Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan proses penyusunan laporan keuangan Danantara masih berlangsung sehingga belum dirilis kepada publik.

Menurutnya, laporan keuangan Danantara berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Sebab, badan pengelola investasi tersebut mengonsolidasikan lebih dari 1.000 perusahaan.

"Ini kan kita mengkonsolidasikan itu 1.000 perusahaan lebih, itu yang pertama ya. Nah, sesuai undang-undang PT bahwa laporan keuangan itu, kalau itu bukan perusahaan Tbk, itu adalah sampai akhir Juni, sampai pertengahan Juni," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Rosan menyatakan seluruh data keuangan Danantara telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan audit.

Ia juga menegaskan bahwa Danantara tidak pernah menutup diri terkait dengan laporan keuangan. Setiap kali melakukan promosi investasi, kata Rosan, Danantara selalu memperlihatkan data terkait keuangan kepada calon penanam modal.

Selain itu, Rosan menekankan bahwa Danantara berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan terhadap laporan keuangannya.

"Kita tampilkan data-data kita dan mereka (calon investor) juga bisa melihat, mereka bisa menghitung, bisa menganalisa mengenai laporan keuangan yang kita keluarkan, kita laporkan walaupun itu belum diaudit oleh BPK," terangnya.

Ia menambahkan, data-data keuangan Danantara yang disampaikan pada berbagai kesempatan mendapat respons yang positif dari calon investor.

Danantara akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni. Laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni.

“Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Hingga saat ini, lanjut dia, Danantara masih merapikan BUMN satu per satu. Sejumlah BUMN pun belum melakukan RUPS.

“Belum selesai mereka RUPS. Misalnya Telkom baru hari ini, PLN belum,” ucap Dony.

Oleh karena itu, ia menyampaikan kepada publik bahwa laporan keuangan Danantara belum dirilis ke publik sebab masih menuntaskan pembukuan seluruh BUMN, bukan karena tidak transparan.

“Termasuk impairment-impairment (penurunan nilai aset) yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” kata Dony.

Ia menjamin Danantara transparan dan akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam kesempatan terpisah, Dony menegaskan bahwa transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​Dony membeberkan bahwa karut-marut laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

​Mengingat skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

​Dony memastikan bahwa saat ini fokus utama timnya adalah melakukan audit mendalam dan merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia berharap melalui konsolidasi dan pembersihan buku ini, Danantara dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - ‎PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp37,2 triliun pada kuartal pertama 2026, tumbuh 1,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), di tengah ketidakpastian makroekonomi global.
‎
‎"Tahun ini, Telkom akan semakin gencar dalam mengakselerasi eksekusi strategi TLKM 30 demi menciptakan value yang optimal dan memastikan keberlangsungan perusahaan yang semakin solid ke depannya. Kinerja kuartal pertama tahun 2026 ini menjadi awal yang baik dan motivasi bagi TelkomGroup untuk dapat terus melakukan perbaikan secara bertahap guna memberikan pencapaian dan kontribusi terbaik bagi perusahaan, pelanggan, masyarakat dan negara," kata Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat.

‎Selain pertumbuhan pendapatan, perseroan juga mencatatkan EBITDA sebesar Rp18,0 triliun dengan margin 48,3 persen. Laba bersih tercatat Rp4,3 triliun dengan margin 11,7 persen, sementara laba bersih yang dinormalisasi mencapai Rp5,1 triliun atau margin 13,8 persen. Arus kas operasional tumbuh 3,1 persen YoY menjadi Rp17,3 triliun, didorong oleh program efisiensi TOTEX dan disiplin penagihan.
‎
‎Kontraksi pada laba bersih terutama disebabkan oleh dampak percepatan depresiasi dan proses normalisasi bisnis selama fase transformasi. Tekanan tersebut bersifat transisional dan non-cash, sementara kinerja operasional secara fundamental tetap terjaga.
‎
‎Pada segmen B2C yang mencakup mobile dan fixed broadband, Telkomsel membukukan pendapatan konsolidasian Rp27,6 triliun atau tumbuh 1,3 persen YoY. Pendapatan rata-rata per user (ARPU) mobile meningkat 6,4 persen YoY menjadi Rp45.100, mencerminkan kondisi industri yang lebih stabil dan rasional berkat strategi disiplin harga dan penyederhanaan produk.
‎
‎Dian menambahkan, industri telekomunikasi masih dinilai prospektif karena konektivitas dan internet telah menjadi kebutuhan primer masyarakat.
‎
‎ "Kami optimistis untuk memperkuat ekosistem mobile dan fixed broadband secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan customer experience yang baik," ujarnya.
‎

