Jakarta (ANTARA) - Peran lembaga inkubator sebagai pemberi fasilitas pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting untuk memastikan keberlangsungan usaha dari risiko kegagalan pada tahap awal perintisan berusaha, kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik.

Ia mengatakan dengan adanya proses fase inkubasi yang baik, risiko gagal UMKM rintisan bisa ditekan sebanyak 80 persen sampai 90 persen, seperti yang sudah dilakukan pada beberapa negara seperti Afrika Selatan, New Zealand hingga Jerman.

“Tentu dengan demikian, risiko gagal yang diperkecil ini akan memberikan keyakinan yang lebih, baik itu kepada lembaga pembiayaan, kepada mitra-mitra strategisnya, kepada pasar, untuk bisa membangun kerjasama yang lebih baik lagi kepada UMKM-UMKM kita,” kata Riza dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peran inkubasi bukan sekadar pendampingan biasa, melainkan strategi inti pemerintah untuk memastikan keberlanjutan usaha dan keamanan investasi.

Inkubasi, lanjutnya, berfungsi sebagai pelatihan yang memperbaiki model bisnis, manajemen keuangan, dan mentalitas kewirausahaan sebelum UMKM dilepas ke pasar yang kompetitif.

Riza mengatakan hingga saat ini sudah ada 754 lembaga inkubator yang teregistrasi di Kementerian UMKM di seluruh Indonesia, dengan jumlah lebih banyak di pulau Jawa, 17 inkubator diantaranya masuk grade A sementara sisanya masuk grade B dan grade C.

“Ada 754 yang sudah terdaftar dan mudah-mudahan ini akan menjadi kendaraan kita, menjadi another arm yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk memastikan tadi risiko gagal daripada UMKM kita bisa dicegah sejak dini,” ujar dia.

Ia mengatakan tujuan dari inkubasi bukan hanya agar UMKM bisa bertahan hidup, tetapi agar bisa memiliki kualitas untuk melakukan ekspansi, termasuk untuk mendorong perluasan jejaring, memiliki jangkauan pasar lebih luas, yang secara otomatis akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang stabil dan berkualitas di masyarakat.

Dalam rangka untuk penguatan proses inkubasi tersebut, Kementerian UMKM menjalankan dua program yakni, pertama, Prokesra untuk mencetak 10 juta penduduk berusaha dan bekerja dengan perbaikan, penguatan dari sisi pelatihan dan pendampingan.

Kedua adalah Bursa Wirausaha Unggulan yakni sebuah ekosistem pada tahap penghujung inkubasi dengan penyediaan akses pembiayaan, karantina dan akses perluasan pasar.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan Program Perhutanan Sosial mulai menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

"Ternyata melalui Program Perhutanan Sosial muncul 30 persen lapangan pekerjaan baru yang tadinya mungkin tidak ada di masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal itu usai pembukaan acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat".

Menurut dia, Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan melalui pemberian akses legal dan pendampingan kepada masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Ia mengatakan pendampingan tersebut mendorong masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian berusaha, tetapi juga mampu mengembangkan usaha berbasis kehutanan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan.

Endah menjelaskan sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bahkan telah berkembang hingga kategori Platinum, yakni kelompok yang mampu mengelola usaha secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan memasarkan produknya ke luar daerah.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ujar dia.

Berdasarkan data Kemenhut yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, KUPS kategori Platinum baru mencapai 0,79 persen, sedangkan mayoritas masih berada pada kategori Blue sebesar 52,79 persen, Silver 37,67 persen, dan Gold 8,75 persen.

Ia mencontohkan pengembangan usaha tidak lagi berhenti pada kegiatan budi daya, tetapi telah melahirkan berbagai peluang usaha baru di tingkat masyarakat.

Pada komoditas kopi, misalnya, masyarakat tidak hanya menjual biji kopi, tetapi juga mengolahnya menjadi green bean, melakukan roasting, hingga bekerja sebagai barista.

Selain itu, ia juga memberikan contoh pengolahan produk kemiri menjadi minyak, produk kerajinan, dan munculnya lapangan kerja baru dalam pemasaran produk, hingga pengelolaan keuangan kelompok.

