BANDUNG - Peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Bandung harus ditegakkan secara optimal. Peran stakeholders sangat penting dalam mendukung dan menegakkan aturan tersebut.

Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Diciptabintar Pemkot Bandung Rita Shafira mengatakan, perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

"Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama," kata, Senin (29/7/2026).

Rita mengaku, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, dirinya bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya. Saat menunaikan tugasnya itu dirinya menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

"Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada," kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita mengaku harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung. Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko.

Lihat video: Bandung Dikepung Macet! Ribuan Wisatawan Serbu Kota Kembang Jelang Libur Panjang



”Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya," kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan. Karena itu, Rita mengatakan konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perizinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung. "Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah," kata Rita.

Saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, Rita mengaku menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Wali Kota Bandung dan berharap ke depannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

"Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, di mana pun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi " kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

“Satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya dapat diselesaikan sekitar 15 menit. Percepatan ini menunjukkan dampak transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi layanan publik di daerah.

Kecepatan layanan tersebut didukung sistem antrean digital yang membantu menata alur kedatangan dan proses layanan. Sistem ini memungkinkan antrean lebih tertib, waktu tunggu lebih terukur, dan proses layanan berjalan lebih transparan.

Pengunjung memperoleh nomor antrean digital dan dipanggil otomatis sesuai urutan. Informasi antrean dan estimasi waktu layanan dapat dipantau secara real time, sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam proses pelayanan.

Di sisi petugas, sistem digital membantu mengurangi pengaturan antrean manual. Petugas dapat lebih fokus pada verifikasi dokumen dan penyelesaian administrasi, sehingga alur pelayanan menjadi lebih efisien.

Dalam layanan PBG, integrasi antrean dan manajemen layanan membantu mempercepat proses sejak penerimaan hingga penyelesaian administrasi. Kecepatan layanan tetap dipengaruhi kelengkapan dokumen pemohon dan kesiapan sistem yang terintegrasi.

MPP Siola menjadi pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi. Model layanan ini memudahkan masyarakat dan mendorong standar pelayanan publik yang lebih efisien.

Manajer Sales InterActive Group Kosim mengatakan, pihaknya melihat kebutuhan layanan publik yang cepat dan tertata terus meningkat. “Melalui penerapan InterQue di MPP Siola Surabaya, kami berupaya mendukung pengelolaan antrean yang lebih rapi, transparan, dan terukur sehingga masyarakat dapat merasakan proses layanan yang lebih efisien,” ujar Kosim dalam siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Kosim mengatakan, sistem antrean digital membantu petugas fokus pada proses verifikasi dan penyelesaian administrasi. “Kecepatan layanan tentu tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan sistem yang terintegrasi, namun dengan dukungan teknologi, alur pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan terkendali.”

Perusahaan tersebut juga menyatakan komitmennya mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penyediaan solusi digital terintegrasi. Pengembangan layanan ke depan diarahkan pada integrasi antrean digital, notifikasi layanan, dan dashboard pemantauan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

JAKARTA - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta mengungkap temuan soal perizinan Lapangan Padel di Ibu Kota. Dari 397 Lapangan Padel di Jakarta, hampir setengah tidak memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sampai 23 Februari 2026 tercatat, 212 bangunan Padel yang telah memiliki PBG dan 185 bangunan Padel yang tidak memiliki PBG," ucap Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Vera Revina Sari saat dihubungi wartawan, Rabu (25/2/2026).

Vera mengatakan bila Lapangan Padel tidak memiliki dokumen PBG, maka mustahil bagi pengusaha untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dokumen SLF ini penting sebagai pegangan bahwa bangunan atauLapangan Padel layak digunakan.

"Dokumen wajibnya adalah PBG. Izin selanjutnya adalah SLF (Sertifikat Laik Fungsi). PBG saja tidak punya, tidak mungkin mengajukan SLF," ucapnya.

Adapun, keberadaan Lapangan Padel belakangan ramai diperbincangkan setelah adanya keluhan warga. Aktivitas permainan yang berlangsung sampai malam hari dinilai mengganggu warga di perumahan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya tak akan segan menutup operasional Lapangan Pade bila melanggar perizinan.

"Lapangan Padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," kata Pramono, Selasa (24/2/2026).

Pramono juga telah memutuskan tidak akan memberikan perizinan pembangunan Lapangan Padel baru di area pemukiman warga. Lapangan Padel baru hanya diizinkan berdiri di area komersil.

"Untuk Lapangan Padel sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan atau Lapangan Padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," tuturnya.

Lalu, bagi Lapangan Padel yang telah memiliki PBG namun berada di kawasan perumahan, Pemprov DKI Jakarta tetap mengizinkan operasional kegiatan dilanjut. Tapi dengan catatan, operasionalnya hanya sampai pukul 20.00 WIB.

