Jakarta (ANTARA) - Optimisme yang mengalir di kalangan UMKM Indonesia menjelang 2026 terasa bukan sekadar euforia sesaat, melainkan refleksi dari perjalanan adaptasi yang cukup panjang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketika 86 persen pelaku usaha kecil menyatakan keyakinan untuk tumbuh, angka ini bukan hanya statistik yang mengesankan, tetapi juga penanda perubahan mentalitas.

Setelah melewati berbagai tekanan global dan domestik, kepercayaan diri ini menunjukkan bahwa usaha kecil tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai memosisikan diri sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang semakin matang.

Temuan dari Survei Usaha Kecil Asia-Pasifik CPA Australia ke-17 memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi ini. Survei yang melibatkan 4.166 usaha kecil di 11 pasar tersebut mencatat bahwa optimisme di Indonesia, bahkan melampaui rata-rata kawasan Asia-Pasifik.

Sebanyak 71 persen pelaku usaha kecil di Indonesia percaya bahwa ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata regional sebesar 65 persen. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang relatif kuat terhadap arah ekonomi nasional, meskipun dunia masih dibayangi ketidakpastian global.

Salah satu fondasi utama dari optimisme ini adalah investasi teknologi. Sepanjang 2025, sebanyak 72 persen usaha kecil di Indonesia merasakan dampak positif teknologi terhadap profitabilitas mereka.

Angka ini jauh melampaui rata-rata survei yang hanya mencapai 56 persen. Priya Terumalay, Regional Head Asia Tenggara CPA Australia, menegaskan imbal hasil investasi teknologi yang kuat dan cepat menjadi pendorong utama tingginya adopsi digital di kalangan usaha kecil.

Di balik angka tersebut, ada nuansa yang perlu diperhatikan. Investasi teknologi yang dilakukan masih cenderung berfokus pada aspek yang langsung berinteraksi dengan pelanggan, seperti aplikasi gawai dan sistem pembayaran digital. Ini memang langkah penting, tetapi belum cukup untuk menciptakan keunggulan jangka panjang.

Teknologi, seperti kecerdasan buatan, layanan berbasis cloud, dan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, justru memiliki potensi lebih besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing secara berkelanjutan. Artinya, transformasi digital belum sepenuhnya menyentuh inti operasional bisnis.

Penjualan daring turun

Menariknya, meskipun teknologi diakui berkontribusi terhadap profitabilitas, penggunaan pembayaran digital dan penjualan daring justru mengalami sedikit penurunan.

Pada 2025, hanya 69 persen usaha kecil yang memperoleh lebih dari 10 persen penjualan dari platform pembayaran digital, turun dari 74 persen di tahun sebelumnya.

Penjualan daring juga mengalami tren serupa, turun dari 68 persen menjadi 64 persen. Fenomena ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa digitalisasi tidak selalu berjalan linear, dan bahwa pelaku usaha masih mencari keseimbangan antara kanal daring dan luring dalam strategi bisnis mereka.

Di sisi lain, ancaman yang muncul dari perkembangan digital juga semakin nyata. Sebanyak 49 persen usaha kecil melaporkan mengalami kerugian akibat serangan siber, baik dalam bentuk waktu maupun finansial.

Ironisnya, hanya 45 persen yang melakukan peninjauan keamanan siber dalam enam bulan terakhir. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap risiko belum sepenuhnya diimbangi dengan tindakan pencegahan yang memadai.

Dalam hal ini, investasi teknologi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi keberlangsungan usaha.

Optimisme terhadap pertumbuhan juga tercermin dalam peningkatan tenaga kerja. Sebanyak 40 persen usaha kecil menambah jumlah karyawan pada 2025, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 52 persen pada 2026.

Ini menunjukkan bahwa ekspansi bisnis mulai terjadi secara nyata, bukan hanya dalam perencanaan. Namun, pertumbuhan ini juga membawa konsekuensi, terutama dalam kebutuhan pembiayaan.

Sebanyak 78 persen usaha kecil membutuhkan pendanaan eksternal, sebuah angka yang mengindikasikan bahwa akses terhadap pembiayaan tetap menjadi isu krusial.