Di segmen B2B Infrastructure, pendapatan tumbuh 6,8 persen YoY menjadi Rp2,4 triliun, ditopang ekspansi bisnis Fiber-to-the-Tower (FTTT). Mitratel selaku anak usaha di bisnis menara dan FTTT membukukan pendapatan Rp2,3 triliun dengan EBITDA margin stabil di 82,7 persen, sekaligus memperluas jaringan serat optik sepanjang 1.080 km pada kuartal ini sehingga total kepemilikan mencapai 58.279 km.
‎
‎Sementara itu, segmen B2B ICT mencatatkan pendapatan Rp3,1 triliun di tengah proses restrukturisasi yang sedang berlangsung. Pendekatan yang lebih selektif dalam penjajakan kerja sama baru menyebabkan perlambatan jangka pendek, namun ditujukan untuk mendorong margin lebih sehat dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang.
‎
‎Dari sisi eksekusi transformasi, realisasi belanja modal mencapai Rp4,9 triliun atau 13,2 persen dari pendapatan, dengan 99 persen dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur segmen inti. Telkom juga tengah mempersiapkan pemisahan bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap kedua kepada InfraNexia yang ditargetkan rampung pada kuartal ketiga 2026, serta proses divestasi AdMedika Group yang ditargetkan selesai akhir semester pertama 2026.
‎
‎"Tahun 2026 menjadi periode yang penuh peluang sekaligus tantangan bagi TelkomGroup. Karena itu, kami akan terus mempercepat eksekusi strategi transformasi TLKM 30 dengan tetap mengutamakan prinsip disiplin operasi untuk memperkuat keberlanjutan bisnis, menghadirkan layanan yang semakin inklusif, serta membangun ekosistem digital yang mampu menciptakan dampak lebih luas," kata Dian.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Krom Bank Indonesia Tbk (IDX: BBSI ) menggelar 2 agenda rapat penting yakni Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) dan Paparan Publik (Public Expose). Para pemegang saham menyetujui pengalokasian laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 143 Miliar atau 100% dari laba bersih Perseroan untuk menambah saldo laba ditahan Perseroan (retained earnings).

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

“Keputusan untuk mengalokasikan seluruh laba bersih Tahun Buku 2025 ke dalam saldo laba ditahan merupakan langkah strategis Perseroan untuk dapat menjaga fundamental keuangan yang sehat serta memperkuat kapasitas pendanaan internal," ujar Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton hermawan.

Rupiah Terus Tergerus, OJK Sebut Industri Perbankan RI Masih Memadai Hadapi Ancaman



"Dengan struktur permodalan yang semakin solid, kami optimistis Krom Bank dapat terus menjalankan agenda ekspansi bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan serta nasabah kami,” lanjutnya.

Adapun mata acara RUPS meliputi, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 beserta penetapan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut. Ditambah penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Sepanjang tahun 2025, Krom Bank membukukan pertumbuhan kinerja yang kuat di berbagai indikator utama. Perseroan mencatat pendapatan bunga bersih (audited) sebesar Rp1,85 triliun, meningkat 92% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp965 miliar pada tahun 2024.

Total aset Krom Bank meningkat 84% YoY menjadi Rp12,21 triliun pada 2025, sementara total kredit tumbuh 103% YoY menjadi Rp8,63 triliun dibandingkan Rp4,25 triliun pada tahun sebelumnya. Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 166% YoY menjadi Rp8,39 triliun pada 2025 dari Rp3,15 triliun pada 2024, didorong oleh pertumbuhan simpanan berbasis tabungan dan deposito.

Krom Bank juga berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 143 miliar atau meningkat 15% YoY, mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Anton mengatakan bahwa di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun 2025, termasuk tantangan geopolitik, tingginya volatilitas pasar keuangan, tekanan suku bunga, serta perubahan perilaku konsumen di era digital, Krom Bank tetap mampu mencatatkan kinerja yang positif dan solid.

Singkirkan Bank-Bank AS, Bank Asal Singapura Ini Dinobatkan Sebagai Bank Terbaik



“Kami melihat kondisi makro ekonomi saat ini menuntut industri perbankan untuk semakin adaptif, prudent, dan inovatif dalam menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis, aman, dan terintegrasi juga membuka peluang pertumbuhan yang besar bagi industri perbankan digital,” tutupnya.

Public Expose 2026

Pada hari yang sama, Krom Bank melaksanakan agenda tahunan Paparan Publik atau Public Expose 2026. Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa kondisi industri perbankan nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan pasar. Perseroan terus memperkuat fundamental bisnis melalui pengembangan layanan perbankan digital, pengelolaan risiko yang prudent, serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Sampai dengan Kuartal I tahun 2026, Perseroan mencatat sejumlah capaian penting, antara lain, pertumbuhan aset menjadi sebesar Rp14,77 triliun atau tumbuh 78% YoY. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 138% sebesar Rp10,86 triliun.

Penyaluran kredit tumbuh sebesar Rp9,88 triliun atau tumbuh 98%, Rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada level 39,78%. Lalu laba sebelum pajak meningkat menjadi Rp89,95 miliar atau tumbuh 99%.

Selain itu, Perseroan juga terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama, manajemen Perseroan memaparkan fokus strategi tahun 2026, yang meliputi penguatan ekosistem digital dan pengalaman pengguna (user experience), Peningkatan kualitas aset dan manajemen risiko, dan Pengembangan produk dan layanan berbasis kebutuhan nasabah. Terakhir ada, peningkatan kolaborasi strategis dengan berbagai mitra usaha.

Anton Hermawan menyampaikan, “Krom Bank terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan digital yang inovatif, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami meyakini bahwa konsistensi transformasi digital akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Anda bisa bayangkan pada tahun ini saja impairment (penurunan nilai aset) hampir Rp100 triliun akibat kesalahan tata kelola

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh badan usaha milik negara.

​"Kita sedang bereskan buku-buku semua. Impairment kita rapihkan dulu," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Langkah ini krusial dilakukan seiring dengan proses pembersihan buku-buku keuangan BUMN serta penyelesaian proses impairment (penurunan nilai aset) yang bermasalah sebelum laporan keuangan Danantara difinalisasi dan dipublikasikan pada pertengahan tahun ini.

Dony menegaskan bahwa transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​"BUMN harus berubah, harus bertransformasi menjadi lebih transparan dikelola menjadi lebih baik," katanya.

​Dony membeberkan bahwa karut-marut laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan.

Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

​"Kesalahan yang terjadi akibat empat hal. Financial engineering tujuannya performance terlihat lebih baik. Karena investasi yang digelembungkan dan dibesar-besarkan. Rugi karena keteledoran dalam memanage atau rugi karena fraud," kata Dony.

​Dampak dari lemahnya tata kelola tersebut tercermin nyata pada lonjakan nilai impairment aset BUMN yang menyentuh angka fantastis. Inilah yang kini diperbaiki pada tahun ini. Tak hanya itu, sektor dana pensiun (dapen) BUMN juga menjadi sorotan tajam karena menyimpan bom waktu berupa potensi gagal bayar (potential default) yang sangat besar.

​"Anda bisa bayangkan pada tahun ini saja impairment (penurunan nilai aset) hampir Rp100 triliun akibat kesalahan tata kelola.Tahun ini saya harus menyelesaikan lagi potential default dan exposure kita dana pensiun kurang lebih Rp50 triliun," kata Dony

​Mengingat skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

​Dony memastikan bahwa saat ini fokus utama timnya adalah melakukan audit mendalam dan merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Melalui konsolidasi dan pembersihan buku ini, Danantara diharapkan dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp4,0 triliun, atau menurun 4% secara tahunan (YoY), untuk periode kuartal I-2026 (3M26). Kondisi ini mencerminkan penyesuaian pada beberapa lini usaha.

