IDXChannel - Sektor properti Indonesia menghadapi tekanan baru setelah kenaikan suku bunga mulai menggerus daya beli dan memperlambat permintaan hunian.

Biaya kredit yang lebih mahal, pengetatan pembiayaan, serta melemahnya kepercayaan konsumen membuat prospek pemulihan sektor ini semakin terbatas setelah sempat mendapat dorongan dari kondisi makro yang mendukung sepanjang 2025.

Analis Sucor Sekuritas Cheryl Jennifer Wang dalam riset yang terbit pada 30 Juni 2026 menurunkan rekomendasi sektor properti menjadi underweight dari sebelumnya neutral.

Sucor menilai faktor pendukung yang sebelumnya menopang sektor properti telah berbalik arah, terutama setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak Mei 2026 menjadi 5,75 persen demi menjaga stabilitas rupiah.

Kenaikan suku bunga tersebut berdampak langsung terhadap biaya kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan, sementara permintaan mulai melemah.

Kondisi ini membuat Sucor memangkas proyeksi laba 2026-2027 untuk sebagian besar emiten properti dalam cakupan analisanya, menurunkan target harga, serta memperkirakan sektor properti tertinggal dari IHSG dalam 12 bulan ke depan.

Tekanan permintaan terlihat dari survei penjualan properti residensial Bank Indonesia (SHPR) yang turun 25,7 persen secara tahunan pada kuartal I-2026. Penurunan tersebut menjadi yang terdalam sejak pandemi Covid-19 dan membalikkan pemulihan singkat yang terjadi pada kuartal IV-2025.

Selain penjualan, sentimen konsumen juga mulai melemah. Indeks kepercayaan konsumen turun dari level tertinggi Januari 2026 sebesar 127 menjadi 121 pada Mei 2026.

Di sisi lain, pertumbuhan harga properti residensial (IHPR) melambat menjadi di bawah 1 persen secara tahunan, menunjukkan terbatasnya kemampuan pengembang untuk menaikkan harga.

Tekanan sektor properti juga tercermin dari memburuknya kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah (NPL) sektor real estat naik menjadi 3,22 persen pada April 2026, melampaui level puncak pandemi sebesar 3,18 persen.

Kondisi ini menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap kemampuan pembayaran di sektor properti.

Sucor Sekuritas mencatat sekitar 70 persen hingga 80 persen penjualan properti primer masih bergantung pada pembiayaan KPR.

Dengan suku bunga yang lebih tinggi dan standar kredit bank yang semakin ketat, likuiditas konsumen menjadi lebih terbatas sehingga peluang pemulihan permintaan dalam waktu dekat ikut berkurang.

Sucor Sekuritas memangkas proyeksi laba 2026-2027 terutama untuk pengembang yang lebih sensitif terhadap permintaan dan memiliki leverage tinggi seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA).

Sementara revisi terhadap emiten berbasis aset kuat seperti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) relatif lebih terbatas.

Secara keseluruhan, Sucor Sekuritas memperkirakan laba pengembang besar atau Big 4 turun sekitar 19 persen secara tahunan pada 2026.

Kenaikan tingkat imbal hasil bebas risiko juga membuat valuasi sektor harus dikoreksi, sehingga diskon terhadap nilai aset bersih (RNAV) dinilai tidak lagi cukup menjadi katalis ketika momentum laba melemah.

Di tengah tekanan tersebut, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) menjadi pilihan utama Sucor dan satu-satunya saham properti dengan rekomendasi beli (buy). PWON dinilai lebih defensif berkat kontribusi pendapatan berulang dari aset komersial.

Sementara CTRA, BSDE, SMRA, PANI, dan CBDK memperoleh rekomendasi tahan (hold). (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Senin (15/6/2026). Sejumlah saham seperti AMMN, BUMI, hingga MDKA tercatat memimpin penguatan pada perdagangan pagi hari.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka menguat 2,85% ke level 6.178,63. Dari ratusan saham, sebanyak 519 saham menguat, 74 melemah, dan 366 saham stagnan.

Dari jajaran saham LQ45, penguatan harga saham dipimpin oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang naik 8,70% ke Rp3.750, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) naik 7,01% ke Rp168, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) naik 6,69% ke Rp2.710, dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 6,67% ke Rp352.

Selain itu, penguatan juga dialami oleh saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) yang naik 5,33% ke Rp1.680, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 5,29% ke Rp1.790, PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) naik 5,13% ke Rp2.050, dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 4,91% ke Rp2.990.

Pelemahan hanya dialami oleh saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang turun 2,40% ke Rp1.625, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) turun 1,16% ke Rp8.550, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 1,09% ke Rp1.360.

Hal serupa terjadi pada saham-saham konglomerat, dengan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) naik 7,10% ke Rp830, PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) menguat 7,64% ke Rp310, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) naik 4,80% ke Rp3.930, dan PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) menguat 4,46% ke Rp4.920.

Selain itu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turut menguat 6,13% ke Rp4.330, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 5,59% ke Rp1.795, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) menguat 5,80% ke Rp730, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) naik 6,25% ke Rp765, atau PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menguat 7,30% ke Rp1.985.

Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) juga naik 4,33% ke Rp6.625, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) menguat 1,56% ke Rp6.525, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) naik 4% ke Rp1.300, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) naik 3,74% ke Rp555.

Sebelumnya, Investment Analyst Lead Stockbit Edi Chandren, memprediksi kinerja IHSG pada perdagangan hari ini bakal menguat seiring dengan kesepakatan damai AS—Iran. Hal itu tampak dari harga minyak dunia yang telah turun sekitar 4%, harga emas menguat sekitar 2%, dan Bursa Asia mengalami penguatan.

Menurutnya, penurunan harga minyak berpotensi mengurangi kekhawatiran fiskal pemerintah, sehingga dapat menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah dan saham-saham blue chip.

”Secara sektoral, saham-saham komoditas khususnya emas berpotensi rally pada perdagangan hari ini. Selain itu, sentimen risk-on berpotensi mendorong saham-saham konglomerasi secara umum,” ujar Edi.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menetapkan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp82,54 miliar atau Rp5 per saham untuk tahun buku 2025. Besaran dividen tersebut ekuivalen dengan 10,8 persen dari laba bersih yang mencapai Rp767 miliar.

Harga saham SMRA pada penutupan perdagangan Kamis (11/6/2026) berada di level Rp290. Dengan begitu, indikasi imbal hasil atas dividen (dividend yield) sekitar 1,72 persen mengacu pada harga saham tersebut.

Sepanjang kuartal I-2026, Summarecon membukukan pendapatan prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp1,2 triliun, tumbuh sebesar 37 persen jika dibandingkan periode yang sama di 2025. Momentum ini menguatkan langkah perseroan untuk membidik target marketing sales sebesar Rp5,2 triliun sepanjang tahun ini.

Presiden Direktur Summarecon Agung, Adrianto P. Adhi mengatakan, capaian positif pada awal tahun ini melanjutkan kinerja di sepanjang tahun 2025. Hal ini didukung pengembangan sembilan kawasan kota terpadu di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Makassar, Crown Gading, dan Tangerang.

Pada tahun lalu, Summarecon mencatat marketing sales sebesar Rp5,53 triliun, tumbuh 27 persen dibandingkan 2024. Hal ini melampaui target tahun lalu senilai Rp5 triliun. Pendapatan prapenjualan Summarecon ditopang kuatnya penjualan properti segmen menengah atas.

"Produk properti Summarecon tetap diminati berkat inovasi, kualitas, kawasan terintegrasi, dan nilai investasi jangka panjang, dengan fokus pada prudent cash management dan pengembangan kota terpadu berkelanjutan," kata Adrianto melalui keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Sepanjang 2025, Summarecon meraup pendapatan Rp8,77 triliun. Di segmen usaha property development yang mencakup penjualan hunian, komersial, dan apartemen menjadi kontributor utama dengan pendapatan Rp5,51 triliun atau 63 persen dari total pendapatan.

Kemudian, segmen investment property tumbuh 6 persen atau menjadi Rp2,28 triliun dan berkontribusi 26 persen terhadap total pendapatan. Ini ditopang kenaikan pendapatan sewa pusat perbelanjaan sebesar Rp113,85 miliar.

Adapun segmen usaha other business naik sebesar 1 persen, menjadi Rp981,12 miliar dengan kontribusi 11 persen terhadap pendapatan Summarecon. Kinerja positif lini usaha tersebut ditopang oleh bisnis perhotelan.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) menyiapkan sejumlah strategi dalam membayar surat utang jatuh tempo perseroan pada tahun ini. Di tengah lesunya rupiah dan tingginya suku bunga, SMRA tidak menutup kemungkinan bakal melakukan refinancing.

Melansir laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), SMRA pada Oktober 2026 mesti melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 seri A senilai Rp468 miliar.

Saat penerbitan surat utang tersebut, SMRA menawarkan imbal hasil senilai 7,35% terhadap seri A. Kini, yield SBN acuan telah bertengger di level 7,51% dan akan sulit bagi SMRA menerbitkan obligasi dengan spread tenor yang tipis dengan yield acuan pada tahun ini.

Direktur Summarecon Agung Lydia Tjio, menilai di tengah kondisi ini, skema refinancing yang paling murah adalah melalui arus kas perusahaan. Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan bakal turut mengerek naiknya suku bunga kredit perbankan, sehingga berisiko memberikan biaya pendanaan yang lebih mahal.

”Memang kalau kami lihat untuk tingkat suku bunga yang paling murah, itu berasal dari dana sendiri tentunya. Dan untuk setiap pembiayaan pun, kami juga akan berusaha dan berupaya memang meningkatkan sales, untuk memberikan dana sendiri yang dapat kami peroleh untuk pembiayaan apapun,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Di tengah kondisi suku bunga tinggi dan rupiah yang lesu, SMRA kini berharap keberlanjutan insentif PPN properti Ditanggung Pemerintah (DTP). Hal itu dinilai penting untuk membantu meningkatkan marketing sales.

Meskipun begitu, Lydia menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan melakukan kombinasi pembiayaan atas surat utang jatuh tempo. Bahkan, tidak menutup kemungkinan SMRA kembali menerbitkan surat utang, dengan tenor tertentu sebagai strategi lanjutannya.

”Tetapi untuk ada kombinasi daripada pembiayaan yang selain dari modal sendiri, tidak menutup kemungkinan untuk kami cari refinancing dari bank lain yang bisa memberikan penawaran yang lebih rendah dari yang ada, dan juga untuk obligasi. Itu juga yang akan kami pertimbangkan tentunya,” katanya.

Adapun sepanjang Januari—Mei 2026, SMRA mencatatkan penjualan melalui PPNDTP mencapai Rp874 miliar. Sementara target yang ditetapkan perseroan pada tahun ini mencapai Rp1,6 triliun melalui insentif ini.

Di satu sisi, Presiden Direktur Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi, berharap kebijakan PPN DTP masih dapat dilanjutkan pada tahun ini. Selain memang insentif itu dibutuhkan perseroan, PPN DTP juga dinilai memberikan kemudahan bagi konsumen.

”Saya katakan PPN DTP ini memang ini satu kebijakan yang sangat bagus. Dan rasanya kami masih butuh. Bahwa memang ada satu upaya dari kami, kita harus mengakselerasi konstruksi supaya syarat itu terpenuhi,” katanya pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berharap kebijakan insentif Pajak Penambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) masih dilanjutkan pada tahun ini.

Presiden Direktur Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi, menerangkan PPN DTP merupakan kebijakan yang baik bagi masyarakat maupun pengembang. Dia bahkan mengaku masih membutuhkan insentif ini untuk semakin mengakselerasi kinerja fundamental perseroan.

”Saya katakan PPN DTP ini memang satu kebijakan yang sangat bagus. Dan rasanya kami masih butuh. Bahwa memang ada satu upaya dari kami, kami harus mengakselerasi konstruksi supaya syarat itu terpenuhi,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, melalui insentif ini, pengembang kawasan juga didorong untuk menjadi lebih konsisten ketika menjual, membangun, dan menyelesaikan pembangunan dengan kualitas tertentu.

Sementara di sisi lainnya, konsumen dinilai mendapatkan harga yang lebih murah untuk dapat mengakses pasar properti Tanah Air. Terlebih, di tengah era suku bunga tinggi dan rupiah yang lesu.

”Dan ini bagus menurut kami. Kami masih terus ingin PPN DTP ini ada,” tambahnya.

Senada, Direktur Summarecon Agung Lydia Tjio berharap kebijakan PPN DTP masih dapat dilanjutkan pada tahun ini untuk mendorong kian meningkatnya marketing sales pengembang. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan pengaruh kepada konsumen.

Bahkan, selama lima bulan pertama 2026, SMRA mencatat penjualan melalui PPN DTP telah tembus ke level Rp874 miliar dari target Rp1,6 triliun penjualan lewat kebijakan ini.

”Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, yang kami harapkan, PPN DTP paling tidak tetap berjalan, itu juga kami syukuri ya, supaya bisa membantu bergulirnya marketing sales yang akan kami jalankan ke depan,” katanya pada kesempatan yang sama.

Adapun sepanjang 2025, perseroan mengantongi marketing sales sebesar Rp5,5 triliun, melampaui target awal senilai Rp5 triliun. Adrianto menambahkan capaian tersebut ditopang kuat oleh kinerja township Summarecon Serpong yang menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 45% dari total marketing sales 2025.

Kinerja ini mencerminkan daya serap pasar yang tetap solid, khususnya pada proyek-proyek utama perseroan. Produk residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan SMRA di tengah dinamika sektor properti.

Seiring dengan strategi menjaga pertumbuhan marketing sales, SMRA juga menargetkan keseimbangan struktur pendapatan dengan mempertahankan porsi recurring income di kisaran 25%–30% dari pendapatan konsolidasi 2026

"Kami berupaya agar pertumbuhan property development tidak menurunkan persentase recurring income. Karena itu, kami menjaga keseimbangan antara pengembangan properti dan investasi properti,” kata Adi.

Memasuki 2026, SMRA akan tetap berfokus mengembangkan sembilan township yang dimiliki, dengan harapan pemulihan daya beli segmen menengah dapat mendorong pertumbuhan penjualan properti.

“Segmen kelas menengah yang sebelumnya menghadapi tantangan, kami harapkan daya belinya sudah membaik pada tahun ini,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) membagikan dividen tunai sebesar Rp 82,54 miliar atau Rp 5 per saham kepada para pemegang saham dari hasil kinerja tahun buku 2025. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Summarecon yang digelar pada Kamis (11/6/2026).

Pembagian dividen dilakukan setelah perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 1,20 triliun sepanjang 2025. Pada periode yang sama, Summarecon juga mencatatkan kinerja operasional positif dengan membukukan marketing sales sebesar Rp 5,53 triliun atau tumbuh 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target Rp 5 triliun.

Kinerja tersebut ditopang pengembangan sembilan kawasan kota terpadu yang tersebar di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, Makassar, Crown Gading, dan Tangerang.

President Director Summarecon Adrianto P. Adhi mengatakan permintaan terhadap produk properti, khususnya di segmen menengah dan menengah atas, masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung, kami bersyukur pasar hunian menengah dan menengah atas tetap menunjukkan resiliensi yang baik terhadap permintaan produk-produk Summarecon yang mengedepankan inovasi, kualitas pembangunan yang tinggi, konsep pengembangan kawasan yang terintegrasi, serta memiliki nilai investasi jangka panjang," ujar Adrianto.

Ia mengatakan Summarecon akan tetap menjaga pengelolaan kas secara prudent, mencermati perubahan pasar, serta berfokus pada pengembangan kota terpadu yang berkelanjutan guna menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, dinilai memberikan dampak ganda terhadap kinerja PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA).

Direktur Summarecon, Agung Lydia Tjio menerangkan bahwa kenaikan suku bunga acuan akan mempengaruhi berbagai biaya pendanaan, seperti suku bunga KPR, pinjaman, hingga bahan baku. Terlebih, kondisi ini terjadi di tengah konflik geopolitik yang memanas dan rupiah yang masih melemah.

Kendati demikian, pihaknya masih menanti kebijakan hingga strategi lanjutan dari pemerintah di tengah kondisi lesunya nilai tukar mata uang belakangan.

“Kami juga berusaha di dalam internal perusahaan, akan cukup mengelola dengan prudent. Segala pengeluaran, efisiensi akan kami lakukan dalam segala bidang,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Senada, Presiden Direktur Summarecon, Agung Adrianto Pitojo Adi mengatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan, meskipun berisiko menaikkan suku bunga pinjaman hingga KPR, tetapi memberikan tenaga tambahan bagi rupiah yang belakangan lesu.

Pihaknya cukup optimistis pemerintah bakal kembali menggelontorkan insentif untuk dapat mengatasi risiko dari naiknya suku bunga. “Sehingga ketika keluar kebijakan bagus tapi ada sisi lemahnya, Sumamrecon yakin sekali bahwa pemerintah akan bisa mengatasi itu,” katanya.

Manajemen mengungkapkan bahwa selama periode Januari—Mei 2026, pihaknya masih berfokus melakukan penjualan untuk kelas menengah dan menengah ke atas. Kedua kelas masyarakat itu dinilai memiliki ketahanan yang lebih baik.