Menurut Endah, perubahan kapasitas masyarakat tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, lembaga donor, organisasi pendamping, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Program Perhutanan Sosial.

Ia menyebut Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC) menjadi salah satu mitra yang mendampingi KUPS dalam memperkuat kapasitas, kelembagaan, serta kemitraan di tingkat tapak.

Salah satu contoh manfaat ekonomi terlihat pada KUPS Rimba Sejahtera di Kabupaten Siak, Riau, yang mengembangkan agroforestri di lahan gambut melalui tanaman tahunan, nanas, dan sayuran.

Ketua KUPS Rimba Sejahtera Mustain mengatakan pengembangan agroforestri membuat masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perkebunan sawit mulai memiliki pilihan sumber pendapatan lain.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani untuk terlibat dalam penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil pertanian.

"Yang jelas secara keuntungan penambahan penghasilan itu pasti ada dari kegiatan agroforestry tadi," kata Mustain.

Perwakilan kelompok perempuan KUPS Rimba Sejahtera Yurmayanti mengatakan kelompok wanita tani di wilayahnya berkembang dari semula 10 orang menjadi sekitar 16 orang setelah mengikuti kegiatan agroforestri.

Ia mengatakan para anggota kelompok kini memperoleh tambahan penghasilan total sekitar 20 hingga 30 persen dari penanaman sayuran dan nenas, sementara pemasaran hasil panen dilakukan secara bersama oleh anggota kelompok.

"Untuk dampak penghasilan bagi ibu-ibu, Alhamdulillah berdampak sekali," ujar Yurmayanti.

​​​​​​​Selain agroforestri, Program Perhutanan Sosial juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo Aris Munandar mengatakan pengelolaan wisata alam di wilayahnya mampu menyerap masyarakat setempat sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

"Alhamdulillah untuk anggota pengelolaan di sana hampir 90 persen anggota masyarakat setempat. Dan para pelaku usaha mulai dari warung dan lainnya hampir masyarakat setempat," kata Aris.

Menurut dia, pengembangan ekowisata memberi manfaat ekonomi bagi warga sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan yang menjadi sumber pendapatan mereka.

Lebih lanjut, Kemenhut berharap pendampingan dan kemitraan multipihak terus diperkuat agar semakin banyak kelompok perhutanan sosial naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurut Evita, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif,” ujar Evita, Sabtu (27/6/2026).

Adapun usulan penambahan negara bebas visa disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menpar mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritori potensial yang meliputi Asia Timur & Selatan (Jepang, Korea Selatan, dan India), Oseania (Australia dan Selandia Baru), Eropa Timur & Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).

Kemudian juga negara teritori khusus yakni Makau, dengan skema fasilitas perluasan (+1) bagi pemegang status permanent resident atau izin tinggal tetap Singapura.

Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko yang meminta agar wacana penambahan negara bebas visa kunjungan dikaji ulang demi mencegah masuknya wisatawan yang tidak berkualitas.

Dirjen Imigrasi juga menyebut kebijakan yang sama sudah pernah dilakukan pada 2015 hingga 2024 untuk 165 negara, namun tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara.

Terkait hal tersebut, Evita menilai kebijakan ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara kedua sektor itu.

“Saya menghormati pandangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengingatkan agar kebijakan bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, menurut saya evaluasi kebijakan ini tidak boleh hanya didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016,” ungkapnya.

Menurut Evita, seharusnya isu bebas visa kunjungan dilihat dari kaca mata manfaat ekonomi secara menyeluruh. “Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi PNBP dari pembayaran visa,” ungkap Evita.

Namun, di sisi lain jika kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang.

Evita mengatakan kebijakan perluasan BVK dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki banyak manfaat. Dia merinci berbagai manfaat perekonomian dari peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas yang dapat didorong dengan pendekatan BVK.

“Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,” jelas Evita.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan hanya dari penerimaan visa.

“Saya juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan harus tetap berlandaskan prinsip selective policy, asas resiprositas (reciprocal principle), asas manfaat, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional,” tegas politisi PDIP itu.

Evita mengatakan, negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia seyogyanya juga memberikan kemudahan yang sama bagi Warga Negara Indonesia.

“Di kawasan regional, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata, menarik investasi, dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Evita.

Pimpinan Komisi Pariwisata DPR ini memandang Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut. Perluasan kebijakan BVK harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi.

“Di tengah pilihan destinasi yang semakin beragam, kemudahan akses telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung,” ujarnya.

“Karena itu, saya mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata untuk memberikan fasilitas bebas visa secara selektif kepada enam negara prioritas, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Kazakhstan,” tambahnya.

Menurut Evita, negara-negara tersebut merupakan pasar potensial wisatawan berkualitas dan memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi. “Sekaligus berpotensi meningkatkan investasi, penyelenggaraan kegiatan internasional, dan hubungan ekonomi Indonesia,” kata legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Meski begitu, Evita menilai kebijakan ini harus tetap disertai evaluasi berkala terhadap manfaat ekonomi, aspek keamanan, dan penerapan asas timbal balik.

“Jangan sampai kita hanya menghitung kehilangan miliaran rupiah dari PNBP visa, tetapi mengabaikan potensi triliunan rupiah perputaran ekonomi yang dihasilkan dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” ujar Evita.

“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” tambahnya.

Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai program magang dan pelatihan vokasi berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang melalui peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan.

Adapun program magang dan vokasi menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk semester II 2026.

“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Faisal juga mengingatkan, efektivitas program magang dan vokasi tidak cukup hanya bergantung pada pelatihan atau pendidikan keterampilan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu untuk terus memastikan peserta memperoleh akses ke dunia kerja melalui mekanisme penyaluran dan pendampingan yang menghubungkan lulusan program dengan pemberi kerja.

Di sisi lain, paket stimulus ekonomi semester II tahun ini juga masih mencakup bantuan yang bersifat jangka pendek yakni bantuan pangan.

Secara umum, Faisal menilai stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi secara agregat dan membantu menjaga konsumsi masyarakat dalam waktu terbatas, meski dampaknya cenderung tidak bertahan lama karena akan berakhir seiring dihentikannya program bantuan.

Ia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang hingga kini masih menghadapi tekanan daya beli. Menurutnya, belanja kelompok tersebut cenderung melemah, bahkan sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi akibat menurunnya daya beli.

“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” kata Faisal.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga pada semester II masih dibayangi sejumlah tantangan, mulai dari potensi kenaikan inflasi akibat harga energi global yang lebih tinggi hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berisiko menekan realisasi konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat menengah.

Meski demikian, menurut dia, konsumsi secara agregat masih berpotensi tumbuh, yang akan lebih banyak ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan atas.

Secara keseluruhan, Faisal memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Bahkan, tanpa adanya stimulus, pertumbuhan konsumsi berpotensi berada di bawah level tersebut.

“Kalau stimulus dalam implementasi penyalurannya tidak efektif, kemudian kalau kita lihat magnitude-nya kan cuma Rp26 triliun, bisa jadi belum mengompensasi kenaikan biaya riil yang terjadi dari sisi inflasi,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sekitar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Beberapa insentif transportasi pada masa libur sekolah seperti diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027. Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang nasional (MagangHub) serta pelatihan vokasi untuk lulusan SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima. Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan jumlah pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs di Indonesia mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Peluang kerja baru ini diperkirakan tumbuh seiring percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan pengembangan industri berkelanjutan.

Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker. Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, ekonomi hijau menjadi salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja baru di tengah transformasi ekonomi dan teknologi yang berlangsung secara global.

Menurut dia, perkembangan sektor energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Butuh 1,5 Juta Pekerja, Menaker Blak-blakan Soal Ketersediaan SDM Sektor Energi Hijau



"Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan kajian tersebut, peluang kerja hijau diperkirakan muncul di berbagai bidang industri. Pada sektor energi, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat seiring pengembangan pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, hingga biomassa.

Sementara itu, pada sektor manufaktur, peluang kerja akan tumbuh melalui modernisasi industri yang mengedepankan efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah emisi, serta penerapan prinsip produksi berkelanjutan.

