Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima kunjungan kenegaraan dari Duta Besar Estonia untuk Indonesia, H. E. Veikko Kala, beserta jajaran Kedutaan Besar Estonia di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jumat (5/6/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi global, khususnya pada pengembangan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Rombongan diplomatik tersebut disambut langsung oleh Asisten Administrasi Umum Budi Rahman, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dian Sukmara, serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanditik) Arif Syamsudin.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sumedang memamerkan berbagai fasilitas strategis, termasuk Command Center yang berfungsi sebagai pusat integrasi data dan pengambilan keputusan secara real-time.

Plt. Kadis Kominfosanditik Arif Syamsudin memaparkan transformasi digital di Sumedang diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berbagai sistem seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), platform monitoring pembangunan, hingga pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diintegrasikan guna mendukung kebijakan yang presisi.

"Kami meyakini bahwa teknologi digital bukan hanya alat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Arif.

Arif menambahkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital ini juga menyentuh aspek fundamental daerah, seperti pemantauan inflasi, pengawasan distribusi kebutuhan pokok, hingga pengelolaan data statistik sektoral. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun birokrasi modern yang berorientasi sepenuhnya pada pelayanan masyarakat secara cepat dan efisien.

Duta Besar Estonia, H. E. Veikko Kala, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kemajuan teknologi di Sumedang. Ia menyoroti kemiripan profil demografi antara Estonia dan Sumedang sebagai landasan kerja sama yang kuat di sektor teknologi informasi.

"Saya sangat senang berada di sini di Sumedang. Jumlah populasi Estonia itu sama persis dengan yang ada di Sumedang. Saya tahu, Sumedang adalah salah satu komunitas lokal terkemuka di Indonesia dalam hal transformasi digital. Sama halnya seperti Estonia yang merupakan salah satu pemerintahan digital terkemuka di seluruh dunia," ungkap Veikko Kala.

Lebih lanjut, Veikko mengakui bahwa efektivitas penggunaan platform digital di Sumedang telah memberikan dampak signifikan terhadap transparansi tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan kemitraan dalam pengembangan solusi digital di masa depan.

"Saya juga tahu telah bekerja sama untuk membangun semua platform digital dan solusi digital tersebut yang melayani masyarakat dengan sangat baik. Saya sangat kagum melihat seberapa banyak dan seberapa efektifnya Sumedang dalam menggunakan untuk membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki banyak hal untuk dipelajari dari Sumedang. Kita akan terus melanjutkan kerja sama yang baik ini antara Estonia dan Sumedang," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya dapat diselesaikan sekitar 15 menit. Percepatan ini menunjukkan dampak transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi layanan publik di daerah.

Kecepatan layanan tersebut didukung sistem antrean digital yang membantu menata alur kedatangan dan proses layanan. Sistem ini memungkinkan antrean lebih tertib, waktu tunggu lebih terukur, dan proses layanan berjalan lebih transparan.

Pengunjung memperoleh nomor antrean digital dan dipanggil otomatis sesuai urutan. Informasi antrean dan estimasi waktu layanan dapat dipantau secara real time, sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam proses pelayanan.

Di sisi petugas, sistem digital membantu mengurangi pengaturan antrean manual. Petugas dapat lebih fokus pada verifikasi dokumen dan penyelesaian administrasi, sehingga alur pelayanan menjadi lebih efisien.

Dalam layanan PBG, integrasi antrean dan manajemen layanan membantu mempercepat proses sejak penerimaan hingga penyelesaian administrasi. Kecepatan layanan tetap dipengaruhi kelengkapan dokumen pemohon dan kesiapan sistem yang terintegrasi.

MPP Siola menjadi pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi. Model layanan ini memudahkan masyarakat dan mendorong standar pelayanan publik yang lebih efisien.

Manajer Sales InterActive Group Kosim mengatakan, pihaknya melihat kebutuhan layanan publik yang cepat dan tertata terus meningkat. “Melalui penerapan InterQue di MPP Siola Surabaya, kami berupaya mendukung pengelolaan antrean yang lebih rapi, transparan, dan terukur sehingga masyarakat dapat merasakan proses layanan yang lebih efisien,” ujar Kosim dalam siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Kosim mengatakan, sistem antrean digital membantu petugas fokus pada proses verifikasi dan penyelesaian administrasi. “Kecepatan layanan tentu tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan sistem yang terintegrasi, namun dengan dukungan teknologi, alur pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan terkendali.”

Perusahaan tersebut juga menyatakan komitmennya mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penyediaan solusi digital terintegrasi. Pengembangan layanan ke depan diarahkan pada integrasi antrean digital, notifikasi layanan, dan dashboard pemantauan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Data Center Provider Organization (Idpro) menyebut adopsi kecerdasan buatan (AI) telah mendorong pertumbuhan signifikan bisnis data center di Indonesia sepanjang 2025. Melebihi perkiraan mereka sebelumnya.

Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) Hendra Suryakusuma mengatakan saat ini sekitar 20 megawatt (MW) dari total kapasitas 420 MW data center Indonesia berasal dari beban kerja AI. Pencapaian tersebut melebihi proyeksi awal asosiasi yang sekitar belasan MW.

Menurut Hendra, peningkatan ini terutama datang dari hyperscaler seperti Oracle Cloud, serta permintaan dari fintech dan layanan publik digital. Dia juga mengatakan sejumlah pemain data center dalam negeri seperti BDX yang menyediakan colocation untuk AI, dan juga Lintasarta untuk Cloud Merdeka, juga berdampak pada pertumbuhan ini.

“Banyak operator data center kini membangun kapasitas baru di atas 40 kW per rak, beralih dari air cooling ke liquid cooling untuk menangani densitas tinggi AI,” kata Hendra kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Sekadar informasi, Liquid cooling adalah teknologi pendinginan data center yang menggunakan cairan khusus untuk menyerap dan membuang panas dari komponen server seperti CPU dan GPU secara langsung, jauh lebih efisien daripada udara. Jenisnya meliputi direct-to-chip (cairan dialirkan ke pelat dingin di chip), immersion cooling (server direndam dalam cairan dielektrik non-konduktif), dan rear door heat exchanger.

Data center modern, terutama untuk AI, menghasilkan panas ekstrem karena densitas tinggi hingga 100+ kW per rak. Panas ini hanya dapat diserap lewat liquid. Pasalnya, udara (Air Cooling) hanya serap panas 3.000 kali lebih lemah daripada cairan, sehingga air cooling gagal cegah overheating dan boros energi hingga 40% total daya.

Hendra menambahkan PLN memperkirakan kapasitas data center nasional mencapai 2,6 GW pada 2030 dari 500 MW saat ini, tapi belum termasuk beban AI berbasis GPU.

“Kapasitas data center tumbuhnya di angka 25%-30% menurut beberapa perusahaan riset,” kata Hendra.

Prospek dan Tantangan 2026

Hendra optimistik bisnis data center masih bertumbuha pada 2026, dengan AI sebagai productivity tool yang bermanfaat bagi berbagai industri, dari firma hukum hingga akuntan publik.

Dia mengatakan banyak perusahaan kini bergantung pada AI. Bahkan konsultan top melakukan layoff karena AI gantikan fungsi auditor dan konsultan, sementara agentic AI dan generasi animasi berbasis AI semakin marak. Dampaknya akan meluas 2-3 tahun ke depan, ciptakan ekosistem developer AI lokal dan lapangan kerja masif di konstruksi data center.

Adapun mengenai tantangan bisnis ini tahun depan, kata Hendra, adalah investasi pada pendinginan (liquid cooling wajib untuk densitas tinggi) dan panas yang dihasilkan dari pendingin tersebut.

Era AI membuat data center makin panas, sehingga isu keberlanjutan menjadi sorotan di tengah kondisi yang makin tak menentu. Minimnya SDM yang siap AI, dan regulasi yang kurang fleksibel juga menjadi hambatan.

Di Indonesia, biaya impor dan pajak mencapai 15-17% dari total ongkos. Hal ini membuat Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang biaya impor dan pajaknya lebih rendah.

“Malaysia dan Thailand bebas duty, akhirnya investor pilih membangun di sana. TikTok bangun 300 MW di Johor Baru meski Indonesia pengguna terbesar dengan 120 juta user,” kata Hendra.

Hendra mengatakan untuk membuat sektor data center lebih terakselerasi, asosiasi telah berkomunikasi dengan Komdigi, Kemenkeu, hingga BKPM untuk meminta insentif fiskal. Asosiasi juga meminta kemudahan perizinan serta insentif untuk mendorong renewable energy di sektor data center.

“Domino efek dari kita memberikan insentif fiskal itu jauh lebih besar. Dibutuhkan political will,” kata Hendra.

Sebelumnya, Menurut laporan Mordor Intelligence, pasar datacenter Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14% menjadi US$3,98 miliar pada 2028. Dari sisi kapasitas pun diproyeksikan meningkat dari kebutuhan saat ini, yang berada di 2.000MW.

Salah pendorong pertumbuhan itu adalah adopsi AI yang berjalan cepat di Indonesia.

Laporan Statista menyebut perkembangan AI di Indonesia diperkirakan tumbuh eksponensial hingga 2030, didorong transformasi digital, kebijakan nasional, dan adopsi sektor swasta. Pasar AI diprediksi capai US$2,97 miliar pada 2025 dengan CAGR 18,3% hingga 2031, kontribusi hingga 12% terhadap PDB nasional.

