Surabaya (ANTARA) - Di jantung Kota Surabaya, Jawa Timur, sebuah bangunan yang lama dikenal sebagai tujuan berburu komputer, gawai, dan perangkat elektronik sedang menunggu babak baru. Eks Hi-Tech Mall, yang sempat kehilangan denyut setelah perubahan perilaku belanja dan perkembangan perdagangan digital, kini disiapkan menjadi ruang pertemuan antara kreativitas, teknologi, usaha kecil, dan energi anak muda.

Rencana pembukaan awal pada 5 Juli 2026 bukan sekadar agenda peresmian gedung. Ia menjadi ujian bagi cara kota memperlakukan ruang yang pernah berjaya, lalu tertinggal. Apakah bangunan lama hanya dipoles agar kembali ramai, atau benar-benar diubah menjadi tempat yang mampu melahirkan kegiatan ekonomi baru?

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan basement dan lantai dasar untuk tenant makanan dan minuman, industri kreatif, komunitas custom motor dan mobil, serta jenama lokal. Sekitar 18 tenant makanan dan minuman serta 30 tenant industri kreatif disebut telah mengisi ruang awal yang disediakan. Di sisi lain, gedung pertemuan seluas sekitar 3.500 meter persegi juga disiapkan untuk pameran, pertunjukan, dan kegiatan masyarakat.

Pilihan itu menunjukkan bahwa revitalisasi tidak lagi dipahami sebagai proyek fisik semata. Bangunan boleh diperbaiki, eskalator boleh kembali bergerak, dan lampu boleh kembali menyala. Namun, yang menentukan umur sebuah ruang publik adalah alasan orang untuk datang, tinggal, berinteraksi, lalu kembali lagi.

Dari etalase

Hi-Tech Mall pernah tumbuh dalam masa, ketika teknologi masih membutuhkan etalase fisik. Orang datang untuk membandingkan spesifikasi komputer, mencari suku cadang, memperbaiki perangkat, atau sekadar bertanya kepada penjual yang memahami bahasa teknis. Kehadiran toko-toko komputer menjadikan bangunan itu bagian dari ingatan ekonomi digital awal Surabaya.

Namun, pola konsumsi berubah. Pasar digital memudahkan warga membandingkan harga, membaca ulasan, dan membeli barang tanpa harus datang ke pusat perdagangan. Ketika transaksi berpindah ke layar ponsel, pusat belanja yang hanya mengandalkan penjualan produk menjadi lebih rentan kehilangan pengunjung.

Di titik inilah revitalisasi eks Hi-Tech Mall menjadi relevan. Kota tidak perlu memaksa bangunan lama kembali menjadi persis seperti masa lalunya. Hal yang lebih penting ialah menemukan fungsi baru yang menjawab kebutuhan hari ini.

Pemkot Surabaya masih mempertahankan aktivitas perdagangan komputer di lantai dasar. Keputusan itu penting karena menjaga identitas lama bangunan, sekaligus memberi ruang transisi bagi pelaku usaha yang telah lama bertahan.

Namun, identitas tersebut perlu diperluas. Teknologi hari ini tidak hanya hadir dalam bentuk perangkat keras, melainkan juga desain, gim, konten digital, kecerdasan buatan, produksi audiovisual, hingga layanan kreatif berbasis data.

Pemerintah pusat juga menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong penguatan pelaku usaha, digitalisasi, serta kerja sama pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan investor agar manfaat ekonomi kreatif lebih luas dirasakan masyarakat.

Karena itu, Hi-Tech Mall tidak cukup jika hanya menjadi pusat kuliner dan ruang berkumpul. Ia harus menjadi tempat yang memungkinkan ide bertemu dengan keterampilan, keterampilan bertemu pasar, dan pasar bertemu pembiayaan.

