Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional guna mencapai target 10 juta wirausaha baru pada 2029.

Salah satu strategi yang ditempuh ialah memperkuat kapasitas lembaga inkubator usaha sekaligus mengintegrasikan layanan pendampingan ke dalam platform digital SAPA UMKM agar akses pembinaan semakin luas dan merata.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan penguatan lembaga inkubator menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas wirausaha nasional sekaligus mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

“Pendampingan melalui lembaga inkubator kami integrasikan dengan program Bursa Wirausaha Unggulan dan Pro-Kesra Produktif agar target 10 juta penduduk berwirausaha dapat tercapai secara lebih efektif,” ujarnya lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Riza, hasil berbagai studi menunjukkan pelaku usaha yang memperoleh pendampingan melalui program inkubasi memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan mereka yang merintis usaha secara mandiri. Karena itu, penguatan kelembagaan inkubator terus dilakukan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan kompetensi para pendamping kewirausahaan.

“Banyak orang memiliki ide bisnis, tetapi belum mampu mewujudkannya menjadi usaha yang berkelanjutan. Melalui lembaga inkubator, calon wirausaha dapat memperoleh pendampingan, akses pembiayaan, pemasaran, sertifikasi, dan standardisasi yang dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan,” kata Riza.

Selain memperluas jangkauan layanan, Kementerian UMKM juga menerapkan standar pelatihan, sistem evaluasi, serta pemeringkatan lembaga inkubator untuk memastikan kualitas proses pembinaan semakin optimal.

“Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas lembaga inkubator, meningkatkan kualitas layanan pendampingan, dan memperluas peluang UMKM untuk berkembang hingga naik kelas,” kata Riza.

Di sisi lain, program pengembangan kewirausahaan pemerintah juga diperkuat melalui Bursa Wirausaha Unggulan yang dirancang sebagai ekosistem pembinaan terpadu. Program tersebut mencakup pelatihan, penguatan kapasitas usaha, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, pengelolaan keuangan, hingga perluasan akses pembiayaan dan pemasaran.

Adapun Program Kesejahteraan Produktif (Pro-Kesra Produktif) diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat pada desil 5 hingga 10, melalui pendampingan berkelanjutan mulai dari tahap pra-produksi hingga pasca-produksi.

Riza menilai keberadaan inkubator, termasuk yang berada di lingkungan perguruan tinggi, memiliki posisi strategis dalam melahirkan inovasi berbasis teknologi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, inkubator tidak hanya berperan mencetak pelaku usaha baru, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Dukungan terhadap penguatan inkubator juga datang dari kalangan akademisi. Head of BINUS Incubator, Aloysius Bernanda Gunawan, menilai pendampingan menyeluruh menjadi faktor krusial bagi calon pengusaha maupun startup sejak tahap perumusan ide hingga penyempurnaan produk.

“Generasi muda memiliki kemampuan belajar yang cepat, adaptif terhadap perubahan, dan kaya akan ide. Jika didukung dengan pendampingan yang tepat, mereka tidak hanya mampu membangun usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Founder Kasisolusi, Deryansha Azhary, menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini, termasuk penguatan kemampuan komunikasi, literasi, serta personal branding melalui platform digital.

Ia juga menyambut positif pengembangan platform SAPA UMKM sebagai sarana pendampingan yang dapat menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah.

“Pendampingan usaha yang merata melalui SAPA UMKM memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan demikian, pertumbuhan usaha tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia,” kata Dery.

Konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik BGN menyampaikan, uang yang beredar di bawah, jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menumbuhkan pelaku usaha baru.

"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga, sehingga petani untung dari proses MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bu Nanik juga menyampaikan MBG dalam waktu singkat bisa membantu mengatasi harga telur di Jawa Timur, bukan hanya telur, harga-harga sayur berkat MBG juga berhasil mengatasi fluktuasi inflasi di Jawa Timur," kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis.