Lapangan kerja baru juga diperkirakan muncul dari berkembangnya ekonomi sirkular, termasuk kegiatan daur ulang, pengelolaan limbah, pemanfaatan kembali material, dan industri yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Selain itu, percepatan elektrifikasi transportasi diproyeksikan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru pada industri kendaraan listrik, produksi baterai, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan pendukung ekosistem kendaraan listrik.

Meski peluangnya besar, Anwar menegaskan penciptaan green jobs harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Transisi Menuju Ekonomi Hijau, Bappenas Ungkap Peran Penting Pengembangan Pekerjaan Hijau



"Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting," ujarnya.

Kemnaker menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi ekonomi hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta penyelarasan standar kompetensi kerja dengan kebutuhan industri.

Dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kemnaker juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor hijau dapat terpenuhi.

Dengan proyeksi hampir 4 juta pekerjaan hijau pada tahun depan, ekonomi hijau dinilai tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, tetapi juga berpotensi menjadi mesin baru penciptaan lapangan kerja nasional.

Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, ekonomi Indonesia harus semakin mandiri di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang dagang serta perang Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

“Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on,” kata Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Jakarta, Senin.

Perry mengingatkan bahwa gejolak global merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Indonesia. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap mampu tumbuh di tengah berbagai tantangan eksternal.

“Kalau globalnya bergejolak, ya, kita tidak bisa mengendalikan global. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita,” kata Perry.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan penting diluncurkannya Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu pada Senin (22/6). Program ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional melalui pengembangan UMKM.

Selain untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Perry mengatakan bahwa program tersebut penting karena UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia yang mayoritas berskala kecil dan menjadi penyerap tenaga kerja.

Perry juga menyoroti besarnya kontribusi perempuan dalam pengembangan UMKM. Menurut dia, memajukan UMKM berarti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan generasi mendatang.

“UMKM itu betul-betul pilar penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian dorongan untuk generasi yang akan datang,” kata dia.

Lebih lanjut, Perry mengatakan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Mari kita jadikan program ini sebagai bagian penting dari Asta Cita untuk ekonomi kerakyatan,” ujar dia.

Perry menegaskan, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu disebut sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, program tersebut merupakan wujud komitmen BI, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan kewirausahaan terpadu dan pengembangan UMKM yang lebih maju.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen kita bersama. Komitmen kita bersama: bersatu kita teguh dan bersatu kita maju, dan semakin sukses,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyebutkan pengembangan bioenergi berpotensi menciptakan 150 ribu lapangan kerja baru dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pemanfaatan biomassa secara masif pada sektor ketenagalistrikan akan memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan.

"Kalau implementasi biomassa mencapai 10 juta ton per tahun di pembangkit, nilai ekonominya bisa mencapai Rp11 triliun. Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun," ujarnya.

Berbicara dalam Seminar Series #3 bertajuk "Utilisasi BioEnergy di PLN untuk Mendukung Ketahanan Energi Indonesia" di Institut Teknologi PLN Jakarta, Hokkop mengatakan biomassa merupakan salah satu solusi transisi energi yang dapat diimplementasikan secara cepat melalui program co-firing di PLTU.

Melalui skema tersebut, sebagian penggunaan batu bara digantikan dengan biomassa berbasis limbah pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun limbah organik lainnya.

"Bioenergi bukan untuk menggantikan pembangkit fosil secara total dalam waktu singkat, melainkan menjadi solusi transisi yang memungkinkan penurunan emisi secara bertahap tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik nasional," jelasnya.

Saat ini, lanjut Hokkop, PLN telah mengimplementasikan co-firing biomassa di 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia.

Sepanjang 2025, pemanfaatan biomassa mencapai sekitar 2,35 juta ton dengan kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,57 juta ton CO2 ekuivalen.

PLN juga telah memanfaatkan sedikitnya 14 jenis biomassa dengan nilai kalor rata-rata 3.152 kkal/kg, di antaranya cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, limbah kayu, hingga limbah rumah tangga yang telah diolah menjadi bahan bakar alternatif.

Hokkop juga mengungkapkan Indonesia memiliki potensi biomassa yang sangat besar, mencapai 83,4 juta ton per tahun.

Potensi tersebut tersebar di berbagai wilayah, terutama Sumatera 42,8 juta ton, Kalimantan 18,9 juta ton, dan Jawa 13,1 juta ton per tahun.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan bioenergi nasional masih relatif rendah.

