Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mencatat 6.316 laporan penipuan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp41,17 miliar hingga 31 Agustus 2025.

Angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, khususnya saat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan peningkatan likuiditas masyarakat setiap menjelang Lebaran kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menawarkan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.

"Momentum Idulfitri identik dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk mencari korban," kata Sinar Danandjaya, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal melalui kanal Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI), tercatat 88 pengaduan investasi ilegal dan 280 pengaduan pinjaman online ilegal di Kepri hingga 31 Desember 2025.

Sementara itu, data dari Indonesia Anti-Scam Center menunjukkan sejak November 2024 hingga 31 Desember 2025 terdapat 6.316 laporan penipuan keuangan di wilayah tersebut, dengan nilai kerugian mencapai Rp41.174.977.884.

Sinar menegaskan, THR seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan, berbagi dengan keluarga, dan mempererat silaturahmi, bukan justru hilang akibat kurangnya kewaspadaan.

OJK Kepri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur pinjaman online dengan proses instan tanpa legalitas jelas, menghindari investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi tanpa risiko, serta selalu memeriksa legalitas lembaga melalui kanal resmi sebelum bertransaksi.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP, serta mengendalikan perilaku konsumtif akibat promosi selama Ramadan.

"Jangan sampai kelengahan menimbulkan kerugian finansial yang mengganggu kenyamanan hingga perayaan Idulfitri," kata Sinar.

OJK mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan investasi dan pinjaman online ilegal melalui SIPASTI, serta melaporkan penipuan keuangan melalui kanal Indonesia Anti-Scam Center guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan di daerah tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Modus kejahatan baru semakin berkembang, membuat kita harus selalu waspada. Kejahatan di sektor keuangan pun tak terelakkan, seiring dengan semakin canggihnya teknologi digital.

Tidak jarang, Kartu Tanda Penduduk atau KTP digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melibatkan si pemiliknya ke dalam lilitan utang pinjaman online atau pinjol. Hal itu terjadi lantaran pinjol bisa diproses hanya dengan menggunakan KTP secara daring atau online, tanpa harus melakukan verifikasi wajah atau swafoto (selfie) sambil menggenggam KTP.

Untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak, dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan ini dapat dilakukan secara online maupun offline.

Berikut ini cara detail pengecekannya:

Untuk pengecekan KTP melalui SLIK OJK secara online cukup mudah, Anda hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP.

Cara online

1. Akses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK

2. Di halaman utama, pilih opsi 'Pendaftaran'

3. Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha

4. Pastikan semua informasi yang Anda masukkan benar

5. Klik 'Selanjutnya' setelah yakin informasi sudah sesuai

6. Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri

7. Klik 'Ajukan Permohonan'

8. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima nomor pendaftaran

9. Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah Anda dapatkan

10. OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang Anda daftarkan.

Cara offline

1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK.

2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

• Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.

• Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.

• Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.

3. OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.

4. Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.