Di tengah berbagai indikator positif, ada satu aspek yang justru mengalami perlambatan, yaitu inovasi. Hanya 28 persen usaha kecil yang berencana memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru yang unik di Indonesia pada 2026, turun dari 37 persen pada tahun sebelumnya.

Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh kenaikan biaya operasional dan ketidakpastian global, yang mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati. Namun, minimnya inovasi berpotensi menjadi hambatan dalam jangka panjang jika tidak segera diatasi.

Generasi muda

Di sinilah peran generasi pengusaha muda menjadi sangat penting. Data menunjukkan bahwa 57 persen pemilik usaha kecil di Indonesia berusia di bawah 40 tahun, proporsi tertinggi di antara negara yang disurvei.

Karakteristik generasi ini lebih berani mengambil risiko, lebih adaptif terhadap teknologi, dan memiliki ambisi ekspansi yang tinggi menjadi aset berharga bagi masa depan ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya membawa energi baru, tetapi juga cara pandang yang lebih terbuka terhadap perubahan.

Kekuatan utama dari usaha kecil Indonesia tampaknya terletak pada kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi.

Fokus pada kepuasan pelanggan, yang disebut sebagai salah satu pendorong kinerja positif di 2025, menunjukkan bahwa pelaku usaha semakin memahami pentingnya pengalaman pelanggan dalam membangun loyalitas. Ketika hal ini dipadukan dengan adopsi teknologi yang lebih strategis dan manajemen bisnis yang matang, peluang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan menjadi semakin besar.

Namun optimisme, sekuat apa pun, tetap perlu ditopang oleh kesiapan menghadapi risiko. Transformasi digital, tanpa perlindungan siber yang memadai bisa menjadi bumerang.

Pertumbuhan tanpa inovasi bisa membuat usaha kehilangan relevansi. Dan ekspansi tanpa perencanaan keuangan yang kuat bisa menimbulkan tekanan baru. Oleh karena itu, langkah ke depan bukan hanya soal bergerak lebih cepat, tetapi juga bergerak lebih cermat.

Semua yang tergambar dari survei ini adalah sebuah lanskap usaha kecil yang dinamis, penuh potensi, tetapi juga penuh tantangan. Optimisme yang tinggi adalah modal penting, tetapi bukan jaminan.

Ke depan, bahkan perlu diterjemahkan menjadi strategi yang konkret, keputusan yang bijak, dan keberanian untuk terus belajar. Jika itu dapat dilakukan, maka angka 86 persen bukan hanya sekadar harapan, melainkan awal dari babak baru di mana usaha kecil Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis ekonomi global terus menghantui perekonomian dunia. Pemicunya goncangan ekonomi global disebabkan lonjakan harga minyak (harga minyak mentah sekitar US$99,64 per barel) dan energi serta rantai pasokan disebabkan perang Iran-Israel.

Persoalan ini menjadi penyebab inflasi yang tinggi, negara-negara barat terus menaikkan anggaran pertahanan hal ini yang menyebabkan stagflasi. Bahkan wilayah timur tengah mengalami risiko ekonomi yang serius, potensi kelangkaan pasokan global karena terganggunya jalur pelayaran strategis.

Namun, para pendukung ekonomi global ada yang berteori bahwa krisis ekonomi disebabkan faktor internal yakni struktur ekonominya lemah karena fondasinya tidak kuat. Hal ini membuat ekonomi rentan terhadap serangan spekulan di tingkat global. Dengan kata lain, kerusakan ekonomi negara-negara tersebut bukan disebabkan cacat globalisasi, melainkan karena ekonomi mereka tidak efisien.

Kalau kita bicara persoalan ekonomi memang semua tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, semua variabel saling kait mengkait, seperti mata rantai mengikat satu sama lainnya. World Systems Theory yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein menjelaskan bahwa ekononomi global memengaruhi struktur ekonomi nasional.

Penulis berpendapat sama akan situasi saat ini adanya terkaitan kekacauan ekonomi nasional dengan kekacauan ekonomi yang terjadi di dunia. Contoh konkret Bank Sentral Amerika, Federal Reserve (Fed) jika menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dan akan berdampak ke negara lain yaitu modal asing keluar dari negara berkembang, nilai tukar melemah, utang luar negeri negara berkembang menjadi lebih berat. Beberapa negara mengalami kesulitan membayar utang luar negeri, seperti Sri Lanka dan Argentina.

Fluktuasi harga komoditas minyak, batu bara dan pangan naik atau turun dengan tajam ini disebabkan faktor global, negara eksportir akan diuntungkan saat harga naik tapi rentan saat harga turun.

DAMPAK PERPAJAKAN

Bagaimana dengan target penerimaan pajak? Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dari outlook 2025. Target tinggi ini didukung oleh optimalisasi Coretax dan pertukaran data.

Namun, di tengah lonjakan harga energi dan konflik global akan sangat memengaruhi situasi perekonomian nasional. Perusahan-perusahaan di dalam negeri akan mengalami guncangan saat ekonomi makro dan internasional melemah. Pendapatan perusahaan akan menurun yang otomatis akan menekan pendapatan pada pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menyusul ketika terjadi pelemahan perekonomian, sehingga jumlah karyawan menurun dan pajak penghasilan atas karyawan (PPh 21) tergerus. Selain itu dengan banyaknya PHK pastinya daya beli melemah alias komsumsi ikut turun alhasil pajak atas komsumsi atau pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami penurunan. Dari kondisi ini target penerimaan pajak 2026 rasanya akan sulit dicapai.

Berangkat dari ruang ini maka diperlukan adanya respons pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak dengan memberlakukan insentif pajak dan penurunan tarif pajak jika dimungkinkan.

Teori Kurva Laffer yang menjelaskan jika pajak terlalu tinggi maka orang tidak mau berinvestasi namun jika pajak diturunkan secara tepat maka aktivitas ekonomi akan meningkat, basis pajak melebar dan penerimaan pajak naik.

Hal ini terjadi misalnya pada penurunan pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) saat diberlakukan tarifnya dari 1% dan terakhir menjadi 0,5%, sehingga lebih banyak pelaku usaha mau membayar pajak dengan baik, basis pajak dan penerimaan pajak meningkat.

Sedangkan teori supply side economics menciptakan insentif pajak dengan pemotongan pajak akan mendorong investasi, produksi dan lapangan kerja sehingga menghasilkan perekonomian yang bertumbuh dan penerimaan pajak meningkat. Contoh nyata hal ini terjadi Amerika Serikat di era kepempinan Presiden Ronald Reagan pajak diturunkan di era 1980-an, investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat dalam beberapa periode sehingga penerimaan pajak ikut terdorong naik. Bahkan jika perlu pemerintah bisa memberikan tax holiday (bebas pajak) dibeberapa sektor indutri agar mereka bisa maju dan berkembang sehingga menyerap tenaga kerja.

Bagaimana dengan hal diluar sektor perpajakan? Seperti halnya negara berkembang, Indonesia memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah seyogianya lebih besar untuk mendorong sektor riil karena sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah, seharusnya dengan bermodalkan SDM dan SDA, Indonesia dapat mengikuti peta jalan perekonomian sektor riil di Cina dan India. Hal yang tidak kalah pentingnya pemerintah perlu proaktif membenahi semua sektor yang mendukung industri yang berbasis pasar ekspor. Caranya dengan memberi stimulus infrastruktur yang memadai di sektor ini. Bergegas membantu ke sektor usaha kecil akan mendorong terciptanya perekonomian nasional yang kuat karena hampir 63% UMKM menjadi kontributor pendapatan domestik bruto (PDB).

Semua upaya dan stimulus perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi melemahnya perekonomian ditengah kecamuk geopolitik, karena semuanya akan berdampak pada penerimaan pajak dan kesejahteraan rakyat.

Bisnis.com, SURABAYA – Konflik bersenjata yang tengah berkecamuk antara Iran dengan koalisi Israel-Amerika Serikat di kawasan Jazirah Arab hingga kebijakan pembatasan selat Hormuz dirisaukan dapat mendongkrak harga minyak dunia dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia sehingga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menerapkan kebijakan hemat energi dan efisiensi. Termasuk yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya berusaha untuk menerapkan langkah-langkah preventif guna menghemat penggunaan BBM. Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut pun telah diminta berangkat menuju kantor instansi pemerintah terkait menggunakan sepeda angin atau sepeda ontel.