Saat ini, konsumsi bioenergi Indonesia baru 0,35 gigajoule per kapita per tahun, jauh di bawah potensi 6,5 gigajoule per kapita per tahun.

"Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem pasok yang terintegrasi, sehingga potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional," ujar Hokkop.

Di sisi lain, tambah Hokkop, PLN EPI juga mulai mengembangkan pemanfaatan bioenergi berbasis biogas dan biohidrogen.

Salah satunya melalui pemanfaatan gas metana dari limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif pengganti gas alam.

"Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Dengan menangkap dan memanfaatkannya sebagai energi, kita tidak hanya menghasilkan energi bersih tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca," katanya.

Saat ini, PLN EPI juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memonitor rantai pasok biomassa dan operasional co-firing di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan bahwa pengembangan biomassa tidak hanya berkaitan dengan penyediaan energi, tetapi juga membuka peluang usaha baru di sektor hulu, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan biomassa, logistik, hingga pengembangan teknologi energi terbarukan.

Sejalan dengan hal tersebut, PLN EPI terus mendorong keterlibatan masyarakat, petani, kelompok usaha desa, koperasi, hingga generasi muda dalam rantai pasok biomassa nasional.

"Transaksi bisnis biomassa nasional telah menunjukkan perkembangan positif dan menjadi peluang ekonomi baru yang menjanjikan bagi masyarakat," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini

Bandung (ANTARA) - Pameran peluang usaha Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2026 dengan Bandung sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan, diharapkan mampu menciptakan motivasi untuk pembukaan lapangan kerja yang baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka pameran yang mengangkat tema "Grow Beyond Boundaries" di Bandung itu, dihadiri pengusaha yang telah memiliki cabang hingga di ratusan lokasi.

"Di sini, ada restoran yang telah memiliki cabang di sekitar 500 lokasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi baik generasi muda, maupun lintas generasi yang berminat pada dunia usaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat dampak berganda yang sangat besar," kata Dyah di lokasi pameran kawasan Sudirman, Bandung, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Dyah mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini sekitar 3,29 persen dari total angkatan kerja. Namun, dia mengatakan rasio itu perlu ditingkatkan sampai sekitar 10-12 persen jika Indonesia ingin menjadi negara maju.

Pembukaan usaha, kata dia, memiliki potensi yang besar karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa, namun pasar luar negeri juga menurutnya sangat banyak yang menantikan kehadiran produk-produk Indonesia yang dapat ditawarkan ke pasar internasional.

"Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini. Para pengusaha yang ingin memperluas akses pasar, kami dapat membantu memediasi dengan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli luar negeri melalui perwakilan di luar negeri, seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di 33 negara. Sehingga bisnis dapat berkembang dan produk dalam negeri dapat berdaya saing internasional," ucapnya.

Harapan senada disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan yang menyebut IFBC amat penting karena menjadi ruang pertemuan ide, modal, jejaring dan peluang usaha antara pelaku usaha termasuk UMKM dan masyarakat yang ingin bertumbuh melalui jalur kewirausahaan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut dia, memandang sektor kewirausahaan, waralaba, kemitraan dan UMKM sebagai salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi daerah.

"Karena ekosistem ini bukan hanya soal bisnis tetapi juga soal penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah produktif. Saya berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang jejaring dan ruang lahirnya kemitraan yang sehat dan pembukaan akses ekonomi yang lebih luas," tuturnya.

Head of Public Relation Neo Expo Promosindo (penyelenggara pameran) Fredy Ferdianto mengatakan kehadiran IFBC 2026 Bandung pada 29–31 Mei 2026 di Sudirman Grand Ballroom ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kewirausahaan dan memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya menghadirkan konsep franchise, pameran ini juga membawa beragam peluang kemitraan bisnis modern yang dapat dijalankan oleh berbagai kalangan, mulai dari investor, profesional muda, ibu rumah tangga, pensiunan, hingga generasi muda yang ingin memulai usaha," kata Fredy.