Ekosistem yang diuji

Rencana menghadirkan ruang komunitas, olahraga, pertunjukan, kegiatan pelajar, hingga e-sport memberi gambaran bahwa Hi-Tech Mall diarahkan menjadi ruang publik yang lebih beragam. Keberagaman itu dapat menjadi kekuatan karena pengunjung tidak datang hanya untuk satu tujuan.

Seorang pelajar dapat datang untuk menonton pertunjukan, lalu mengenal karya kreator lokal. Komunitas otomotif dapat memamerkan hasil modifikasi, sementara pelaku kuliner memperoleh arus pengunjung dari kegiatan tersebut. Pelaku usaha digital dapat memanfaatkan acara komunitas untuk memperkenalkan produk dan membangun jaringan.

Efek seperti itulah yang perlu dibangun. Ruang kreatif tidak hidup hanya karena ada tenant, tetapi karena ada pertemuan yang terus berlangsung. Pameran, kelas singkat, kompetisi gim, pasar produk lokal, pemutaran film, pertunjukan seni, hingga forum pencarian kerja dapat menjadi penggerak ritme gedung.

Pengalaman sejumlah kota menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tumbuh lebih kuat ketika tidak berhenti pada festival. Kegiatan yang bersifat sesaat memang dapat mendatangkan keramaian, tetapi keberlanjutan lahir dari program rutin, kurasi yang jelas, dan peluang usaha yang nyata.

Kementerian Ekonomi Kreatif juga menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi kreatif berbasis data untuk memetakan kekuatan, kesenjangan, serta prioritas kebijakan. Pendekatan tersebut layak diterapkan di Hi-Tech Mall.

Pemkot Surabaya perlu memiliki ukuran keberhasilan yang lebih luas daripada jumlah pengunjung saat pembukaan. Jumlah tenant yang bertahan setelah masa insentif berakhir, nilai transaksi pelaku usaha, jumlah karya yang masuk pasar, penciptaan lapangan kerja, serta keterlibatan warga sekitar dapat menjadi indikator yang lebih bermakna.

Masa bebas sewa bagi komunitas dan pelaku usaha pada tahap awal dapat menjadi pintu masuk yang baik. Namun, masa itu harus dimanfaatkan untuk membangun model bisnis yang sehat. Tenant tidak boleh hanya bergantung pada subsidi ruang, melainkan perlu dibantu memperkuat pemasaran, pengelolaan keuangan, pengemasan produk, perlindungan kekayaan intelektual, dan akses pembiayaan.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi kredit usaha rakyat untuk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada 2026. Peluang tersebut dapat dijembatani dengan pelaku usaha di Hi-Tech Mall agar ruang kreatif tidak berhenti pada produksi, tetapi juga bertumbuh menjadi usaha yang layak dan berkelanjutan.

Kota yang menghubungkan

Tantangan terbesar revitalisasi bukanlah menyelesaikan pekerjaan konstruksi, melainkan merawat keterhubungan. Hi-Tech Mall harus terhubung dengan kampus, sekolah, komunitas, pasar, dan jaringan industri di luar gedung.

Keterlibatan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri teknologi perlu diterjemahkan menjadi kegiatan yang dapat diakses publik. Pelatihan desain, pengembangan gim, pemrograman, produksi konten, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan harus membuka jalan bagi anak muda untuk meningkatkan keterampilan dan membangun karier.

Akal imitasi, misalnya, mulai dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan membuka ruang ekonomi kreatif baru. Namun, pemanfaatannya tetap memerlukan penguatan kemampuan sumber daya manusia serta perlindungan hak kreator.

Hi-Tech Mall dapat mengambil peran sebagai ruang belajar yang dekat dengan warga. Bukan hanya tempat memamerkan teknologi, melainkan tempat warga memahami cara menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab.

Di saat yang sama, pengelola perlu memastikan ruang tersebut inklusif. Anak muda dari berbagai latar belakang harus memiliki peluang yang sama untuk masuk, belajar, memamerkan karya, dan menjual produk. Kurasi tenant harus menjaga kualitas, tetapi tidak boleh berubah menjadi pintu tertutup bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki modal besar.

