Bisnis.com, PALEMBANG —Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatra Selatan (Ditreskrimsus Polda Sumsel) berhasil membongkar praktik penyelewengan pupuk bersubsidi dengan barang bukti sekitar 10 ton di Kabupaten Muara Enim.

Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Listiyono mengatakan, penindakan dilakukan pada Minggu (19/4/2026) malam.Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya distribusi pupuk subsidi tidak tepat sasaran.

Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik Unit 1 Subdit 1 Tipid Indagsi melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi kendaraan yang membawa pupuk dalam jumlah besar.

“Petugas kemudian membuntuti satu unit truk Isuzu putih yang menggunakan pelat nomor palsu saat melintas dari arah Kabupaten OKU menuju Muara Enim,” ujarnya dalam rilis, Kamis (23/4/2026).

Saat diperiksa, truk tersebut mengangkut 180 karung pupuk urea dan 20 karung pupuk NPK Phonska dengan total berat sekitar 10 ton.

Sopir berinisial I.W.S (51), yang merupakan residivis kasus serupa, tidak dapat menunjukkan dokumen resmi pengangkutan maupun bukti sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Dari hasil pengembangan, polisi turut mengamankan dua tersangka lain, yakni H.T (39) selaku pemilik kios dan R.M.U (23) sebagai admin kios di wilayah OKU.

Keduanya diduga menjual pupuk bersubsidi di atas harga ketentuan kepada pihak yang tidak berhak.

Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Khoiril Akbar, menegaskan praktik tersebut merupakan pelanggaran serius yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian.

Seluruh tersangka kini diamankan di Mapolda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Para pelaku dijerat Pasal 110 jo Pasal 36 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta ketentuan dalam KUHP terbaru. Mereka terancam pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar,” ujarnya.

Bondowoso (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meninjau langsung implementasi kebijakan pemerintah yang telah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi di kios pupuk di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu.

Sejak 22 Oktober 2025, pemerintah telah menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen, seperti urea turun menjadi Rp90.000 per sak (50 kg) dari sebelumnya Rp112.500 per sak, pupuk subsidi NPK turun menjadi Rp92.000 per sak dari sebelumnya Rp115.000.

"Ibu menebus pupuk subsidi apa? Sejak 22 Oktober lalu Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah menurunkan harga 20 persen ya Bu," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat menyapa petani menebus pupuk subsidi di Kios Pupuk UD Jaya Mandiri di Desa Taman, Kabupaten Bondowoso, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Zulhas (sapaanya), juga menyampaikan sudah cek di berbagai daerah di Indonesia bahwa Pupuk Indonesia telah menurunkan harga pupuk subsidi (urea, NPK, phonska dan pupuk organik) diturunkan 20 persen dari harga sebelumnya.

Kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dan memenuhi kebutuhan atau ketersediaan pupuk, lanjutnya, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyejahterakan petani.

"Saat ini sistemnya sudah diubah oleh Pupuk Indonesia dari cost plus menjadi market to market atau ikut perkembangan pasar," kata Zulhas.

Dengan sistem mengikuti perkembangan pasar, katanya, bisa menghemat harga pupuk 20 persen dan Pupuk Indonesia bisa membangun satu pabrik per tahun dan bahkan subsidi juga bisa hemat.

"Sebagaimana program Pak Presiden, untuk membenahi hampir semua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar efisien, produktif dan menguntungkan, dan tentunya semua itu mendukung swasembada pangan," katanya.

Salah seorang petani, Ariyana Wahilda mengaku senang pemerintah peduli kepada petani dengan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen.

"Terima kasih Pak Presiden, Pupuk Indonesia dan Pak Menko Pangan, karena dengan turunnnya harga pupuk subsidi ini minimal mengurangi biaya produksi pertanian," katanya.

Dari pantauan, dalam peninjauan implementasi kebijakan penurunan HET pupuk subsidi di Bondowoso, Menko Zulhas juga didampingi Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wono Budi Tjahyono.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11/2025). Muzani dan Mentan Amran berdialog langsung dengan petani serta pengecer pupuk untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan tersebut diungkapkan, petani bahagia setelah kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% benar-benar diterapkan di lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan harga pupuk di tingkat kios telah turun dan sesuai dengan ketentuan baru, sehingga meringankan beban petani dalam musim tanam ini.