Fredy menambahkan dalam pameran IFBC di Bandung kali ini, pihaknya menargetkan ada transaksi pembukaan usaha baru hingga Rp1 triliun lewat 150 merk usaha dari kategori retail, laundry modern, minuman kekinian, kuliner nusantara, kuliner modern, jajanan viral, kesehatan dan perawatan, hingga sektor pendidikan, yang selain menawarkan kemitraan, juga peluang menjadi bagian ekspansi bisnis.

Salah satu peserta pameran, Alfamart, mengungkapkan dalam pameran IFBC ini, mereka menawarkan diskon biaya franchise 50 persen dan bahkan gratis bagi wilayah Jabotabek, bagi mereka yang ingin bergabung menjadi bagian perusahaan yang tengah membidik ekspansi luar negeri baru itu.

"Saat ini ada 2.500 gerai kami di Bangladesh dan Filipina. Saat ini kami persiapkan juga untuk perluas akses ke negara selanjutnya," kata General Manager Franchise Marketing PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Tommy Sugianto di lokasi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk rakyat dibandingkan membangun bangunan atau gedung. Menurut Prabowo, pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi rakyat.

“Maaf kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor, kantor, kantor, kantor itu itu ya perlu. Tapi jangan ada kantor, nggak ada produktifitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kantor megah, produknya enggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” ucapnya.

Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berbagai program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi program yang dinilai produktif karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Prabowo menyebut ada ratusan warga setempat yang terserap bekerja di kawasan tambak modern BUBK Kebumen. “Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap,” kata Prabowo.

“Berapa orang yang kerja sekarang? Enam ratus lima puluh. Enam ratus lima puluh. Lokal orang lokal semua. Orang setempat enam ratus lima puluh orang bekerja,” pungkasnya.

BUBK Kebumen diresmikan pada 9 Maret 2023. Hingga saat ini, BUBK Kebumen telah menjalankan siklus budidaya ke delapan dengan 139 kolam produksi yang beroperasi optimal. Saat ini, proyek serupa dengan skala lebih besar tengah direncanakan pemerintah di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 memang memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja, tetapi kualitas penyerapan kerja masih menjadi tantangan struktural.

Ia mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,68 persen per Februari 2026 menunjukkan ekonomi domestik masih cukup tangguh di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal.

“Dalam konteks perlambatan global dan tekanan eksternal yang masih tinggi … ini menunjukkan ekonomi domestik masih memiliki daya tahan.” kata Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia menilai kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja mulai melemah. Kondisi itu tercermin dari menurunnya elastisitas pertumbuhan terhadap penciptaan pekerjaan.

Menurut dia, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi saat ini menghasilkan tambahan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.

“Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun masih banyak ditopang faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran, serta akselerasi belanja pemerintah.

Faktor tersebut dinilai mampu mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum cukup kuat menciptakan transformasi struktural di pasar tenaga kerja.

Selain itu, kualitas pekerjaan baru yang tercipta juga dinilai masih menjadi persoalan karena mayoritas tambahan tenaga kerja masih terserap di sektor informal.

Ia mencatat sektor informal masih mendominasi sekitar 59 persen dari total pekerja nasional, yang umumnya identik dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak stabil, serta perlindungan sosial yang minim.

“Dalam jangka pendek sektor informal memang menjadi bantalan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dengan cepat. Tetapi dalam jangka panjang, dominasi sektor informal justru membatasi peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menekankan tantangan Indonesia saat ini bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas, formal, dan produktif.

Yusuf menuturkan pemerintah perlu mempercepat sejumlah agenda struktural, mulai dari penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, percepatan formalisasi UMKM, hingga reindustrialisasi.

Menurut dia, sektor manufaktur perlu kembali diperkuat karena secara historis menjadi sektor yang paling efektif menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi jumlah penduduk yang dipindahkan, melainkan jumlah masyarakat yang dapat disejahterakan.

"Ukuran kesuksesan transmigrasi itu bukan berapa banyak yang bisa dipindahkan, tidak. Ukuran kesuksesannya adalah berapa banyak yang bisa disejahterakan," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Menurut dia, pendekatan transmigrasi yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tidak cukup efektif, apabila tidak dibarengi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kalau mereka pindah hanya sekadar pindah diberi rumah, tapi tidak tahu mau ngapain, itu pasti mereka tidak betah dan kembali lagi, sehingga tidak tercapai (target kesejahteraan)," ujarnya.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi saat ini menitikberatkan pengembangan kawasan berbasis potensi ekonomi lokal di masing-masing daerah.

