberi sinyal petugas pajak yang ditemukan terlibat kasus tersebut akan diberikan sanksi lebih berat.

"Kalau sudah jahat dirotasi kan enggak ada gunanya. Kami sedang nilai itu," kata Purbaya, dikutip Kamis (15/1/2026).

Purbaya juga menyatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Dia mengaku akan memberikan pendampingan hukum lantaran tiga orang tersangka yang merupakan anak buahnya itu belum diputus bersalah di pengadilan.

Hal itu kendati DJP Kemenkeu menyebut tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara itu telah diberhentikan sementara sejalan dengan berlangsungnya proses penyidikan.

"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan dia masih pegawai [Kementerian] Keuangan. Jadi kan kami dampingi terus, tetapi enggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka [KPK]. Setop ini, stop itu," tuturnya.

Aliran Ke Petugas Pajak Pusat

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana dari para tersangka ke pihak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kasus pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP).

Dugaan menjadi alasan tim penyidik KPK menggeledah kantor pusat DJP pada Selasa (13/1/2026).

"Diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Budi mengatakan tim penyidik ingin mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan PBB di mana dalam mekanismenya melibatkan kantor pusat DJP.

Menurut Budi, tim lembaga antirasuah masih terus mendalami dari informasi yang telah dihimpun untuk menentukan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini dan total nominal uang dalam perkara ini.

"Sehingga ini juga masih akan ditelusuri kepada siapa saja nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami sisi PT WP-nya," jelas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana dari para tersangka ke pihak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kasus pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP).

Dugaan menjadi alasan tim penyidik KPK menggeledah kantor pusat DJP pada Selasa (13/1/2026).

"Diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Budi mengatakan tim penyidik ingin mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan PBB di mana dalam mekanismenya melibatkan kantor pusat DJP.

Menurut Budi, tim lembaga antirasuah masih terus mendalami dari informasi yang telah dihimpun untuk menentukan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini dan total nominal uang dalam perkara ini.

"Sehingga ini juga masih akan ditelusuri kepada siapa saja nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami sisi PT WP-nya," jelas Budi.

Pendalaman informasi juga menyasar pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mengetahui detail peran sehingga PBB bisa dibayarkan PT WP tak semestinya.

Pada Senin (12/1/2026) KPK menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dan menyita barang bukti elektronik seperti rekaman CCTV hingga perangkat telekomunikasi. KPK juga menyita SGD8.000 atau setara Rp104 juta.

Diberitakan sebelumnya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" juga bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar kekurangan bayar PBB menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan ke pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak.