Batam (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Kepulauan Riau, menyelamatkan sembilan awak kapal MV Golden Star 1 yang tenggelam di wilayah Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Malaka-Selat Singapura pada Jumat (5/6) malam.

Kepala KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku mengatakan pihaknya menerima informasi kondisi darurat yang dialami kapal tersebut sekitar pukul 21.30 WIB dan langsung mengerahkan unsur patroli laut untuk melakukan operasi penyelamatan.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, unsur patroli laut KSOP Khusus Batam dengan Kapal Negara KN P-376 segera bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan operasi penyelamatan terhadap awak kapal," kata Takwim dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Sabtu.

Berdasarkan laporan awal, MV Golden Star 1 tenggelam di wilayah TSS Selat Malaka dan Selat Singapura bersama muatan sebanyak 107 kontainer.

Dalam operasi tersebut, seluruh awak kapal yang berjumlah sembilan orang berhasil dievakuasi oleh KN P-376 dalam kondisi selamat.

Setelah proses penyelamatan selesai, para awak kapal dibawa ke Dermaga Bintang 99, Batu Ampar, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Batam.

“Setelah itu, para korban diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polresta Barelang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepulauan Riau,” kata Takwim.

Selain melakukan evakuasi, KSOP Batam bersama instansi terkait juga melakukan sejumlah langkah penanganan.

“Kami melakukan pemantauan kondisi perairan di sekitar lokasi kejadian, mengumpulkan data awal untuk keperluan investigasi, serta koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat tenggelamnya kapal beserta muatannya,” kata dia.

Sementara itu, Vessel Traffic Service (VTS) Batam turut menyiarkan peringatan navigasi secara berkala melalui kanal komunikasi maritim VHF Channel 16 guna menjaga keselamatan pelayaran di sekitar lokasi kejadian.

Takwim menegaskan keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden tersebut.

Hingga kini, lanjutnya, penyebab tenggelamnya kapal maupun dampak lebih lanjut terhadap pelayaran dan lingkungan maritim masih dalam proses pendalaman oleh pihak terkait.

"KSOP Khusus Batam terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Batam dan sekitarnya," ujarnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM - KSOP Khusus Batam memastikan mayoritas kapal penumpang yang beroperasi di perairan Batam telah memenuhi standar keselamatan jelang arus mudik Lebaran 2026.

Kepala KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku mengatakan dari total 82 kapal penumpang yang terdata, sebanyak 79 kapal telah menjalani pemeriksaan kelaiklautan (ramp check). Seluruh kapal yang diperiksa dinyatakan laik laut dan siap beroperasi.

“Ramp check ini untuk memastikan kapal benar-benar memenuhi standar keselamatan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Hasil pemeriksaan, 79 kapal dinyatakan layak,” ujar Takwim, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen, kondisi fisik kapal, permesinan, alat navigasi, hingga perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung dan alat pemadam kebakaran.

Menurut dia, terdapat sejumlah temuan minor saat pemeriksaan, seperti jaket pelampung yang perlu diganti atau tali perlengkapan yang harus diperbarui. Namun, seluruhnya telah direkomendasikan untuk segera diperbaiki sebelum kapal kembali beroperasi penuh.

“Temuannya kecil-kecil saja, misalnya life jacket yang sudah robek harus diganti. Itu langsung kami minta untuk dilengkapi,” katanya.

Tiga kapal lainnya belum menjalani ramp check karena dua unit masih dalam proses docking, sementara satu kapal tengah dalam masa charter dan belum dapat dilakukan pemeriksaan. KSOP memastikan pemeriksaan akan dilakukan setelah kapal siap.

Takwim menilai jumlah armada yang telah diperiksa cukup untuk melayani kebutuhan angkutan Lebaran, mengingat pemeriksaan serupa juga dilakukan di pelabuhan lain seperti Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun.

Selain aspek kapal, KSOP juga memastikan kesiapan awak kapal, termasuk nahkoda. Pemeriksaan tes narkoba telah dilakukan terhadap awak kapal di Pelabuhan Telaga Punggur bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Keselamatan bukan hanya kapalnya, tetapi juga awaknya. Nahkoda dan kru harus memenuhi kompetensi dan bebas dari narkoba. Mereka bekerja atas persetujuan syahbandar dan sesuai dengan sertifikat keahlian masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan memberikan izin operasi kepada kapal yang belum memenuhi standar kelaiklautan.

“Prinsipnya keselamatan adalah prioritas utama. Kapal yang belum laik laut tidak akan kami izinkan beroperasi,” tegas Takwim.

Dengan ramp check yang hampir rampung, KSOP Batam optimistis angkutan laut pada periode mudik Lebaran tahun ini dapat berjalan aman dan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan masih memeriksa insiden tubrukan antara kapal kontainer MV CMA CGM Niagara dengan kapal tug boat TB Harbour Dragon di Selat Malaka.

“Sementara masih dalam proses. Kami menerima laporan adanya tubrukan kapal di wilayah Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Malaka dan Selat Singapura, dan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung,” ujar Kepala KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku, saat dihubungi di Batam, Senin.