Menko Muhaimin menegaskan salah satu tujuan Program MBG yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat di bawah, mengingat uang yang beredar sangat besar sehingga harus memberikan dampak bagi mereka.

"Konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik BGN menyampaikan, uang yang beredar di bawah, jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka," ujarnya.

Muhaimin menekankan perbaikan manajemen Program MBG harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memberdayakan warga miskin dan miskin ekstrem.

"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dilakukan BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan, jadi prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat, ada di dalam DTSEN ini," ucap Menko Muhaimin Iskandar.

Menko PM menegaskan perbaikan tata kelola MBG juga mesti mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang di dalamnya terdapat dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Pertama, yakni penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan dan miskin ekstrem. Kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin.

"Jadi kesimpulannya, saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar, sekaligus akal sehat, dan tangan dingin, saya yakin tangan dingin Kepala BGN Bu Nanik bisa menjalankan program ini dengan baik, Insya Allah," tutur Menko PM Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha baru hingga 2029 sebagai upaya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan sebagai salah satu langkah memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional.

Maman mengatakan program tersebut dirancang untuk memudahkan generasi muda, calon wirausaha, pelaku UMKM, dan pengusaha mengakses berbagai layanan pengembangan usaha secara terintegrasi. Layanan itu mencakup peningkatan kapasitas, pengurusan legalitas, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.

Menurut dia, Bursa Wirausaha Unggulan menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kewirausahaan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

"Tujuannya adalah menghasilkan pengusaha-pengusaha yang tangguh. Dari proses awal kami dampingi, kami bekali kompetensi, mental usaha, dan perencanaan bisnis yang baik, hingga pada akhirnya kami buka akses pembiayaan dan pemasarannya," ujar Maman di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Melalui program tersebut, peserta memperoleh pendampingan mulai dari pelatihan, penguatan kapasitas usaha, fasilitasi legalitas dan sertifikasi, pelatihan manajemen keuangan, hingga akses pembiayaan dan pemasaran.

Akses pembiayaan yang difasilitasi mencakup pembiayaan formal melalui perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun pembiayaan nonformal melalui perusahaan teknologi finansial (fintech) dan mitra lainnya.

Kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan diikuti sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini

Bandung (ANTARA) - Pameran peluang usaha Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2026 dengan Bandung sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan, diharapkan mampu menciptakan motivasi untuk pembukaan lapangan kerja yang baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat membuka pameran yang mengangkat tema "Grow Beyond Boundaries" di Bandung itu, dihadiri pengusaha yang telah memiliki cabang hingga di ratusan lokasi.

"Di sini, ada restoran yang telah memiliki cabang di sekitar 500 lokasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi baik generasi muda, maupun lintas generasi yang berminat pada dunia usaha dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengingat dampak berganda yang sangat besar," kata Dyah di lokasi pameran kawasan Sudirman, Bandung, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Dyah mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini sekitar 3,29 persen dari total angkatan kerja. Namun, dia mengatakan rasio itu perlu ditingkatkan sampai sekitar 10-12 persen jika Indonesia ingin menjadi negara maju.

Pembukaan usaha, kata dia, memiliki potensi yang besar karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa, namun pasar luar negeri juga menurutnya sangat banyak yang menantikan kehadiran produk-produk Indonesia yang dapat ditawarkan ke pasar internasional.

"Kementerian Perdagangan memiliki tugas menjembatani hal ini. Para pengusaha yang ingin memperluas akses pasar, kami dapat membantu memediasi dengan mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli luar negeri melalui perwakilan di luar negeri, seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center yang tersebar di 33 negara. Sehingga bisnis dapat berkembang dan produk dalam negeri dapat berdaya saing internasional," ucapnya.

Harapan senada disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan yang menyebut IFBC amat penting karena menjadi ruang pertemuan ide, modal, jejaring dan peluang usaha antara pelaku usaha termasuk UMKM dan masyarakat yang ingin bertumbuh melalui jalur kewirausahaan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan dan menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, lanjut dia, memandang sektor kewirausahaan, waralaba, kemitraan dan UMKM sebagai salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi daerah.

"Karena ekosistem ini bukan hanya soal bisnis tetapi juga soal penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah produktif. Saya berharap pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang jejaring dan ruang lahirnya kemitraan yang sehat dan pembukaan akses ekonomi yang lebih luas," tuturnya.

Head of Public Relation Neo Expo Promosindo (penyelenggara pameran) Fredy Ferdianto mengatakan kehadiran IFBC 2026 Bandung pada 29–31 Mei 2026 di Sudirman Grand Ballroom ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat kewirausahaan dan memperluas akses masyarakat terhadap peluang usaha yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya menghadirkan konsep franchise, pameran ini juga membawa beragam peluang kemitraan bisnis modern yang dapat dijalankan oleh berbagai kalangan, mulai dari investor, profesional muda, ibu rumah tangga, pensiunan, hingga generasi muda yang ingin memulai usaha," kata Fredy.

Fredy menambahkan dalam pameran IFBC di Bandung kali ini, pihaknya menargetkan ada transaksi pembukaan usaha baru hingga Rp1 triliun lewat 150 merk usaha dari kategori retail, laundry modern, minuman kekinian, kuliner nusantara, kuliner modern, jajanan viral, kesehatan dan perawatan, hingga sektor pendidikan, yang selain menawarkan kemitraan, juga peluang menjadi bagian ekspansi bisnis.

Salah satu peserta pameran, Alfamart, mengungkapkan dalam pameran IFBC ini, mereka menawarkan diskon biaya franchise 50 persen dan bahkan gratis bagi wilayah Jabotabek, bagi mereka yang ingin bergabung menjadi bagian perusahaan yang tengah membidik ekspansi luar negeri baru itu.

"Saat ini ada 2.500 gerai kami di Bangladesh dan Filipina. Saat ini kami persiapkan juga untuk perluas akses ke negara selanjutnya," kata General Manager Franchise Marketing PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Tommy Sugianto di lokasi.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditassumber daya alam (SDA).

Pembentukan entitas tersebut tercatat dalam dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum yang diperolehBisnis, Rabu (20/5/2026). Perseroan memperoleh pengesahan pendirian melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026.

Dalam dokumen tersebut, PT Danantara Sumberdaya Indonesia berstatus perseroan swasta nasional dengan kegiatan usaha utama pada bidang perusahaanholdingatau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 64200.

Berdasarkan akta pendirian, perusahaan itu berkedudukan di Wisma Danantara Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan. Akta pendirian diteken pada 18 Mei 2026 oleh notaris Jose Dima Satria.

Dokumen AHU juga menunjukkan bahwa mayoritas saham perseroan dimiliki PT Danantara Investment Management dengan kepemilikan 99 lembar saham Seri A senilai Rp24,75 juta. Sementara itu, satu lembar saham Seri B dimiliki PT Danantara Mitra Sinergi.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa posisi direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia ditempati oleh Luke Thomas Mahony, mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Sementara itu, komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Belum ada pernyataan resmi dari Danantara terkait pembentukan anak usaha tersebut. Namun,Bisnismendapatkan undangan dari Tim Komunikasi Danantara Indonesia untuk menghadirimedia briefingbersama Rohan Hafas, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara yang membahas penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis.

Adapun acara tersebut akan diselenggarakan pada hari ini, Rabu (20/5/2026), pukul 16.00 WIB, di Wisma Danantara.

Penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA

Kemunculan entitas baru tersebut beriringan dengan pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.

Hal itu disampaikan Presiden ke-8 RI dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan pemerintah akan mewajibkan penjualan sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Prabowo juga menegaskan negara harus mengetahui secara terperinci nilai dan volume kekayaan alam yang dijual ke luar negeri.

“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) menjadi salah satu strategi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Indonesia. Program ini difokuskan pada pembentukan wirausaha baru melalui pelatihan, pendampingan, hingga bantuan sarana usaha bagi masyarakat.

Program TKM menyasar penganggur terbuka maupun setengah penganggur yang memiliki minat berwirausaha. Peserta program umumnya berasal dari daerah dengan tingkat pengangguran atau kemiskinan tinggi dan minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan melalui sejumlah tahapan mulai dari seleksi administrasi, pembentukan kelompok usaha, pembekalan kewirausahaan, hingga pendampingan usaha. Pemerintah juga memberikan bantuan sarana usaha dan modal kerja yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan peserta.

Program ini dinilai penting untuk menghadapi bonus demografi Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Pemerintah berharap program TKM mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat.

Namun demikian, implementasi program TKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Ketenagakerjaan 2022, beberapa kendala yang ditemukan antara lain proses seleksi peserta yang belum optimal, pendampingan usaha yang masih terbatas, serta belum maksimalnya integrasi antarprogram kewirausahaan pemerintah.

Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pendampingan jangka panjang agar peserta tidak hanya menerima pelatihan, tetapi benar-benar mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

Alur Pendaftaran Program TKM

Pendaftaran program TKM dilakukan secara daring melalui platform Bizhub Kemnaker. Berikut tahapan pendaftarannya:

1. Informasi TKM
   Peserta mengisi informasi TKM dan menyetujui seluruh informasi serta aturan yang berlaku.
2. Identitas Pribadi
   Peserta melengkapi data identitas pribadi yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran.
3. Identitas Usaha
   Peserta mengisi informasi terkait identitas usaha yang akan didaftarkan.
4. Kuisioner
   Peserta menjawab sejumlah kuisioner untuk memberikan tambahan informasi mengenai usaha yang diajukan.
5. Lengkapi Proposal Usaha
   Peserta mengunggah template proposal usaha yang telah diisi beserta dokumen pelengkap lainnya.
6. Selesai
   Setelah seluruh tahapan selesai, peserta dapat memantau pengumuman dan perkembangan pendaftaran melalui halaman profil.

Sektor Usaha dalam Program TKM

Program TKM mencakup berbagai sektor usaha yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), antara lain:

1. Pertanian dan peternakan
2. Perikanan dan kelautan
3. Industri boga
4. Industri kreatif
5. Perdagangan barang dan jasa

Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pelaku usaha yang membuka peluang kerja baru di lingkungannya.

JAKARTA - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan akan mulai diimplementasikan per 18 Juni 2026. Beberapa sektor usaha yang sebelumnya belum diatur, seperti konten kreator hingga monetisasi sosial media saat ini tergolong sebagai jenis usaha baru lewat penyesuaian tersebut.

KBLI sendiri merupakan kode resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha di Indonesia. Jika sektor usaha sudah termasuk dalam KBLI, maka perorangan atau perusahaan sudah dapat mendaftarkan bidang usahanya di akta ataupun NIB (Nomor Induk Berusaha) .

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan KBLI dilakukan menyesuaikan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di tanah air. Seperti sektor digital, aktivitas lingkungan, dan model-model bisnis baru.

"Penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Hukum yang paling lambat tanggal 18 Juni 2026," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Kamis (23/4/2026).

Ia mengatakan saat ini ada 22 kategori dalam KBLI terbaru tahun 2025. Terdapat penambahan aktivitas ekonomi baru diatur, seperti pembangkit listrik energi baru terbarukan, hingga aktivitas ekonomi di bidang carbon capture storage.

"Jadi yang terkait dengan aktivitas ekonomi energi baru terbarukan, ini sudah ada kode klasifikasinya sendiri. Bahkan untuk pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, itu sudah kami pisahkan dengan kode pembangkit listrik berbasis fosil," kata Kepala BPS.

"Jadi untuk tenaga listrik yang berbasis energi baru terbarukan seperti bio energi, panas bumi, angin, air laut dan sebagainya, ini sudah dipisahkan," sambungnya.

KBLI 2025 Tak Hambat Dunia Usaha, Justru Menangkap Ekonomi Baru Indonesia



Winny, sapaan akrabnya, menambahkan, aktivitas ekonomi di sektor digital juga sudah digolongkan sebagai baku lapangan usaha. Misalnya aset crypto, content creator, hingga monetisasi sosial media yang kerap dilakukan oleh influencer di tanah air.

"Ini adalah bagian dari ekosistem ekonomi baru dan harus memiliki klasifikasi ekonomi yang jelas," lanjutnya.

Tidak hanya itu, aktivitas perdagangan baru juga terdeteksi pemerintah dan diklasifikasikan sebagai baku lapangan usaha seperti produsen tanpa pabrik atau perorangan yang hanya mendesain dan menjual produk tanpa memiliki fasilitas produksi sendiri.

"Selain itu, juga ada seperti produk vape liquid, rumput sintetis, energy storage system, dan jenis kegiatan seperti peralatan pernafasan atau ventilator, ini juga sudah ada penambahan klasifikasi pada kegiatan industri manufaktur," pungkas Winny.

IDXChannel - PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL) mendirikan anak usaha baru yang bergerak di sektor pengolahan data dan teknologi informasi bernama PT Mandiri Data Investama (MDI). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan usaha baru atau diversifikasi bisnis.

"Perseroan telah mendirikan Perusahaan baru dan melakukan penyetoran Modal Dasar yang ditempatkan pada PT Mandiri Data Investama (MDI) sebagai bentuk pengembangan usaha baru dan investasi strategis untuk mendukung pengembangan usaha dan memperluas sinergi bisnis antara perseroan dan MDI," ujar Sekretaris Perusahaan MCOL Jie Jeanny Pratiwi dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (13/4/2026).

Jeanny mengungkapkan, nilai transaksi pendirian anak usaha mencapai Rp18,75 miliar dan sumber dananya dari kas internal perseroan dalam bentuk setoran tunai. Nilai transaksi ini melebihi 0,5 persen dari modal disetor perseroan atau Rp5 miliar.

"Dengan adanya transaksi ini, perseroan memiliki 75 persen saham MDI dan MDI merupakan anak usaha perseroan," kata dia.

Berikut penjelasan hubungan afiliasi dari transaksi ini:
1. Direktur Utama MCOL merangkap sebagai Komisaris Utama MDI
2. Komisaris MCOL merangkap sebagai Komisaris MDI
3. Direktur Keuangan MCOL merangkap sebagai Direktur Keuangan MDI

Jeanny menuturkan, pelaksanaan transaksi ini didasarkan pada pertimbangan strategis perseroan untuk memperluas dan mendiversifikasi kegiatan usaha ke sektor pengolahan data dan teknologi informasi.

Selain itu, transaksi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang mendukung kegiatan operasional serta pengembangan bisnis perseroan secara keseluruhan.

"Dalam pelaksanaannya, transaksi ini tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan batu bara, PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) mendirikan anak usaha baru dengan menyuntikkan modal sebesar Rp18,75 miliar sebagai bagian dari langkah diversifikasi bisnis.

Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan mendirikan PT Mandiri Data Investama (MDI) dan melakukan penyetoran modal dalam bentuk tunai yang seluruhnya berasal dari kas internal.

Sekretaris Perusahaan MCOL Jie Jeanny Pratiwi mengatakan pendirian entitas baru tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha, khususnya untuk memperluas sinergi bisnis perseroan.

“Perseroan telah mendirikan Perusahaan baru dan melakukan
penyetoran Modal Dasar yang ditempatkan pada PT MDI sebagai bentuk pengembangan usaha baru dan investasi strategis untuk mendukung pengembangan usaha dan memperluas sinergi bisnis antara Perseroan dan MDI,” kata Jie di keterbukaan informasi, Senin (13/4/2026).

Dengan transaksi tersebut, tambah Jie, MCOL menguasai 75% saham MDI sehingga entitas tersebut resmi menjadi anak usaha perseroan.

Manajemen menyebut langkah ini dilatarbelakangi oleh upaya diversifikasi bisnis ke sektor pengolahan data dan teknologi informasi. Perseroan menilai sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang dapat mendukung kinerja jangka panjang.

Selain itu, kehadiran MDI diharapkan mampu menciptakan sinergi operasional dengan lini bisnis utama perseroan di sektor pertambangan, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha baru.

Dari sisi transaksi, nilai investasi sebesar Rp18,75 miliar tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan, mengingat nilainya melebihi 0,5% dari modal disetor perseroan atau di atas Rp5 miliar, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun hubungan afiliasi dalam transaksi ini tercermin dari adanya kesamaan pengurus antara MCOL dan MDI, di antaranya Direktur Utama perseroan yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama MDI, serta jajaran komisaris dan direktur keuangan yang turut merangkap jabatan di entitas baru tersebut.

Perseroan menegaskan bahwa pelaksanaan transaksi ini tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah melalui program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri (BDI), yang secara konsisten mendampingi para wirausaha baru di berbagai sektor industri setiap tahunnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa wirausaha baru merupakan salah satu sumber daya manusia (SDM) industri yang perlu terus dikembangkan.

"Melalui program inkubator bisnis, mereka diharapkan menjadi tunas-tunas wirausaha yang mampu berkontribusi dalam memperkuat ekosistem industri nasional," imbuhnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Kamis (2/4).

Program inkubator bisnis tersebut diselenggarakan oleh tujuh BDI Kemenperin, yaitu BDI Medan, BDI Padang, BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, BDI Surabaya, BDI Denpasar, dan BDI Makassar. Meski berlokasi di tujuh kota tersebut, program ini terbuka bagi wirausaha baru dari berbagai daerah di Indonesia.

“Pada tahun 2025, program inkubator bisnis yang diselenggarakan oleh tujuh BDI Kemenperin telah membina 37 tenant atau wirausaha baru terpilih dengan total 212 tenaga kerja. Para tenant tersebut bergerak di berbagai sektor, antara lain kriya, fesyen, makanan dan minuman, serta sektor manufaktur lainnya,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi.

Program inkubator bisnis BDI bertujuan untuk mempercepat pengembangan tenant melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari mentoring, pelatihan, fasilitasi legalitas usaha, akses teknologi, hingga akses pembiayaan.

“Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Tahapan tersebut mencakup proses seleksi, pendampingan dan pengembangan usaha, hingga pemantauan serta fasilitasi permodalan,” jelas Doddy.

Salah satu tenant terpilih adalah Zeea yang bergerak di bidang fesyen. Wirausaha ini menghadirkan produk muslimah sportswear sebagai solusi bagi perempuan muslim yang membutuhkan pakaian olahraga yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Zeea lahir dari keterbatasan pilihan produk olahraga khusus muslimah di pasar.

Sebagai tenant BDI Jakarta tahun 2025, Zeea mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Hasilnya, Zeea berhasil meluncurkan seri Bold Revival melalui kolaborasi dengan publik figur Dara Arafah.

Selain itu, terdapat Zeta Teknik yang mengembangkan inovasi mesin pencuci helm otomatis karya anak bangsa. Produk yang diberi nama Cleanzer ini dilengkapi fitur sistem pembersih otomatis, pembayaran digital, hingga konektivitas Internet of Things (IoT). Zeta Teknik menjadi salah satu peserta program Inkubator Bisnis BDI Surabaya pada tahun lalu.

Di sektor makanan dan minuman, BDI Makassar membina Sago One sebagai salah satu tenant tahun 2025. Wirausaha ini memproduksi tepung sagu sebagai alternatif pangan lokal bernilai gizi tinggi, sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya alam di Sulawesi Selatan yang merupakan daerah sebaran alami pohon sagu.

