Purwokerto (ANTARA) - Bank Mandiri Taspen memastikan seluruh layanan perbankan di Kantor Cabang Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tetap berjalan normal meskipun sejumlah nasabah mendatangi kantor cabang untuk meminta penjelasan terkait perkembangan kasus dugaan penipuan investasi yang mereka alami.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Taspen Tulus P Hutarabat dalam keterangan tertulis yang diterima di Purwokerto, Jumat, mengatakan manajemen mengapresiasi kunjungan para nasabah dan telah melakukan dialog secara konstruktif guna memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang ditempuh perusahaan dalam menangani kasus tersebut.

"Kami memahami kondisi yang dialami para nasabah yang menjadi korban pada kasus penipuan. Untuk itu, perusahaan telah melaporkan kasus ini kepada instansi penegak hukum dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," katanya.

Ia mengatakan Bank Mandiri Taspen juga membuka posko layanan untuk membantu para nasabah memperoleh informasi, termasuk menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.

Menurut dia, selama dialog dengan nasabah berlangsung, aktivitas operasional di Kantor Cabang Purwokerto tetap berjalan seperti biasa.

“Seluruh layanan transaksi perbankan maupun pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan tanpa gangguan,” katanya.

Ia mengatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap nasabah, khususnya para pensiunan, kantor cabang tersebut juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan menyiagakan tenaga dokter apabila terdapat nasabah yang mengalami gangguan kesehatan saat berdialog di kantor cabang.

Selain itu, Bank Mandiri Taspen terus mengintensifkan edukasi literasi keuangan kepada para nasabah sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan berkedok investasi.

Tulus mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung penuntasan kasus tersebut melalui jalur hukum serta mengimbau para nasabah yang menjadi korban untuk turut membantu proses penyelidikan dengan melaporkan kasus yang dialami kepada kepolisian.

"Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, kami berharap kerja sama yang baik dari pensiunan yang menjadi korban dengan bank untuk bersama-sama melapor dan membantu proses yang telah dilakukan Polresta Banyumas dan OJK," katanya.

Ia menegaskan Bank Mandiri Taspen akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan otoritas terkait agar proses penyelesaian kasus dapat berjalan optimal, sembari memastikan pelayanan kepada seluruh nasabah tetap berlangsung secara aman, nyaman, dan normal.

Sebelumnya, Polresta Banyumas telah menetapkan perempuan berinisial N alias D (36) yang merupakan oknum mantan pegawai bank tersebut sebagai tersangka. Yang bersangkutan telah ditahan sejak 7 Juni 2026 dan dijerat Pasal 492 atau Pasal 486 juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, polisi memperkirakan total kerugian korban mencapai sekitar Rp25 miliar dengan jumlah korban diperkirakan lebih dari 100 orang.

Kasatreskrim Polresta Banyumas AKP Ardi Kurniawan di Purwokerto, Rabu (24/6), mengatakan hingga saat ini jumlah korban yang telah melapor sebanyak 25 orang dengan total kerugian sekitar Rp5 miliar.

Ia mengimbau nasabah lainnya yang merasa menjadi korban untuk segera melapor guna mendukung proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Selain itu, penyidik juga akan segera mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Bank Mandiri Taspen menggandeng para korban dugaan penipuan investasi yang melibatkan oknum mantan pegawai berinisial N alias D (36) untuk memperkuat literasi keuangan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap praktik investasi bodong.

Distribution Head 5 (Jateng-DIY) Bank Mandiri Taspen I Putu Agus Sinom Artawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan pihaknya menerima dan menyambut aspirasi pengaduan dari para korban tersangka N alias D yang diduga terlibat dalam kasus penipuan investasi.

"Kami membuka ruang komunikasi dengan para korban sekaligus memberikan edukasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Perlindungan nasabah menjadi komitmen utama kami," katanya.

Ia menjelaskan seluruh nasabah yang hadir dalam kegiatan tersebut disambut langsung oleh jajaran manajemen Bank Mandiri Taspen, mulai dari Pimpinan Cabang Purwokerto Puguh Setiaris Wicaksono hingga Kepala Divisi Taskforce Muhammad Ikhsan.

Selain menerima aspirasi para korban, Bank Mandiri Taspen juga menyediakan berbagai layanan pendukung, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan makan bersama.

Dalam kesempatan itu, peserta bersama Komunitas Mantap Indonesia turut membagikan program Jumat Berkah kepada masyarakat sekitar.

“Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan nasabah sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya investasi ilegal yang kerap menyasar masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan para nasabah selanjutnya mengikuti kegiatan literasi keuangan yang disampaikan Department Head Operation Customer Experience Bank Mandiri Taspen Andi Prasetyo Nugroho.

Dalam sesi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme kredit yang benar, ciri-ciri investasi legal, serta berbagai modus yang umum digunakan pelaku investasi bodong.

Dari hasil diskusi dan edukasi tersebut, nasabah dan Bank Mandiri Taspen sepakat untuk bersama-sama melawan praktik investasi bodong.

Mereka juga mengajak keluarga untuk lebih proaktif dalam melindungi orang tua dan anggota keluarga lainnya dari berbagai bentuk penipuan berkedok investasi.

Sinom mengatakan keterlibatan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah masyarakat menjadi korban investasi ilegal, terutama kelompok lanjut usia yang kerap menjadi sasaran pelaku.

"Kami mengajak seluruh keluarga untuk saling mengingatkan dan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memutuskan berinvestasi. Jangan mudah tergiur imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal," katanya.

Ia mengatakan Bank Mandiri Taspen berencana memperluas program edukasi dan perlindungan nasabah melalui kegiatan literasi keuangan di sembilan wilayah distribusi yang berada di bawah koordinasi perusahaan.

Melalui program tersebut, Sinom mengharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat serta mampu mengenali dan menghindari berbagai bentuk penawaran investasi ilegal yang merugikan.

Sebelumnya, Polresta Banyumas telah menetapkan perempuan berinisial N alias D (36) sebagai tersangka. Yang bersangkutan telah ditahan sejak 7 Juni 2026 dan dijerat Pasal 492 atau Pasal 486 juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, polisi memperkirakan total kerugian korban mencapai sekitar Rp25 miliar dengan jumlah korban diperkirakan lebih dari 100 orang.

Kasatreskrim Polresta Banyumas AKP Ardi Kurniawan di Purwokerto, Rabu (24/6), mengatakan hingga saat ini jumlah korban yang telah melapor sebanyak 25 orang dengan total kerugian sekitar Rp5 miliar.

Ia mengimbau nasabah lainnya yang merasa menjadi korban untuk segera melapor guna mendukung proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Selain itu, penyidik juga akan segera mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di era digital, akses investasi semakin mudah melalui berbagai aplikasi dan platform online. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menjalankan investasi ilegal yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Investor perlu waspada terhadap tawaran investasi yang terdengar terlalu menggiurkan. Tidak ada investasi yang bebas risiko, sehingga penting untuk selalu melakukan pengecekan legalitas dan memahami produk sebelum menanamkan dana. MotionTrade telah merangkum beberapa contoh modus investasi ilegal yang perlu diwaspadai investor, yaitu:

1. Skema Ponzi (Piramida)

Skema ponzi atau piramida adalah bentuk modus penipuan bodong yang perlu diwaspadai investor. Dalam modus ini, keuntungan diperoleh bukan dari bisnis usaha, tetapi dari dana investasi investor yang merupakan anggota baru. Skema seperti ini biasanya berjalan lancar pada awalnya, tetapi akan runtuh ketika jumlah investor baru tidak lagi cukup untuk membayar investor lama.

