Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi asuransi kecelakaan diri ataupersonal accidentturun 31,3% (year on year/YoY) menjadi Rp787 miliar pada kuartal I/2026. Menurut AAUI, penurunan itu bukan semata-mata disebabkan oleh pelemahan kebutuhan masyarakat terhadap proteksi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan penurunan premi itu perlu dilihat sebagai dinamika portofolio dan kanal distribusi. Pasalnya, produkpersonal accidentdi industri asuransi umum banyak berasal dari segmen kumpulan atau kerja sama korporasi, seperti karyawan, lembaga pendidikan, komunitas, peserta kegiatan, pembiayaan, perjalanan, maupun programbundlingdengan kanal distribusi tertentu.

“Karena itu, pergerakan premi sangat dipengaruhi oleh waktu perpanjangan polis, program tahunan korporasi, realisasi kegiatan tertentu, penyesuaian kerja sama dengan mitra affinity, serta efisiensi biaya perlindungan di sejumlah perusahaan,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, meskipun mobilitas masyarakat tetap tinggi, pencatatan premi dapat tetap menurun apabila terdapat pergeseran waktu pembaruan (renewal), perubahan struktur kerja sama, atau penyesuaian pada kanal distribusi.

Tidak hanya premi yang mengalami kontraksi, AAJI turut menyampaikan bahwa klaim asuransi kecelakaan diri mengalami penurunan sebesar 53,9% YoY menjadi Rp110 miliar pada Maret 2026.

Menurut Budi, penurunan klaim yang lebih dalam ini terjadi karena karakterpersonal accidentyang sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta aktif, periode perlindungan, frekuensi kegiatan, dan realisasi klaim dari portofolio tertentu.

“Dengan premi Rp787 miliar dan klaim Rp110 miliar pada kuartal I/2026, rasio klaim lini ini masih relatif terkendali, sekitar 14%. Artinya, secara teknis lini ini tetap memiliki ruang untuk dikembangkan, sepanjang perluasan bisnis dilakukan dengan underwriting yang sehat,” sebutnya.

Untuk mendorong pertumbuhan premi lini usaha ini, AAUI mendorong perusahaan asuransi untuk memperluas kerja sama dengan komunitas, sekolah, kampus, perusahaan,platformdigital, pembiayaan, perjalanan, olahraga,event, danticketing. Produk ini juga cocok dikembangkan dalam bentuk mikro,embedded insurance, ataubundlingkarena manfaatnya sederhana, mudah dipahami, dan preminya relatif terjangkau.

“Biasanya produk personal accident diminati pada situasi yang berkaitan dengan mobilitas dan aktivitas tertentu, seperti perjalanan, kegiatan olahraga, konser atau event besar, kegiatan sekolah dan kampus, aktivitas komunitas, pekerjaan lapangan, hingga perlindungan karyawan atau peserta program tertentu,” ungkap Budi.

Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini tidak menampik masih ada tantangan yang dirasakan industri dalam menjual produk asuransi kecelakaan diri.

Tantangan ini mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko kecelakaan, persepsi bahwa produk ini kurang mendesak, nilai premi yang relatif kecil sehingga membutuhkan skala distribusi besar, serta kebutuhan edukasi agar manfaat dan pengecualian polis dipahami dengan baik. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus menjaga agar produk tetap sederhana namun tetap dikelola dengan prinsipunderwritingyangprudent.

Kendati demikian, Budi mengatakan AAUI tetap melihat lini personal accident memiliki prospek yang positif hingga akhir 2026, meskipun pada kuartal I/2026 terjadi penurunan.

“Karena kebutuhan proteksi kecelakaan diri tetap relevan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas event, sport tourism, perjalanan, dan pola distribusi digital. Pertumbuhan kemungkinan akan lebih banyak ditopang oleh kanal kerja sama, bundling, affinity, dan embeddedinsurance, bukan hanya dari penjualan ritel konvensional,” pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu ketentuan terkait produk asuransi kredit yang menjadi perhatian adalah implementasi skema pembagian risiko (risk sharing/co-sharing) sebagaimana diatur dalam POJK 20/2023

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan implementasi ketentuan itu terus berjalan dan saat ini industri masih melakukan berbagai penyesuaian terhadap model bisnis, kebijakan internal, serta perjanjian kerja sama dengan kreditur

“Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, terutama terkait harmonisasi proses bisnis dan penyesuaian skema kerja sama antara perusahaan asuransi dan perbankan,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Ogi menjelaskan bahwa ketentuan pembagian risiko itu ditujukan untuk memperkuat disiplin underwriting, meningkatkan kualitas portofolio, serta memastikan adanya alignment of interest antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit, sehingga industri dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, dia membeberkan asuransi kredit masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum, khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil.

Berdasarkan data posisi April 2026, pendapatan premi asuransi kredit tercatat sebesar Rp6,69 triliun, sementara nilai klaim tercatat sebesar Rp6,66 triliun, dengan rasio klaim mencapai 99,48%.

“Di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan,” sebut Ogi.

Namun, tegasnya, industri perlu terus mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

Adapun, menilik POJK 20/2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan Kreditur dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Kredit dan Asuransi Pembiayaan Syariah.

Kemudian, Pasal 5 ayat (2) berbunyi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo Kredit atau Pembiayaan Syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio klaim asuransi kredit telah mencapai 99,48% pada April 2026, dengan pendapatan premi Rp6,69 triliun dan nilai klaim Rp6,66 triliun.

Meski rasio klaim asuransi kredit mencapai hampir 100%, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan produk tersebut masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum.

“Khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK mei 2026, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Selain itu, dia menilai bahwa di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan.

Namun, lanjut Ogi, industri tetap perlu mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

“Terkait pengaturan asuransi kredit dan penjaminan kredit, OJK secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi ketentuan yang berlaku untuk memastikan tujuan penguatan tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan perlindungan terhadap stabilitas industri dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.

Ogi membeberkan evaluasi itu mencakup berbagai aspek, antara lain efektivitas penerapan manajemen risiko, kualitas portofolio, mekanisme pembagian risiko, serta dampaknya terhadap kapasitas industri dalam mendukung pembiayaan sektor riil.

Diberitakan sebelumnya, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan premi asuransi umum dan reasuransi pada kuartal I/2026 melambat. Meski masih mencatatkan kenaikan, laju pertumbuhannya turun dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 1,77% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

“Premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 1,77% YoY dengan nilai sebesar Rp41,24 triliun,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Menilik tren pertumbuhan premi sejak awal 2026, pada kuartal I/2026 ini preminya tumbuh melambat. Pasalnya, pada Januari 2026 premi tumbuh 17,92% YoY menjadi Rp18,42 triliun. Kemudian, pada Februari 2026 pertumbuhannya 7,41% YoY menjadi Rp29,98 triliun.

Adapun, Risk Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan reasuransi masih berada pada level yang aman, yakni di atas ambang batas (threshold) sebesar 120%.

“Industri asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital [RBC] sebesar 316,32%,” ucapnya.

Di lain sisi, OJK pernah menuturkan bahwa ke depannya, pertumbuhan premi diharapkan didorong oleh inovasi produk, penguatan distribusi, serta peningkatan literasi masyarakat.

Oleh sebab itu, Ogi menyebut pihaknya melihat prospek industri asuransi tetap positif dengan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Didukung oleh keseimbangan antara segmen individu dan kumpulan, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko di tengah dinamika pasar dan tantangan global,” sebutnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (7/5/2026).

Bukan Pelemahan Fundamental

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai perlambatan pertumbuhan premi pada kuartal I/2026 adalah bagian dari dinamika pertumbuhan industri. Dengan demikian, bukan sebagai pelemahan fundamental.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkapkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi hal itu adalah normalisasi pertumbuhan setelah periode sebelumnya, kondisi daya beli, perkembangan pembiayaan kendaraan dan kredit.

“Aktivitas sektor properti dan korporasi, serta sikap perusahaan asuransi yang semakin selektif dalam underwriting,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut tidak menampik memang terlihat adanya perlambatan laju pertumbuhan secara tahunan pada kuartal I/2026. Meskipun, preminya memang masih tumbuh positif.

Budi berpendapat bahwa perlambatan ini perlu dibaca secara hati-hati karena datanya bersifat akumulatif dan sangat dipengaruhi oleh pola pencatatan premi, siklus pembaruan polis, serta basis pembanding pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dalam industri asuransi umum, produksi premi tidak selalu bergerak merata setiap bulan, terutama untuk polis korporasi, properti, kendaraan bermotor, kredit, proyek, dan lini komersial lainnya,” sebutnya.

Meski begitu, AAUI optimis prospek premi asuransi umum dan reasuransi hingga semester I/2026 masih berpeluang tumbuh positif, tetapi kemungkinan akan tetap moderat.

Dikatakan Budi, optimistis itu didasarkan pada fondasi kinerja 2025 yang masih positif, sehingga industri memiliki ruang untuk melanjutkan pertumbuhan pada 2026.

Pasalnya, data AAUI pada kuartal IV/2025 menunjukkan premi dicatat asuransi umum masih tumbuh 5,5% dengan beberapa lini yang tumbuhnya kuat seperti properti, asuransi kredit, engineering, suretyship, miscellaneous, marine hull, aviation, dan liability.

“Namun, arah pertumbuhan pada semester I/2026 akan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, pembiayaan, sektor properti, penjualan kendaraan, proyek infrastruktur, perdagangan, serta permintaan proteksi dari sektor korporasi dan ritel,” tegas Budi.

Budi menyebut bagi industri saat ini yang penting adalah menjaga agar pertumbuhan tetap berkualitas. Artinya, premi yang tumbuh harus dibarengi dengan underwriting yang prudent, rasio klaim yang terkendali, permodalan yang memadai, serta inovasi produk yang menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Strategi Dongkrak Pendapatan Premi

Dia menambahkan, strategi utama industri asuransi untuk mendongkrak pendapatan premi adalah menjaga pertumbuhan premi yang sehat dan berkelanjutan, sehingga bukan hanya mengejar volume premi.

Perusahaan asuransi umum dan reasuransi, katanya, perlu memperkuat disiplin underwriting, memperbaiki kualitas portofolio, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Beberapa area yang masih dapat didorong antara lain perluasan asuransi properti dan bencana, asuransi kendaraan dengan skema yang lebih fleksibel, asuransi kredit yang lebih prudent, marine, engineering, liability, cyber insurance, serta produk yang melekat pada ekosistem lain atau embedded insurance, seperti pembiayaan, perjalanan, logistik, properti, dan platform digital,” bebernya.

PT Asuransi Asei Indonesia turut menyampaikan sederet cara yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan premi hingga semester I/2026. Cara ini adalah memperkuat bisnis inti yang memiliki historical profitability baik dan memperluas ekosistem distribusi dan digital channel.

“Kemudian, memperkuat kolaborasi dengan perbankan, BUMN, dan pelaku ekspor, serta memperbesar penetrasi pada sektor-sektor yang masih bertumbuh seperti perdagangan, logistik, infrastruktur, dan supply chain ecosystem,” kata Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe ucapnya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Selain itu, imbuh Dody, perusahaan juga mulai fokus pada cross selling, penguatan captive market, peningkatan service level, dan pemanfaatan data analytics untuk underwriting yang lebih presisi.

Dia meneruskan bahwa di tengah kondisi pasar saat ini, strategi pertumbuhan yang paling relevan bukan agresivitas volume semata, tetapi profitable growth dan risk-adjusted growth.

“Karena dalam kondisi industri yang semakin risk-sensitive, kualitas premi akan menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar pertumbuhan nominal premi,” ujarnya.

Adapun, Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Azuarini Diah Parwati berpendapat strategi yang dapat dilakukan perusahaan antara lain memperluas distribusi digital, menghadirkan inovasi produk, serta meningkatkan penetrasi ke segmen retail dan UMKM.

Di sisi lain, dia menyoroti tantangan utama industri asuransi meliputi tekanan klaim, persaingan harga, ketidakpastian ekonomi global, serta risiko bencana alam dan rendahnya literasi asuransi.

Kendati demikian, Azuarini tetap memandang premi industri asuransi umum dan reasuransi prospeknya masih positif hingga semester I/2026. Hal ini karena didukung aktivitas ekonomi domestik dan meningkatnya kebutuhan proteksi.

“Namun, pertumbuhannya diperkirakan lebih moderat karena industri masih menghadapi tekanan eksternal dan cenderung lebih selektif dalam ekspansi bisnis,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepemilikan asuransi properti di Indonesia masih terbatas meski risiko bencana meningkat. Rendahnya literasi dan kesadaran dinilai menjadi penghambat utama.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, banyak masyarakat belum memahami pentingnya proteksi aset. “Ketidaktahuan itu sering disebut edukasi dan literasi. Terbukti pengeluaran masyarakat untuk rokok cukup tinggi yang harganya lebih tinggi dari premi asuransi,” ujar Irvan di Jakarta, Rabu (28/4/2026).

Irvan menilai faktor harga properti yang tinggi juga ikut memengaruhi keputusan masyarakat. Ia mendorong adanya skema dukungan seperti subsidi premi bagi kelompok rentan, serupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS.

“Pemerintah harus makin gencar soal edukasi dan literasi. Apalagi saat ini asuransi wajib seperti yang diatur dalam UU P2SK,” kata Irvan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan aturan tarif premi asuransi harta benda dan kendaraan bermotor. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat pengelolaan risiko di industri.

Corporate Secretary Jasindo Brellian Gema mengatakan, penyesuaian tarif perlu mencerminkan profil risiko terbaru. “Apabila penyesuaian ini dilakukan maka kami berharap dapat mencerminkan profil risiko yang aktual, mendorong praktik underwriting yang lebih prudent, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri asuransi umum,” ujar Brellian.

Brellian menjelaskan, peningkatan risiko klaim menjadi salah satu faktor yang mendorong penyesuaian tarif. Perusahaan juga memperkuat analisis risiko dan kebijakan underwriting.

Ia menambahkan, asuransi properti masih kerap dianggap sebagai beban tambahan. “Banyak pemilik properti yang masih menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah bentuk investasi perlindungan. Dengan premi yang relatif terjangkau, mereka bisa menghindari risiko kehilangan aset akibat bencana,” kata Brellian.

Menurut Brellian, perlindungan properti mencakup risiko kebakaran, banjir, gempa, hingga angin puting beliung. Kondisi cuaca yang makin tidak menentu membuat kebutuhan proteksi dinilai semakin relevan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Umum BCA atau BCA Insurance mencatatkan laba setelah pajak sebanyak Rp260,18 miliar pada 2025. Angka tersebut naik 16,65% secara tahunan (year on year/YoY) apabila dibandingkan laba setelah pajak pada 2024 sebesar Rp223,04 miliar.

Dikutip dari laporan publikasi keuangan BCA Insurance di Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu (25/4/2026), kenaikan laba perusahaan didukung oleh kinerja top-line yang positif selama 2025 seiring penerapan standar akuntansi PSAK 117.

Perusahaan mencatatkan pendapatan jasa asuransi mencapai Rp1,62 triliun. Angka tersebut naik 4,24% YoY apabila dibandingkan dengan pencapaian Rp1,56 triliun pada 2024.

BCA Insurance juga mencatatkan kenaikan hasil jasa asuransi bersih (setara hasil underwriting) sebesar 2,57% YoY menjadi Rp287,15 miliar pada 2025. Pada tahun sebelumnya, pos hasil jasa asuransi bersih perusahaan mencapai Rp279,94 miliar.

Di sisi lain, dari kegiatan investasi, perusahaan mencatatkan keuntungan investasi yang direalisasikan dan belum direalisasikan sebesar Rp184,14 miliar. Pos keuntungan investasi ini mengalami kenaikan sebanyak 20,22% YoY dibandingkan pencapaian 2024 yang sebesar Rp153,17 miliar.

Dari sisi ekuitas, perusahaan (termasuk modal disetor dan saldo laba) mencatat total Rp1,55 triliun pada 2025. Modal tersebut naik 11,24% YoY dari sebelumnya Rp1,40 triliun pada 2024.

Lebih lanjut, perusahaan mencatatkan total liabilitas mencapai sebanyak Rp1,89 triliun, didominasi oleh liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp1,26 triliun atau naik 12,39% YoY dari sebelum tahun sebelumnya sebesar Rp1,68 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, jumlah aset perusahaan menembus Rp3,45 triliun pada 2025. Aset BCA Insurance tercatat naik 11,86% YoY dari sebelumnya Rp3,08 triliun, yang didominasi oleh penempatan aset investasi yang mencapai sebesar Rp2,62 triliun.

Sementara itu, tingkat kesehatan finansial perusahaan yang dilihat dari rasio pencapaian solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) berada di level 475% pada akhir 2025. Angka tersebut melesat dari posisi 2024 yang sebesar 383%, dan masih berada jauh di atas ambang batas (treshold) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sekurang-kurangnya 120%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 dengan mengusung tema “Grow Within, Perform Beyond”, sebagai refleksi komitmen perusahaan dalam memperkuat transformasi sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Perayaan yang berlangsung di Graha Askrindo ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan arah pertumbuhan perusahaan yang tidak hanya stabil, tetapi juga progresif dan berkelanjutan. Tema tersebut mencerminkan semangat penguatan internal yang beriringan dengan dorongan untuk melampaui capaian kinerja, sejalan dengan dinamika industri keuangan dan kebutuhan pembiayaan produktif yang terus berkembang.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-55 merupakan titik refleksi sekaligus penguatan peran perusahaan dalam ekosistem pembiayaan nasional.

“Peringatan HUT ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum refleksi atas peran kami dalam mendorong inklusi keuangan. Askrindo berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Selama 55 tahun berdiri sejak tanggal 6 April 1971, Askrindo terus menunjukkan kinerja yang solid dan mendukung Perekonomian nasional.
Sebagai informasi, sejak tahun 2007 hingga 2025, Askrindo telah menjamin
Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp1.125,9 triliun kepada 36,3 juta debitur UMKM, dengan total penyerapan sebanyak 62,7 juta tenaga kerja.

Adapun sepanjang 2025, Askrindo juga telah menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp114 triliun kepada 2 juta debitur UMKM, yang berdampak pada penyerapan 3,7 juta tenaga kerja di Indonesia. Menanggapi capaian tersebut, Fankar menyampaikan bahwa kinerja keuangan ini mencerminkan fundamental bisnis yang semakin kuat.

Pada tahun 2025 ini pula, Perusahaan mencatatkan Hasil Underwriting Netto sebesar Rp1,28 triliun (unaudited).
Sejalan dengan itu, premi bruto tercatat sebesar Rp 4,44 triliun (unaudited). Capaian ini mencerminkan langkah positif dalam memperkuat portofolio bisnis perusahaan.

“Kami melihat bahwa strategi penguatan portofolio dan manajemen risiko berjalan efektif. Ke depan, kami akan terus menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM,” tambah Fankar.

Dalam rangkaian acara puncak HUT, Askrindo meluncurkan sistem Sentralisasi FINTRACS dan ASK-SCORING sebagai bagian dari penguatan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan. “Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data,” tambah Fankar.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Askrindo menghadirkan FINTRACS (Financial Transaction System), yaitu sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus memusatkan proses transaksi keuangan perusahaan.

“Melalui FINTRACS, seluruh proses penerimaan dan pengeluaran kas kini terintegrasi dalam satu platform, dilengkapi dengan pencatatan jurnal otomatis dan proses settlement yang lebih sistematis. Sistem ini juga memungkinkan monitoring transaksi secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan kontrol,” jelas Direktur Keuangan Askrindo, Leonardo Henry Gavaza.

Implementasi FINTRACS mendorong efisiensi operasional, mengurangi beban kerja manual, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan keuangan, sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Selain itu, Askrindo juga memperkenalkan ASK-SCORING (Askrindo Underwriting Scoring System) sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan proses underwriting.

“Melalui ASK-SCORING, proses underwriting kini dilakukan berbasis rule-based scoring system yang memungkinkan analisis risiko berjalan lebih cepat, objektif, dan terstandarisasi. Sistem ini juga terintegrasi dengan core system perusahaan, sehingga menghilangkan duplikasi proses dan meningkatkan efisiensi,” ungkap Leonardo.

Dengan dukungan kedua aplikasi tersebut, Askrindo dapat memperkuat kualitas portofolio pertanggungan sekaligus mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor produktif.

Komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai wujud rasa syukur di usia ke-55 tahun, Askrindo turut memperkuat komitmennya terhadap kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Dalam perayaan puncak HUT, manajemen memberikan bantuan pendidikan kepada 158 anak pegawai alih daya non-admin serta 15 pegawai alih daya non-admin. Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan inovasi, kami yakin Askrindo akan terus melangkah lebih kuat. Bersama seluruh insan perusahaan, kami ingin membangun masa depan yang lebih baik bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Perkuat Peran dalam Ekosistem Pembiayaan Nasional

Sejalan dengan penguatan aspek internal dan sosial, Askrindo terus mempertegas perannya dalam ekosistem pembiayaan nasional melalui transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Dengan penguatan proses bisnis melalui transformasi digital dan manajemen risiko yang semakin solid, Askrindo optimistis dapat memperluas akses pembiayaan—khususnya bagi UMKM—serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui momentum HUT ke-55 ini, Askrindo menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan kinerja, serta memperluas peran sebagai mitra strategis dalam mendorong pembiayaan produktif dan daya saing ekonomi nasional.

“Ke depan, kami ingin memastikan setiap langkah transformasi tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Askrindo akan terus memperkuat perannya sebagai enabler pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM, agar dapat tumbuh lebih cepat, sehat, dan berdaya saing,” tutup Fankar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat rasioNon-Performing Financing(NPF) pada level 1,30% per Januari 2026. Posisi tersebut membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,36%.

Direktur sekaligus Plt. Direktur Utama MUF, Dapot Parasian S. Sinaga, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan efektivitas penguatan manajemen risiko serta kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi dinamika pasca Lebaran.

Adapun, untuk menjaga NPF tetap berada di level terjaga, Dapot merincikan setidaknya ada beberapa faktor yang diperhatikan.Pertama, berkenaan segmentasi atau bauran portofolio (mix portfolio), yakni komposisi antara pembiayaan yang bersifatbankabledannon-bankable.

"Yangkedua,ya, disiplin sebenarnya. Disiplin akuisisi dengan berbagai … kami punyaunderwritingmacam-macam kan, ya disiplin akuisisiunderwriting-nya," ujarnya beberapa waktu lalu, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Selain kedua hal tersebut, Dapot turut menyoroti pentingnya penguatan fungsicollectionmelalui penagihanyang disiplin, mulai dari pengingat (reminder) hingga proses penarikan. Baginya, upaya itu perlu dilakukan bersamaan, sehingga NPF bisa terjaga dengan baik.

“Jadi, survei nasabahnya yang benar, ngecekin nasabahnya yang benar, dan seterusnya. Kemudian yangketigayahandling account-nya itu tadi, mulai daricollection-nya yang disiplin,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan perusahaan juga akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan di luarcaptive marketdengan mempertimbangkan tingkat risiko di masing-masing segmen.

Dapot menyebut segmen yang secara natural memiliki profil risiko lebih rendah akan melalui proses seleksi yang lebih ringan, sedangkan segmen dengan risiko inheren lebih tinggi akan diseleksi lebih ketat.

“Jadi sebenernya pasti dalam segala hal kan tidak adasingle factor,ya. Tidak ada faktor tunggal yang membuat bagus apa gitu, pasti faktor-faktornya ya, banyak faktor lah,” sebutnya.

Oleh sebab itu, dengan strategi ekspansi yang selektif, penguatan sinergi, serta fokus pada pembiayaan berkelanjutan dan sektor produktif, MUF optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat sepanjang 2026.

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadiri peresmian perpustakaan dan penyelesaian renovasi Pondok Pesantren Nurul Huda, Bekasi.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas distribusi surplus underwriting dana tabarru' tahun 2024 senilai Rp250 juta yang sebelumnya disalurkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada 15 Mei 2025.

Sebagian dana surplus underwriting tersebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas perpustakaan di lingkungan pesantren.

Selebihnya sisa dana akan digunakan Baznas untuk menjalankan sejumlah program sosial, antara lain penyediaan sarana air bersih serta renovasi sekolah di berbagai daerah.

Surplus underwriting dibukukan dari kontribusi pemegang polis asuransi syariah yang dikelola dalam dana tabarru'. Nilai surplus diperoleh dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana tabarru' dalam satu periode tertentu, sesuai mekanisme pengelolaan asuransi syariah.

Head of Sharia AXA Mandiri, Vini Yulianti, mengatakan penyaluran surplus underwriting merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus wujud keberkahan bersama dalam ekosistem asuransi syariah.

"AXA Mandiri menyerahkan surplus sebagai wujud tanggung jawab sosial. Nilai ini bukan sekadar angka, melainkan simbol keberkahan bersama. Kami berharap kontribusi ini mendukung pendidikan santri agar lebih berdaya dan menjadi amal jariyah nasabah yang terus mengalir," ujar Vini dikutip Kamis (12/2).

Sebelumnya, pada distribusi surplus underwriting tahun 2023, AXA Mandiri juga menyerahkan sebagian besar dana kepada MUI melalui Baznas.

Nilai surplus underwriting tersebut digunakan MUI dan Baznas untuk untuk program pembangunan sumur bor dan bantuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri fintech P2P lending atau yang akrab disebut pinjaman online (pinjol) menjadi perhatian dengan sejumlah kasus gagal bayar. Terbaru, muncul kasus dugaan gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Lalu, bagaimana prospek kerja sama penyaluran kredit bank melalui P2P lending ke depan?

Bankir memperkirakan persoalan kinerja menjadi faktor utama kerja sama pembiayaan antara bank dengan perusahaan P2P lending semakin selektif pada 2026.

Division Head Consumer Lending Permata Bank Haryanto menyampaikan P2P lending dengan kinerja yang baik akan menjadi sasaran kerja sama dari berbagai bank. Sebaliknya, bank yang terbuka dan siap menjalin kemitraan dengan P2P juga akan menjadi preferensi bagi perusahaan P2P dalam menentukan mitra perbankan.

“Jadi untuk kerja sama di 2026, saya rasa peer-to-peer juga akan terseleksi dengan sendirinya. Demikian juga bank yang open untuk kerjasama dengan peer-to-peer, itu juga pasti peer-to-peer-nya akan menjadi preferensi untuk memilih bank mana yang kerja sama,” tutur Haryanto kepada wartawan, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Permata Bank sendiri memiliki kerja sama dengan sejumlah P2P lending. Haryanto menjelaskan, kerja sama ini salah satunya dilakukan sebagai upaya Permata Bank dalam memperbesar inklusi keuangan. Mengingat, ada segmen tertentu yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh perseroan.

Selain itu, Permata Bank melihat P2P memiliki nilai tambah melalui model bisnis dan kapabilitas digital, seperti digital underwriting dan platform teknologi, yang dapat melengkapi kekuatan bank. Kerja sama tersebut dinilai saling komplementer, dalam hal ini P2P mengisi celah kemampuan yang belum dimiliki bank, sementara bank menopang P2P dari sisi pendanaan dan kekuatan finansial. “Jadi, saling complementary,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan bahwa BCA tengah meninjau kembali kerja sama penyaluran kredit produktif P2P lending atau fintech.

Sejak 31 Maret 2024, Hera mengatakan bahwa belum ada portofolio aktif P2P lending atau fintech yang tercatat. Kendati begitu, dia memastikan bahwa BCA senantiasa terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyalurkan kredit produktif ke berbagai sektor, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BCA senantiasa berkomitmen mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan risk appetite di setiap pengambilan keputusan dalam menyalurkan kredit,” tutur Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai prospek kerja sama penyaluran dana perbankan melalui perusahaan fintech lending pada 2026 masih relatif menarik. Hal ini didorong oleh kebutuhan bank untuk memperluas jangkauan pembiayaan secara lebih efisien, meski dengan arah yang makin selektif dan berlandaskan pengendalian risiko.

Dari sisi kebijakan, Josua menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan kolaborasi antara lembaga jasa keuangan dan pelaku inovasi teknologi sebagai agenda penting. OJK menargetkan fase akselerasi pengembangan pada 2026–2027, dengan peningkatan kemitraan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga ruang kolaborasi dinilai masih terbuka lebar.

“Namun, kehati-hatian bank akan naik karena kualitas pembiayaan pinjaman daring sempat menunjukkan gejala memburuk,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Usaha Mikro dan Kecil

Dari sisi segmen pembiayaan, Josua menyebut potensi terbesar pada 2026 berada pada usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal kerja kecil hingga menengah dengan perputaran cepat. Selain itu, segmen pedagang ritel dan pemasok dalam rantai pasok, pelaku usaha berbasis transaksi harian, serta debitur di luar pusat-pusat ekonomi juga dinilai prospektif karena akses terhadap perbankan konvensional masih terbatas.

“Rasionalnya di luar Jawa porsi penduduk besar, tetapi pemanfaatan layanan pinjaman daring masih relatif kecil, sehingga ruang perluasan masih lebar,” ujarnya.

Selain segmen produktif, Josua menilai pekerja dengan arus kas relatif stabil juga berpotensi dibiayai melalui skema ini. Namun, pembiayaan biasanya dibatasi pada nilai kecil dan tenor pendek untuk menjaga risiko tetap terkendali, terutama di tengah pelemahan daya beli atau perlambatan pasar kerja.

Di sisi lain, Josua mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Menurutnya, risiko terbesar dari penyaluran dana bank ke perusahaan pinjaman daring adalah risiko kredit yang bersumber dari kualitas seleksi debitur serta ketidaksejajaran insentif antara pihak bank dan penyelenggara.

Jika proses akuisisi debitur terlalu mengejar pertumbuhan tanpa disiplin penilaian risiko, gelombang gagal bayar berpotensi terjadi dan berdampak pada risiko reputasi bank, terlebih apabila praktik penagihan memicu keluhan konsumen.

Risiko lain yang juga patut diwaspadai mencakup risiko penipuan dan risiko operasional, seperti penyalahgunaan identitas, rekayasa data, hingga kebocoran data, seiring meningkatnya ancaman siber dalam ekosistem keuangan digital.

Karena itu, Josua menilai perbankan perlu memperketat seleksi mitra, membatasi konsentrasi eksposur pada setiap platform, menerapkan pembagian risiko yang jelas, mewajibkan standar keamanan data, serta melakukan pemantauan harian terhadap kualitas portofolio dan indikator peringatan dini.

“Langkah dukungan pengelolaan risiko seperti skema perlindungan melalui asuransi yang mulai didorong otoritas juga bisa menjadi bantalan tambahan, tetapi tetap tidak boleh menggantikan disiplin seleksi dan pengawasan,” tuturnya.

Perbankan Sumber Utama

Adapun, OJK mencatat pendanaan dari lender perbankan mencapai Rp60,79 triliun atau setara 64,10% dari total outstanding pendanaan pindar per November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro OJK Agusman mengatakan dominasi perbankan tersebut menunjukkan peran institusi keuangan formal masih menjadi tulang punggung pembiayaan di industri fintech lending.

“Pada November 2025, sumber pendanaan pindar masih didominasi oleh perbankan dengan nilai sekitar Rp60,79 triliun atau 64,10% dari total outstanding pendanaan pindar,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (12/1/2026).

Di sisi lain, kontribusi pendanaan dari lender individu tercatat relatif terbatas. Hingga periode yang sama, pendanaan dari lender individu tercatat sebesar Rp5,18 triliun atau setara 5,46% dari total outstanding pendanaan industri.

Meski terdapat perbedaan porsi yang cukup signifikan, Agusman menegaskan bahwa pendanaan dari perbankan dan lender individu masih bersifat saling melengkapi dalam mendukung penyaluran pembiayaan melalui platform fintech lending.

OJK menilai dominasi perbankan tersebut akan tetap berlanjut pada 2026, seiring dengan upaya penguatan struktur pendanaan industri agar lebih sehat dan berkelanjutan. "Ke depan, prospek pendanaan pindar pada 2026 diharapkan tetap terjaga dengan struktur yang lebih sehat dan berimbang," sebutnya.

Melalui penerapan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2025, OJK membedakan kategori lender menjadi lender profesional dan non-profesional. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sumber pendanaan, baik dari institusi maupun individu.

Bisnis.com, JAKARTA – Persoalan kinerja diperkirakan menjadi faktor utama kerja sama pembiayaan antara bank dengan perusahaan peer to peer (P2P) lending semakin selektif pada 2026.

Division Head Consumer Lending Permata Bank Haryanto menyampaikan P2P lending dengan kinerja yang baik akan menjadi sasaran kerja sama dari berbagai bank.

Sebaliknya, bank yang terbuka dan siap menjalin kemitraan dengan P2P juga akan menjadi preferensi bagi perusahaan P2P dalam menentukan mitra perbankan.