Meskipun demikian, Perseroan berhasil menjaga kinerja profitabilitas , dengan laba kotor meningkat 3% YoY menjadi Rp365 miliar dan margin laba kotor membaik menjadi 9,1% dari 8,5% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba usaha meningkat sebesar 6% YoY menjadi Rp193 miliar, dengan margin laba usaha naik menjadi 4,8% dari 4,3%, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Sejalan dengan itu, laba bersih tercatat tumbuh 8% YoY menjadi Rp173 miliar, dengan margin laba bersih meningkat menjadi 4,3% dari 3,8% pada 3M25.

RUPST 2025, MPMX Tebar Dividen Rp525,6 Miliar

“Tantangan dari perlambatan ekonomi masih terasa di sektor otomotif hingga kuartal I tahun ini. Meski demikian, fokus Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas, berhasil mendorong efisiensi operasional, memperkuat profitabilitas, serta menerapkan disiplin dalam pengelolaan risiko, khususnya pada segmen pembiayaan. Kami optimis MPMX dapat terus menjaga ketahanan kinerja secara berkelanjutan,” ujar Grup CFO MPMX, Beatrice Kartika.

Secara segmentasi, kinerja perusahaan grup otomotif dengan portofolio bisnis yang mencakup distribusi dan ritel sepeda motor, asuransi umum, transportasi, dan pembiayaan menunjukkan dinamika yang beragam dengan fokus pada penguatan kualitas pendapatan dan efisiensi.

Pada segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, MPMulia mencatatkan kinerja operasional yang beragam, dengan penurunan penjualan sepeda motor pada bisnis distribusi yang sebagian diimbangi oleh pertumbuhan di bisnis ritel serta kestabilan pendapatan purna jual.

Bisnis distribusi mencatatkan penurunan pendapatan penjualan sepeda motor sebesar 5% YoY, sementara pendapatan purna jual meningkat sebesar 4% YoY. Pada bisnis ritel, pendapatan penjualan meningkat sebesar 3% YoY, meskipun pendapatan purna jual mengalami penurunan tipis sebesar 2% YoY.

MPMX Perkuat Ekonomi Sirkular lewat Bank Sampah di Tangerang



Sebagai hasilnya, pendapatan bersih segmen ini menurun 3% YoY menjadi Rp3.797 miliar. Namun demikian, laba kotor meningkat 2% YoY menjadi Rp321 miliar, dengan margin yang membaik menjadi 8,5% dari 8,0%, mencerminkan pengelolaan biaya yang lebih optimal serta kontribusi yang lebih baik dari lini bisnis ritel dan purna jual.

Pada segmen bisnis asuransi, MPMInsurance mencatat penurunan pendapatan sebesar 17% YoY menjadi Rp204 miliar, terutama dipengaruhi oleh penurunan kontribusi pada lini kendaraan bermotor dan properti. Namun kinerja operasional menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan biaya pendapatan sebesar 22% YoY yang mendorong peningkatan hasil layanan asuransi sebesar 10% YoY menjadi Rp44 miliar.

Selain itu, hasil investasi meningkat 34% YoY menjadi Rp12 miliar, didukung oleh peningkatan pendapatan lainnya.

Di segmen bisnis penyewaan kendaraan, MPMRent mencatat aktivitas operasional yang lebih moderat, dengan pendapatan menurun 4% YoY menjadi Rp368 miliar. Meskipun demikian, laba kotor meningkat 9% YoY menjadi Rp83 miliar, dengan margin laba kotor yang membaik signifikan menjadi 22,6% dari 19,9% dari periode yang sama di tahun lalu.

Peningkatan ini didorong oleh penurunan harga pokok penjualan, peningkatan profitabilitas pada bisnis penyewaan kendaraan, serta kontribusi yang lebih kuat dari penjualan mobil bekas.

Sementara itu di segmen bisnis pembiayaan, JACCS MPMFinance Indonesia mencatat penurunan pendapatan sebesar 43% YoY sejalan dengan strategi Perseroan yang lebih selektif dan berfokus pada kualitas aset.

Langkah ini diikuti dengan penurunan beban operasional sebesar 40% YoY menjadi Rp160 miliar, serta penurunan beban provisi dan biaya terkait aset, sehingga rugi bersih berhasil ditekan sebesar 23% YoY menjadi Rp38 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada 14 entitas pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) III.

