Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap berada di angka 6 persen per tahun.

Airlangga mengatakan bunga KUR ditetapkan melalui skema subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga tidak mengikuti perubahan BI Rate secara langsung.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR untuk menjaga akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga meningkatkan plafon penyaluran KUR khusus untuk sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," ujar dia.

KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.

Kementerian UMKM mencatat secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur yang telah naik kelas (graduasi).

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, yang ditujukan bagi 1,3 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi, dengan sedikitnya 65 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memandang, penambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di bank-bank anggota Himbara dapat membantu meredam kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan meski bukan merupakan solusi permanen.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir mendekati Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

“Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Josua menilai penempatan kembali SAL di Himbara dapat membantu membuat likuiditas lebih longgar dan lebih kondusif, terutama bagi bank-bank penerima dana.

Ia mencatat, pengalaman sebelumnya menunjukkan penempatan kas negara di perbankan pada September 2025 sebesar Rp200 triliun membantu mendorong likuiditas perekonomian, menurunkan suku bunga pasar uang, menekan bunga deposito khusus, menurunkan biaya dana, dan mendukung kredit yang tumbuh 9,6 persen pada Desember 2025.

Selain itu, penempatan kas negara di perbankan memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan perbankan, dan mendukung kecukupan likuiditas domestik.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa dampak penempatan SAL terhadap peningkatan kredit tidak terjadi secara otomatis.

“Dana SAL bisa mengurangi tekanan pendanaan dan memberi ruang bagi bank untuk tidak terlalu agresif menaikkan bunga dana, tetapi kredit tetap bergantung pada permintaan sektor riil, kelayakan debitur, kualitas jaminan, dan selera risiko bank,” jelas dia.

Apabila bank melihat risiko kredit meningkat, imbuh Josua, dana SAL bisa lebih banyak digunakan sebagai penyangga likuiditas dan bukan langsung disalurkan menjadi kredit baru.

Ia memandang bahwa dampak penempatan SAL di perbankan akan signifikan apabila nilainya cukup besar, berjangka waktu relatif panjang, memiliki jadwal penarikan yang jelas, serta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan likuiditas perbankan.

Sebaliknya, apabila dana ditempatkan sangat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik, bank akan tetap berhati-hati karena tidak bisa membiayai kredit jangka panjang dengan dana jangka pendek yang tidak pasti.

Josua juga mengingatkan risiko penempatan SAL yang dapat menciptakan ketergantungan bank pada dana pemerintah. Jika terlalu terkonsentrasi di Himbara, kebijakan ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan biaya dana karena bank penerima memperoleh pendanaan lebih murah, sedangkan bank lain tetap harus bersaing melalui bunga deposito.

“Ini bisa memperlebar perbedaan biaya dana antarbank. Karena itu, kebijakan SAL perlu dirancang bukan hanya untuk menambah likuiditas, tetapi juga untuk mencegah perang bunga, menjaga persaingan sehat, dan memastikan dana benar-benar mengalir ke sektor produktif,” kata Josua.

Meski indikator agregat seperti alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), liquidity coverage ratio (LCR), loan to deposit ratio (LDR), serta pertumbuhan DPK positif, Josua juga mengingatkan bahwa indikator tersebut belum tentu menangkap tekanan yang dirasakan bank secara mikro.

Beberapa yang sering tidak terlihat seperti distribusi likuiditas antarbank, komposisi dana murah dan dana mahal, konsentrasi deposan besar, profil jatuh tempo dana, kebutuhan kas harian, posisi likuiditas rupiah dan valas, serta ruang likuiditas yang masih bebas digunakan.

“Karena itu, angka industri bisa terlihat aman, tetapi sebagian bank tetap merasa ketat karena harus bersaing mahal untuk mempertahankan dana, terutama ketika kredit berjalan, deposan besar lebih mudah berpindah, dan suku bunga acuan naik,” kata Josua.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan bahwa pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menyebut saat ini arah penyaluran kredit perbankan nasional mulai mengalami perubahan ke sektor produktif, setelah sebelumnya ekspansi kredit lebih banyak ditopang pembiayaan konsumsi.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan perubahan arah penyaluran kredit itu menunjukkan industri perbankan selektif terhadap sektor dengan prospek pertumbuhan lebih baik dengan risiko yang tetap terkendali.

“Ini sinyal positif, saat ini bank tidak hanya melihat besarnya kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan prospek usaha, kualitas risiko, dan potensi sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah," ujar Christiantoko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam laporan NEXT Indonesia Center terbaru bertajuk “Sektor Usaha Favorit Perbankan” menunjukkan bahwa outstanding kredit bank umum terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Per April 2026, total kredit bank umum mencapai Rp8.755 triliun, sedangkan kredit yang mengalir ke sektor ekonomi mencapai Rp6.454 triliun, sementara kredit bukan sektor ekonomi (konsumsi rumah tangga) mencapai Rp2.301 triliun.

Perubahan paling mencolok terlihat pada komposisi penggunaan kredit. Sepanjang periode 2024-2026, kredit investasi menjadi motor utama pertumbuhan.

Per April 2026, kredit investasi tumbuh 19,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh melampaui pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 6,04 persen yoy maupun kredit konsumsi sebesar 6,13 persen yoy.

“Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya pembiayaan yang diarahkan untuk pembangunan aset produktif, ekspansi usaha, dan investasi jangka panjang,” katanya.

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, terdapat lima sektor usaha yang saat ini menjadi tujuan utama ekspansi kredit perbankan, yaitu konstruksi, pengadaan listrik dan gas, aktivitas profesional dan perusahaan, real estat, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Menurut Christiantoko, dominasi kredit investasi menjadi indikator penting bahwa dunia usaha mulai kembali melakukan ekspansi.

“Kredit investasi biasanya mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek bisnis beberapa tahun ke depan. Ketika jenis kredit ini tumbuh paling cepat, berarti ada keyakinan bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki ruang untuk berkembang,” katanya.

Di sisi lain, kualitas kredit perbankan secara umum masih terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross yang berada di level 2,17 persen pada April 2026.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan kredit, profil risikonya mulai menunjukkan perbedaan. Kredit investasi menjadi segmen dengan kualitas kredit paling baik dengan NPL sebesar 1,34 persen pada April 2026.

Sebaliknya, kredit modal kerja tetap menjadi segmen dengan risiko paling besar dengan NPL mencapai 2,64 persen pada April 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Proses pengajuan pinjaman sering kali berlangsung cepat. Beberapa menit fokus mengisi data, mengecek nominal, lalu menekan tombol konfirmasi. Baru setelah semuanya selesai, muncul satu kesadaran yang bikin panik: rekening tujuan yang dipilih ternyata salah.

Mungkin rekening lama yang sudah jarang digunakan, rekening milik anggota keluarga, atau sekadar salah memilih dari daftar yang tersimpan sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, banyak pengguna langsung mencari cara untuk batalkan pinjaman Kredivo sebelum dana benar-benar cair. Pertanyaannya, apakah hal tersebut masih memungkinkan?

Kuncinya Ada di Status Pengajuan

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek status pinjaman di aplikasi.

Jika pengajuan masih berada dalam tahap verifikasi atau belum dicairkan, peluang untuk melakukan perubahan atau pembatalan masih lebih besar. Karena itu, semakin cepat masalah diketahui, semakin cepat pula tindakan bisa dilakukan.

Jangan menunggu hingga dana berhasil dicairkan karena opsi yang tersedia biasanya menjadi jauh lebih terbatas.

Segera Hubungi Customer Service

Jika menyadari adanya kesalahan rekening tujuan, langkah terbaik adalah langsung menghubungi customer service resmi Kredivo.

Sampaikan detail pengajuan yang dilakukan dan jelaskan bahwa terdapat kesalahan pada rekening tujuan pencairan. Tim customer service akan membantu melakukan pengecekan berdasarkan status pinjaman yang ada di sistem.

Dalam kondisi tertentu, apabila proses pencairan belum berjalan, kemungkinan masih ada solusi yang dapat dilakukan sebelum dana dikirim.

Jika Dana Sudah Terlanjur Cair

Situasinya berbeda apabila dana sudah berhasil dicairkan.

Pada tahap ini, pinjaman sudah dianggap aktif sehingga prosesnya tidak lagi sama seperti membatalkan transaksi belanja online. Dana yang sudah dicairkan tidak bisa dibatalkan secara sepihak hanya karena terjadi kesalahan saat memilih rekening tujuan.

Karena itu, apabila dana sudah masuk ke rekening tujuan, langkah terbaik adalah segera berkonsultasi dengan customer service mengenai prosedur resmi yang dapat dilakukan sesuai kondisi yang terjadi.

Jangan Mengirim Dana Sendiri Tanpa Instruksi Resmi

Saat panik, sebagian orang tergoda untuk langsung memindahkan atau mengirim kembali dana yang diterima dengan harapan pinjaman otomatis dianggap batal.