Lebih lanjut, ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan akan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor menuju kantor pada hari kerja tertentu. Fauzan menegaskan kebijakan tersebut akan dituangkan secara resmi lewat surat edaran bupati yang akan ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ya, saat ini kita sedang menyusun surat edarannya. Nantinya di hari-hari tertentu ASN diwajibkan menggunakan sepeda. Ini bagian dari upaya kita merespons situasi global dan rencana kebijakan pemerintah, termasuk work from anywhere (WFA), serta untuk mendorong penghematan energi," ungkap Fauzan, dikutip Jumat (27/3/2026).

Ia juga mengeklaim bahwa kebijakan itu semata-mata tidak hanya berdampak pada berkurangnya penggunaan BBM, tetapi juga sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi krisis ekonomi akibat kondisi global yang tidak menentu.

"Kita melihat perkembangan situasi yang tidak menentu ini tentu bisa berpengaruh terhadap perekonomian. Maka dari itu, kita harus mulai melakukan langkah-langkah antisipatif, salah satunya dengan menghemat energi,” terangnya.

Mengenai penerapan skema work from home (WFH) yang mulai digaungkan, Fauzan menyebut Pemkab Bangkalan masih menunggu dan mengamati instruksi resmi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

"Yang pasti kalau sudah ada aturannya [dari pemerintah pusat], [kebijakan WFH] akan kami terapkan," bebernya.

Fauzan turut serta mengajak segenap jajarannya untuk tetap membangun etos kerja yang disiplin dan adaptif, menjaga semangat dalam bekerja, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa adanya penurunan kualitas.

“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita dituntut untuk tetap solid, disiplin, dan mampu beradaptasi. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, justru harus semakin ditingkatkan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dunia saat ini tengah bersiap menghadapi potensi krisis ekonomi secara global akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah.

Badan Energi Internasional (IEA) menilai mengandalkan pasokan tidak akan cukup untuk meredam gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global.

Alih-alih menunggu pemulihan produksi yang terganggu, penurunan permintaan dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap konsumen serta membantu menurunkan harga dengan lebih cepat.

canva.com ilustrasi bensin.

IEA menyebut, meminimalkan penggunaan transportasi darat dan udara, bekerja dari rumah jika memungkinkan, serta beralih ke metode memasak berbasis listrik disebut dapat membantu meredam dampak krisis bagi masyarakat.

Meningkatnya risiko geopolitik telah mengguncang pasar, mendorong kenaikan harga minyak mentah sekaligus meningkatkan biaya produk olahan seperti solar dan bahan bakar pesawat.

Hal ini berdampak langsung pada sektor transportasi, logistik, hingga harga barang konsumsi.

Harga minyak telah melonjak lebih dari 40 persen sejak dimulainya konflik AS-Iran pada 28 Februari, mencapai level tertinggi sejak 2022 akibat terganggunya pasokan, terutama karena penutupan efektif Selat Hormuz.

Selat tersebut merupakan jalur laut sempit di lepas pantai Iran yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman, serta biasanya dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak dunia.

Sejumlah negara pun mulai memanfaatkan cadangan minyak strategis, dengan rencana pelepasan ratusan juta barrel ke pasar.

SHUTTERSTOCK ilustrasi minyak mentah

IEA pekan lalu menyepakati pelepasan 400 juta barrel minyak untuk mengatasi gangguan pasokan akibat konflik Iran.

Ini adalah langkah terbesar dalam sejarah organisasi tersebut meski belum menetapkan waktu pasti distribusinya ke pasar.

Di tengah upaya pemerintah menangani gangguan pasokan, pengurangan konsumsi secara terkoordinasi dinilai dapat menjadi solusi tercepat.

“Menangani sisi permintaan adalah langkah penting dan segera untuk mengurangi tekanan terhadap konsumen dengan meningkatkan keterjangkauan serta menjaga ketahanan energi,” ujar IEA, dikutip dari CNBC, Minggu (22/3/2026).