Entitas pemeriksaan tersebut mencakup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lalu Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kemudian juga Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN), Badan Informasi Geospasial (BIG), LPP TVRI, serta LPP RRI.

"Pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2025 merupakan pemeriksaan wajib (mandatoryaudit) yang dilakukan setiap tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkap Anggota III BPK Akhsanul Khaq dalam entry meeting, dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Pemeriksaan LK kementerian/lembaga dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Ia menambahkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan pendekatan risk based audit, sehingga pemeriksaan difokuskan pada area-area yang memiliki risiko tinggi, termasuk risiko kecurangan, temuan berulang, serta rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Pemeriksaan kali ini juga akan memperhatikan dampak pelaksanaan program prioritas pemerintah, efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta perubahan struktur entitas akuntansi akibat pembentukan kabinet baru.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya turut menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 yang terdiri atas tiga LHP kinerja dan empat LHP kepatuhan kepada instansi terkait.

“BPK kembali menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama seluruh pimpinan badan dan lembaga dalam memberikan akses data dan informasi kepada pemeriksa BPK agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar, tepat waktu, serta tetap menjunjung tinggi nilai independensi, integritas, dan profesionalisme,” ujar Akhsanul.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

TANJUNG MORAWA - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (IDX: MARK) menyampaikan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang menunjukkan peningkatan kualitas profitabilitas di tengah dinamika normalisasi industri . Sepanjang tahun 2025, Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp837,31 miliar, menurun 8,0% dibandingkan Rp909,99 miliar pada tahun 2024.

Meskipun demikian, Perseroan berhasil menjaga kinerja laba secara solid, dengan laba bruto sebesar Rp422,35 miliar serta laba tahun berjalan sebesar Rp283,91 miliar, yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjaga efisiensi operasional serta mengelola struktur biaya secara disiplin.

Peningkatan Margin Mencerminkan Efisiensi Operasional

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan peningkatan margin yang signifikan. Gross margin meningkat menjadi 50,4% dari 48,5%, sementara net margin naik menjadi 33,9% dari 31,5% pada tahun sebelumnya.

Diterpa Ketidakpastian Global, MARK Optimistis Capai Target Kinerja 2025



Peningkatan margin di tengah penurunan pendapatan menunjukkan bahwa Perseroan mampu mengoptimalkan biaya produksi dan operasional, sehingga menghasilkan profitabilitas yang lebih baik. Manajemen Perseroan menyampaikan bahwa peningkatan margin ini merupakan hasil dari strategi efisiensi yang dijalankan secara konsisten.

“Peningkatan net margin di tengah penurunan pendapatan menunjukkan bahwa strategi perseroan yang kami jalankan mulai memberikan hasil yang nyata. Kami terus fokus pada pengendalian biaya, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi proses produksi,” ujar Direktur Utama PT Mark Dynamics Indonesia Tbk., Ridwan Goh.

Posisi Kas Menguat, Dukung Fleksibilitas Keuangan dan Dividen

Selain itu, posisi keuangan Perseroan juga semakin solid. Kas dan setara kas meningkat 19,2% menjadi Rp90,27 miliar, dari Rp75,73 miliar pada tahun sebelumnya. Kondisi ini membuka peluang bagi Perseroan untuk membagikan dividen yang lebih besar kepada pemegang saham.

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk juga dikenal sebagai emiten yang konsisten membagikan dividen setiap tahun, menjadikan MARK sebagai salah satu saham yang menarik bagi investor yang mengharapkan pendapatan rutin, tidak hanya dari capital gain.

Di sisi lain, struktur bisnis Perseroan juga relatif defensif terhadap fluktuasi nilai tukar, mengingat mayoritas penjualan dilakukan melalui ekspor dengan denominasi Dolar AS (USD). Hal ini memberikan natural hedge terhadap pelemahan Rupiah serta membantu menjaga stabilitas margin dan arus kas Perseroan.