"Hari ini kami bersama Menteri Pertanian berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami meninjau langsung penjualan pupuk subsidi. Pak Menteri mendapatkan kenyataan bahwa pengumuman penurunan harga subsidi 20% dari harga yang diumumkan dilaksanakan di Jember," ujar Muzani, dalam keterangan resmi dirilis Kementerian Pertanian (Kementan), Sabtu (1/11/2025).

"Kami merasa bangga bahwa instruksi dan keputusan pemerintah ditangani di lapangan. Dan kami cek dari para petani yang menikmati juga harganya sama. Mereka membeli pupuk subsidi dengan harga yang sudah diskon," sambungnya.

Kata dia, turunnya harga pupuk merupakan kabar menggembirakan yang memberi semangat baru bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas.

"Karena ini adalah satu kabar yang menggembirakan, yang menyenangkan tentu saja bagi para petani ini menggairahkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru bagi para petani kita termasuk dalam hal berproduksi di tengah-tengah sawah. Sehingga ke depan kita akan menjadi sebuah negara yang menjadi sumber pangan. Bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia," ucapnya.

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi kerja keras Mentan Amran yang dinilainya terus melakukan langkah konkret dan berkesinambungan demi swasembada pangan di Indonesia.

"Ikhtiar yang dilakukan tanpa henti oleh Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman adalah sebuah ikhtiar yang sustain, yang berkesinambungan dan terus-menerus mengecek lapangan dan mengatasi masalahnya. Semua problem dan aduan dari para petani didengar dan dicarikan solusinya," jelas Muzani.

"Tidak hanya Menteri Pertanian, tapi juga para petani kita harus disemangati. Pupuk juga harus disediakan, termasuk benih yang cukup. Ini adalah kebijakan yang sangat simultan," ujar Muzani.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan, kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian menunjukkan sinergi yang kuat antara kesejahteraan petani dan stabilitas harga.

"Di satu sisi, harga gabah kering panen dinaikkan menjadi Rp6.500. Di sisi lain, pupuk yang menjadi kebutuhan utama pertanian justru diturunkan harganya. Ini kebijakan yang sangat luar biasa. Diskon pupuk sebesar 20 persen adalah langkah yang sangat signifikan. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertanian yang telah mengimplementasikan kebijakan ini. Semoga para petani kita semakin sejahtera, semakin kuat, dan Indonesia semakin hebat," tegas Muzani.

Soleh, seorang petani asal Jember yg sedang menebus pupuk subsidi mengungkapkan rasa syukurnya atas kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi. Ia mengaku kebijakan tersebut sangat membantu petani di daerahnya.

"Saya senang sekarang pupuk sudah makin murah. Tanah saya gak banyak hanya satu seperempat hektar. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Sangat membantu kami," ungkapnya

Sementara itu, Mentan Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tidak ada lagi pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Dirinya tidak segan untuk memberikan peringatan keras kepada pihak yang melanggar aturan untuk memastikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) di lapangan berjalan sesuai arahan pemerintah.

"Ada yang menjual pupuk di atas HET sebanyak 26 pengecer, izinnya dicabut dan tidak bisa dikembalikan lagi. Akan diberikan kepada yang mau disiplin dan menyayangi petani," tegas Mentan Amran.

Sebagai bentuk pengawasan publik, Kementerian Pertanian juga membuka kanal pelaporan melalui layanan WhatsApp "Lapor Pak Amran" di nomor 0823 1110 9390. Kanal ini dapat digunakan oleh petani dan masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari pupuk palsu hingga pelanggaran harga pupuk bersubsidi

Dengan pengawasan ketat dan dukungan dari berbagai pihak, Kementerian Pertanian memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran. Pemerintah optimistis langkah ini akan mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Foto: Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11/2025). (Dok. Kementan) Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur (1/11/2025). (Dok. Kementan)

Para distributor, pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20 persen, hari ini kita cabut izinnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencabutan izin terhadap 190 pengecer dan distributor pupuk yang terbukti tidak mematuhi aturan harga eceran tertinggi (HET) baru, yang turun 20 persen.