Tips MotionTrade: Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal



2. Binary Option

Binary option merupakan bentuk perjudian yang berkedok investasi. Banyak orang terjebak dengan cara ini dan menganggap bahwa ini adalah bagian dari investasi. Binary option merupakan praktik bertaruh dengan naik turunnya harga saham di mana pengguna harus menebak apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Apabila tebakan benar, pengguna mendapat keuntungan. Jika salah, maka modal yang dipertaruhkan akan hangus.

3. Skema Pump & Dump

Bentuk penipuan pada pasar saham dengan proses menggiring opini melalui publik figur untuk memanipulasi pasar saham sehingga terjadi lonjakan kenaikan harga saham. Pelaku biasanya menargetkan saham murah atau perusahaan kecil dengan likuiditas rendah. Saham jenis ini mudah digerakkan karena transaksi kecil saja sudah cukup memicu kenaikan harga signifikan. Setelah harga naik dan minat investor meningkat, pelaku melepas sahamnya secara masif. Aksi ini membuat harga anjlok drastis dan meninggalkan investor lain yang membeli di puncak dalam kondisi merugi.

Tips MotionTrade: Kenali Modus Penipuan Berkedok Investasi Pasar Modal



4. Pengumpulan Dana

Modus selanjutnya yang juga sering terjadi adalah pengumpulan dana masyarakat oleh lembaga fiktif, yang berujung pada kasus penipuan. Pelaku biasanya menciptakan kesan seolah-olah peluang investasi hanya tersedia dalam waktu terbatas. Tujuannya agar calon investor tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan riset dan verifikasi. Jika seseorang terus mendesak Anda untuk segera mentransfer dana, sebaiknya berhati-hati.

5. Grup Investasi Berbayar dengan Janji Profit

Saat ini banyak grup investasi di media sosial atau pesan instan yang menjanjikan rekomendasi saham atau aset tertentu dengan keuntungan tinggi. Investor perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat memberikan keuntungan pasti melalui sinyal atau rekomendasi investasi berbayar.

Investor disarankan untuk mengikuti akun media sosial resmi MNC Sekuritas guna memperoleh informasi, edukasi, dan update pasar yang terpercaya. Akun media sosial resmi MNC Sekuritas meliputi:

* Instagram: @mncsekuritas

* Facebook: MNC Sekuritas

* X: @mncsekuritas

* LinkedIn: MNC Sekuritas

* YouTube: MNC Sekuritas

* TikTok: @mncsekuritas

* Thread: @mncsekuritas

* Telegram: https://bit.ly/mncstelegram

* Whatsapp Business: 0888- 8000-005.

* Whatssap Channel: https://bit.ly/mncswachannel

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan Bafi Group Indonesia setelah menemukan indikasi pelanggaran dalam operasional kedua entitas tersebut.

Universal Peak diduga menjalankan penipuan berkedok investasi saham dan saham perdana atau initial public offering (IPO), sedangkan Bafi Group Indonesia menawarkan jasa penyelesaian masalah pinjaman online (pinjol) dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas berwenang.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., sebuah entitas yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat. "Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggotanya," ujar Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas, Universal Peak diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Satgas Pasti juga menemukan aplikasi maupun situs yang digunakan Universal Peak tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Bafi Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi terkait permasalahan pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan kepada konsumen adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban.

Dalam praktiknya, konsumen diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar. Setelah itu, entitas ini menjanjikan akan membantu menyelesaikan seluruh utang pinjaman online dengan meminta imbal jasa yang berasal dari sebagian dana pinjaman yang berhasil dicairkan.

Satgas Pasti juga menemukan dalam materi publikasinya, Bafi Group mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya. Kegiatan usaha yang dilakukan juga tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Atas temuan tersebut, Satgas Pasti telah menghentikan seluruh kegiatan kedua entitas dan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan yang digunakan. Selain itu, Satgas akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan lebih lanjut.

"Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan," kata Hudiyanto.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap jasa penyelesaian pinjaman online yang mendorong konsumen mengajukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi pemerintah lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui saluran resmi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperluas penetrasi edukasi dan literasi keuangan ke sektor akademis guna membentengi generasi muda dari risiko perangkap finansial digital yang kian marak.