Dalam kasus tersebut, Pramono juga meminta Wali Kota untuk berdiskusi dengan warga perihal operasional jam buka dan tutup Lapangan Padel di perumahan.

"Wali Kota, jajaran terkait, Camat, dan sebagainya untuk mengadakan negosiasi dengan warga dan memberikan batas waktu maksimum boleh digunakan oleh apa, pengelola Lapangan Padel tersebut tidak boleh lebih dari jam 8 malam," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen PT Sentul City Tbk. (BKSL) angkat suara ihwal pelarangan pembangunan perumahan baru di kawasan Jawa Barat oleh pemerintah setempat. BKSL menegaskan bahwa keputusan itu tidak berdampak terhadap kinerja perseroan ke depan.

Merespons larangan itu, Direktur Sentul City Adi Syahruzad menerangkan bahwa pembangunan kawasan perumahan seyogianya mengikuti peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Selama ini, pengembangan properti oleh Sentul City dipastikan telah mengantongi izin yang disyaratkan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), PBG, serta persetujuanmasterplan.

“Sebagai pengembang yang telah beroperasi sejak lama, pengembangan kawasan BKSL dilakukan berdasarkan perizinan yang telah diperoleh sejak tahap awal perencanaan,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dengan begitu, hadirnya larangan ini tidak memberikan dampak terhadap kinerja fundamental BKSL. Larangan ini juga tidak memberikan pengaruh terhadap rencana pengembangan yang telah disusun perseroan belakangan.

Selain telah mengantongi izin, BKSL juga mengklaim selalu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di area propertinya dengan memperhitungkan kondisi fisik lahan, kajian teknis, hingga aspek lingkungan.

“Perseroan tetap fokus pada pengembangan kawasan residensial dan komersial yang telah dimiliki dan direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Perseroan tidak memperkirakan adanya rencana ekspansi yang akan terdampak,” tegasnya.

Namun, jika dalam pelaksanaan pembangunan terdapat tantangan maupun risiko, BKSL tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi dan langkah mitigasi yang diperlukan.

Adapun BKSL memiliki sejumlah portofolio perumahan di kawasan Jawa Barat, seperti Arcadia Residence, Spring Valley & Extension, Parkville, Spring Residence, Centronia Residence, hingga Spring Garden.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat bertanggal 13 Desember 2025.

Dalam suratnya, Dedi Mulyadi menyebutkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak hanya mengancam wilayah Bandung Raya, tetapi juga hampir seluruh daerah di Jawa Barat.

Kondisi tersebut menjadi dasar perluasan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan.

“Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran tersebut.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten dan kota memiliki hasil kajian risiko bencana dan melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau penyesuaian kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota,” bunyi poin pertama surat edaran tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah diminta meninjau ulang lokasi pembangunan yang berada di kawasan rawan bencana, seperti daerah rawan longsor dan banjir, kawasan persawahan dan perkebunan, serta wilayah yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan, termasuk daerah resapan air, kawasan konservasi, dan kawasan kehutanan.

Pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung juga diperketat. Seluruh pembangunan harus sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang, tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi guna menjamin keandalan bangunan.

Dedi juga menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah diminta melakukan pemeriksaan teknis secara konsisten agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen teknis PBG yang telah disetujui.

“Memastikan seluruh pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Melaksanakan pemeriksaan teknis secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen teknis PBG,” tuturnya.

Selain pembatasan penerbitan izin, kebijakan tersebut juga menekankan pemulihan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali terhadap lingkungan yang terdampak.

Pengembang perumahan juga diwajibkan melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di kawasan perumahan dan permukiman.

DENPASAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025). Dia ingin memastikan layanan MPP Sewaka Dharma berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi warga yang ingin membangun rumah.

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.

Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung percepatan penyediaan hunian.

“Untuk perumahan, kami sudah menggratiskan BPHTB dan PBG. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami mendorong harga rumah bisa turun dan pengembang semakin semangat bekerja,” kata Tito.

Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. “Misalnya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak harus di pusat kota, bisa di wilayah pinggiran Denpasar agar harganya lebih terjangkau,” tuturnya.

Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di perdesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir.

Program ini diwujudkan melalui percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta berbagai insentif pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tito yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di MPP Denpasar sempat mengejutkan masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan. Tak sedikit masyarakat yang kemudian meminta foto bareng.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini menjadi langkah penegakan aturan untuk memastikan seluruh proyek di Batam berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata ruang kota.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pihaknya tidak akan memberikan toleransi, ketika pembangunan dilaksanakan tanpa izin lengkap.