Padahal tindakan seperti ini justru berisiko menimbulkan kebingungan dalam proses verifikasi dan pencatatan transaksi.

Karena itu, selalu ikuti arahan resmi dari customer service dan hindari mengambil langkah sendiri tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Simpan Bukti dan Dokumentasi

Selama proses berlangsung, simpan seluruh bukti pengajuan, riwayat komunikasi, dan dokumen terkait pinjaman yang diajukan.

Informasi ini dapat membantu mempercepat proses pengecekan apabila tim Kredivo membutuhkan data tambahan untuk menelusuri status pengajuan maupun pencairan.

Peluang untuk batalkan pinjaman Kredivo sangat bergantung pada status pengajuan saat kesalahan ditemukan. Jika pinjaman belum cair, segera hubungi customer service agar opsi yang tersedia masih lebih banyak. Namun jika dana sudah berhasil dicairkan, pastikan seluruh proses penyelesaian dilakukan melalui prosedur resmi yang diberikan oleh Kredivo.

Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mengajak seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di kawasan Indonesia Timur yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang.

Saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, Jumat, Helvi mengatakan hampir seluruh provinsi di kawasan tersebut masih memiliki jumlah debitur KUR yang relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM.

"Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Bogor, Jumat.

Kementerian UMKM mencatat hingga saat ini realisasi pembiayaan di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun yang disalurkan kepada 255.979 debitur UMKM.

Dari jumlah tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah naik kelas atau menjadi debitur graduasi.

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan penyaluran KUR terbesar di kawasan Indonesia Timur dengan nilai mencapai Rp8,18 triliun. Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun, sedangkan Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.

Helvi mengatakan kualitas penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur juga menunjukkan perkembangan positif karena porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor produksi telah mencapai 68,2 persen atau melampaui target nasional sebesar 65 persen.

"Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan semakin banyak diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing usaha, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas penyaluran KUR.

Ia menyebut dari 10 lembaga penyalur KUR di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang telah memenuhi target penyaluran ke sektor produksi minimal 65 persen, yakni BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Helvi mengajak seluruh lembaga penyalur KUR agar lebih aktif menjangkau pelaku UMKM yang bergerak di sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lainnya di Indonesia Timur.

Untuk mendukung perluasan akses pembiayaan tersebut, pemerintah telah menyempurnakan kebijakan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Melalui regulasi itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini dapat dimanfaatkan sebagai agunan tambahan dalam pengajuan KUR.

Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat mengakses KUR dengan suku bunga efektif 6 persen tanpa dibatasi frekuensi akad maupun akumulasi pinjaman.

"Artinya, pengusaha UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor dapat mengakses KUR lebih dari satu kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong ekspansi usaha dan memperkuat daya saing UMKM," ujar Helvi.

Secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur graduasi.

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Helvi mengingatkan seluruh lembaga penyalur untuk bersama-sama mendukung pencapaian target nasional KUR tahun 2026, yakni penyaluran sebesar Rp290 triliun, porsi pembiayaan ke sektor produksi minimal 65 persen, 1,3 juta debitur baru, dan 1,1 juta debitur graduasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Bank Mandiri Taspen memastikan seluruh layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tetap berjalan normal meskipun sejumlah nasabah mendatangi kantor cabang untuk meminta penjelasan terkait perkembangan kasus dugaan penipuan investasi yang mereka alami.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Taspen Tulus P Hutarabat dalam keterangan tertulis yang diterima di Purwokerto, Jumat, mengatakan manajemen mengapresiasi kunjungan para nasabah dan telah melakukan dialog secara konstruktif guna memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang ditempuh perusahaan dalam menangani kasus tersebut.

"Kami memahami kondisi yang dialami para nasabah yang menjadi korban pada kasus penipuan. Untuk itu, perusahaan telah melaporkan kasus ini kepada instansi penegak hukum dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," katanya.

Ia mengatakan Bank Mandiri Taspen juga membuka posko layanan untuk membantu para nasabah memperoleh informasi, termasuk menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.

Menurut dia, selama dialog dengan nasabah berlangsung, aktivitas operasional di Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan seperti biasa.

“Seluruh layanan transaksi perbankan maupun pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan tanpa gangguan,” katanya.

Ia mengatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap nasabah, khususnya para pensiunan, kantor cabang tersebut juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan menyiagakan tenaga dokter apabila terdapat nasabah yang mengalami gangguan kesehatan saat berdialog di kantor cabang.