Langkah tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPS dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Arsjad Rasjid Lecture Theatre Unhas, Kota Makassar, Jumat (12/6/2026).

Kolaborasi ini mencakup aspek pengembangan kompetensi, riset bersama, serta sosialisasi terintegrasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS di dalam sistem perbankan nasional.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengungkapkan bahwa penetrasi teknologi finansial yang tidak dibarengi dengan pemahaman literasi fundamental berpotensi memicu kerentanan struktural bagi kelompok usia produktif.

Apalagi karakteristik generasi muda saat ini sangat lekat dengan gawai dan aktif di media sosial, di mana harus disertai proteksi yang lebih tinggi.

“Kemudahan akses keuangan saat ini terkadang belum diimbangi dengan literasi keuangan yang mumpuni. Akibatnya, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang terjebak perilaku konsumtif akibat fenomena FOMO (fear of missing out) atau sekadar ingin terlihat keren,” ujarnya di Makassar, Jumat (12/6/2026).

Farid menambahkan, keterbatasan literasi kerap mengarahkan mahasiswa pada opsi instan yang destruktif, seperti pemanfaatan pinjaman online ilegal. Bahkan dalam skenario terburuk, minimnya pengelolaan kas operasional pribadi mendorong mereka ke arah perjudian online hingga terjebak pada instrumen investasi bodong.

Oleh sebab itu, melalui kemitraan strategis dengan Unhas, LPS mengusung kolaborasi berupa peningkatan literasi keuangan, penyediaan program magang industri, alokasi beasiswa, hingga kolaborasi penelitian ilmiah.

LPS menargetkan hasil dari kemitraan ini bisa mengerek indeks literasi keuangan mahasiswa agar mampu mengelola modal secara bijak berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar pemenuhan keinginan temporer.

Di sisi lain, penguatan kompetensi diarahkan untuk membangun kesiapan kerja melalui program magang yang memberikan eksposur langsung terhadap dinamika industri jasa keuangan.

Selain itu, mahasiswa Unhas sendiri merupakan salah satu penerima beasiswa utama LPS setiap tahunnya sejak tahun 2024, dengan jumlah penerima pada angkatan pertama sebanyak 6 orang, angkatan kedua 12 orang, dan angkatan ketiga sebanyak 13 orang.

“Kami menyadari betul bahwa tingkat literasi keuangan di tanah air masih tergolong rendah. Kondisi ini membuat masyarakat sangat rentan terhadap manipulasi finansial di ruang digital. Sosialisasi nantinya tidak hanya menyasar kampus, tetapi juga sekolah, pesantren, hingga lapisan masyarakat umum,” tegas Farid.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Muhammad Ruslin menilai kehadiran LPS sangat krusial dalam memperkuat basis pemahaman manajemen risiko di lingkungan kampus, terlebih Unhas saat ini mengelola entitas bisnis mandiri yakni Bank Unhas.

Pihaknya juga membidik implementasi berupa penyelarasan kurikulum akademis dengan materi literasi keuangan formal yang disupervisi langsung oleh LPS. Langkah ini diharapkan mampu mendorong riset-riset akademis yang dapat menjadi basis pengambil kebijakan bagi otoritas keuangan.

“Sinergi ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi, melainkan untuk seluruh aspek multidisiplin di Unhas yang bersinggungan dengan tata kelola keuangan. Kami memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan universitas,” kata Ruslin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tawaran investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat masih menjadi salah satu penyebab masyarakat terjebak pada keputusan finansial berisiko. Di tengah meningkatnya minat berinvestasi, literasi keuangan dinilai menjadi faktor penting untuk menghindari kerugian.

Investor diingatkan agar tidak menyerahkan pengelolaan akun investasi kepada pihak lain, terutama yang menjanjikan keuntungan pasti. Setiap keputusan investasi sebaiknya dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap instrumen dan risiko yang menyertainya.

