Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu ketentuan terkait produk asuransi kredit yang menjadi perhatian adalah implementasi skema pembagian risiko (risk sharing/co-sharing) sebagaimana diatur dalam POJK 20/2023

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan implementasi ketentuan itu terus berjalan dan saat ini industri masih melakukan berbagai penyesuaian terhadap model bisnis, kebijakan internal, serta perjanjian kerja sama dengan kreditur

“Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, terutama terkait harmonisasi proses bisnis dan penyesuaian skema kerja sama antara perusahaan asuransi dan perbankan,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Ogi menjelaskan bahwa ketentuan pembagian risiko itu ditujukan untuk memperkuat disiplin underwriting, meningkatkan kualitas portofolio, serta memastikan adanya alignment of interest antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit, sehingga industri dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, dia membeberkan asuransi kredit masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum, khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil.

Berdasarkan data posisi April 2026, pendapatan premi asuransi kredit tercatat sebesar Rp6,69 triliun, sementara nilai klaim tercatat sebesar Rp6,66 triliun, dengan rasio klaim mencapai 99,48%.

“Di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan,” sebut Ogi.

Namun, tegasnya, industri perlu terus mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

Adapun, menilik POJK 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah.

Kemudian, Pasal 5 ayat (2) berbunyi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Singapura masih menjadi kreditur terbesar Indonesia. Hingga April 2026, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang berasal dari negara tersebut mencapai 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.803 per dollar AS.

Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan kreditur utama lainnya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Hong Kong.

Data tersebut tercantum dalam publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Juni 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Freepik/skata Ilustrasi utang.

Secara keseluruhan, posisi ULN Indonesia berdasarkan kreditur mencapai 207,097 miliar dollar AS per April 2026 atau setara sekitar Rp 3.687,24 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 205,988 miliar dollar AS.

Meski demikian, peta kreditur Indonesia menunjukkan perubahan dalam satu dekade terakhir. Jika pada awal 2010-an Jepang menjadi salah satu kreditur terbesar, kini Singapura memimpin dengan selisih yang cukup lebar.

Singapura kokoh di posisi puncak

Singapura menempati posisi teratas dengan nilai pinjaman sebesar 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun per April 2026.

Posisi Singapura sebagai kreditur terbesar sebenarnya bukan fenomena baru. Dalam satu dekade terakhir, nilainya relatif stabil di kisaran 50 miliar hingga 60 miliar dollar AS.

Pada 2013, posisi utang Indonesia kepada Singapura tercatat sebesar 49,830 miliar dollar AS. Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi 69,366 miliar dollar AS pada 2019 sebelum perlahan turun dan berada di level 52,184 miliar dollar AS pada April 2026.

pexels.com/pixabay Ilustrasi utang

Besarnya porsi Singapura tidak terlepas dari posisinya sebagai pusat keuangan regional.

Banyak perusahaan multinasional dan lembaga keuangan yang berkantor di negara tersebut sehingga aliran pembiayaan ke Indonesia tercatat berasal dari Singapura.

Jika dibandingkan dengan total ULN Indonesia menurut kreditur yang mencapai 207,097 miliar dollar AS, maka porsi Singapura mencapai sekitar seperempat dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia.

Amerika Serikat menempati urutan kedua

Di bawah Singapura, Amerika Serikat (AS) menjadi kreditur terbesar kedua Indonesia.

Posisi utang luar negeri Indonesia yang berasal dari Negeri Paman Sam tercatat sebesar 27,989 miliar dollar AS atau sekitar Rp 498,34 triliun pada April 2026. Nilai tersebut naik dibandingkan posisi pada April 2025 yang sebesar 27,614 miliar dollar AS.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, posisi Amerika Serikat sebagai kreditur Indonesia menunjukkan tren meningkat.

Pada 2013, nilai utang Indonesia kepada Amerika Serikat tercatat sebesar 10,102 miliar dollar AS. Nilai itu terus bertambah hingga mencapai lebih dari 30 miliar dollar AS pada 2021 dan 2022, sebelum turun dan kembali berada di kisaran 27 miliar dollar AS pada 2026.

Peningkatan tersebut menjadikan AS sebagai salah satu sumber pembiayaan terbesar Indonesia di luar Asia.

China dan Jepang bersaing ketat

China dan Jepang menempati posisi berikutnya dalam daftar kreditur terbesar Indonesia.

Utang Indonesia kepada China mencapai 25,435 miliar dollar AS atau sekitar Rp 452,83 triliun per April 2026. Angka ini meningkat dibandingkan posisi pada 2013 yang sebesar 6,158 miliar dollar AS.

FREEPIK/WWW.SLON.PICS Ilustrasi bendera China, China, ekonomi China.

Dalam satu dekade terakhir, posisi China sebagai kreditur Indonesia terus menguat.

Pada 2016, nilai ULN Indonesia kepada China sudah mencapai 15,156 miliar dollar AS. Nilainya terus meningkat menjadi 23,166 miliar dollar AS pada 2024 dan kembali naik menjadi 25,435 miliar dollar AS pada April 2026.

Sementara itu, Jepang yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu mitra pembiayaan utama Indonesia justru menunjukkan tren penurunan.

Posisi ULN Indonesia kepada Jepang tercatat sebesar 20,901 miliar dollar AS atau setara Rp 372,09 triliun pada April 2026. Nilai ini lebih rendah dibandingkan 2013 yang mencapai 32,826 miliar dollar AS.

Penurunan tersebut terlihat secara bertahap. Pada 2019, posisi ULN kepada Jepang masih sebesar 28,935 miliar dollar AS, lalu turun menjadi 23,177 miliar dollar AS pada 2023 dan 20,901 miliar dollar AS pada April 2026.

Meski nilainya menurun, Jepang masih menjadi salah satu kreditur terbesar Indonesia.

Hong Kong dan Korea Selatan masuk lima besar

Selain Singapura, Amerika Serikat, China, dan Jepang, Hong Kong juga menjadi salah satu kreditur utama Indonesia.

Posisi ULN Indonesia kepada Hong Kong mencapai 19,434 miliar dollar AS atau sekitar Rp 345,89 triliun per April 2026. Nilai tersebut naik dibandingkan posisi pada 2013 yang sebesar 4,820 miliar dollar AS.

Hong Kong sempat mencatat posisi tertinggi pada 2021 sebesar 17,192 miliar dollar AS dan terus meningkat hingga menembus 19 miliar dollar AS pada 2026.

Sementara itu, Korea Selatan menempati posisi berikutnya dengan nilai ULN sebesar 8,662 miliar dollar AS atau sekitar Rp 154,21 triliun pada April 2026. Nilai tersebut relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi utang, utang luar negeri Indonesia. Ramai Unggahan Patungan APBN di Kitabisa, Kemenkeu: Itu Hoaks

Perancis juga tercatat sebagai kreditur penting dengan posisi 8,908 miliar dollar AS atau sekitar Rp 158,59 triliun. Sedangkan Jerman memiliki posisi kredit sebesar 5,124 miliar dollar AS atau setara Rp 91,22 triliun.

Kreditur dari kawasan Asia masih mendominasi

Jika dilihat berdasarkan kawasan, kreditur dari Asia masih mendominasi pembiayaan luar negeri Indonesia.

Selain Singapura, China, Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan, kelompok Asia Lainnya juga memiliki posisi pinjaman sebesar 11,762 miliar dollar AS atau sekitar Rp 209,40 triliun pada April 2026.

Di sisi lain, kelompok negara Eropa lainnya memiliki posisi ULN sebesar 4,586 miliar dollar AS, sementara kelompok negara Amerika lainnya mencapai 4,900 miliar dollar AS.

Australia juga tercatat sebagai salah satu kreditur Indonesia dengan nilai 2,263 miliar dollar AS atau sekitar Rp 40,29 triliun. Sementara Swiss memiliki posisi 2,482 miliar dollar AS atau sekitar Rp 44,18 triliun.

Adapun kreditur yang berasal dari sindikasi sejumlah negara memiliki posisi sebesar 2,786 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49,60 triliun pada April 2026.

Struktur utang dinilai tetap sehat

Kementerian Keuangan dan BI menyebut struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat.

Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,6 persen pada April 2026. Selain itu, struktur ULN juga didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 84,5 persen dari total ULN.

Pemerintah dan BI juga mencatat, perkembangan ULN akan terus dipantau untuk menjaga agar pemanfaatannya mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Data SULNI menunjukkan, di tengah perubahan peta pembiayaan global, Singapura masih menjadi pintu utama aliran pembiayaan luar negeri Indonesia. Di belakangnya, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Hong Kong menjadi kelompok kreditur terbesar yang membentuk lanskap utang luar negeri Indonesia hingga April 2026.

Berikut daftar kreditur terbesar Indonesia berdasarkan data hingga April 2026.

1. Singapura: 52,184 miliar dollar AS atau sekitar Rp 929,93 triliun
2. Amerika Serikat: 27,989 miliar dollar AS atau sekitar Rp 498,29 triliun
3. China: 25,435 miliar dollar AS atau sekitar Rp 452,81 triliun
4. Jepang: 20,901 miliar dollar AS atau sekitar Rp 372,11 triliun
5. Hong Kong: 19,434 miliar dollar AS atau sekitar Rp 345,99 triliun
6. Asia Lainnya: 11,762 miliar dollar AS atau sekitar Rp 209,40 triliun
7. Perancis: 8,908 miliar dollar AS atau sekitar Rp 158,59 triliun
8. Korea Selatan: 8,662 miliar dollar AS atau sekitar Rp 154,21 triliun
9. Jerman: 5,124 miliar dollar AS atau sekitar Rp 91,23 triliun
10. Amerika Lainnya: 4,900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 87,23 triliun
11. Eropa Lainnya: 4,586 miliar dollar AS atau sekitar Rp 81,64 triliun
12. Inggris: 4,197 miliar dollar AS atau sekitar Rp 74,72 triliun
13. Belanda: 3,804 miliar dollar AS atau sekitar Rp 67,72 triliun
14. Sindikasi negara-negara: 2,786 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49,60 triliun
15. Swiss: 2,482 miliar dollar AS atau sekitar Rp 44,19 triliun
16. Australia: 2,263 miliar dollar AS atau sekitar Rp 40,29 triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) berencana menerbitkan surat utang (notes) dalam mata uang asing dengan nilai pokok hingga US$900 juta atau setara Rp15,10 triliun. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk melunasi utang yang jatuh tempo, mempercepat pembayaran pinjaman, hingga mendukung ekspansi usaha.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, nilai penerbitan notes tersebut mencapai 118,7% dari ekuitas perusahaan per akhir 2025 yang sebesar Rp12,73 triliun. Dengan demikian, transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi material dan memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 9 Juni 2026.

Corporate Secretary TBIG Helmy Yusman Santoso mengatakan perseroan berencana menerbitkan notes secara bertahap maupun sekaligus dalam jangka waktu 12 bulan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham.

"Rencana penerbitan notes oleh perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan US$900 juta akan dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diperolehnya persetujuan RUPS," ujar Helmy dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Helmy menjelaskan notes tersebut akan ditawarkan secara terbatas kepada investor awal (initial purchasers) dan setelah diterbitkan akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Perseroan menargetkan instrumen tersebut memiliki tenor maksimal 10 tahun dengan tingkat bunga tetap paling tinggi 8% per tahun.

Menurut manajemen, langkah pendanaan tersebut bertujuan memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga perusahaan memiliki akses pendanaan yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Dana hasil penerbitan notes akan diprioritaskan untuk melunasi utang yang jatuh tempo maupun melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman yang dinilai memiliki syarat pembiayaan kurang optimal dibandingkan instrumen baru yang akan diterbitkan.

Selain itu, sebagian dana juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan dan mendukung rencana ekspansi usaha di masa mendatang.

Per akhir Desember 2025, total kewajiban utang TBIG dan entitas anak tercatat mencapai Rp30,73 triliun. Sementara itu, perseroan memiliki pendapatan kontraktual yang masih akan diterima dari pelanggan sebesar Rp35,7 triliun.

Helmy menilai posisi tersebut memberikan ruang yang memadai bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban keuangan sekaligus menjaga fleksibilitas pendanaan.

"Pendapatan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan menara memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan berulang (recurring revenue) dengan jangka waktu perjanjian sewa menara umumnya 10 tahun," ujar Helmy.

Perseroan juga menegaskan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan utang. Hingga saat ini, TBIG tidak pernah mengalami gagal bayar maupun restrukturisasi utang.

Untuk mengantisipasi risiko fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, perseroan telah menjalankan strategi lindung nilai (hedging). Per 31 Desember 2025, TBIG memiliki 79 kontrak lindung nilai dengan nilai nosional mencapai US$1,2 miliar.

Sebagai informasi, TBIG sebelumnya telah beberapa kali menerbitkan global notes di pasar internasional. Sebagian besar instrumen tersebut telah dilunasi, sementara satu seri global notes senilai US$400 juta masih beredar dan akan jatuh tempo pada Mei 2027.

Manajemen meyakini pengalaman tersebut akan mendukung proses pencatatan notes baru di Bursa Efek Singapura serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap profil pendanaan perseroan.

KOMPAS.com - China dinobatkan sebagai kreditur terbesar di benua Asia kalahkan Jepang tahun 2025.

Beijing mempunyai aset eksternal bersih sebesar 636,3 triliun yen (sekitar Rp 71,1 kuadriliun).

Sementara Jepang, punya 561,75 triliun yen (Rp 62,7 kuadriliun). Hal ini membuat posisi Tokyo harus tergeser pertama kalinya dari kreditur nomor 1 di Asia.

Tahun 2024 pun, posisi nomor 1 negara kreditur terbesar dunia direbut Jerman dari tangan Jepang.

International Monetary Fund (IMF) mencatat, Jerman memiliki aset eksternal bersih senilai 675,5 triliun yen (Rp 75,4 kuadriliun).

"Setelah kehilangan posisi teratas kepada Jerman tahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam 34 tahun, Jepang kini telah menyerahkan posisinya sebagai kreditur terbesar kedua di dunia kepada China, dan turun ke peringkat ketiga dalam peringkat global," lapor Reuters, Selasa (26/5/2026).

Urutan saat ini kreditur terbesar dunia ialah Jerman, China, dan Jepang.

Perlambatan pertumbuhan aset eksternal bersih menjadi faktor tergusurnya Jepang.

Ditambah nilai sekuritas Jepang yang dipegang investor non-residen sebesar 62,2 triliun yen (Rp 6,9 kuadriliun) mengurangi aset bersih eksternal negara tersebut.

Ambisi China

Asia Financial (2025) melaporkan jika sejak tahun lalu, Tiongkok berambisi meningkatkan pinjamannya ke negara-negara berpenghasilan tinggi.

Mereka mulai mengalihkan sasaran debitur dari negara berkembang dan Amerika Serikat (AS) menjadi negara penerima pinjaman terbesarnya saat ini.

Terkhusus negara berkembang, China menyediakan pendanaan tersendiri dalam program Belt and Road Initiative (BRI), sebuah jalur perdagangan jarak jauh menghubungkan Fuzhou-Rotterdam melalui darat maupun laut.

"Sebagian besar pinjaman ke negara-negara kaya difokuskan pada infrastruktur penting, mineral penting, dan akuisisi aset teknologi tinggi seperti perusahaan semikonduktor,” kata Brad Parks, direktur eksekutif AidData yang meneliti perkembangan China kepada Asia Financial.

Disinyalir ekspansi pinjaman China terus berlanjut dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar negara Barat.

IDXChannel - China menjadi negara kreditur terbesar kedua di dunia pada 2025, menyalip Jepang.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (26/5/2026), aset eksternal bersih Jepang naik ke rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD3,5 triliun pada akhir 2025.

Meskipun terjadi peningkatan, angka tersebut dilampaui oleh China, yang aset eksternal bersihnya meningkat lebih cepat menjadi USD4,1 triliun.

Setahun sebelumnya, Jepang kehilangan posisi sebagai negara kreditur terbesar di dunia kepada Jerman. Negara Sakura tersebut memegang gelar itu selama 34 tahun.

Aset luar negeri bersih suatu negara mewakili nilai aset luar negeri yang dimiliki oleh penduduk dikurangi aset domestik yang dipegang oleh warga negara asing, disesuaikan dengan fluktuasi mata uang.

Angka tersebut secara umum mencerminkan saldo neraca transaksi berjalan kumulatif dari waktu ke waktu.

Kementerian Keuangan Jepang mengatakan, posisi Jerman dan China yang lebih kuat mencerminkan surplus neraca transaksi berjalan yang lebih besar, yang terutama didukung oleh perdagangan.

Pada saat yang sama, pertumbuhan yang lebih lambat dalam posisi aset bersih Jepang juga mencerminkan kenaikan nilai aset domestik yang dipegang oleh investor asing, terutama karena harga saham Jepang menguat dan meningkatkan kewajiban. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) buka suara terkait kabar penjaminan saham perseroan oleh pemegang saham utamanya, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), serta pemilik manfaat utama atau ultimate beneficial owner perseroan, Prajogo Pangestu.

Penjelasan tersebut disampaikan perseroan setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di media social Instagram terkait isu “TPIA Dijadikan Jaminan oleh BRPT dan PP”.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, BRPT tercatat telah menjaminkan sebanyak 2,175 miliar saham TPIA kepada sejumlah bank kreditur. Rinciannya, sebanyak 2 miliar saham dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sejak 21 September 2021 dan 175 juta saham kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) pada 24 Desember 2024.

Selain itu, Prajogo Pangestu juga diketahui menjaminkan 1,5 miliar saham TPIA kepada HSBC sejak 17 November 2023.

Dengan demikian, total saham TPIA yang dijaminkan oleh BRPT dan Prajogo Pangestu mencapai 3,675 miliar saham atau setara 4,24% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

General Manager of Legal & Corporate Secretary TPIA Erri Dewi Riani mengatakan jumlah saham yang dijaminkan tersebut dinilai belum memberikan dampak material terhadap struktur pengendalian maupun kepemilikan perseroan.

“Dengan mempertimbangkan jumlah total saham yang dijaminkan sebagaimana dijelaskan di atas, Perseroan tidak melihat potensi yang bisa berdampak secara material pada struktur kepemilikan dan pengendalian Perseroan,” ujar Erri dalam keterbukaan informasi, Jumat (22/5/2026).

TPIA menegaskan transaksi penjaminan saham tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing pemegang saham dengan pihak bank dan tidak melibatkan perseroan secara langsung.

Dalam hal ini, peran perseroan hanya menerima laporan aktivitas penjaminan saham, menerbitkan konfirmasi kepada bank penerima jaminan, serta menyampaikan laporan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga menyebut total saham yang dijaminkan masih berada di bawah ambang batas 5% sebagaimana diatur dalam POJK No.4 Tahun 2024 tentang laporan aktivitas penjaminan saham perusahaan terbuka.

Menanggapi isu potensi margin call yang sempat beredar di pasar, manajemen TPIA menyatakan fasilitas kredit tersebut bukan merupakan fasilitas margin.

Menurut informasi yang diterima perseroan dari BRPT dan Prajogo Pangestu, penjaminan saham dilakukan untuk menjamin fasilitas kredit perbankan biasa.

“Penjaminan saham tersebut diberikan guna menjamin fasilitas kredit perbankan dan tidak berkaitan dengan fasilitas margin dalam bentuk apapun,” jelas Erri.

TPIA menambahkan, terdapat mekanisme penambahan jaminan atau top up apabila nilai jaminan tidak lagi memenuhi rasio tertentu sesuai perjanjian kredit masing-masing.

Adapun risiko pembayaran dipercepat maupun eksekusi saham disebut baru dapat terjadi apabila debitur mengalami cedera janji yang tidak dapat dipulihkan sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, TPIA juga mengungkapkan bahwa fasilitas pinjaman BRPT dari Bangkok Bank telah dilunasi.

Perseroan menambahkan seluruh informasi material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham telah disampaikan kepada publik melalui keterbukaan informasi sesuai ketentuan regulator.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) menilai industri perkreditan nasional masih menunjukkan daya tahan, yang solid di tengah meningkatnya tekanan dari tingkat global, utamanya akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Selain itu, juga tetap solid di tengah volatilitas nilai tukar rupiah, serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Pertumbuhan kredit nasional tetap positif, meski kualitas risiko pada segmen tertentu perlu menjadi perhatian lebih serius," ujar Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi dalam media gathering bertema "Lanskap Kredit & PayLater Indonesia di Tengah Tekanan Geopolitik & Makroekonomi serta Implementasi UU PDP" di Jakarta, Selasa.

Per Februari 2026, total outstanding kredit nasional mencapai Rp9.938,2 triliun dengan pertumbuhan 9,6 persen year on year (yoy). Sementara, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) masih terjaga di kisaran 2,85 persen.

Namun demikian, tekanan mulai terlihat pada segmen konsumtif dan borrower dengan profil pendapatan lebih rentan, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan serta tingginya biaya dana akibat ketidakpastian global.