Selain itu, Bank Mandiri Taspen terus mengintensifkan edukasi literasi keuangan kepada para nasabah sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berkedok investasi.

Tulus mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung penuntasan kasus tersebut melalui jalur hukum serta mengimbau para nasabah yang menjadi korban untuk turut membantu proses penyelidikan dengan melaporkan kasus yang dialami kepada kepolisian.

"Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, kami berharap kerja sama yang baik dari pensiunan yang menjadi korban dengan bank untuk bersama-sama melapor dan membantu proses yang telah dilakukan Polresta Banyumas dan OJK," katanya.

Ia menegaskan Bank Mandiri Taspen akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan otoritas terkait agar proses penyelesaian kasus dapat berjalan optimal, sembari memastikan pelayanan kepada seluruh nasabah tetap berlangsung secara aman, nyaman, dan normal.

Sebelumnya, Polresta Banyumas telah menetapkan perempuan berinisial N alias D (36) yang merupakan oknum mantan pegawai bank tersebut sebagai tersangka. Yang bersangkutan telah ditahan sejak 7 Juni 2026 dan dijerat Pasal 492 atau Pasal 486 juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, polisi memperkirakan total kerugian korban mencapai sekitar Rp25 miliar dengan jumlah korban diperkirakan lebih dari 100 orang.

Kasatreskrim Polresta Banyumas AKP Ardi Kurniawan di Purwokerto, Rabu (24/6), mengatakan hingga saat ini jumlah korban yang telah melapor sebanyak 25 orang dengan total kerugian sekitar Rp5 miliar.

Ia mengimbau nasabah lainnya yang merasa menjadi korban untuk segera melapor guna mendukung proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Selain itu, penyidik juga akan segera mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi menekankan bahwa konsistensi perbankan dalam membangun dana murah, yakni tabungan dan giro, menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam menghadapi ketatnya likuiditas.

Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga disiplin manajemen aset dan liabilitas di tengah likuiditas yang menyempit.

“Ketahanan likuiditas adalah non-negotiable,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama BRI dalam acara Mid Year Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.

Selain menjaga likuiditas, Hery mengatakan perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif.

Hal ini dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), menetapkan risk appetite sektoral yang sesuai dengan kondisi makroekonomi terkini, serta membangun pipeline kredit berkualitas melalui pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif.

Hery juga menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset secara proaktif melalui proses underwriting yang ketat, sistem early warning yang lebih granular, serta kesiapan fungsi penagihan (collection readiness) apabila kualitas kolektibilitas mulai menurun.

Selain itu, akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan analitik data dinilai bukan lagi sekadar strategi jangka menengah, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis bagi industri perbankan saat ini.

Seiring dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026, Hery mengatakan kondisi tersebut secara struktural akan meningkatkan tekanan repricing dana pihak ketiga (DPK).

Kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi belakangan juga diperkirakan akan menekan net interest margin (NIM) perbankan.

Ia menambahkan bahwa cost of fund perbankan juga diperkirakan cenderung meningkat sehingga disiplin dalam pengelolaan bisnis menjadi kunci. Menurutnya, industri perbankan kini memasuki era selective growth atau pertumbuhan yang lebih selektif.

Meski secara umum industri perbankan masih tergolong solid, ia menilai mulai muncul sejumlah tekanan. Pertumbuhan DPK mulai melambat, NIM terkompresi, dan rasio kecukupan modal (CAR) sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

“Dengan kata lain, perbankan masih kuat, tetapi operating environment perbankan sekarang menjadi cukup challenging,” kata Hery.

Sementara dari sisi penyaluran kredit, nilai undisbursed loan juga masih cukup besar. Menurutnya, fokus perbankan tidak cukup hanya pada pemberian persetujuan fasilitas kredit, tetapi juga harus mendorong agar plafon kredit yang telah disetujui benar-benar dimanfaatkan debitur untuk ekspansi usaha.

Hery juga melihat adanya paradoks di industri perbankan. Di satu sisi, standar pemberian kredit semakin longgar sehingga bank menjadi lebih akomodatif dalam menyalurkan pembiayaan. Namun di sisi lain, permintaan kredit baru justru mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan dalam hasil Survei Perbankan oleh Bank Indonesia pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit juga belum merata antar kelompok bank. Bank KBMI 3 dan KBMI 4 masih menjadi penopang utama pertumbuhan kredit industri, sementara KBMI 1 dan KBMI 2 menunjukkan tren yang lebih volatil, bahkan sebagian masih mencatatkan pertumbuhan negatif.