Direktur Didimax Cenli Yani mengatakan, investor perlu terlibat langsung dalam pengelolaan akun investasi dan memahami setiap transaksi yang dilakukan.

“Nasabah tidak dianjurkan menitipkan dana maupun menyerahkan kendali penuh aktivitas transaksi kepada pihak lain yang menjanjikan keuntungan tertentu,” kata Cenli dalam keterangan yang diterima, Senin (1/6/2026).

Menurut dia, peningkatan literasi keuangan masih menjadi kebutuhan utama seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang masuk ke pasar investasi. Pemahaman yang memadai dapat membantu investor menilai risiko dan menghindari tawaran investasi yang terdengar menggiurkan tetapi tidak transparan.

Cenli mengingatkan bahwa setiap instrumen investasi memiliki risiko yang berbeda. Karena itu, investor perlu memahami karakteristik produk yang dipilih sebelum menanamkan dana.

Ia menegaskan tidak ada keuntungan yang dapat dijamin dalam aktivitas investasi. Keputusan investasi seharusnya didasarkan pada analisis dan pengelolaan risiko, bukan semata-mata pada potensi imbal hasil yang ditawarkan.

Menurut dia, semakin tinggi potensi keuntungan yang dijanjikan, semakin besar pula risiko yang perlu dipahami oleh investor sebelum mengambil keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang diduga menjalankan penipuan berkedok investasi dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin yakni Magento.

Sekretariat Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan Hudiyanto mengatakan entitas tersebut diduga mengatasnamakan produk Magento Commerce milik Adobe Inc. untuk menarik dana dari masyarakat. Padahal, Adobe Inc merupakan perusahaan perangkat lunak multinasional yang terdaftar di Amerika Serikat dan tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi.

“Magento terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi dengan skema penawaran pembuatan akun toko pada platform Magento dan melakukan penyetoran dana deposit untuk memperoleh komisi penjualan dan cashback,” kata Hudiyanto dalam keterangan resmi Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa Magento tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Selain itu, aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Magento dan akan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan terkait. OJK juga menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat agar proses penanganan dapat dipercepat.

Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tawaran investasi atau aktivitas keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Selain Magento, OJK juga menyoroti entitas lain seperti Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas yang diduga menggunakan nama perusahaan asing MBAStack Limited, serta Appeninc yang diduga mengatasnamakan perusahaan asing bernama Appen Inc.

Regulator juga meminta masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan impersonasi berbasis e-commerce yang menawarkan komisi penjualan maupun skema serupa.

Jika menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman daring ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan Satgas PASTI. Adapun masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melapor melalui situs Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) guna mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara lebih cepat.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan kegiatan entitas bernama Magento yang diduga menjalankan penipuan investasi berkedok platform e-commerce dengan skema deposit dan iming-iming komisi penjualan.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI Hudiyanto menyebut Magento diduga melakukan impersonasi atau penyalahgunaan nama produk Magento Commerce milik perusahaan perangkat lunak multinasional asal Amerika Serikat, Adobe Inc.

Padahal, Adobe tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi. Sementara itu, produk Magento Commerce merupakan perangkat lunak untuk membangun dan mengelola platform e-commerce.

"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Magento diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan aplikasi atau website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," kata Hudiyanto dalam pernyataan tertulis, Selasa (12/5).

Magento terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi dengan skema penawaran pembuatan akun toko pada platform Magento. Selain itu, entitas ini melakukan penyetoran dana deposit untuk memperoleh komisi penjualan dan cashback.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing terkenal tanpa legalitas jelas di Indonesia.

Selain Magento, Satgas menyoroti entitas lain seperti Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas yang diduga menggunakan nama MBAStack Limited serta Appeninc yang diduga mencatut nama perusahaan asing Appen Inc.

OJK juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan berkedok e-commerce yang menawarkan komisi penjualan, cashback maupun skema tugas online lainnya dengan kewajiban menyetor dana terlebih dahulu.