Bangunan yang dulu dikenal sebagai pusat perangkat elektronik itu, kini memiliki kesempatan menjadi pusat pertemuan manusia, gagasan, dan peluang. Keberhasilannya kelak bukan diukur dari ramainya pembukaan, melainkan dari berapa banyak warga yang pulang membawa keterampilan baru, jejaring baru, dan keyakinan bahwa kreativitas dapat menjadi jalan hidup.

Hi-Tech Mall dapat kembali menyala. Namun, cahaya yang dibutuhkan bukan hanya dari lampu-lampu baru, melainkan dari ekosistem yang memberi ruang bagi Surabaya untuk terus mencipta.

Copyright © ANTARA 2026

MALAYSIA - Capaian membanggakan ditorehkan SMP Islam Amalina Tangerang Selatan di ajang Education Sustainable Development (ESD) Symposium yang digelar di Malaysia 23-24 Juni 2026. Pada event internasional tahunan tersebut, SMP Islam Amalina mengirimkan dua tim dengan dua project unggulan.

Pertama, project Piezoelectric Shoes berupa inovasi pemanfaatan energi kinetik dari langkah kaki menjadi energi listrik ramah lingkungan. Kedua, project EcoSoap: Sustainable Soap from Used Cooking Oil yaitu daur ulang minyak jelantah menjadi sabun untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Pada event yang diikuti 21 sekolah tingkat SMP -SMA dari 3 negara, Malaysia, India dan Indonesia tersebut, project Piezoelectric Shoes yang dibuat oleh Kevan Abrar Virendra, Keanu Arka Alfabian, Azka Aqilla Handiyana dan Fathar Albar Nugroho ditetapkan oleh Dewan Juri sebagai Most Innovative Eco Project.

Sedangkan project EcoSoap dibuat oleh Alisha Zaila Pramudita, Aidil Cahyo Miftakhudin, Balqis Aqilah Defaniko, dan Maliq Maheswara P.I. Kedelapan partisipan ini adalah siswa kelas 7 SMP Islam Amalina, Tangerang Selatan.



Para siswa SMP Islam Amalina foto bersama bersama peserta ESD Symposium, para juri dan panitia

“Penghargaan Most Innovative Eco Project yang diraih oleh project Piezoelectric Shoes merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi SMP Islam Amalina dan Indonesia. Prestasi ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan kepedulian terhadap isu keberlanjutan yang mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Kepala Sekolah SMP Islam Amalina Fendra Kusnuryadi kepada SindoNews, Kamis (25/6/2026).

ESD Symposium adalah ajang internasional yang mempertemukan siswa, guru, praktisi pendidikan dari berbagai negara untuk mempresentasikan project project inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Green Growth Asia Foundation sebagai bagian dari program Eco-Schools di Malaysia. Acara dilaksanakan di Menara Public Bank, Kuala Lumpur selama dua hari.

Puluhan partisipan dari berbagai sekolah memamerkan project masing masing di booth yang sudah disediakan panitia. Dewan Juri berkeliling ke setiap booth untuk melakukan tanya jawab kepada peserta terkait proyek unggulan masing masing. Tim project Piezoelectric Shoes mengusung tema Bali di booth. Sedangkan tim project EcoSoap mengenakan batik sebagai ciri khas Indonesia.



Tim project Eco-Soap SMP Islam Amalina foto bersama juri dan guru pembimbing di depan booth

Puncak acara awarding ceremony dihadiri oleh pejabat kementerian pendidikan Malaysia. Terdapat 7 penghargaan yang diberikan kepada pemenang ESD Symposiun. Yaitu Best Overall Eco Project, Most Innovative Eco Project (yang dimenangkan SMP Islam Amalina), Best Green Initiative, Best Presentation, Judges Choice Award, Best Community Engagement, dan terakhir Most Impactful Eco Project Award. Para pemenang di kategori ini berhak mendapatkan sertifikat, tropi dan uang tunai sebesar RM 500.