Jika dilihat berdasarkan segmen, ia mencatat penurunan permintaan kredit paling tajam terjadi pada kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit UMKM khususnya KUR. Ketiga segmen tersebut dinilai paling sensitif terhadap pelemahan daya beli, sentimen dunia usaha, serta ketidakpastian ekonomi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kualitas aset juga harus terus dijaga. Meskipun rasio loan at risk (LAR) perbankan pada awal 2026 menunjukkan tren penurunan secara bertahap, kenaikan BI-Rate, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan terhadap daya beli berpotensi membalikkan tren positif tersebut apabila tidak direspons dengan tepat.

Karena itu, menurut Hery, setiap bank juga perlu memiliki watch list debitur yang berpotensi terdampak pelemahan nilai tukar, disertai strategi mitigasi yang siap dieksekusi sebelum permasalahan berkembang lebih besar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat kinerja penyaluran kredit secara bank only tumbuh sebesar 20,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp1.580 triliun per Mei 2026 yang mayoritas tersalurkan ke sektor produktif.

Sektor tersebut mulai dari hilirisasi industri hingga segmen UMKM yang menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja di berbagai daerah di Indonesia.

“Kinerja ini merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi penghimpunan dana, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara bank only sebesar 22,0 persen (yoy) menjadi Rp1.716 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh dana murah (current account and saving account/CASA) dengan giro mencapai Rp664 triliun dan tabungan sebesar Rp559 triliun.

Adapun total aset bank only Bank Mandiri tercatat Rp2.306 triliun, tumbuh 20,0 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara laba bersih yang dibukukan Bank Mandiri per akhir Mei 2026 mencapai Rp23,3 triliun, tumbuh 18,6 persen (yoy).

Tren pertumbuhan profitabilitas yang positif tersebut turut mendorong return on equity (ROE) Bank Mandiri terjaga stabil di kisaran 20 persen.

Perseroan menyampaikan kinerja positif tersebut tidak terlepas dari kinerja berkelanjutan layanan digital melalui Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri yang terus mencatat peningkatan penggunaan.

Selain mendorong pertumbuhan transaksi digital, menurut perseroan, peningkatan pengguna kedua platform tersebut turut memperkuat literasi keuangan, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Hal ini sejalan dengan visi Danantara dalam memastikan aset negara dikelola secara efektif, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Novita menambahkan bahwa sinergi yang terintegrasi antara ekosistem digital dan jaringan fisik memungkinkan nasabah mengelola keuangan secara menyeluruh dalam satu platform layanan.

Perseroan pun menyatakan akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui pembiayaan program prioritas nasional, mencakup KUR, penguatan UMKM dan koperasi, KPR subsidi, serta sektor strategis dan hilirisasi industri guna mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Melalui sinergi integrasi ekosistem Bank Mandiri yang menghubungkan layanan digital, jaringan distribusi, dan pembiayaan produktif, kami berkomitmen untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Novita.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menyetujui perpanjangan jangka waktu pelunasan atau tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah subsidi hingga mencapai 40 tahun guna meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan baru ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses hunian layak dengan cicilan bulanan yang jauh lebih terjangkau dan kompetitif.

"Komite menyetujui untuk tenor 40 tahun bisa dijalankan," ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat dijumpai usai melakukan pertemuan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan keputusan ini merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program papan yang berpihak pada rakyat. Sektor perbankan selaku penyalur pembiayaan juga didorong untuk segera mengimplementasikan skema-skema baru ini agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Selain memperpanjang masa tenor pinjaman, pemerintah memberikan kepastian bagi pasar properti dengan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi tapak di level 5%. Keputusan ini menjadi angin segar bagi industri realestat karena bunga flat tersebut tidak akan berubah meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami kenaikan.

Langkah ini diambil guna melindungi daya beli konsumen rumah subsidi dari gejolak pengetatan kebijakan moneter. Dengan tingkat bunga yang terkunci, stabilitas angsuran para debitur dipastikan akan tetap terjaga sepanjang masa kontrak kredit berjalan.

Tidak hanya untuk sektor rumah tapak, Kementerian PKP bersama komite terkait juga menetapkan regulasi khusus mengenai tarif bunga untuk kepemilikan aset vertikal. Pemerintah menyepakati besaran bunga KPR untuk rumah susun (rusun) subsidi adalah sebesar 6%.