"Para distributor, pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20 persen, hari ini kita cabut izinnya, total 190 pengecer, distributor yang kita cabut izinnya," kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Secara tegas, ia menekankan tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melanggar dan merugikan petani.

Mentan Amran menjelaskan langkah tegas itu dilakukan berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan di sejumlah daerah, seperti Lampung, Maluku dan Sulawesi.

Pemerintah memastikan pengawasan harga pupuk di lapangan akan terus diperkuat, sejalan dengan kebijakan penurunan harga yang telah diumumkan.

“Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan-permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar Mentan Amran.

Tidak hanya itu, ia menekankan para pelaku tersebut tidak akan diberikan kesempatan di masa depan sebagai pengecer dan distributor pupuk lagi.

“Hari ini kita cabut izinnya dan tidak akan dikasih kesempatan lagi. Kami tidak ampuni. Praktik-praktik yang merugikan ini harus kita lawan,” tegasnya.

Selain pengecer dan distributor, Mentan Amran juga memberikan peringatan kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di setiap wilayah agar mengawasi distributor terkait implementasi HET.

“Seluruh manajer, general manager, di wilayahnya masing-masing, yang tidak serius menangani pencabutan izin, bila mereka tidak peduli pada wilayahnya dan petani, mereka dievaluasi, bila perlu dicopot,” ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kementan akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Kopdes Merah Putih akan berperan untuk penyaluran pupuk,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, Mentan membuka kanal pengaduan langsung bagi para petani dan masyarakat yang menemukan penyimpangan di lapangan, termasuk terkait harga pupuk, alat pertanian, maupun pupuk palsu. Laporan dapat dikirim melalui WhatsApp ‘Lapor Pak Amran’ dengan nomor 082311109390.

“Silakan laporkan dengan menyebutkan alamat kios atau distributor yang tidak menurunkan harga 20 persen. Kami tindaklanjuti langsung dan rahasia pelapor kami jaga. Anda yang melapor adalah pahlawan pangan,” kata Mentan.

Kebijakan penurunan HET Pupuk 20 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025 dalam hal ini untuk penyesuaian HET Pupuk Urea dari semula Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 atau dari Rp112.500 per sak turun Rp90 ribu per sak.

Selanjutnya, HET pupuk NPK dari Rp 2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 atau Rp115.000 per sak kemasan 50 kilogram turun menjadi Rp92.000 per sak. HET pupuk NPK khusus tanaman kakao dari Rp165.000 per sak isi 50 kilogram, turun menjadi Rp132.000 per sak.

HET pupuk ZA yang baru dimasukkan golongan pupuk bersubsidi semula Rp1.700 per kilogram, turun menjadi 1.360 per kilogram, atau dari Rp85.000 isi 50 kilogram turun menjadi Rp68.000 per sak. Dan untuk HET pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram, atau semula Rp32.000 per sak, isi 40 kilogram turun Rp25.600 per sak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pencabutan izin 2.039 kios pupuk bersubsidi yang diduga menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah menyiapkan pengganti kios resmi dan mekanisme distribusi yang terkontrol sehingga pupuk tetap sampai ke tangan petani.

“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujar Amran, dikutip Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan, langkah tegas ini bertujuan memperbaiki sistem distribusi agar lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada petani. Distribusi pupuk bersubsidi telah disesuaikan dengan puncak musim tanam pada Desember hingga Januari, sehingga ketersediaan pupuk tetap terjamin.

Pemerintah menyiapkan total 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri dari pupuk Urea dan NPK, dengan realisasi hingga Oktober mencapai 5,9 juta ton. Penyederhanaan alur distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak instansi kini dilakukan langsung dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Kementan juga memperkuat pengawasan berbasis digital melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan nasional serta melindungi petani dari praktik kecurangan distribusi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (PI), Rahmad Pribadi, menyampaikan pihaknya menindaklanjuti identifikasi kios bermasalah sesuai arahan Mentan Amran.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem. Kedua, tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” ujar Rahmad.

Ia menambahkan, bila seluruh kios di satu kecamatan dikenai sanksi, perusahaan menyiapkan mekanisme khusus agar petani tetap bisa menebus pupuk bersubsidi. Data terbaru menunjukkan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional mencapai 62,34 persen dari total alokasi 9,55 juta ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menindak 2.039 kios pupuk yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan total potensi kerugian petani mencapai sekitar Rp 600 miliar per tahun.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi petani dari praktik curang dalam distribusi pupuk bersubsidi.