Panitia juga memberikan penghargaan kepada sekolah berupa Green Flag Award, Teacher Recognition Award dan JPN Recognition Award.

“Kami mengapresiasi kerja keras para murid, guru pembimbing dan orang tua yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh murid untuk terus berani bermimpi, berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tambah Fendra yang ikut mendampingi tim SMP Islam Amalina di Kuala Lumpur.

JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 92 atau Pertamax mencapai Rp20.000 per liter apabila sepenuhnya mengikuti harga minyak dunia tanpa intervensi pemerintah. Pemerintah saat ini masih memberikan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.

"Saya tanya ke kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 saat tanggal 10 Juni kemarin sebetulnya modal kalian berapa. Itu RON 92 sudah USD1,1 per liter. Kalau kita membiarkan, artinya RON 92 itu sekitar Rp19.000 sampai Rp20.000 per liter," kata Bambang dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan intervensi terhadap harga BBM nonsubsidi dengan menetapkan batas atas harga jual agar tidak sepenuhnya mengikuti harga keekonomian pasar.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut membuat harga Pertamax saat ini dipertahankan di level Rp16.250 per liter, meski biaya produksi dan harga minyak mentah global mengalami kenaikan signifikan akibat dinamika geopolitik dunia.

"Pemerintah lewat Menteri ESDM hanya boleh menjual RON 92 di harga Rp16.250 dan paling tinggi Rp16.600 misalnya. Artinya untuk harga nonsubsidi, Pertamina tidak dibiarkan penuh menjual dengan harga keekonomian," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut juga menjadi alasan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta belum agresif menjual BBM non subsidi karena harga yang berlaku saat ini dinilai masih berada di bawah harga keekonomian. "Saya terbuka saja, misalkan kawan-kawan SPBU swasta lainnya, apakah mereka mau jual dengan harga seperti sekarang? Kan belum mau," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan penyesuaian harga BBM non subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, telah mempertimbangkan dinamika geopolitik global, harga minyak internasional, serta daya beli masyarakat. Pertamina sejak 10 Juni 2026 menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Dia mendesak PT PLN maupun pemerintah segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak.

Menurut dia, pemadaman ini sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.

“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” ujar Mufti, Rabu (24/6/2026).

Selain masalah kerugian ekonomi, dia mengkritik sikap PLN yang terkesan tidak terbuka dan sering mengubah alasan terkait penyebab mati lampu. Alasan berubah mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batu bara domestik.

“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” ungkapnya.

Mufti menilai pemadaman listrik yang terus terjadi juga mulai mengancam keselamatan dan nyawa warga. Bahkan, ada kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga di dapilnya akibat masalah kelistrikan saat pemadaman berlangsung.

Politikus PDIP ini menuturkan ironi Indonesia sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia yang justru mengalami krisis listrik. Dia meminta pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang lebih mementingkan ekspor daripada kebutuhan dalam negeri sekaligus mengingatkan agar masalah ini jangan dijadikan alasan menaikkan tarif listrik yang akan semakin membebani rakyat.

“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” ujar Mufti.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pekerja untuk mempersiapkan kompetensi masa depan (future skills) untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di panggung regional dan global.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah), bahwa tantangan ke depan terkait dengan future skills. Sudah mulai banyak teriak perusahaan (terkait) ketidaksiapan (SDM Indonesia) dalam menghadapi disrupsi teknologi. Ini harus kita pikirkan bersama,” kata Menaker di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli menyoroti kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang masih cukup tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Berdasarkan data Bank Dunia, Human Capital Index (HCI) Indonesia masih berada pada angka 0,54. Hal ini berarti potensi produktivitas tenaga kerja nasional baru mencapai sekitar setengah dari kapasitas ideal.