“Kreativitas dan keragaman produk yang dihasilkan oleh para tenant Inkubator Bisnis menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan kapasitas SDM industri sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang inovatif dan kompetitif,” pungkas Doddy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mendirikan anak usaha baru bernama PT Satyaguna Langgeng Capital (SL Capital) dengan setoran modal tunai sebesar Rp200 miliar.

Entitas baru ini dibentuk untuk mendukung pengembangan pasar sekunder kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di Indonesia sekaligus memperkuat rasio keuangan perbankan. Setoran modal tersebut terjadi pada 3 Maret 2026.

Manajemen CIMB Niaga menjelaskan bahwa pendirian SL Capital merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk berperan aktif dalam pengembangan pasar sekunder kredit bermasalah di dalam negeri.

“SL Capital didirikan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pasar sekunder pinjaman bermasalah di Indonesia, serta berkaitan dengan peningkatan rasio keuangan perbankan, untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan pada khususnya dan sektor perbankan pada umumnya,” tulis manajemen, Kamis (5/3/2025).

Pada saat pendirian, struktur kepemilikan saham SL Capital terdiri dari Bank CIMB Niaga senilai Rp200 miliar atau 99,99925% dan PT Commerce Kapital sebesar Rp1,5 juta atau 0,00075%. Dengan demikian, total modal ditempatkan dan disetor perusahaan mencapai Rp200.001.500.000.

Manajemen menyatakan pendirian anak usaha ini diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan. “Pendirian SL Capital akan berdampak positif pada rasio keuangan CIMB Niaga. Dalam jangka panjang, SL Capital diharapkan dapat memberikan dampak positif pada laporan keuangan konsolidasi CIMB Niaga,” kata manajemen.

Perseroan juga menegaskan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Selain itu, merujuk pada Pasal 8 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, transaksi ini termasuk transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan karena berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan dalam menghasilkan pendapatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola Pizza Hut, PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA) mendirikan anak usaha baru bernama PT Tradisi Baru Bakeri (PT TBB) sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi, pendirian entitas baru tersebut terjadi pada 20 Februari 2026. PT TBB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tertanggal 5 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Mira Dewi Miriam, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0014795.AH.01.01.TAHUN 2026 tertanggal 20 Februari 2026.

Corporate Secretary PZZA Andromeda Hermawan Tristanto menyampaikan bahwa pembentukan entitas baru ini merupakan langkah strategis perseroan.

“Perseroan telah mendirikan anak perusahaan baru berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bernama PT Tradisi Baru Bakeri yang berkedudukan di Jakarta Selatan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (24/2/2026).

PT TBB akan menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, serta perdagangan eceran roti dan kue.

Dari sisi permodalan, PT TBB memiliki modal dasar sebesar Rp60 miliar yang terbagi atas 60.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Dari jumlah tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% atau sebanyak 15.000 lembar saham dengan nilai total Rp15 miliar.

Dalam struktur kepemilikan, PZZA menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 55,5% atau setara 8.325 lembar saham senilai Rp8,325 miliar. Sisanya dimiliki oleh sejumlah entitas dan individu, termasuk PT Jumi Sarikenco sebesar 20%, PT Sriboga Raturaya 10%, serta beberapa pemegang saham lainnya dengan porsi di bawah 3%.

Andromeda menegaskan bahwa pendirian anak usaha ini tidak menimbulkan dampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

“Dengan pembentukan anak perusahaan ini, Perseroan akan memiliki anak usaha baru yang laporan keuangannya akan terkonsolidasi. Kejadian ini tidak akan berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” jelasnya.

Lebih lanjut, manajemen meyakini pembentukan PT TBB selaras dengan strategi diversifikasi dan upaya menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.

“Perseroan berkeyakinan bahwa pembentukan ini dilakukan sesuai dengan strategi bisnis diversifikasi Perseroan serta untuk memastikan agar Perseroan fokus pada pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan,” tutup Andromeda.