Ia menerima laporan kejadian tersebut pada Kamis, 25 Desember 2025. Insiden terjadi sekitar pukul 20.08 waktu setempat saat TB Harbour Dragon yang menarik tongkang Harbour Jupiter melintas menuju Sibu, Sarawak, Malaysia.

Sesuai laporan, TB Harbour Dragon dan tongkang Harbour Jupiter merupakan kapal berbendera Malaysia dengan jumlah kru sebanyak 10 orang.

Sementara MV CMA CGM Niagara merupakan kapal kontainer berbendera Malta dengan 25 kru di atas kapal.

Berdasarkan keterangan awal dari pihak MV CMA CGM Niagara, kapal tersebut dilaporkan kehilangan kendali hingga menabrak sisi lambung kiri tongkang Harbour Jupiter. Akibat kejadian tersebut, tongkang mengalami kerusakan pada struktur bagian kiri.

Meski demikian, pihak KSOP Batam memastikan seluruh kru dari kedua kapal dalam kondisi selamat dan tidak ditemukan adanya pencemaran laut di sekitar lokasi kejadian.

“Prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh kru dapat diselamatkan dan diberikan penanganan yang memadai serta tidak terjadi pencemaran di sekitar wilayah tubrukan,” katanya.

Penanganan dari KSOP Khusus Batam dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim dan juga kelancaran lalu lintas kapal di perairan Batam dan sekitarnya.

Saat ini, MV CMA CGM Niagara, TB Harbour Dragon, dan tongkang Harbour Jupiter diketahui tengah berlabuh di perairan sekitar Nongsa, Batam.

KSOP Khusus Batam telah mengerahkan kapal patroli KNP 376 ke lokasi untuk melakukan pemantauan.

Selain itu, petugas patroli bersama Port State Control Officer (PSCO) KSOP Batam telah naik ke atas MV CMA CGM Niagara guna melakukan pemeriksaan teknis serta meminta keterangan dari pihak kapal.

KSOP Batam juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk pendalaman lebih lanjut.

“Sementara masih dalam proses. Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi erat dengan seluruh pihak terkait di lapangan,” kata dia.

Bisnis.com, BATAM - Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) di Batam berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan stakeholder terkait seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Hal tersebut diungkapkan salah satu pengusaha maritim ternama di Batam Osman Hasyim. "Ada dua lembaga yang nantinya akan sama-sama memberikan pelayanan, yakni BP Bata da KSOP. Ini tidak efisien, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum," katanya di Batam, Senin (13/10/2025).

Dia melihat situasi di tengah para pengusaha maritim di Batam tidak kondusif. Osman juga menyebut sejumlah pihak tengah menghadapi proses hukum akibat ketidakpastian hukum di Batam.

"Jika PP tersebut diterapkan tanpa sinkronisasi dengan undang-undang yang berlaku, maka izin dan perizinan yang dikeluarkan bisa dianggap invalid," katanya lagi.

Salah satu contohnya yakni terkait dengan persoalan pemanduan dan penundaan kapal di Batam, yang baru-baru ini menyeret sejumlah pihak ke dalam proses hukum. Osman menilai kondisi ini merupakan dampak tumpang tindih kewenangan.

"PP 25/2025 tidak hanya berdampak kepada masyarakat, tapi juga bisa membuat izin-izin yang dikeluarkan menjadi tidak sah karena tidak bersesuaian dengan perundangan. Ada yang bekerja sama dengan KSOP disebut merugikan negara, ada juga yang kerja sama dengan BP malah disebut merugikan juga," jelasnya.

Osman menegaskan bahwa berdasarkan Perpu Nomor 1/2000, BP Batam mendapatkan kewenangan melalui pelimpahan dari kementerian. Jadi tidak ada pengambilalihan kewenangan.

Karena itu, Osman menilai langkah BP Batam yang membuat aturan setingkat perundangan sudah melampaui kewenangan yang diatur.

"BP Batam itu hanya boleh membuat ketentuan, bukan perundangan. Kalau mengambil alih kewenangan, itu sudah bertentangan dengan undang-undang," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Amsakar Achmad membantah tudingan tumpang tindih tersebut. Ia menyebut PP 25 telah melalui kajian oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Amsakar menjelaskan selain PP 25, ada juga PP 28/2025 yang juga bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan transparan untuk mendorong peningkatan realisasi investasi di Batam.

"Seluruhnya sudah dibahas bersama 11 kementerian di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Jadi saya yakin tidak ada benturan hukum. Kini seluruh perizinan yang menjadi kewenangan BP Batam sudah ditake over dan kini terintegrasi dalam sistem kami," paparnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga kategori utama layanan dalam kedua peraturan tersebut yakni pelayanan dasar, pelayanan perizinan berusaha, dan pelayanan perizinan untuk menunjang usaha. Serta 2.416 jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan dari 16 sektor usaha.

“Semua layanan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BP Batam sudah tersedia dalam aplikasi online, termasuk kesiapan sumber daya manusianya,” pungkasnya. (239)