"Aturan sudah jelas, setiap bangunan wajib memiliki PBG. Bila belum, aktivitas pembangunan harus dihentikan sementara," katanya di Batam, Rabu (12/11/2025).

Dia menjelaskan, terdapat tiga kategori pengawasan di lapangan. Pertama, proyek yang sudah memiliki PBG dapat melanjutkan pekerjaan. Kedua, bagi yang belum memiliki PBG diminta segera mengurus izin. Ketiga, bagi yang telah membangun tanpa izin, wajib menghentikan kegiatan sampai proses perizinan diselesaikan.

"BP Batam juga menyiapkan sanksi administratif berupa denda serta membuka mekanisme pendampingan agar proses perizinan berjalan cepat dan transparan," ungkapnya.

Salah satu proyek yang kini menjadi perhatian adalah Hotel dan Apartemen Maranata di Lubuk Baja. Pembangunan tersebut sempat dihentikan karena belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin lingkungan, dan PBG.

Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto menyebut penghentian dilakukan untuk mencegah dampak lingkungan dan memastikan izin diselesaikan sesuai prosedur.

Menurut Mouris, pengembang tetap diminta menjaga struktur bangunan agar tidak rusak selama masa pemberhentian, termasuk memperbaiki sistem drainase dan menutup struktur terbuka.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Batam, Azril Apriansyah menjelaskan bahwa seluruh proses izin kini terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) milik Kementerian PUPR. Sistem ini menghubungkan aspek legalitas lahan, izin lingkungan, serta penilaian teknis bangunan.

"Seluruh dokumen, mulai dari gambar teknis, izin lingkungan, hingga PKKPR, harus diunggah secara digital dan diverifikasi oleh tim ahli," katanya.

Dengan penerapan sistem ini, BP Batam menargetkan seluruh pembangunan di Batam dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai standar kelayakan bangunan.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan, ada sejumlah aturan yang harus ditaati pengurus pondok pesantren dalam pembangunan dan renovasi pondok pesantren.

Penegasan ini menyusul rencana pembebasan biaya IMB pondok pesantren di Indonesia.

Aturan yang harus dipatuhi di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Tito menegaskan, pembicaraan intensif mengenai kondisi konstruksi dari seluruh pondok pesantren di seluruh wilayah tanah air telah dilakukan dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

“Di antaranya adalah ya tetap semua infrastruktur harus mendapatkan PBG. Bangunan gedung dari pemerintah daerah. Baik itu membangun baru, merenovasi, menambah atau mengurangi. Kalau case [Ponpes Al Khoziny] yang ini kan menambah. Harusnya tetap mendapatkan persetujuan,” katanya.

Mantan Kapolri tersebut menerangkan untuk mendapat dokumen PBG, pesantren harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya yakni dokumen konstruksi, uji kelayakan yang dinilai oleh ahli teknik, serta sejumlah syarat lain yang harus dipersiapkan.

“Setelah layak baru nanti dibangun. Diterbitkan persetujuan bangunan gedung, PBG, baru dibangun. Nah, sekarang kami lagi membicarakan teknis supaya mempermudah para pengurus pesantren ketika membangun tetap sesuai ada persetujuan bangunan gedung, diuji dokumentasinya dan kemudian oleh ahlinya ya dan setelah itu diterbitkan dengan mudah dan biaya yang murah, atau biaya yang nol,” tegasnya.

Namun, Tito mengatakan rencana menggratiskan biaya pengurusan PBG bagi pesantren belum menjadi keputusan final. Pembicaraan mengenai hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Nah, itu yang sedang kami bicarakan di tingkat kementerian nanti termasuk dengan Pak Menko Infrastruktur. Belum belum final kemarin itu,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, wacana untuk membebaskan biaya mengurus PBG bagi segenap pondok pesantren masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah, termasuk dengan pemerintah daerah. Pasalnya biaya permohonan PBG juga masuk dalam retribusi pendapatan masing-masing daerah.

“Tentunya kita akan duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah,” kata AHY.

Mengenai kelanjutan rencana pembangunan ulang gedung Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo yang ambruk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), AHY menegaskan, pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Nanti kita bahas, kita bahas ya [pembangunan Ponpes Al-Khoziny menggunakan APBN], dengan pemerintah provinsi [Jawa Timur]," tutup AHY singkat.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pondok pesantren (Ponpes) yang berdiri di tanah air mayoritas belum mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dody menjelaskan, berdasarkan dokumen yang dimilikinya hanya terdapat 50 pondok pesantren yang memiliki dokumen PBG.

"Karena sekarang di Indonesia, di seluruh Indonesia Raya baru 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan. Yang lainnya belum," kata Dody kepada awak media, Minggu (5/10/2025).

-