"Apabila menemukan indikasi investasi ilegal atau pinjaman online ilegal diminta melapor melalui situs sipasti.ojk.go.id, kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, maupun email konsumen@ojk.go.id," ujar Hudiyanto.

Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Setelah melakukan pelaporan maka IASC akan membantu proses pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Sepanjang Kuartal I 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) berhasil menutup ratusan entitas ilegal yang meresahkan masyarakat.

Tak hanya pinjol, penawaran investasi bodong juga ikut ditindak. Di tengah maraknya kasus ini, masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan yang kian beragam.

951 pinjol ilegal dan investasi bodong dihentikan

Satgas PASTI mencatat telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta dua penawaran investasi ilegal selama periode Januari hingga Maret 2026.

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengatakan bahwa entitas tersebut ditemukan melalui berbagai situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Satgas PASTI terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Berikut daftar pinjol ilegal dan investasi ilegal yang telah dihentikan Satgas PASTI pada Kuartal I 2026: Pinjol ilegal dan investasi ilegal terbaruOJK.

Modus penipuan makin variatif, ini yang paling sering muncul

Selain melakukan penindakan, Satgas PASTI juga mengidentifikasi sejumlah modus keuangan ilegal yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Modus-modus ini kerap terlihat meyakinkan, namun berujung merugikan korban. Berikut beberapa pola yang perlu diwaspadai:

1. Jasa periklanan dengan sistem deposit

Pelaku menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau mengeklik tautan. Setelah itu, korban diminta menyetor dana dengan iming-iming keuntungan berlipat.

2. Meniru investasi entitas berizin

Pelaku meniru nama, logo, atau identitas perusahaan jasa keuangan resmi untuk meyakinkan korban. Padahal, penawaran tersebut tidak berasal dari pihak yang berizin.

3. Penawaran pendanaan usaha atau proyek

Korban dijanjikan imbal hasil tetap, tetapi tanpa kejelasan model bisnis, perjanjian, maupun pengawasan.

4. Skema money game

Keuntungan anggota lama dibayarkan dari setoran anggota baru, bukan dari aktivitas usaha yang nyata.

5. Perdagangan aset kripto ilegal

Pelaku menawarkan investasi kripto tanpa izin dari otoritas, biasanya disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.

"Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya," ungkapnya.

Ratusan ribu laporan masuk, dana korban miliaran berhasil diselamatkan

Di sisi lain, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat tingginya laporan penipuan transaksi keuangan dari masyarakat.

Dalam periode 22 November 2024 hingga 31 Maret 2026, IASC menerima 515.345 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 872.395 rekening telah diverifikasi dan 460.270 rekening berhasil diblokir.

Upaya ini turut menyelamatkan dana masyarakat dalam jumlah besar. Total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp 585,4 miliar.

Selain itu, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar Rp 169 miliar yang berasal dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan.

Dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal, masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Hudiyanto mengingatkan pentingnya kehati-hatian sebelum berinvestasi atau menggunakan layanan keuangan digital.

"Upaya ini merupakan bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat agar tidak terjebak pada penawaran pinjaman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang meresahkan," tuturnya.

Cara melapor pinjol ilegal dan investasi ilegal

Masyarakat yang menemukan indikasi pinjol atau investasi ilegal dapat melapor melalui:

• Website: sipasti.ojk.go.id
• Kontak OJK 157
• WhatsApp: 081 157 157 157
• Email: konsumen@ojk.go.id

Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan juga bisa melapor melalui situs iasc.ojk.go.id guna mempercepat pemblokiran rekening pelaku.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MAKASSAR - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Model bisnis yang dianggap kabur serta struktur kendali yang dinilai sarat kepentingan politik memicu kekhawatiran akan efektivitas lembaga superholding tersebut dalam mengelola aset negara.

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Nur Bau Massepe menilai kehadiran Danantara saat ini masih terjebak dalam kerancuan identitas.