“Hari ini kami umumkan, izin 2.039 kios tersebut akan dicabut. Ini tidak boleh terjadi. Permainan seperti ini sudah berlangsung lama, setidaknya dalam satu tahun terakhir. Namun, bagi pihak yang merasa benar, dipersilakan menyampaikan klarifikasi kepada direksi,” tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, dari total 27.319 kios pupuk di Indonesia, terdapat 2.039 kios yang terbukti menjual di atas HET.

Kios-kios tersebut tersebar di 285 kabupaten/kota pada 28 provinsi, dengan konsentrasi pelanggaran tertinggi di wilayah padat aktivitas pertanian seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.

Mentan Amran menegaskan, jika praktik seperti ini tidak segera dihentikan, maka dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian besar bagi petani.

“Kerugian itu per tahun bisa mencapai ratusan miliar. Kalau dibiarkan sepuluh tahun, nilainya bisa mencapai Rp 6 triliun. Kasihan petani kita. Ada 160 juta petani dan keluarganya yang harus kita jaga. Mereka adalah ujung tombak, garda terdepan, sekaligus pahlawan pangan bangsa,” tegasnya.

Rata-rata selisih harga di tingkat kios mencapai Rp 20.800 per sak Urea dan Rp 20.950 per sak NPK. Selisih tersebut memberatkan petani dan berpotensi menurunkan daya beli serta margin usaha tani di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas produksi dan harga pangan nasional.

Laporan pelanggaran harga ini dihimpun melalui sistem pelaporan digital Kementan yang telah diverifikasi dan dianalisis menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pelanggaran terekam secara transparan dan dapat segera ditindaklanjuti.

Mentan Amran menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi siapapun untuk bermain dengan subsidi pupuk. Menurutnya, pupuk bersubsidi merupakan instrumen vital negara untuk menjaga produktivitas dan menurunkan biaya produksi petani.

“Kami bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum akan menindak tegas setiap oknum kios atau distributor yang menjual di atas HET. Negara tidak boleh kalah oleh praktik curang yang merugikan petani,” ujarnya.

Secara khusus Kementan juga memperluas pengawasan ke seluruh 285 kabupaten/kota dengan laporan penyimpangan harga, terutama di 10 provinsi utama penghasil pangan nasional. Fokus pengawasan meliputi pemeriksaan izin kios, validasi data penebusan, serta rekomendasi pencabutan izin bagi penyalur yang terbukti melanggar HET.

“Kalau ada kios yang terbukti bermain harga, langsung kami cabut izinnya. Kami juga bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberi efek jera,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran juga mengapresiasi kinerja Direksi dan Komisaris PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), khususnya Komisaris Utama yang juga Wakil Menteri Pertanian, atas kerja keras dan dukungan terhadap penguatan sistem pengawasan pupuk.

“Kami sudah bahas bersama direksi dan komisaris. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pupuk itu ibarat darah bagi pertanian. Tanpa pupuk, produksi tidak akan bisa meningkat,” ungkapnya.

Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi menegaskan komitmen perusahaan untuk menindak tegas setiap pelanggaran oleh kios penyalur.

PIHC bersama Kementan kini memperkuat pengawasan berbasis digital dan pelaporan real time untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan transparan dan akuntabel. “Siapapun yang melanggar akan kami tindak tegas. Sistem kami sudah digital, sehingga pelanggaran dapat langsung terdeteksi dan ditindak,” ujarnya.

Rahmad menjelaskan, langkah-langkah yang dilakukan PIHC meliputi penutupan sistem secara otomatis bagi kios yang terindikasi menjual di atas HET, pemeriksaan lapangan dan pemasangan plakat peringatan di kios yang diperiksa, hingga penutupan permanen terhadap kios yang terbukti melanggar.

“Kalau satu kecamatan ada kios yang ditutup, kami akan memastikan petani tetap bisa menebus pupuk di kios terdekat di kecamatan lain. Prinsipnya, pelayanan kepada petani tidak boleh terganggu,” pungkas Rahmad.

Langkah tegas ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan adil, transparan, dan berpihak pada petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.