Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan tidak ada pengecualian sertifikasi halal bagi produk impor asal Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman asal AS.

"Sementara itu, makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2).

Haryo menjelaskan untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, goodmanufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Meski begitu, produk-produk tersebut cenderung masih abu-abu apakah mengikuti kaidah standar Indonesia atau AS.

"Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan," tambahnya.

Adapun Indonesia dan AS telah bekerja sama terkait Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS yang memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

"Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS," terang Haryo.

Sebelumnya, Indonesia dan AS telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) pada Kamis (19/2), salah satu poinnya adalah memberikan pengecualian sertifikasi halal bagi sejumlah produk AS yang masuk ke Indonesia.

"Dengan tujuan memfasilitasi ekspor produk kosmetik, alat kesehatan, dan barang-barang lainnya dari AS yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk-produk AS dari persyaratan sertifikasi halal dan penandaan halal," kata article 2.9 perjanjian tersebut.

"Indonesia juga akan membebaskan wadah dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari persyaratan sertifikasi halal dan penandaan halal, kecuali untuk wadah dan bahan yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi," terang poin berikutnya.

Perjanjian ini juga menyebut Indonesia tidak akan memberlakukan persyaratan penandaan atau sertifikasi untuk produk non-halal dari AS.

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) pada 19 Februari 2026, salah satu poinnya adalah memberikan pengecualian sertifikasi halal bagi sejumlah produk AS yang masuk ke Indonesia.

"Dengan tujuan memfasilitasi ekspor produk kosmetik, alat kesehatan, dan barang-barang lainnya dari Amerika Serikat yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk-produk Amerika Serikat dari persyaratan sertifikasi halal dan penandaan halal," kata article 2.9 perjanjian tersebut.

"Indonesia juga akan membebaskan wadah dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari persyaratan sertifikasi halal dan penandaan halal, kecuali untuk wadah dan bahan yang digunakan untuk mengangkut makanan dan minuman, kosmetik, dan farmasi," terang poin berikutnya.

Perjanjian ini juga menyebut Indonesia tidak akan memberlakukan persyaratan penandaan atau sertifikasi untuk produk non-halal dari ASNamun Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut pengecualian sertifikasi halal tidak berlaku untuk seluruh produk AS, dan masih tetap diberlakukan untuk produk makanan serta minuman.

"Tidak (berlaku untuk semua produk). Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman," kata Juru Bicara Menko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, Minggu (22/2).

"Sementara itu makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri," lanjutnya.

Sementara itu, produk kosmetik alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS yang dikecualikan dari sertifikasi halal disebut akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, good manufacturing practice, dan informasi detail konten produk.

Menurutnya, hal tersebut untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan.

Lebih lanjut, Indonesia dan AS disebut telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Kerja sama tersebut memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

"Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS," kata Haryo Limanseto.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memastikan tidak melakukan pengecualian sertifikasi halal bagi produk impor asal Amerika Serikat (AS) usai ditekennya dokumen kesepakatan dagang Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Allianceatau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Juru Bicara Kemenko bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal tetap diwajibkan, khususnya untuk produk makanan dan minuman.

"Tidak [ada pengecualian], Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu, makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/2/2026).

Sementara itu, lanjut Haryo, untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk. Serta dipastikan bakal tetap mencantumkan detail informasi konten produk.

Terkait tidak diwajibkannya pelabelan halal dilakukan di Indonesia, pemerintah menekankan bahwa Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Di mana, kerja sama ini bakal menekankan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

Haryo menuturkan, kerja sama Indonesia dan AS ini juga dijalankan dalam rangka menjawab tingginya permintaan pasar Indoesia terhadap produk halal berkualitas tinggi dari AS, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya.

"Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan," pungkas Haryo.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani dokumen kesepakatan dagang pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Dokumen tersebut memuat kerangka perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS, mencakup pengaturan akses pasar, harmonisasi standar, serta komitmen pengurangan hambatan perdagangan. Kesepakatan ini menjadi fondasi baru penguatan kemitraan ekonomi strategis kedua negara di tengah dinamika perdagangan global.

Salah satu poin kesepakatan dalam dokumen tersebut adalah pengaturan terkait sertifikasi halal. Dalam Pasal 2.9 dan Pasal 2.22, disepakati sejumlah ketentuan yang secara substansial membebaskan produk asal AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.

Ketentuan ini juga berlaku bagi kontainer dan bahan yang digunakan untuk mengangkat produk manufaktur, kecuali yang digunakan untuk makanan dan minuman, kosmetik, serta farmasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong agar sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) tak lagi berlaku seumur hidup, melainkan dibatasi menjadi dua tahun.

Kepala BPJPH Haikal Hassan menyampaikan bahwa ketentuan masa berlaku seumur hidup sertifikat halal luar negeri itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Menurutnya, hal ini menjadi penghalang bagi BPJPH dalam melakukan audit untuk memastikan ulang status halal produk impor tersebut, mengingat kerja sama dengan LHLN yang berbasis perjanjian pengakuan bersama (mutual recognition agreement/MRA).

“Masalahnya adalah, sertifikasi halal mereka berlaku seumur hidup. Itu ada di Ciptaker. Dalam usulan rencana, saya juga sudah minta tolong diubah. Berlaku cukup 2 tahun, dan setiap kapan pun kami boleh datang memeriksa,” kata Haikal dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Dia lantas menceritakan pengalaman BPJPH yang hendak melakukan audit tempat pemotongan hewan di Amerika Serikat (AS).

Haikal berujar bahwa sertifikat halal yang berlaku seumur hidup menimbulkan celah bahwa tempat pemotongan hewan itu tak perlu lagi melakukan sertifikasi ulang, kendati standar halalnya tak bisa dipastikan.

“Dengan gampangnya mereka bilang, kan seumur hidup, dan sekarang kami enggak ada waktu. Itu pernah terjadi pada kami. Jadi, rancangan undang-undang yang kami usulkan juga mohon bisa mengubah Ciptaker, supaya [hanya berlaku] 2 tahun saja. Jangan seumur hidup,” ujar Haikal.

Di samping itu, BPJPH disebutnya juga mendorong pemastian kesesuaian produk halal dari luar negeri sebagai upaya mengontrol jalur masuknya barang asing ke Tanah Air.

Menurut Haikal, jika hanya bermodalkan MRA, produk impor tersebut akan berbondong-bondong masuk. Oleh karena itu, dia mendorong adanya aturan yang mengakomodasi standar halal sebagai barrier to entry sekaligus melindungi produk halal dalam negeri.

“Bagaimana cara mencegahnya? Kita buat satu undang-undang kerjasama dengan Sucofindo, KSO [kerja sama operasi] pemastian kesesuaian produk halal luar negeri. Sebenarnya, tanpa ragu-ragu saya katakan ini untuk menyaring, supaya tidak jor-joran masuk barang asing ke negara kita,” ujar Haikal.