Menurutnya, belum ada kejelasan apakah lembaga ini akan beroperasi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), superholding layaknya Temasek di Singapura, atau sekadar perusahaan investasi biasa.

"Jika dikatakan SWF, sebenarnya kita sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA). Jika disebut superholding, kita sudah punya PT Danareksa (Persero) yang memiliki mandat serupa. Ketidakjelasan mandat ini menjadi persoalan fundamental," kata Andi Nur Bau Massepe dalam Debat Publik Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Makassar, Rabu (15/4/2026).

Andi Nur menyoroti risiko besar di balik struktur organisasi Danantara yang berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

Secara teori manajemen klasik, rentang kendali ini dianggap sangat berisiko karena menipiskan sekat antara motif investasi profesional dengan kepentingan politik.

Lemahnya posisi dewan pengawas serta proses regulasi yang terkesan terburu-buru memicu kekhawatiran akan aspek prudential atau kehati-hatian. Dia bahkan memberikan label keras terhadap potensi risiko ini sebagai "investasi bodong" dalam konteks kegagalan sistemik.

"Saya mengistilahkan itu sebagai investasi bodong karena bisa saja jika pengelolanya tidak prudent, hal itu menyebabkan kerugian. Bukan hanya kerugian negara, tapi bisa berdampak sistemik yang merusak tatanan ekonomi," tegas Andi Nur.

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa konsep Danantara saat ini berisiko melanggar prinsip dasar investasi, yakni diversifikasi.

Strategi mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pusat investasi dianggap sebagai langkah "menaruh semua telur dalam satu keranjang" (don't put your eggs in one basket).

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 52% BUMN masih mencatatkan kerugian. Tanpa pedoman investasi yang jelas, baik dari sisi horison jangka panjang maupun alat analisis teknikal dan fundamental, Danantara dikhawatirkan gagal menyebar risiko portofolio secara efektif.

"Motif pembentukan ini lebih ke arah political will atau politik investasi ketimbang murni profesional. Padahal, portofolio investasi adalah urusan jangka panjang yang memerlukan kestabilan, bukan desakan politik," tambah Andi Nur.

Sementara itu di forum yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan bahwa Danantara memiliki posisi dan model bisnis yang jelas dalam lanskap investasi global. Dia membantah anggapan bahwa kehadiran lembaga baru ini tumpang tindih dengan INA.

Menurut Wijayanto, di dunia internasional, SWF secara umum terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu return-driven dan dual mandate. Danantara, lanjutnya, secara spesifik dirancang untuk menjalankan fungsi dual mandate.

"Danantara masuk di kategori dual mandate, yakni menjalankan fungsi strategis sekaligus mengejar imbal hasil (return). Model ini serupa dengan Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia, hingga Qatar Investment Authority," ujar Wijayanto.

Dia menjelaskan bahwa perbedaan antara Danantara dan INA terletak pada tugas pokok dan fungsinya. INA diposisikan sebagai lembaga yang bersifat return-driven, yang fokus utamanya adalah mencari keuntungan investasi tanpa dibebani misi penugasan strategis negara yang kompleks.

"INA tidak mengelola BUMN yang 'sakit' untuk diperbaiki. Sementara itu, Danantara mendapatkan penugasan yang lebih luas dan strategis," tambahnya.

Dia mencontohkan Singapura yang memiliki 2 lembaga investasi dengan fokus berbeda, yakni Temasek yang bersifat strategis dan GIC (Government of Investment Corporation) yang murni fokus pada return.

Keberadaan lebih dari satu SWF dalam 1 negara merupakan hal yang lumrah dan dipraktikkan oleh negara-negara seperti Kuwait, Arab Saudi, China, hingga Korea Selatan.

Lebih lanjut, Wijayanto menilai adanya beberapa SWF dalam 1 negara terkadang memang lahir dari dinamika kepemimpinan yang berbeda, namun hal tersebut tidak menjadi masalah selama pembagian tugasnya jelas.