“Jadi untuk kerja sama di 2026, saya rasa peer-to-peer juga akan terseleksi dengan sendirinya. Demikian juga bank yang open untuk kerjasama dengan peer-to-peer, itu juga pasti peer-to-peernya akan menjadi preferensi untuk memilih bank mana yang kerjasama,” tutur Haryanto kepada wartawan, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Permata Bank sendiri memiliki kerja sama dengan sejumlah P2P lending. Haryanto menjelaskan, kerja sama ini salah satunya dilakukan sebagai upaya Permata Bank dalam memperbesar inklusi keuangan. Mengingat, ada segmen tertentu yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh perseroan.

Selain itu, Permata Bank melihat P2P memiliki nilai tambah melalui model bisnis dan kapabilitas digital, seperti digital underwriting dan platform teknologi, yang dapat melengkapi kekuatan bank. Kerja sama tersebut dinilai saling komplementer, dalam hal ini P2P mengisi celah kemampuan yang belum dimiliki bank, sementara bank menopang P2P dari sisi pendanaan dan kekuatan finansial.

“Jadi saling complementary,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan bahwa BCA tengah meninjau kembali kerja sama penyaluran kredit produktif P2P lending atau fintech.

Sejak 31 Maret 2024, Hera mengatakan bahwa belum ada portofolio aktif P2P lending atau fintech yang tercatat. Kendati begitu, dia memastikan bahwa BCA senantiasa terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyalurkan kredit produktif ke berbagai sektor, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BCA senantiasa berkomitmen mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan risk appetite di setiap pengambilan keputusan dalam menyalurkan kredit,” tutur Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Antisipasi Risiko

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede sebelumnya mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam kerja sama ini. Menurutnya, risiko terbesar dari penyaluran dana bank ke perusahaan pinjaman daring adalah risiko kredit yang bersumber dari kualitas seleksi debitur serta ketidaksejajaran insentif antara pihak bank dan penyelenggara.

Jika proses akuisisi debitur terlalu mengejar pertumbuhan tanpa disiplin penilaian risiko, gelombang gagal bayar berpotensi terjadi dan berdampak pada risiko reputasi bank, terlebih apabila praktik penagihan memicu keluhan konsumen.

Risiko lain yang juga patut diwaspadai mencakup risiko penipuan dan risiko operasional, seperti penyalahgunaan identitas, rekayasa data, hingga kebocoran data, seiring meningkatnya ancaman siber dalam ekosistem keuangan digital.

Karena itu, Josua menilai perbankan perlu memperketat seleksi mitra, membatasi konsentrasi eksposur pada setiap platform, menerapkan pembagian risiko yang jelas, mewajibkan standar keamanan data, serta melakukan pemantauan harian terhadap kualitas portofolio dan indikator peringatan dini.

“Langkah dukungan pengelolaan risiko seperti skema perlindungan melalui asuransi yang mulai didorong otoritas juga bisa menjadi bantalan tambahan, tetapi tetap tidak boleh menggantikan disiplin seleksi dan pengawasan,” jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo menegaskan pihaknya tetap aktif memantau perkembangan risiko akibat dinamika geopolitik global terhadap lini usaha pengangkutan atau marine cargo.

Meskipun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana menekankan dalam praktiknya, portofolio marine cargo Jasindo saat ini masih didominasi oleh aktivitas pasar domestik, seiring kuatnya distribusi dan logistik dalam negeri.

“Di tengah dinamika geopolitik global dan potensi perubahan peta perdagangan internasional, Perseroan secara aktif memantau perkembangan risiko yang dapat memengaruhi rute pelayaran, biaya logistik, maupun tingkat risiko pengangkutan barang,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Sebab demikian, lanjutnya, Jasindo menjalankan bisnis asuransi marine cargo dengan tetap mengedepankan prinsip prudent underwriting yang disesuaikan dengan karakteristik kargo, rute pengiriman, serta profil risiko nasabah.

Brellian melanjutkan, Jasindo sebagai BUMN asuransi umum dengan portofolio produk yang beragam, konsisten untuk terus memperkuat strategi diversifikasi produk asuransi.

“Guna menjawab kebutuhan perlindungan risiko yang semakin dinamis, baik di pasar domestik maupun internasional,” tegasnya.

Adapun, hingga November 2025 Jasindo mencatat pertumbuhan premi asuransi marine cargo sebesar 50,34% year-on-year (YoY) menjadi Rp71 miliar.

Sebagai informasi, baru-baru ini Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/1/2026). Selain penangkapan ini, AS juga melancarkan serangan militer skala besar terhadap Venezuela. Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mengincar potensi minyak mentah di Venezuela usai Presiden Nicolas Maduro ditangkap. Negara di Amerika Selatan itu diketahui memiliki cadangan minyak jumbo.

Adapun, rencana mengambil alih minyak tersebut diumumkan Trump beberapa jam setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dan digulingkan oleh pasukan AS, Sabtu (3/1/2025) waktu setempat. Trump bahkan berjanji menggelontorkan anggaran miliaran dolar untuk memulihkan produksi minyak mentah Venezuela.