Sejumlah langkah yang dapat dilakukan rumah tangga dan pelaku usaha antara lain mendorong kerja jarak jauh, meningkatkan penggunaan transportasi umum dan berbagi kendaraan, serta mengurangi perjalanan udara yang tidak mendesak.

Fokus utama kebijakan ini adalah sektor transportasi darat yang menyumbang sekitar 45 persen konsumsi minyak global.

Bekerja dari rumah dapat mengurangi kebutuhan bahan bakar untuk perjalanan harian.

Selain itu, pembatasan kecepatan kendaraan, peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, serta pembatasan penggunaan kendaraan di kota-kota juga dapat menekan konsumsi bahan bakar.

Pengalihan penggunaan elpiji dari sektor transportasi ke kebutuhan esensial seperti memasak juga dinilai dapat membantu menjaga harga tetap stabil, termasuk dengan mendorong penggunaan alternatif memasak yang lebih bersih.

Sejumlah negara juga mulai menyiapkan kebijakan fiskal untuk meredam tekanan terhadap konsumen dan mencegah lonjakan harga energi yang dapat memicu inflasi.

Spanyol, misalnya, berencana menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan bakar dari 21 persen menjadi 10 persen, serta menghapus pajak listrik sebesar 5 persen.

Italia telah memangkas bea cukai bahan bakar, sementara Jerman tengah mempertimbangkan berbagai langkah untuk melindungi konsumen, termasuk kemungkinan penerapan pajak tambahan terhadap perusahaan minyak.

Pada perdagangan Jumat pagi, harga minyak Brent untuk pengiriman Mei 2026 naik 1,3 persen menjadi 109,93 dollar AS per barrel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April 2026 cenderung stabil di level 96,20 dollar AS per barrel.

Pertumbuhan sebesar 5,04 persen memang menggembirakan, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah

Jakarta (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen pada kuartal III tahun 2025 bukan sekadar angka statistik yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan cermin dari ketahanan dan daya lenting ekonomi nasional di tengah guncangan global dan dinamika sosial dalam negeri.

Di saat banyak negara masih berjuang menahan laju perlambatan ekonomi akibat ketidakpastian geopolitik dan perubahan rantai pasok global, capaian Indonesia justru menunjukkan kemampuan beradaptasi serta kekuatan permintaan domestik yang menjadi penopang utama.

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun, meningkat signifikan dibanding Rp3.279,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dalam angka ini, tersimpan cerita tentang konsumsi masyarakat yang tetap solid, investasi yang mulai pulih, dan belanja pemerintah yang kembali mengalir di penghujung tahun.

Kinerja ekonomi yang tetap tumbuh di atas 5 persen ini juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berjalan beriringan dalam menjaga stabilitas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memproyeksikan kemungkinan perlambatan di kuartal ini, antara lain karena faktor non-ekonomi seperti demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus 2025.

Namun, fakta bahwa pertumbuhan tetap bertahan di level psikologis 5 persen menandakan bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat.

Dalam situasi yang sering kali diuji oleh faktor eksternal dan sosial, daya tahan semacam ini menjadi aset penting bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh percepatan realisasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun.

Ini menegaskan kembali peran strategis sektor publik sebagai pemicu aktivitas ekonomi, khususnya di tengah lemahnya ekspor akibat perlambatan global.

Ketika konsumsi rumah tangga mulai menyesuaikan diri dengan inflasi yang masih moderat, belanja pemerintah berfungsi sebagai stimulus yang mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Namun, strategi ini juga mengandung tantangan, bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara benar-benar produktif, efisien, dan berdampak luas pada perekonomian riil.

Sektor manufaktur

Dalam konteks struktur ekonomi, sektor manufaktur kembali membuktikan diri sebagai jangkar utama ketahanan nasional. PMI manufaktur Indonesia yang tetap berada di atas level 50 selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan sektor ini masih berada di fase ekspansi.

Hal ini penting karena industri manufaktur bukan hanya penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi juga pusat inovasi, rantai pasok, dan ekspor non-komoditas.

Ketika sektor ini tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global, itu berarti Indonesia mulai menemukan keseimbangan baru antara orientasi ekspor dan kekuatan pasar domestik.