“Terkait dengan Human Capital Index, kita perlu bekerja keras. Tingkat skill digital pekerja kita ini juga relatif kita masih harus berjuang. Dibandingkan rata-rata benchmark negara maju yang bisa sampai 40 persen, kita baru 14 persen untuk skill digital yang tingkatannya intermediate atau advanced,” ungkap Menaker.

“Dan terkait dengan skor Work Digital Competitiveness Index kita, kita juga harus terus tingkatkan. Terakhir, terkait dengan produktivitas, kita 20 persen, di bawah rata-rata negara ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan dunia industri, dunia usaha, dan serikat buruh/pekerja.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menilai sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kerja-kerja di Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa berjalan dengan baik, efektif tanpa dukungan dari semua stakeholders, termasuk serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 mulai 19 Juni hingga 9 Juli 2026. Pada batch 3, Kemnaker menargetkan sebanyak 20.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pelatihan akan diselenggarakan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengajak masyarakat usia kerja untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan daya saing di pasar kerja .

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Begini Cara Aksesnya



"Program Pelatihan Vokasi Nasional menjadi bagian dari komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Darmawansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Karena itu, Kemnaker terus memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pelatihan kerja yang berkualitas. Melalui program ini, peserta dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja," ujarnya.

Darmawansyah menjelaskan, calon peserta yang ingin mengikuti PVN Batch 3 wajib memiliki akun SIAPkerja dan memilih program pelatihan sesuai minat serta kebutuhan. Selain itu, peserta juga dapat mengisi Asesmen Kecocokan Kerja (SPI) dan Asesmen Penilaian Diri yang bersifat opsional.

Adapun tahapan PVN Batch 3 meliputi pendaftaran peserta hingga 9 Juli 2026 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara akan dilaksanakan pada 10-15 Juli 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan pada 16 Juli 2026. Adapun kickoff PVN Batch 3 dan orientasi peserta dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026.

Darmawansyah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut sebagai sarana meningkatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Pelatihan vokasi merupakan investasi. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional," pungkasnya.

Yogyakarta (ANTARA) - Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026 bertema "More Than a Race" yang digelar Bank Mandiri di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta pada Minggu (21/6), merupakan perpaduan antara kompetisi lari dengan pengalaman wisata.

"Ajang sport tourism ini memadukan kompetisi lari berstandar internasional dengan pengalaman wisata, perayaan budaya, dampak sosial, dan perjalanan menyusuri Yogyakarta dalam satu rangkaian aktivitas yang terintegrasi," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, tema "More Than a Race" dijabarkan ke dalam empat ekspresi, yakni pengalaman ları ikonik (experience), perayaan budaya (celebration), perjalanan wisata ke Yogyakarta (trip to Jogja). serta, dampak sosial dan ekonomi (impact).

Dia mengatakan, MJM 2026 menjadi panggung penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah, dan sebagai model sport tourism nasional yang membawa nilai sosial, budaya, dan ekonomi.

"MJM adalah wujud sinergi yang terintegrasi antara Bank Mandiri, komunitas, pelaku UMKM dan pemerintah daerah. Kami ingin setiap langkah pelari berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat," katanya.

MJM 2026 akan diikuti 10.200 pelari dari 17 negara dan menjadi gelaran peserta terbesar sejak digelar 2017 itu menghadirkan empat kategori, yakni Marathon (42.195 kilometer), Half Marathon (21,097 kilometer), 10K, dan 5K Fun Run, dengan lintasan yang telah tersertifikasi AIMS.

"Melalui pendekatan yang memadukan olahraga, budaya, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi, MJM menjadi tolok ukur sport tourism nasional sekaligus perayaan kota yang hidup dan berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat Yogyakarta," katanya.

Sementara itu, Race Director MJM 2026 Pandu Bagus Buntaran mengatakan, lintasan lari dirancang melintasi lanskap budaya khas Yogyakarta, termasuk Candi Plaosan, Monumen Taruna, dan sejumlah desa tradisional.