Melalui tiga poin keputusan utama tersebut—yakni bunga rumah tapak 5%, tenor hingga 40 tahun, dan bunga rusun subsidi 6%, pemerintah optimistis dapat mengakselerasi penyerapan pasokan rumah nasional. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menggairahkan kembali kinerja industri pembiayaan perumahan dan sektor konstruksi di dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) menyatakan bahwa akses pembiayaan bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus disamaratakan agar dapat memicu per

"Perlakuan bank terhadap UMKM di Jakarta dengan di Maluku misalnya itu berbeda, padahal bank yang sama," kata Ketua AKUMANDIRI Hermawati Setyorinny saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kendala yang dihadapi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan tidak sama antara daerah satu dengan lainnya.

Ia menyatakan dari hasil temuan dan laporan para pelaku UMKM, menyatakan bahwa keengganan mereka mengakses pembiayaan perbankan dikarenakan sejumlah syarat yang memberatkan mereka.

Untuk itu, pemerintah kata Hermawati harus memberikan pengawasan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan sejumlah perbankan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tanpa agunan lanjut dia, namun ada beberapa bank yang masih meminta agunan atau jaminan kepada pelaku UMKM ketika akan mengakses pembiayaan KUR meskipun jaminannya kecil.

"Pemerintah harus ada pengawasan, bagi bank yang bisa menjalankan syarat prosedur yang disepakati oleh peraturan atau kebijakan harusnya dapat reward begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Dengan penyamarataan tersebut kata dia, diharapkan pelaku UMKM yang sempat mengalami kendala untuk mengakses pembiayaan dapat dipermudah dan bisa meningkatkan kredit UMKM terhadap perbankan.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis (18/6).

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun dapat meringankan beban pelaku usaha ultramikro.

“Penurunan bunga PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen merupakan kebijakan yang sangat ekspansif untuk memperkuat sektor usaha ultramikro,” kata Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.

Menurut Rizal, selama ini nasabah Mekaar membayar biaya pembiayaan yang relatif tinggi karena karakteristik pembiayaan tanpa agunan, nominal pinjaman yang kecil, serta kebutuhan pendampingan yang intensif.

Dengan penurunan bunga tersebut, pelaku usaha ultramikro dinilai memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak akan terjadi secara otomatis maupun seragam pada seluruh penerima manfaat.

Ia menjelaskan berbagai studi UMKM menunjukkan bahwa persoalan utama usaha ultra mikro tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga produktivitas yang rendah, akses pasar yang terbatas, serta kapasitas usaha yang masih lemah.

Menurut dia, penurunan bunga memang dapat memperbaiki arus kas pelaku usaha, tetapi tanpa penguatan pendampingan, pelatihan, dan akses pemasaran, tambahan ruang keuangan tersebut belum tentu berujung pada peningkatan omzet yang signifikan.

“Modal murah adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ultramikro,” ujarnya.

Rizal juga mengingatkan agar penurunan bunga tidak mengurangi kualitas pendampingan maupun keberlanjutan model bisnis PNM.

Menurut dia, pendampingan merupakan faktor pembeda utama dari PNM Mekaar dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Penurunan suku bunga PNM Mekaar diputuskan dalam rapat koordinasi Optimalisasi Kredit Program Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6). Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Askrindo Syariah dalam mendukung Program KUR sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM

Jakarta (ANTARA) - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) memperluas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah ke Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penandatanganan kerja sama dengan PT Bank NTB Syariah.

“Kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Askrindo Syariah dalam mendukung Program KUR sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” kata Plt. Direktur Utama Askrindo Syariah Aviantono Yudihariadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Melalui kerja sama tersebut, Askrindo Syariah akan memberikan dukungan penjaminan atas pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Bank NTB Syariah kepada pelaku UMKM.

Dukungan penjaminan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong lembaga keuangan dalam memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

“Kami percaya bahwa akses pembiayaan yang didukung oleh sistem penjaminan yang kuat akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan usaha, peningkatan produktivitas, serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran pembiayaan KUR Syariah di wilayah NTB sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi masyarakat.

Menurut Aviantono, sinergi dalam kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang semakin kuat, kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pelaku usaha.

Aviantono menyatakan pihaknya terus memperkuat peran dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui penyediaan layanan penjaminan yang profesional, amanah dan berorientasi pada pengembangan sektor produktif.

Kerja sama dengan Bank NTB Syariah ini disebut mempertegas komitmen perusahaan untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026