Fundamental Tetap Kuat di Tengah Dinamika Industri

Selain itu, Perseroan juga mencatatkan total aset sebesar Rp1,02 triliun dan ekuitas sebesar Rp902,6 miliar. Sejalan dengan upaya memperkuat fundamental, Perseroan juga terus mengembangkan pasar ekspor ke berbagai negara tujuan baru serta memperkuat penetrasi di pasar domestik. Hal ini tercermin dari meningkatnya kontribusi penjualan dalam negeri yang mencapai sekitar 18% dari total pendapatan pada tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 7% pada tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didorong oleh mulai berkembangnya industri sarung tangan di Indonesia, termasuk masuknya pemain-pemain baru yang meningkatkan permintaan domestik. Perseroan berhasil menangkap peluang tersebut melalui basis produksi yang kuat, kualitas produk yang teruji, serta kedekatan geografis dengan pelanggan, sehingga mampu menjadi salah satu pemasok utama di pasar lokal.

Perkembangan ini tidak hanya memperluas sumber pendapatan Perseroan, tetapi juga memperkuat diversifikasi pasar, sehingga memberikan keseimbangan yang lebih baik antara pasar ekspor dan domestik serta meningkatkan ketahanan bisnis ke depan.

“Perseroan terus berkomitmen untuk menjaga fundamental yang kuat melalui penerapan strategi yang adaptif terhadap kondisi global, termasuk melalui diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan kontribusi pasar domestik," tambah manajemen.

Gianyar, Bali (ANTARA) -

Bupati Gianyar, Bali, I Made Mahayastra menekankan akurasi data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2025 agar memenuhi standar akuntansi pemerintahan sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Seluruh perangkat daerah harus memastikan laporan keuangan disusun secara lengkap dan tepat,” kata Mahayastra di sela rapat persiapan penyusunan LKPD belum diaudit (unaudited) tahun anggaran 2025 di Gianyar, Bali, Senin.

Ia menekankan pentingnya forum itu sebagai langkah koordinasi untuk memastikan proses penyusunan laporan keuangan daerah berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasalnya, menurut Mahayastra, ketepatan waktu menjadi indikator penting karena laporan itu akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK.

Dalam arahannya, ia juga menekankan pentingnya ketelitian, kedisiplinan, serta koordinasi antarperangkat daerah dalam menyiapkan seluruh dokumen laporan keuangan.

LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 paling lambat harus diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada akhir Maret 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Rapat dihadiri oleh Sekda Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat yang memiliki peran dalam proses penyusunan dan pengawasan laporan keuangan.

Selain membahas jadwal penyusunan, pertemuan tersebut juga menyoroti tahapan rekonsiliasi data keuangan antarperangkat daerah serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum laporan difinalisasi dan disampaikan kepada BPK.

Bupati Mahayastra berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara maksimal sehingga penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

“Selain itu mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional,” katanya menambahkan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

• Pasar di Indonesia mengalami pelemahan secara keseluruhan baik dari saham, SBN, maupun nilai tukar Rupiah
• Wall Street kembali ambruk berjamaah pada perdagangan kemarin dipicu kekhawatiran mengenai AA
• Pengumuman BI-rate dan gejolak Wall Street bisa menjadi penggerak pasar hari ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar keuangan Indonesia ambruk berjmaah pada perdagangan kemarin, baik saham dan rupiah melemah.

Pasar keuangan hari ini diperkirakan masih bergejolak pada hari ini. Selengkapnya mengenai proyeksi sentimen pasar hari ini bisa dibaca pada halaman 3 artikel ini.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak bak roller-coaster pada perdagangan kemarin, Selasa (18/11/2025). Setelah dibuka menguat tipis, IHSG melanjutkan penguatan di awal sesi sebelum balik arah tertekan dalam, memangkas koreksi hingga turun lagi di akhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, IHSG terkoreksi 54,96 poin atau melemah 0,65% ke level 8.361,92. Sebanyak 230 saham naik, 418 turun, dan 162 tidak bergerak.

Nilai transaksi mencapai Rp 19,56 triliun yang melibatkan 40,85 miliar saham dalam 2,52 juta kali transaksi.

Nyaris seluruh sektor perdagangan melemah dengan koreksi terbesar dicatatkan sektor kesehatan energi dan industri. Sedangkan sektor properti menjadi satu-satunya yang mengalami penguatan kemarin.