Desain medali finisher tahun ini mengangkat Panggung Krapyak, salah satu penanda Sumbu Filosofis Yogyakarta yang ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Dunia pada 2023.

"Setiap kilometer di MJM adalah perjalanan menyusuri Sumbu Filosofis, garis imajiner yang membentang dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, hingga Tugu Pal Putih, pelari menempuh jarak sekaligus menapaki narasi peradaban Yogyakarta," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Imam Pratanadi menilai event Mandiri Jogja Marathon mengukuhkan posisi Yogyakarta sebagai destinasi sport tourism unggulan di kawasan Asia Tenggara.

Dia mengatakan, sebab ajang ini mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, memperpanjang masa tinggal, dan menggerakkan sirkulasi ekonomi daerah.

"MJM membuktikan olahraga, budaya, dan pariwisata dapat bersinergi menggerakkan ekonomi daerah, sehingga Yogyakarta diuntungkan dari lonjakan okupansi hotel, kuliner, hingga transportasi setiap kali ajang ini digelar," katanya.

Corporate Communications Visa Indonesia Astri Abyanti mengatakan mendukung pengembangan sport tourism dengan mendorong keterlibatan komunitas lokal serta memperkaya pengalaman pelari dan pengunjung selama berada di Yogyakarta.

"Ajang seperti Mandiri Jogja Marathon menunjukkan bagaimana sport tourism tidak hanya menarik kunjungan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas di tingkat lokal, mulai dari UMKM hingga sektor pariwisata," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

TEHERAN - Ketua Parlemen Iran dan negosiator utama Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan Iran telah mengambil “langkah besar menuju kemenangan akhir” setelah apa yang disebutnya sebagai “perlawanan bersejarah” negara itu terhadap Israel dan AS.

“Dengan perlawanan bersejarah Anda dan keberanian angkatan bersenjata melawan mereka yang menginginkan nyawa bangsa ini dan penghancuran serta penyerahan tanah air ini, Iran telah mengambil langkah besar menuju kemenangan akhir,” kata Ghalibaf dalam sebuah unggahan di X, dilansir Al Jazeera.

4 Keuntungan Besar Iran dalam Perjanjian Damai dengan AS, dari Kompensasi hingga Program Nuklir

1. Program Nuklir

Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh antara AS dan Iran dalam negosiasi perdamaian, tetapi tampaknya Iran yang mendapatkan manfaat di muka, menurut Henry Ensher, mantan duta besar AS dan negosiator dalam kesepakatan nuklir 2015.

“Bobot pemberitaan tentang nota kesepahaman menunjukkan bahwa Iran akan mendapatkan sesuatu sebelum mereka menyetujui apa pun,” katanya kepada Al Jazeera.



Ia menambahkan bahwa meskipun kita belum melihat nota kesepahaman tersebut, tampaknya tidak ada yang membahas program rudal Iran, atau dukungannya terhadap proksi di kawasan itu, yang selalu menjadi kritik terhadap Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) era Obama.

“Menurut saya, ketentuan pengayaan akan sangat penting. Jika ada periode yang lebih lama tanpa pengayaan, maka itu akan menjadi peningkatan, dan saya akan mengatakan bahwa jika ada verifikasi yang sangat cermat terhadap material nuklir yang sekarang ada di Iran, tampaknya di bawah beberapa ratus kaki [30 meter] batuan, maka itu akan sama baiknya,” katanya.

“Jika ada uang yang mengalir ke Iran, dari sumber mana pun yang diberi label dengan cara apa pun, itu akan berbeda dari apa yang dinegosiasikan sebelumnya, di mana Iran tidak menerima pendanaan, tidak ada keringanan sanksi sampai kesepakatan nuklir akhir benar-benar ditandatangani.”

2. Mendapatkan Kompensasi

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa gencatan senjata di seluruh wilayah, khususnya di Lebanon, telah menjadi salah satu poin utama yang menjadi perhatian dalam kesepakatan tersebut.