Dalam kesempatan ini, IdScore menyoroti pesatnya pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater di Indonesia.

Per Februari 2026, outstanding PayLater tercatat mencapai Rp56,3 triliun dengan pertumbuhan 86,7 persen (yoy), atau jauh melampaui pertumbuhan kredit konsumtif konvensional.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah PayLater masih berada di level relatif tinggi sekitar 5 persen, atau mencerminkan perlunya penguatan prinsip responsible lending, pemanfaatan data yang lebih presisi, serta edukasi keuangan kepada masyarakat.

IdScore menyoroti pola kepemilikan multi akun PayLater, yang mana rata-rata debitur tercatat memiliki tujub fasilitas aktif di seluruh LJK bahkan ditemukan kasus ekstrem debitur memiliki lebih dari 1.000 fasilitas kredit.

"Fakta tersebut menunjukkan ada potensi meningkatnya risiko overleverage apabila tidak dikelola secara prudent," ujar Tan.

Tan menjelaskan tekanan eksternal seperti perang dagang global, konflik di Timur Tengah, serta suku bunga global yang masih tinggi turut memberikan dampak terhadap industri keuangan domestik.

Selain itu, kurs rupiah yang telah melampaui Rp17.000 per dolar AS dan likuiditas perbankan yang lebih ketat, berpengaruh terhadap lambatnya penurunan suku bunga kredit.

Untuk tahun 2026, IdScore memproyeksikan pertumbuhan kredit nasional berpotensi berada di kisaran 10-11 persen, dengan kualitas aset tetap terkendali apabila stabilitas makroekonomi terjaga.

Sementara itu, pertumbuhan PayLater diproyeksikan tetap tinggi namun mulai memasuki fase normalisasi, seiring meningkatnya pengawasan regulator dan fokus industri pada kualitas portofolio.

"Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Pertumbuhan kredit tanpa literasi dan pengawasan yang memadai berpotensi menjadi risiko sistemik yang tertunda. Karena itu, keseimbangan antara ekspansi, mitigasi risiko, dan perlindungan data menjadi kunci keberlanjutan industri keuangan nasional," ujar Tan.

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI Rate secara bertahap, Tan menjelaskan bahwa transmisi ke bunga kredit masih membutuhkan waktu sehingga beban debitur, khususnya segmen ritel, masih cukup tinggi.

Di sisi lain, Tan mengatakan penerapan UU PDP dipandang sebagai momentum penting bagi industri jasa keuangan untuk semakin memperkuat tata kelola data, keamanan sistem, serta menjaga kepercayaan publik.

Namun demikian, lanjutnya, implementasinya juga perlu dilakukan secara seimbang dan terukur, agar pembatasan dalam pengelolaan informasi tidak menimbulkan tantangan baru maupun meningkatkan eksposur risiko bagi LJK dalam proses penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat luas.

Sebagai lembaga pengelola informasi perkreditan, IdScore selalu menempatkan pelindungan data pribadi sebagai prioritas utama melalui penguatan governance, peningkatan sistem keamanan informasi, serta pemrosesan data yang sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan purpose limitation.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) melakukan pembayaran Cash Flow Available for Debt Service (CFADS) tahap tujuh pada Maret 2026 sebesar Rp109,22 miliar sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban kepada para kreditur sesuai perjanjian perdamaian yang telah disepakati.

Dengan begitu, WSBP telah melaksanakan tujuh tahap pembayaran CFADS dengan total Rp650,87 miliar kepada para kreditur.

Adapun pembayaran pada tahap VII dilakukan melalui beberapa komponen, yaitu pembayaran bunga Kreditur Finansial (Perbankan) sebesar Rp38,24 miliar, pembayaran kupon Obligasi Waskita Beton Precast I & II Tahun 2022 sebesar Rp3,51 miliar, serta pembayaran kepada Kreditur Dagang (Kreditur Dagang Aktif maupun Kreditur Dagang Terdahulu) sebesar Rp67,47 miliar.

Sejalan dengan pemenuhan kewajiban tersebut, WSBP juga terus melanjutkan kegiatan operasional dan penyelesaian proyek di berbagai wilayah.

Sejumlah proyek yang tengah berjalan antara lain Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Sumatra Selatan, Proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR 1 di IKN, Proyek Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 1, Proyek Bendungan Bener Paket II Purworejo, serta Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket II, dengan progres yang tetap terjaga sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kinerja operasional WSBP.

