JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil Porsche saat menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua mobil sport tersebut tidak termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Silmy.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, tidak mencantumkan dalam LHKPN merupakan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tetapi modus-modus yang ditemukan oleh penyidik itu memang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, terkait tadi penggunaan (rekening) nominee, menggunakan pembelian aset atas nama orang lain, belum dimasukkan LHKPN itu sudah sebenarnya sudah masuk," kata Taufik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

"Tinggal kita akan mendalami peran-peran yang lain apakah ada pihak-pihak yang membantu terkait kegiatan itu," ujarnya.

Taufik melanjutkan, pihaknya belum menentukan pengusutan dugaan TPPU ini akan berbarengan dengan penyidikan yang sedang berjalan atau terpisah.

Lihat juga: Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Blak-Blakan

"Bisa saja nanti penyidikannya ketika tersangka SK ini dipersidangkan sudah dikumulatifkan, itu tergantung dari sisi teknis di penyidikannya apakah nanti digabung penyidikannya atau nanti setelah penyidikan tindak pidana korupsinya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka tersebut adalah:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memiliki kekayaan mencapai Rp20,1 miliar atau tepatnya Rp20.116.632.669. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dia laporkan pada 30 Maret 2026 untuk periodik 2025.

Kekayaan Teddy meningkat dibandingkan dalam LHKPN sebelumnya, yakni Rp15.380.000.000.

Teddy mencantumkan lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Minahasa, dan Sragen yang nilainya Rp9.045.000.000.

Teddy juga melampirkan sejumlah kendaraannya, seperti Toyota Jeep LC HDTP 2014 Rp765 juta, Toyota Fortuner 2015 Rp310 juta, dan Honda CRV 2010 Rp135 juta. Tiga kendaraan dengan status hasil sendiri nilai totalnya Rp1.210.000.000.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp7.712.100.000, kas dan setara kasa Rp2.149.532.669, dan tidak ada catatan utang.

Dengan demikian, kekayaan Teddy di angka Rp20.116.632.669.

Lihat video: Sekab Letkol Teddy Indra Wijaya Tinjau Sekolah Rakyat di Jakarta Timur

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) baru menyentuh angka 67,98 persen. Data tersebut per 11 Maret 2026.

"Terdapat lebih dari 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (26/3/2026).

Budi mengimbau bagi para wajib lapor untuk segera menyampaikan laporan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebab, batas akhir laporan pada 31 Maret 2026.

"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia, serta pejabat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4A," ujarnya.

Bagi yang belum melapor, kata Budi, bisa mengisi melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Nantinya, masyarakat dapat mengakses LHKPN yang telah dinyatakan lengkap, setelah perbaikan, maupun dipublikasikan.

"KPK menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Juda dipilih untuk mengisi bangku yang ditinggalkan Thomas Djiwandono sebelumnya. Sebelum jadi wamenkeu, Juda merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika dan jabatan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," kata Prabowo mengucap sumpah diikuti para pejabat yang dilantik.

Lantas, berapa jumlah harta kekayaan Juda Agung?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 10 Maret 2025, total kekayaan Juda Agung tercatat sebesar Rp56,08 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/250 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp3.000.000.000

2. Tanah dan bangunan seluas 128 m²/80 m² di Bogor, hasil sendiri: Rp640.000.000

3. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

4. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

5. Tanah seluas 237 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp7.700.000.000

6. Tanah dan bangunan seluas 141 m²/100 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp3.900.000.000

7. Tanah dan bangunan seluas 175 m²/166 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp5.800.000.000

1. Mobil Toyota Fortuner Diesel 2.4 VRZ A/T Tahun 2020, hasil sendiri: Rp375.591.625

2. Mobil Toyota Calya Astra M/T Tahun 2019, hasil sendiri: Rp102.378.250

3. Mobil BMW 730Li M Sport CKD Tahun 2022, hasil sendiri: Rp1.546.150.000

1. Surat berharga: Rp22.306.724.050

1. Rp11.884.316.995

1. Rp1.652.216.000

Presiden Prabowo Subianto melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2).

Juda mengisi posisi Wamenkeu yang sebelumnya kosong usai Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

""Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika dan jabatan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," kata Prabowo mengucap sumpah diikuti para pejabat yang dilantik.

Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang di Bank Indonesia dan lembaga internasional. Sebelum dilantik sebagai Wamenkeu, ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Agustus 1964. Juda menempuh pendidikan Sarjana Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus pada 1987.

Pendidikan magisternya ditempuh di University of Birmingham, Inggris, dengan konsentrasi bisnis dan keuangan pada 1995, sebelum meraih gelar doktor ekonomi di universitas yang sama pada 1999.

Karier profesional Juda dimulai di Bank Indonesia sebagai staf di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Ia sempat ditempatkan di Kantor Perwakilan BI London pada 1992-1999. Setelah itu, ia berkiprah sebagai peneliti ekonomi junior di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI pada 1999-2000.

Pada 2002-2003, ia melanjutkan karir sebagai peneliti ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter lalu diangkat menjadi analisis Senior Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Pada periode 2006-2008, Juda mendapat penugasan internasional di International Monetary Fund (IMF). Kariernya terus menanjak dengan berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Advisor Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Kepala Grup Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, hingga Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI pada 2014.

Selain itu, Juda juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF di Washington DC pada 2017-2019, Asisten Gubernur BI Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial pada 2020-2022, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 10 Maret 2025, total kekayaan Juda Agung tercatat sebesar Rp56,08 miliar dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan: Rp21.521.800.000

1. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/250 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp3.000.000.000

2. Tanah dan bangunan seluas 128 m²/80 m² di Bogor, hasil sendiri: Rp640.000.000

3. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

4. Bangunan seluas 27 m² di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri: Rp240.900.000

5. Tanah seluas 237 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp7.700.000.000

6. Tanah dan bangunan seluas 141 m²/100 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp3.900.000.000

7. Tanah dan bangunan seluas 175 m²/166 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri: Rp5.800.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp2.024.119.875

1. Mobil Toyota Fortuner Diesel 2.4 VRZ A/T Tahun 2020, hasil sendiri: Rp375.591.625

2. Mobil Toyota Calya Astra M/T Tahun 2019, hasil sendiri: Rp102.378.250

3. Mobil BMW 730Li M Sport CKD Tahun 2022, hasil sendiri: Rp1.546.150.000

C. Harta Bergerak Lainnya

1. Surat berharga: Rp22.306.724.050

D. Kas dan Setara Kas

1. Rp11.884.316.995

E. Utang

1. Rp1.652.216.000

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman resmi e-LHKPN mempublikasikan laporan harta kekayaan Presiden Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE) Denny Januar Ali atau Denny JA. Berdasarkan data yang dirilis pada 27 Agustus 2025, total kekayaan Denny JA tercatat sebesar Rp3,08 triliun.

Angka tersebut menempatkannya sebagai salah satu penyelenggara negara dengan harta kekayaan terbesar di Indonesia. Publikasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mewajibkan seluruh pejabat publik, termasuk komisaris dan direksi BUMN, untuk melaporkan serta membuka kekayaan mereka secara periodik. “Saya melaporkan kekayaan saya apa adanya, sesuai permintaan undang-undang,” ujar Denny JA menanggapi publikasi tersebut, Kamis (6/11/2025).

Denny JA menyatakan keterbukaan bukan hanya kewajiban hukum, melainkan bagian dari spiritualitas kepemimpinan. Denny JA menegaskan, kekayaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. “Sebagian dari harta saya sudah dan akan terus saya sumbangkan untuk Denny JA Foundation,” ujarnya.

Yayasan nirlaba tersebut kembali diaktifkan sejak 2023 dan berfokus pada sastra, seni, hak asasi manusia, serta spiritualitas. Melalui yayasan ini, Denny JA berupaya menggabungkan intelektualitas dengan kepedulian sosial — menumbuhkan kembali semangat berbagi di tengah masyarakat yang semakin individualistis.

Denny JA menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1989, meraih gelar Master of Public Administration dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat pada 1994, dan gelar Ph.D. dalam bidang Comparative Politics and Business dari Ohio University, Amerika Serikat pada 2001.

Sepanjang karier intelektualnya, Denny JA dikenal sebagai pemikir lintas bidang yang menghubungkan logika ekonomi, etika sosial, dan filosofi kemanusiaan. Karier publik Denny JA mulai dikenal luas sejak ia mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) yang merevolusi dunia survei politik nasional.

Denny JA tercatat sebagai konsultan politik yang mendampingi kemenangan lima Presiden RI berturut-turut, prestasi yang jarang terjadi di dunia politik internasional. Di bidang budaya, Denny JA juga dikenal sebagai penggagas genre “puisi esai”, bentuk sastra yang memadukan fakta sosial dengan ekspresi batin manusia. Genre ini telah berkembang hingga tingkat regional, dengan Festival Puisi Esai ASEAN yang kini memasuki edisi ke-4 (2024) dan mendapat dukungan dari Pemerintah Sabah, Malaysia.

Sepanjang kariernya, Denny JA menerima berbagai penghargaan bergengsi, antara lain BRICS Literature Award 2025, nominasi 10 sastrawan dunia mewakili Indonesia; Nominasi Nobel Sastra 2024, individu kedua dari Indonesia yang dinominasikan secara resmi; Guinness World Record 2018 – Largest Political Lesson; TIME Magazine 2015 – 30 Most Influential People on the Internet (bersama Barack Obama dan Justin Bieber);

ASEAN Literature Award 2020 – inovasi puisi esai; Lifetime Achievement Award Satupena 2021 – dedikasi pada literasi dan kebebasan berekspresi; dan International Lifetime Achievement Award – White Page Leadership 2024. Bagi Denny JA, setiap penghargaan bukan semata pengakuan, tetapi pengingat bahwa karya dan integritas adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sebagai Presiden Komisaris PHE, Denny JA kini menjadi motor penggerak Roadmap Menuju 1 Juta Barrel per Day 2029, sebuah visi nasional untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

Visi tersebut berlandaskan tiga fondasi utama: efisiensi bisnis, inovasi teknologi, dan tanggung jawab lingkungan. “Energi bukan hanya tentang sumber daya alam, tetapi juga tentang sumber daya moral — bagaimana kemakmuran dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan,” ujar Denny JA.

Perjalanan hidupnya dimulai dari seorang aktivis sederhana di tahun 1980-an, hingga kini menjadi simbol bahwa integritas dan kerja keras dapat mengubah nasib seseorang, bahkan arah bangsanya.

Publikasi LHKPN oleh KPK dan keterbukaan Denny JA menegaskan bahwa transparansi dan integritas dapat berjalan seiring dengan prestasi dan tanggung jawab sosial.

“Transparansi ini bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat langsung integritas para pemegang amanah negara,” tuturnya