Bisnis.com, Lombok Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong percepatan transformasi digital masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal dan membangun kemandirian masyarakat di era digital.

Program ini bagian dari upaya mewujudkan Desa Cerdas yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi dan memperluas akses kesejahteraan bagi warga.

Persoalannya, di pedesaan masih minim sumber daya manusia (SDM) yang memang menguasai teknologi digital. Hal ini yang membuat banyak pelaku usaha lokal skala kecil atau menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital dalam kegiatan bisnisnya.

Bukan hanya persoalan SDM, problem lainnya terkait dengan akses koneksi yang masih terbatas. Seperti yang terjadi di Lombok Barat, meski jaringan internet dasar telah tersedia di sebagian besar wilayah, akses koneksi masih terbatas hanya di daerah pesisir dan perbukitan.

Program transformasi digital desa yang digagas Bakti Komdigi berupaya menjawab problem itu melalui lima pilar utama yakni infrastruktur digital, SDM digital, layanan publik digital, ekonomi digital, serta tata kelola digital.

Untuk menyukseskan program ini, BaktiKomdigi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gencar melakukan pelatihan dan lokakarya transformasi digital.

Wirohamdani, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi NTB, mengatakan pelatihan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Lombok Barat dalam mempercepat proses pemanfaatan teknologi.

“Kegiatan atau lokakarya transformasi digital bisa membantu Kepala Desa untuk melakukan percepatan dan akselerasi desa digital,” kata Wirohamdani yang menjadi pembicara di “Sosialisasi Transformasi Digital untuk Masyarakat Desa di Kabupaten Lombok Barat”, Minggu (2/11/2025) di Senggigi, Lombok Barat.

Selain itu transformasi digital desa berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu sebagai digitalisasi administrasi desa, pengembangan ekonomi digital lokal, serta peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat.

Melalui digitalisasi administrasi, desa didorong untuk menerapkan pelayanan publik yang berbasis daring seperti proses surat menyurat, data kependudukan, hingga pengarsipan dokumen digital.

Di lain sisi, pengembangan ekonomi digital lokal menargetkan peningkatan daya saing UMKM desa.

Melalui pemanfaatan layanan platform digital dan kerja sama dengan sektor swasta yang lebih besar, pelaku usaha di desa diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal hingga ke taraf nasional bahkan internasional.

Pemerintah juga terus mendorong pembentukan Pusat Literasi Digital di setiap kecamatan sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pemerintah desa dan kabupaten memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan pelatihan digital bagi masyarakat serta membentuk relawan digital di tiap desa.

Lebih lanjut, strategi implementasi program ini akan dimulai dengan pemetaan kondisi digital di tiap desa, pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur perangkat desa, penguatan infrastruktur jaringan, hingga digitalisasi layanan publik dan data desa.

Nantinya akan ada sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar ada keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Harapannya, melalui semua program ini transformasi digital mampu memberikan dampak nyata dengan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, membangun ekosistem ekonomi digital lokal, serta melahirkan generasi muda desa yang kreatif dan berdaya saing di dunia digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat satu tahun sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana tentang pembagian peran di dalam pemerintahan kembali menghangat.

Para pendukung menilai pemerintahan baru bergerak cepat; para pengkritik mempertanyakan efektivitas sejumlah program unggulan. Di tengah pujian dan kritik itu, satu narasi konsisten muncul: Gibran yang datang ke panggung politik nasional dengan label “wajah muda” dan simbol regenerasi tampak lebih minim profil dibandingkan sang presiden yang bertindak sangat aktif dan “take control” dalam berbagai urusan negara.

Saat kampanye, Gibran memiliki wajah sebagai simbol pembaruan anak muda yang sudah punya pengalaman memimpin kota (Surakarta), praktikal, dan dekat dengan generasi milenial. Setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, dia diberi panggung untuk memperkenalkan sejumlah inisiatif dari dorongan pendidikan AI hingga program layanan publik digital seperti “Lapor Mas Wapres” pada awal masa jabatan.

Namun, selama tahun pertama, Analis Komunikasi Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio memperhatikan bahwa aktivitas-aktivitas publik Gibran cenderung bersifat seremonial atau administratif, bukan inisiatif kebijakan besar yang menggeser arah birokrasi atau diplomasi.

Dia menyatakan bahwa Gibran tersandera oleh dua narasi yang saling bertabrakan harapan simbolik perubahan anak muda dan bacaan publik soal keberlanjutan dinasti politik keluarga Jokowi kondisi yang, menurutnya, membuat arah politik Gibran menjadi gamang dan sulit menunjukkan gebrakan nyata.