“WSBP terus memastikan proyek-proyek yang berjalan dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas dan ketepatan waktu,” ujar Kepala Divisi Coporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto, Kamis (26/3/2026).

WSBP terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan operasional, yang tercermin melalui langkah efisiensi biaya dan belanja modal serta penguatan rantai pasok.

WSBP juga berkomitmen untuk senantiasa menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dalam setiap kegiatan usaha, sebagai landasan dalam menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Seluruh langkah yang dilakukan WSBP merupakan bagian dari upaya menjaga disiplin tata kelola, penerapan manajemen risiko yang terukur, serta memastikan pemilihan proyek dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek pendanaan yang sehat.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank buka suara ihwal penurunan outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing dari sebelumnya stabil menjadi negatif oleh Fitch Ratings.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso menjelaskan LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dianggap sebagai sovereign.

Dia turut menyebut bahwa meski kondisi perekonomian akhir-akhir kemarin tidak dalam kondisi yang baik, LPEI tetap masih mendapatkan rating yang baik dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idAAA (triple A).

“Nah, penurunan untuk outlookrating-nya Indonesia, LPEI itu terkait dengan karena kami sovereign, kalau sovereign-nya turun kami ikut turun, itu as simple as that sebenarnya,” katanya dalam acara media visit di Kantor Redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dia meneruskan, hingga kini belum ada komunikasi langsung yang bersifat khusus antara pihaknya dengan Fitch Ratings. Namun, dia menyebut Indonesia Eximbank sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan Fitch Ratings.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia LPEI Agus Sudiarto menilai perubahan outlook tersebut tidak memengaruhi hubungan lembaga dengan para kreditur maupun pemegang surat utang.

Dia berujar bahwa LPEI tetap menjaga kinerja dan pemenuhan kewajiban kepada para pemberi pinjaman, termasuk fasilitas sindikasi dari sejumlah bank luar negeri yang diperoleh pada tahun lalu.

“Sehingga meskipun ada perubahan outlook dari Fitch ataupun lembaga rating lainnya, hal tersebut tidak terlalu memengaruhi. Sebab, rating-nya saya rasa masih tetap, cuma outlook-nya yang berbeda ini,” tutup Agus.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) empat bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Keempat bank tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indo Eximbank).

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (9/3/2026), Fitch menegaskan bahwa peringkat jangka panjang di level ‘BBB’ tetap dipertahankan, begitu pula dengan Government Support Rating (GSR) dan Short-Term IDR masing-masing bank.

Perubahan outlook tersebut mengikuti langkah Fitch sebelumnya yang merevisi outlook peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 4 Maret 2026, sementara rating tetap berada di level BBB.

KOMPAS.com - Cara mengecek SLIK OJK bisa dilakukan secara online melalui laman resmi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kini, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berada di bawah OJK, di mana dulunya dikelola oleh Bank Indonesia (BI) dan dikenal dengan istilah BI checking.

Sistem ini dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, manajemen risiko kredit serta penilaian kualitas debitur agar mewujudkan disiplin industri keuangan.

Dengan demikian kreditur mendapat informasi akurat mengenai calon debitur yang hendak meminjam pendanaan.

Sebelum membahas mengenai cara cek SLIK OJK, pahami dulu mengenai skor kolektibilitas dan artinya.

Kolektibilitas Skor SLIK OJK

Dikutip dari akun resmi Instagram @ojk_lampung, tingkat kolektibilitas kredit atau skor kredit yang sering kita jumpai pada hasil SLIK adalah ukuran kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Tingkat kolektibilitas ini ada 5 level tingkatan berikut:

• Tingkat kolekbilitas 1 (Lancar): Debitur membayar tepat waktu
• Tingkat kolekbilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus): Debitur menunggak membayar 31-90 hari
• Tingkat kolekbilitas 3 (Kurang Lancar): Debitur menunggak membayar 91-120 hari.
• Tingkat kolekbilitas 4 (Diragukan): Debitur menunggak membayar 121-180 hari
• Tingkat kolekbilitas 5 (Macet): Debitur menunggak membayar lebih dari 180 hari

Setelah mengetahui arti skor kolekbilitas, kini saatnya memahami cara mengecek SLIK OJK secara online.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar formulir pengajuan cek BI checking SLIK OJK di laman idebku.ojk.go.id. Cara cek BI checking 2026. Cara cek SLIK OJK.