Ia menjelaskan desain pembangunan setiap kawasan transmigrasi dapat berbeda sesuai karakter dan potensi wilayah masing-masing.

Iftitah memberikan contoh Kementerian Transmigrasi menjajaki kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal di kawasan sekitar proyek minyak dan gas di Kalimantan Timur.

Selain itu, kementerian juga memetakan pengembangan ekonomi kreatif dan pasar digital di sejumlah kawasan transmigrasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Konteksnya bagaimana menyediakan lapangan kerja," ucap Iftitah.

Ia juga mencontohkan peningkatan pendapatan petani durian di kawasan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, setelah terbukanya akses ekspor ke China.

"Setelah kita buka keran ekspor ke China itu tingkat pendapatannya naik lima sampai enam kali lipat," ungkapnya.

Menurut dia, pendekatan pengembangan kawasan transmigrasi saat ini dilakukan secara bottom-up berdasarkan usulan dan kesiapan pemerintah daerah.

Ia mengatakan pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

"Transmigrasi hari ini tidak bisa top-down, tapi bottom-up. Jadi, harus ada usulan dari pemerintah daerah untuk daerahnya dikembangkan ekonominya," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi menyebut sebanyak 1.394 kepala keluarga mengikuti program transmigrasi sepanjang 2025 yang terdiri atas program transmigrasi lokal dan Transmigrasi Karya Nusantara.

Pemerintah juga menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas nasional.

Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang akan diterapkan di kawasan transmigrasi di Indonesia.

Peserta terdiri atas unsur Kementerian Transmigrasi, balai pelatihan transmigrasi, serta akademisi dari 10 perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi merupakan salah satu kunci vital dalam penciptaan lapangan pekerjaan formal di Indonesia.

Hal ini menyusul data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pekerja informal masih mendominasi porsi penduduk Indonesia yang bekerja atau tidak menganggur.

“Kalau kita berbicara masalah bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan formal tidak lepas dari investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

“Investasi pemerintah ini tidak lepas dari kaitannya kebijakan fiskal yang mendorong sektor-sektor dan juga insentif, sistem insentif dan disinsentif yang mendorong swasta untuk berinvestasi lebih besar dan menyerap lebih banyak pengangguran atau angkatan kerja,” imbuhnya.

Adapun BPS mencatat kenaikan jumlah pekerja informal dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang pada periode Februari 2025 hingga Februari 2026. Sementara, pekerja sektor formal hanya mengalami kenaikan tipis dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang.

Oleh karena itu, Faisal menilai pemerintah perlu melihat peluang sektor-sektor industri yang unggul dan relevan dengan perubahan zaman, agar dapat menyerap tenaga kerja muda secara formal.

Dengan statusnya sebagai pekerja formal, maka angkatan kerja muda nasional diharapkan memiliki hak termasuk perlindungan yang lebih baik.

“Industri manufakturnya juga harus dilihat bagaimana iklim kerja atau iklim usaha yang bisa mendorong peningkatan kuantitas dan juga kualitas hidup dari buruh,” ujar Faisal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penciptaan lapangan pekerjaan dari investasi ini pun diharapkan mampu berjalan beriringan dengan kualitas para angkatan kerja muda yang lebih terampil dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan industri.

“Dari sisi demand, dari tenaga kerjanya ini juga berarti di samping kuantitas juga harus ada adaptasi dan transformasi dalam kualitas tenaga kerja lulusan dari sekolah-sekolah termasuk sekolah tinggi untuk bisa semakin menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan kebutuhan zaman,” kata Faisal.

Hal ini, lanjut dia, termasuk juga pergeseran transformasi teknologi, digitalisasi, hingga industri hijau yang memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Kapasitas dan kapabilitas daripada tenaga kerja juga harus mengikuti kebutuhan ekonomi, kebutuhan industri, kebutuhan pelaku usaha, dan investasi. Sehingga, betul-betul ada matching antara supply dan demand ketenagakerjaan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026