Ia juga berbicara tentang aset negara yang dibekukan, kita berbicara tentang perkiraan jumlah lebih dari USD100 miliar yang diblokir di berbagai rekening internasional milik warga Iran. Pelepasan aset-aset tersebut akan sangat penting, baik secara ekonomi maupun politik, karena Iran berupaya menjualnya sebagai kemenangan kepada publik, yang sebagian di antaranya tidak begitu senang dengan kesepakatan ini.

Juru bicara tersebut juga berbicara tentang ganti rugi perang, tuntutan utama dari pihak Iran, terkait dengan perang baru-baru ini dan perang pada Juni 2025. Pencabutan sanksi primer dan sekunder, serta sanksi yang pada dasarnya terkait dengan ekspor minyak, juga merupakan bagian dari kesepakatan tersebut.

Bantuan ekonomi merupakan komponen kunci dari kerangka kerja yang diusulkan. Sanksi terhadap minyak Iran, produk petrokimia, dan ekspor terkait akan ditangguhkan, memungkinkan Teheran akses yang lebih luas ke pasar internasional dan sumber daya keuangan.

Rancangan tersebut juga mengatur pelepasan aset Iran yang dibekukan senilai USD24 miliar, dengan setengah dari jumlah tersebut dilaporkan akan tersedia sebelum negosiasi formal mengenai penyelesaian akhir dimulai.

Selain itu, Amerika Serikat dan sekutunya diharapkan untuk menyampaikan rencana untuk mendukung pemulihan ekonomi Iran senilai tidak kurang dari USD 300 miliar.

3. Tetap Mengendalikan Selat Hormuz

Poin penting lainnya adalah tentang Iran yang mempertahankan otoritasnya atas Selat Hormuz, meskipun mereka mengatakan bahwa mekanisme pengelolaan baru akan berada dalam kerangka kerja terkoordinasi dengan pihak Oman.

Presiden AS mengatakan bahwa Iran hanya akan menerima keringanan sanksi jika mereka "melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan".

"Ini benar-benar masalah perilaku. Jika mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, itu akan mulai berlaku," katanya.

Seperti yang telah kami laporkan, Trump berbicara bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Prancis.

4. Lebanon Jadi Daya Tawar

Mehr, mengutip sumber yang dekat dengan tim negosiasi Iran, melaporkan bahwa draf tersebut menyerukan penghentian permusuhan secara permanen di berbagai front, termasuk Lebanon, bersamaan dengan komitmen AS untuk menghormati kedaulatan Iran dan menahan diri dari campur tangan dalam urusan internalnya.

Proposal tersebut juga membayangkan penarikan pasukan Amerika dari daerah-daerah di dekat Iran dan pencabutan pembatasan maritim dalam waktu 30 hari. Selat Hormuz akan dibuka kembali di bawah pengaturan yang dikoordinasikan oleh Teheran, menurut laporan tersebut.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengalokasikan, anggaran sebesar Rp1,45 triliun untuk program motor listrik dan kompor listrik dalam pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2027. Program motor listrik memperoleh alokasi sebesar Rp635,24 miliar, sementara program kompor listrik mendapatkan anggaran lebih besar yakni Rp815,56 miliar.

Kedua program tersebut masuk dalam kategori program baru yang diusulkan Kementerian ESDM dalam pagu indikatif 2027. "Kompor listrik ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain," ujar Bahlil dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran infrastruktur energi sebesar Rp22,48 triliun yang disiapkan pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur migas, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan sektor geologi.

Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan



Program motor listrik dan kompor listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong elektrifikasi di sektor transportasi dan rumah tangga. Selain membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi impor energi yang selama ini masih menjadi tantangan bagi neraca energi nasional.

"Jadi energi yang kita dorong ke depan, tidak hanya tentang LPG tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat," tambah Bahlil.