Selain juga dapat digarisbawahi bahwa permintaan dalam negeri menjadi faktor utama yang menjaga momentum ekspansi ini, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menjaga konsumsi dan investasi di tingkat nasional.

Namun, di balik optimisme ini, perlu ada refleksi kritis. Pertumbuhan sebesar 5,04 persen memang menggembirakan, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah atau mempercepat transformasi ekonomi menuju nilai tambah tinggi.

Pertumbuhan di atas 6 persen secara konsisten masih dibutuhkan untuk menciptakan lompatan kesejahteraan yang nyata.

Di sinilah peran kebijakan industri, digitalisasi ekonomi, dan reformasi birokrasi menjadi sangat penting. Pemerintah harus mendorong agar belanja publik tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mengarah pada investasi produktif seperti infrastruktur hijau, pendidikan vokasi, dan teknologi industri.

Sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, ekonomi digital, dan agroindustri perlu diberi ruang tumbuh melalui kebijakan fiskal yang adaptif.

Dalam konteks ini, pertumbuhan 5,04 persen harus dibaca sebagai momentum, bukan titik akhir. Pemerintah bersama dunia usaha dan akademisi perlu memastikan agar tren pertumbuhan ini diikuti oleh peningkatan produktivitas, pemerataan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja berkualitas.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sektor-sektor baru yang tumbuh tidak menimbulkan ketimpangan regional. Daerah-daerah di luar Jawa harus menjadi bagian dari rantai nilai nasional agar kontribusi mereka terhadap PDB semakin meningkat.

Kondisi global yang masih bergejolak mulai dari ketegangan di Timur Tengah, perubahan kebijakan suku bunga di Amerika Serikat, hingga risiko resesi di beberapa negara Eropa, menuntut Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonominya.

Ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan transformasi digital harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas makro. Pertumbuhan berbasis konsumsi domestik memang baik, tetapi akan lebih sehat bila disertai dengan peningkatan ekspor bernilai tambah dan substitusi impor yang efektif.

Stabilitas ekonomi

Sektor manufaktur yang kini menjadi tumpuan harus terus diberi dukungan dalam bentuk kemudahan logistik, efisiensi perizinan, serta ekosistem investasi yang kondusif.

Proyeksi lembaga keuangan seperti Danamon dan Bloomberg yang menempatkan pertumbuhan Indonesia antara 4,8 hingga 5,02 persen menunjukkan adanya konsistensi kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Meski sedikit di bawah ekspektasi pemerintah, rentang ini masih memperlihatkan bahwa Indonesia mampu menjaga momentum di tengah tekanan eksternal.

Maka dapat ditekankan bahwa capaian ini menjadi landasan untuk merancang strategi yang lebih agresif di kuartal IV 2025, dengan target pertumbuhan mencapai 5,5 persen sebagaimana diharapkan oleh Menteri Keuangan.

Kunci untuk mencapai target tersebut ada pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal ekspansif dan pengendalian inflasi.

Pemerintah perlu memperkuat program padat karya dan belanja produktif, memastikan distribusi barang dan jasa berjalan lancar, serta menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga bahan pokok.

Di sisi lain, reformasi struktural harus terus digerakkan agar birokrasi tidak menjadi penghambat inovasi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi 5,04 persen adalah sinyal bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh meski dihadang tantangan. Namun, agar angka ini bermakna lebih dari sekadar pencapaian statistik, ia harus diiringi oleh kebijakan yang memberdayakan, inklusif, dan berpihak pada penciptaan nilai tambah.

Indonesia sedang berada pada fase penting menuju transformasi ekonomi yang berkeadilan. Tantangan global tidak boleh menjadi alasan untuk melambat, justru menjadi dorongan untuk berinovasi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan arah kebijakan yang jelas, fokus pada produktivitas, serta keberanian melangkah di tengah ketidakpastian, Indonesia dapat menjadikan pertumbuhan 5,04 persen bukan hanya angka, tetapi simbol dari bangsa yang tangguh, berdaya, dan siap melampaui batas.

*) Penulis adalah Peneliti ekonomi GREAT Institute dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas YARSI.

Copyright © ANTARA 2025