Saham Bank Central Asia (BBCA) mencatatkan pelemahan terbesar hingga 10,76 indeks poin dan diikuti oleh saham Barito Pacific (BRPT)

Kemudian ada juga saham-saham ekstraksi dan energi tercatat menjadi beban utama IHSG kemarin.

Saham emiten tambang lain yang ikut terkoreksi dalam termasuk Bayan Resources (BYAN), Merdeka Copper Gold (MDKA), Adaro Andalan Indonesia (AADI), United Tractors (UNTR) dan Petrindo Jaya Kreasi (CUAN).

Sementara itu sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masuk dalam penopang IHSG untuk tidak jatuh lebih dalam di zona merah.

Rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (18/11/2025).

Melansir data Refinitiv, nilai tukar rupiah kembali tertekan dari greenback dengan melemah 0,18% ke posisi Rp16.735/US$. Level ini menjadi penutupan terendah sejak 26 September 2025.

Sepanjang perdagangan, rupiah sempat dibuka stagnan di level Rp16.720/US$ sebelum mengalami tekanan dan menyentuh titik terlemah secara intraday di Rp16.763/US$, sebelum pelemahan akhirnya sedikit berkurang menjelang penutupan.

Di saat yang bersamaan, indeks dolar AS (DXY) per pukul 15.00 WIB tengah mengalami pelemahan sebesar 0,12% atau turun ke level 99,470.

Pelemahan rupiah juga terjadi bertepatan dengan berlangsungnya Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 November 2025. Para pelaku pasar menantikan keputusan penting terkait arah suku bunga BI, apakah akan kembali dipertahankan atau akan melakukan pemangkasan lanjutan.

Sebagai pengingat, pada RDG sebelumnya yang berlangsung pada 21-22 Oktober 2025, BI memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% setelah sepanjang 2025 melakukan pemangkasan dengan total 125 basis poin (bps).

Keputusan kali ini dinilai krusial bagi stabilitas nilai tukar, terutama dengan arus modal asing yang masih terus keluar dari pasar keuangan domestik, terutama dari pasar surat berharga negara (SBN).

Lanjut ke pasar keuangan di mana imbal hasil dari Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 Tahun tidak mengalami perubahan signifikan imbas hasil dari adanya RDG pada waktu mendatang sehingga investor masih wait and see terhadap surat utang.

SBN 10 Tahun mengalami sedikit kenaikan dari level 6.141% ke level 6.142% naik sebesar 0.001 poin dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Pages

Next

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengungkapkan adanya permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga senilai Rp 43,35 triliun.

"Permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terutama pada BUMN dan badan lainnya dengan nilai sebesar Rp 43,35 triliun," ungkapnya saat menyampaikan laporan IHPS I 2025 dalam rapat Paripurna DPR RI di Gedung parlemen, Jakarta pada Selasa (18/11/2025).

Isma dalam kesempatan ini juga menekankan peran sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 69,21 triliun.

"Pimpinan dan para anggota DPR serta hadirin yang kami muliakan, IHPS juga mengungkapkan peran Sentral BPK dalam mendukung upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 69,21 triliun melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 25,86 triliun," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa senilai Rp 1,04 triliun di antaranya telah berhasil dikembalikan ke kas negara atau daerah atau perusahaan saat pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara diantaranya melalui komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi lewat penghitungan kerugian negara.

"Di antaranya melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 71,57 triliun," ucapnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I-2025. Ini terungkap dalamIkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 yang diserahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

"Nilai tersebut terdiri atas pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya, sebesar Rp43,35 triliun," papar Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Isma Yatun menuturkan pada semester I tahun 2025, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Peranan BPK mencakup antara lain dengan komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun, serta penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui rekomendasi antara lain yang terkait dengan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, perbaikan kebijakan formula penghitungan kompensasi listrik, dan perbaikan penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg.

"BPK sangat mengharapkan sinergi yang utuh dan komitmen berkelanjutan dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya," papar Isma Yatun.

Sebagai catatan, IHPS I Tahun 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2025, terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Selain itu IHPS I 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Sementara itu, dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 491 pemerintah daerah (Pemda) memperoleh opini WTP, 53 Pemda memperoleh opini WDP, dan satu Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP).

"BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini WTP," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]