Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendorong partisipasi aktif industri jasa keuangan dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna memperkuat basis data ekonomi nasional dan daerah.

Dukungan tersebut dinilai krusial untuk menghasilkan potret ekonomi yang akurat sebagai landasan perumusan kebijakan, terutama di tengah dinamika sektor usaha dan transformasi ekonomi.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan, keterlibatan pelaku industri keuangan menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis karena beririsan langsung dengan aktivitas pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha di berbagai skala.

“Partisipasi aktif industri jasa keuangan dalam memberikan data yang akurat akan sangat menentukan kualitas gambaran ekonomi yang dihasilkan. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Agus, Senin (27/4/2026).

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan menyasar seluruh pelaku usaha non-pertanian, mulai dari skala mikro hingga besar. Pendataan ini mencakup berbagai aspek, seperti struktur usaha, karakteristik bisnis, kondisi permodalan, investasi, hingga tingkat daya saing.

Bagi sektor jasa keuangan, keterlibatan dalam sensus ini tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem pembiayaan berbasis data.

Informasi yang dihasilkan dari sensus akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai profil usaha, risiko, serta kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor ekonomi.

Agus menilai, kualitas data yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas intermediasi keuangan. Dengan data yang lebih akurat, lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih terukur dan efisien.

“Dengan basis data yang kuat, industri keuangan dapat lebih tepat dalam menilai profil risiko dan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Ini akan mendorong penyaluran kredit yang lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat,” katanya.

Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 juga akan menangkap perkembangan sektor-sektor baru, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ketiga sektor tersebut dinilai semakin relevan dalam mendorong transformasi ekonomi nasional, sekaligus membuka peluang pembiayaan baru bagi industri jasa keuangan.

Data yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Tidak hanya di tingkat nasional, hasil sensus juga akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah.

Dalam pelaksanaannya, BPS akan melibatkan sekitar 116 ribu petugas lapangan di seluruh Indonesia untuk memastikan cakupan pendataan yang luas dan akurat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara komprehensif, termasuk sektor informal yang selama ini kerap belum terdata optimal.

OJK Cirebon menekankan, sinergi antara regulator, lembaga statistik, dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan data berkualitas, tetapi juga memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan melalui kebijakan berbasis bukti.

"Ke depan, OJK memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kurang optimalnya pengelolaan data perusahaan di Indonesia dinilai turut berdampak pada terhambatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di korporasi. Hal ini juga membuat pengembalian investasi atas teknologi AI menjadi tidak stabil.

Perusahaan penyedia data cloud, Cloudera, melaporkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, juga di global. Mayoritas organisasi global saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola fondasi data yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kecerdasan artifisial (AI).

Berdasarkan survei terhadap 1.270 pemimpin IT global, ditemukan fenomena "ilusi kesiapan AI" di mana 96% organisasi telah mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis inti, namun 80% di antaranya masih terkendala akses data.

Country Manager Cloudera Indonesia Sherlie Karnidta menyampaikan bahwa di Indonesia fenomena ini terlihat lebih kontras. Di mana 100% pemimpin IT menyatakan sangat yakin terhadap data organisasi mereka, namun hanya 26% yang mengakui data tersebut telah sepenuhnya terkelola.

"Gap antara ambisi tersebut dan juga gap infrastruktur dan tata kelola datanya yang masih harus kita lihat lebih lanjut dan itu yang terkadang menghalangi organisasi itu untuk bisa mengeksplor penerapan AI dengan lebih luas,” kata Sherlie dalam acara Small Group Media Interview Cloudera di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Cloudera juga melaporkan bahwa pengembalian investasi (ROI) dari implementasi AI di korporasi tidak konsisten. Hal tersebut disebabkan kualitas data yang buruk dengan 22% responden menjawab hal tersebut, pembengkakan biaya sebesar 16%, serta integrasi yang lemah ke dalam alur kerja yang mencapai 15%.

Sherlie juga menambahkan bahwa faktor organisasi seperti resistensi budaya terhadap berbagi data dikeluhkan oleh 52% responden lokal, sementara 26% lainnya masih berkutat dengan masalah silo data.

Laporan ini juga mencatat bahwa 78% responden di Indonesia berencana meningkatkan penggunaan cloud, melampaui angka global yang berada di kisaran 65%.

Tingginya minat migrasi ke komputasi awan (cloud) di pasar domestik tersebut dipicu oleh momentum transformasi digital yang saat ini tengah berada dalam fase pertumbuhan pesat. Kondisi ini dinilai berbeda dengan pasar global yang mulai menunjukkan tren perlambatan.

Sherlie menjelaskan bahwa pasar luar negeri cenderung lebih matang karena telah memulai adopsi cloud lebih awal. Sebaliknya, pelaku usaha di Indonesia masih menunjukkan antusiasme tinggi untuk memindahkan beban kerja mereka ke cloud untuk mendukung skalabilitas teknologi.

“Organisasi yang mampu mengakses dan mengelola seluruh data mereka secara penuh, di mana pun data tersebut berada, akan jauh lebih siap untuk menghadirkan AI yang andal dan dapat diskalakan,” ujar Sherlie.