Melalui pemisahan ini, masing-masing lembaga dapat fokus pada spesialisasi kinerjanya dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, dengan model bisnis yang telah terpetakan tersebut, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi strategis, sementara INA tetap menjadi ujung tombak dalam menarik investasi global berbasis keuntungan jangka panjang.

Bisnis.com, BATAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih tingginya laporan masyarakat terkait pinjaman online alias pinjol ilegal dan investasi bodong di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2025.

Kepala OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan pihaknya menerima 280 laporan terkait pinjol ilegal serta 88 laporan investasi ilegal dari masyarakat Kepri.

“Laporan ini menunjukkan masih adanya aktivitas pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang merugikan masyarakat,” kata Sinar di Batam.

Selain itu, melalui sistem Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), OJK juga menerima berbagai laporan penipuan keuangan, mulai dari penipuan belanja daring, penipuan telepon, investasi fiktif, hingga penipuan lowongan kerja.

Secara nasional, tercatat sekitar 417.000 laporan penipuan keuangan yang masuk ke OJK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 416.000 rekening berhasil diblokir dengan total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp511 miliar.

“Melalui Indonesia Anti-Scam Centre, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan keuangan agar rekening pelaku segera diblokir dan dana yang masih tersisa berpeluang diselamatkan,” ujarnya.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan dapat melapor melalui situs resmi IASC dengan melampirkan data diri, bukti kepemilikan rekening, kronologi kejadian, serta bukti transfer.

Program ini merupakan bagian dari Satgas PASTI yang melibatkan berbagai lembaga, antara lain Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, serta sejumlah instansi pemerintah lainnya.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas entitas jasa keuangan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi serta tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha AMG Pantheon serta Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas (MBA) karena diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menyampaikan bahwa selain penghentian kegiatan usaha, pihaknya juga akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait.

“Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut,” kata Hudiyanto melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Satgas PASTI menyampaikan, AMG Pantheon diduga melakukan impersonasi terhadap Pantheon Ventures, yaitu firma penasihat investasi internasional yang berizin di Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang.

Pantheon Ventures tidak menjalankan kegiatan perdagangan aset kripto di Indonesia dan tidak memiliki keterkaitan dengan entitas yang menggunakan nama AMG Pantheon.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, kegiatan AMG Pantheon di Indonesia terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang digunakan untuk menawarkan aktivitas trading harian yang diduga bersifat fiktif.

AMG Pantheon diketahui melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Anggota diarahkan untuk membuka akun pada salah satu Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) terdaftar di Indonesia dan melakukan deposit dana untuk pembelian USDT (USD Tether), yang selanjutnya ditransfer ke wallet milik AMG Pantheon.

Setelah itu, anggota diminta mendaftar pada aplikasi AMG Pantheon yang disebarkan oleh leader untuk melakukan aktivitas trading harian yang diduga bersifat fiktif.

Sementara MBA diduga melakukan impersonasi terhadap MBAStack Limited, perusahaan berizin di Inggris yang bergerak dalam agensi periklanan. Entitas di Indonesia tersebut menjalankan kegiatan dengan skema member-get-member berjenjang.

Menurut Satgas PASTI, hasil klarifikasi menunjukkan bahwa MBA memiliki legalitas sebagai perseroan perorangan yang berkedudukan di Serang, Banten.

Namun, kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.

MBA menjalankan skema yang terindikasi penipuan dengan mewajibkan anggota melakukan deposit dana untuk memperoleh bonus melalui sistem rekrutmen berjenjang.

“Tidak terdapat produk riil yang diperjualbelikan, melainkan anggota ditugaskan melakukan aktivitas reviu hotel dan destinasi wisata melalui aplikasi,” ujar Hudiyanto.

Selanjutnya, Satgas PASTI meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila merasa dirugikan, guna mempercepat proses penanganan.

Satgas PASTI pun kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026