“Dari awal kita harusnya juga mulai mengeset harapan kepada Gibran, dia jadi wapres kan memang peran bapak besar sekali. Jadi jangan set harapan seperti wapres sebelumnya. Memang minim gebrakan dan bisa diperkirakan kalau akan minim gerakan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Hendri menegaskan, tidak ada indikator sejauh ini yang menunjukkan Gibran memainkan peran strategis sebagaimana para pendahulunya. Dia membandingkan Gibran dengan dua wakil presiden era sebelumnya: K.H. Ma’ruf Amin yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan sosial, serta Boediono dan Jusuf Kalla yang dikenal teknokrat dan pengambil keputusan penting di bidang ekonomi dan pemerintahan.

“Kalau Ma'ruf Amin itu punya bidang jelas, dia fokus ke ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Tapi kalau Gibran, ya fungsinya cuma mendampingi Pak Prabowo. Dia pelengkap aja, syarat aja, bahwa ada wakil presiden,” kata Hendri.

Meskipun menilai Gibran minim kontribusi substantif, tetapi Hendri menyoroti bahwa pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Gibran pada tahun kedua tetap berada di bidang ekonomi.

Dia menilai, Gibran harus mengenal lebih akrab dengan tantangan ekonomi nasional saat ini tidak hanya terkait perlambatan pertumbuhan, tetapi juga menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya investasi.

Dalam konteks itu, menurut Hendri, Gibran seharusnya mulai mengambil peran lebih aktif dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya generasi muda dan sektor UMKM.

“Masih sama sih sama tahun ini yaitu ekonomi. Yang paling berat sekarang itu ekonomi, jadi tahun depan juga pasti itu,” tandas Hendri.

Kontras: Prabowo sebagai control tower

Kontras antara gaya kepemimpinan kedua figur ini cukup tajam. Selama 12 bulan pertama, Presiden Prabowo tampak intensif memimpin agenda pemerintahan domestik dan global memimpin sidang kabinet paripurna, aktif melakukan lawatan luar negeri hingga 33 perjalanan ke 25 negara dan memegang peranan sentral dalam menentukan prioritas kebijakan nasional.

Salah satu ukuran visibilitas global adalah frekuensi dan profil kunjungan luar negeri. Dalam tahun pertama, catatan bisnis menempatkan Prabowo jauh lebih sering melakukan lawatan ke luar negeri dibandingkan Gibran sebuah indikator yang menegaskan bahwa representasi diplomatik utama berada di tangan presiden.

Beberapa liputan mencatat puluhan kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dalam satu tahun pertama, sementara daftar kunjungan kerja resmi wapres relatif lebih pendek dan sering bersifat melepas kedatangan atau menyambut ketika presiden kembali.

Secara konstitusional, tugas wapres adalah membantu presiden. Dalam praktiknya, pembagian tugas sangat bergantung pada kesepakatan personal dan politik antar keduanya.

Menurut Hendri, jika Gibran ingin mengubah narasi “minim gebrakan”, ada beberapa pendekatan praktis yang bisa dipertimbangkan yaitu mengambil mandat sektoral yang jelas dan terukur dengan fokus pada satu atau dua isu besar.

Hendri melanjutkan orang nomor dua di Indonesia itu juga bisa membangun inisiatif yang bersinggungan langsung dengan publik muda program yang melibatkan partisipasi anak muda, inkubator startup daerah, atau reformasi sistem pendidikan menengah-kejuruan bisa menunaikan janji simbol regenerasi secara substansial.

“Misalnya transformasi pendidikan vokasi-AI, kewirausahaan digital untuk UMKM dengan target hasil yang dapat diukur dalam 12–24 bulan. Ini mirip peran yang dijalankan Ma’ruf Amin pada ekonomi syariah. Jadi spesifik, terukur, dan memiliki stakeholder jelas,” tandasnya.

Belum lagi, berdasarkan laporan Evaluasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (CELIOS, 2025) tertuang bahwa Gibran mendapat nilai rata-rata 2 dari 10, menjadikannya salah satu pejabat dengan penilaian publik terendah.

Termasuk 76% responden menilai kinerjanya sangat buruk, 17% buruk, 7% cukup, dan hanya 1% baik. Tidak ada responden yang memberi nilai di atas 8. Skor ini turun dari rata-rata 3 pada survei 100 hari pertama pemerintahannya

“Kinerja Gibran dinilai tidak menunjukkan peningkatan berarti dalam kepemimpinan, koordinasi, maupun komunikasi kebijakan,” demikian tulis laporan tersebut.

Dalam perbandingan antara periode 100 hari dan 1 tahun, jumlah penilai “sangat buruk” terhadap Gibran melonjak dari 31% menjadi 61%. Hal ini mencerminkan minimnya peran strategis Wapres Ke-14 RI itu dalam pemerintahan Prabowo, terutama dalam bidang kebijakan dan diplomasi.