Cara cek SLIK OJK 2026

Dilansir dari laman resmi ojk.go.id, berikut cara cek SLIK OJK secara online:.

• Buka aplikasi melalui laman web idebku.ojk.go.id
• Klik menu "Pendaftaran"
• pada halaman utama aplikasi iDebku OJK
• Isi seluruh kolom di halaman "Cek Ketersediaan Layanan" menggunakan identitas resmi
• Isi data diri dengan benar dan lengkap pada formulir yang telah disediakan sesuai dengan data yang tertera pada identitas asli. Klik “Selanjutnya” apabila data telah diisi secara lengkap dan sesuai.
• Unggah foto/scan dokumen asli persyaratan permintaan iDeb
• Dokumen yang harus dilampirkan yakni KTP untuk WNI dan Paspor bagi WNA. Konsumen diharap dapat membaca seluruh data dan dokumen yang telah dilampirkan pada pendaftaran sebelum menyelesaikan pendaftaran dan klik “Ajukan Permohonan”
• Setelah pendaftaran berhasil, pemohon akan menerima email dari OJK yang memuat antara lain informasi nomor pendaftaran.
• Pemohon dapat melakukan pengecekan status permohonan pada menu “Status Layanan” dengan mengisi nomor pendaftaran
• OJK akan memproses permohonan iDeb

Setelah itu hasil skor akan dikirimkan melalui email pemohon paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR), resmi menyelesaikan seluruh rangkaian aksi korporasi pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, mengatakan total nilai transaksi mencapai Rp 3,28 triliun, salah satunya terdiri dari divestasi atau pelepasan 35 persen saham CCT milik WTR kepada PT Bakrie Toll Indonesia.

“Kami bersyukur rangkaian aksi korporasi, termasuk proses pelepasan saham atau divestasi CCT, berjalan lancar dan sudah selesai. Langkah ini sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap kreditur dan memenuhi Master Restructuring Agreement (MRA) yang telah efektif sejak Oktober 2024,” ujar Hanugroho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (30/11/2025).

Dirinya menjelaskan divestasi jalan tol menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Waskita Karya. Aksi korporasi ini juga akan mendukung upaya penyehatan keuangan sekaligus memenuhi kebutuhan pendanaan strategis.

“Waskita Karya akan terus menjaga stabilitas keuangan serta melakukan divestasi jalan tol. Perseroan juga fokus mengembalikan core business (bisnis inti) sebagai perusahaan konstruksi yang membangun gedung, infrastruktur air, jalan, dan jembatan,” ucap pria yang akrab disapa Oho tersebut.

Oho mengatakan Waskita Karya memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan Perseroan akan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus mendukung berbagai program pemerintah.

Oho menambahkan dana hasil divestasi akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur, menambah likuiditas, sekaligus arus kas bagi operasional perusahaan. Dengan begitu, Waskita dapat menata kembali portofolio sehingga nilai aset lebih terjaga.

Sebelumnya, komposisi saham Jalan Tol Cimanggis–Cibitung adalah 55 persen dimiliki PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), 10 persen PT Bakrie Toll Indonesia, dan 35 persen anak usaha Waskita Karya yakni WTR.

“Ke depannya, Perseroan akan terus melakukan divestasi jalan tol lainnya sebagai salah satu strategi penguatan keuangan perusahaan. Pada 2024, Waskita Karya pun telah melakukan divestasi saham PT Trans Jabar Tol (TJT) sebesar 25 persen kepada PT SMI,” lanjut Oho.

Dalam 10 tahun terakhir, sambung Oho, Perseroan melalui grup usaha WTR telah melakukan investasi terhadap 18 ruas jalan tol yang mencakup Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya sudah dilakukan divestasi sejak 2019. Secara keseluruhan, kontribusi Waskita Karya mencapai lebih dari 1.000 kilometer dari 3.000 kilometer jalan tol yang beroperasi di Indonesia.

“Proyek jalan tol sangat penting bagi masyarakat karena memiliki efek berganda yang luas. Tidak hanya memudahkan konektivitas antardaerah, tapi juga berpotensi membuka bangkitan ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Oho.