Selain mengalokasikan anggaran untuk program elektrifikasi tersebut, Kementerian ESDM juga menyiapkan berbagai proyek energi berskala besar lainnya. Pada sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), pemerintah menganggarkan pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) senilai Rp58,58 miliar.

Kompor Listrik Bisa Jadi Solusi di Tengah Krisis Energi



Sementara itu, porsi terbesar anggaran infrastruktur energi masih diarahkan untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), proyek pipa transmisi gas, serta program listrik desa yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi dan pemerataan akses energi masyarakat.

Secara keseluruhan, Ditjen EBTKE memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1,51 triliun dalam pagu indikatif 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 96 persen dialokasikan untuk program motor listrik dan kompor listrik, menandakan kuatnya fokus pemerintah terhadap agenda transisi energi pada tahun depan.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Tahun 2026 Batch 2 pada Kamis, 18 Juni 2026. Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10-17 Juni 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengimbau, peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing guna mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

"Kami mengimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya," ujar Darmawansyah dalam keterangan resmi, Minggu (14/8/2026).

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Masih Terbuka, Ada Pilihan 24 Kejuruan



Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

"PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha," ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026. Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

JAKARTA - Pengerahan Komponen Cadangan (Komcad) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (14/6/2026) mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan bahwa Komcad merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki fungsi berbeda dengan aparat pengamanan dalam menghadapi aksi penyampaian pendapat di ruang publik.

Karena itu, kata dia, penempatan Komcad dalam situasi demonstrasi dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. “Kekhawatiran masyarakat sipil itu masuk akal. Bayangkan apabila aksi demonstrasi mahasiswa berhadapan langsung dengan Komcad yang juga ASN, bila terjadi benturan maka hal itu berpotensi memicu konflik horizontal,” ujar TB Hasanuddin, Senin (15/6/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, penggunaan Komcad memiliki mekanisme dan kondisi tertentu. Komcad tidak digunakan dalam situasi normal atau kondisi damai untuk menghadapi persoalan keamanan dalam negeri.

“Komcad digunakan dalam keadaan perang atau keadaan khusus, seperti menghadapi kondisi tertentu seperti bencana alam besar. Penggunaannya juga harus berdasarkan perintah Presiden,” jelasnya.

Dia menegaskan, dalam kondisi damai, keberadaan Komcad lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. “Dalam keadaan damai, Komcad hanya dilakukan pembinaan semata, bukan untuk dikerahkan menghadapi aksi demonstrasi masyarakat,” pungkasnya.

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah mengakomodasi berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Sebab sejak pembahasan, DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dan pertimbangan dari KPRP.

Hal itu disampaikan Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam sekaligus eks Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP menurutnya kurang elok.

“Kita menilai UU Polri yang baru disahkan DPR isinya telah mengakomodasi sejumlah rekomendasi penting dari KPRP. Mulai dari rekomendasi kedudukan Polri yang tetap berada di bawah Presiden, pengangkatan Kapolri yang masih melibatksn DPR, penguatan Kompolnas dan pengaturan penempatan anggota Polri pada lenbaga yang terkait fungsi kepolisian,” ujarnya, Senin (15/6/2026)

Dosen Pascasarjana ini menilai. kurang elok apabila Mahfud MD belakangan ini menyebutkan revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan komisi tersebut. Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai, pernyataan Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP sangat membingungkan banyak pihak.

“Kita melihat UU Polri yang baru sudah disesuaikan dengan tantangan serta kebutuhan organisasi Polri yang semakin kompleks,” katanya.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun



Penulis buku-buku politik hukum kepolisian ini menambahkan, revisi UU Polri dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin berat.

“Atas disahkannya UU Polri itu pihaknya mengajak semua pihak objektif dan sama-sama mengawal agar Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat reformasi kelembagaan Polri,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menghormati adanya perbedaan pendapat dari berbagai pihak atas disahkanya UU Polri. Edi juga mengajak masyarakat mengawal agar implementasi UU Polri itu dilakukan dengan baik agar Polri semakin baik.