Adapun, sepanjang kuartal I/2026 SMRA mencatat pendapatan senilai Rp2,23 triliun atau naik 6,1% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp2,10 triliun.

SMRA membukukan penurunan laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi Rp189,76 miliar pada kuartal I/2026. Laba bersih ini melemah 20,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp238,22 miliar.

Adhi mengemukakan perseroan masih berfokus mengembangkan sebanyak sembilan township yang dimiliki pada tahun ini. Dia berharap agar tantangan daya beli masyarakat perlahan mulai pulih.

“Kami berharap pada tahun ini akan adanya pemulihan daya beli di segmen kelas menengah yang sebelumnya menghadapi tantangan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) memutuskan membagikan dividen senilai Rp82,54 miliar untuk tahun buku 2025. Keputusan itu diambil perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Head of Investor Relations SMRA James Wahyudi menerangkan besaran total dividen tersebut setara dengan Rp5 per lembar saham SMRA.

“Pemegang saham menyetujui penetapan penggunaan total penghasilan komprehensif perseroan untuk tahun buku 2025, sebesar Rp82,54 miliar dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp5 per saham,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Nantinya, para pemegang saham yang berhak terhadap dividen ini adalah investor yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 24 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2025, SMRA membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai Rp766,55 miliar. Realisasi itu turun 44,18% dibandingkan laba bersih pada 2024 yang mencapai Rp1,37 triliun.

Penurunan laba ini terjadi seiring turunnya pendapatan perusahaan sepanjang tahun lalu. SMRA mencatat pendapatan neto sebesar Rp8,76 triliun pada 2025, lebih rendah dibandingkan Rp10,62 triliun pada 2024.

Sejalan dengan lesunya laba bersih SMRA, besaran dividen ini juga menyusut dibandingkan realisasi yang sama tahun sebelumnya.

Melansir data Ajaib, dividen senilai Rp5 per lembar saham terakhir diberikan SMRA pada tahun buku 2018. Sementara pada tahun buku 2021—2025, besaran dividen yang dibagikan perseroan berkisar pada level Rp6—Rp9 per saham. Pada tahun buku 2024, SMRA membagikan dividen senilai Rp9 per saham.

Selain dibagikan sebagai dividen, total penghasilan komprehensif SMRA pada 2025, juga dialokasikan ke pos lainnya, dengan rincian Rp11,94 miliar sebagai dana cadangan dan Rp1,09 triliun sebagai laba ditahan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra) mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat terkait potensi bahaya listrik yang mengintai memasuki fase peralihan musim.

General Manager PLN UID Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli menyatakan keselamatan warga menjadi prioritas operasional yang menentukan respons lapangan perusahaan.

"Kami mengimbau pelanggan untuk segera mematikan listrik melalui Meter Circuit Breaker (MCB) pada kWh meter apabila rumah mulai tergenang air guna menghindari risiko sengatan listrik," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan wilayah Kaltim dan Kaltara kini berada dalam fase transisi menuju musim kemarau, di mana periode yang lazim ditandai dengan hujan deras berdurasi singkat namun berpotensi memicu genangan hingga banjir.

Kondisi ini, jika tidak diantisipasi secara serius, dapat mengubah instalasi listrik rumah tangga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa.

Lebih jauh, Chaliq mengingatkan agar masyarakat tidak menyentuh peralatan maupun instalasi listrik yang tergenang air. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memutus aliran listrik sebelum situasi berkembang lebih kritis.

"Jika masyarakat menemukan bahaya listrik, dapat melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123 agar segera ditangani," tegasnya.

Sebagai bentuk mitigasi aktif, PLN UID Kaltimra merinci enam langkah preventif yang dianjurkan kepada masyarakat.

Pertama, memeriksa kondisi instalasi listrik secara berkala, mencakup kabel, stopkontak, dan MCB agar bebas dari kerusakan serta kelembaban.

Kedua, mematikan peralatan yang tidak digunakan dan memutus aliran listrik via MCB segera saat air mulai masuk ke dalam hunian.

Ketiga, mencabut steker peralatan elektronik demi mencegah korsleting. Keempat, memindahkan perangkat elektronik ke posisi yang lebih tinggi.

Kelima, menghindari kontak fisik dengan instalasi listrik yang terendam. Terakhir, memastikan seluruh instalasi dalam kondisi kering sebelum kembali mengalirkan listrik.

Adapun, dia menuturkan aliran listrik di kawasan terdampak banjir dapat dihentikan sementara sebagai bagian dari protokol keselamatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham emiten properti kompak bergerak di zona merah pada penutupan perdagangan sesi I ini setelah Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%.

Kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari ekspektasi pasar tersebut langsung menekan sektor properti yang dikenal sensitif terhadap pergerakan bunga kredit dan pembiayaan.

Koreksi terjadi pada sejumlah saham kapitalisasi besar sektor properti seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON), PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA), hingga PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI).

Berdasarkan data perdagangan IDX Mobile hingga sekitar pukul 12.15 WIB, saham BSDE mencatat pelemahan paling dalam di antara emiten properti papan atas lainnya. Emiten properti milik Grup Sinarmas tersebut turun 35 poin atau 4,90% ke level 680 dari harga sebelumnya 715.

Tekanan jual juga terlihat pada saham CTRA yang terkoreksi 2,22% ke posisi 660. Saham PWON melemah 1,99% ke level 296, sementara SMRA turun 2,61% ke posisi 298. Adapun saham ASRI bergerak lebih terbatas dengan penurunan 0,88% ke level 113.

Tekanan pada saham properti terjadi di tengah sentimen negatif pasar yang masih dipengaruhi aksi jual investor terhadap saham-saham berbasis domestik dan sensitif suku bunga. Pelemahan IHSG juga menyeret sektor properti dalam beberapa sesi perdagangan terakhir.

Kenaikan suku bunga acuan dinilai berpotensi meningkatkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) serta memperlambat permintaan properti.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai kenaikan BI Rate ini menjadi yang pertama kalinya sejak April 2024, sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas Rupiah, meredam risiko inflasi, serta menjaga laju inflasi dalam kisaran target Pemerintah.

Namun masih perlu dicermati efek kenaikan BI Rate ini terhadap pergerakan Rupiah lebih lanjut, serta perlu diwaspadai dampak negatifnya terhadap sektor properti dan perusahaan yang banyak memiliki hutang.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) meraup pendapatan bersih Rp2,23 triliun hingga 31 Maret 2026 naik 6,1% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp2,10 triliun.

Terlepas dari kenaikan ini, laporan keuangan memperlihatkan bahwa SMRA membukukan penurunan laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi Rp189,76 miliar pada kuartal I/2026. Laba bersih ini melemah 20,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp238,22 miliar.

Direktur Utama SMRA Adrianto P. Adhi mengemukakan perseroan masih berfokus mengembangkan sebanyak sembilan township yang dimiliki pada tahun ini. Dia berharap tantangan daya beli masyarakat perlahan mulai pulih

"Kami berharap pada tahun ini akan adanya pemulihan daya beli di segmen kelas menengah yang sebelumnya menghadapi tantangan," ujarnya dikutip, Jumat (1/5/2026).

Direktur SMRA, Lydia Tjio mengatakan perseroan menganggarkan belanja modal senilai Rp2 triliun pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk property development dan Rp1 triliun lainnya untuk investment property.

Sumber pendanaan berasal dari kombinasi kas internal perseroan dan fasilitas pinjaman bank yang tersedia.

Di kawasan Bandung, Summarecon Bandung tercatat telah meluncurkan produk komersial terbaru, Diamond Commercial pada kuartal II/2026.

Diamond Commercial ditawarkan secara terbatas, hanya 20 unit ruko dengan harga mulai dari Rp2,6 miliar.

Executive Director Summarecon Bandung, Hindarko Hasan menyampaikan pengembangan segmen komersial merupakan bagian dari penguatan ekosistem kawasan yang lebih matang.

Sementara itu, di kawasan Bekasi, Summarecon telah memperluas segmen ritel melalui Summarecon Mall Bekasi (SMB) tahap II.

Setelah perluasannya, emiten properti ini melengkapi fasilitas pusat perbelanjaan terintegrasi dengan menghadirkan fasilitas Rooftop Sports & Wellness Center terbesar di Indonesia, Wellground.

Melalui pengembangan tersebut, SMB menegaskan posisinya tidak hanya sebagai retail mall, tetapi juga sebagai pusat destinasi gaya hidup modern di Kota Bekasi. Sasarannya adalah segmen menengah atas.

Ugi Cahyono, Center Director Summarecon Mall Bekasi menjelaskan Wellground dirancang sebagai destinasi sport & wellness dengan standar pengalaman premium.

Melalui konsep rooftop sport & wellness ini, SMRA membidik standar baru bagi destinasi lifestyle di dalam pusat perbelanjaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menjadi pusat perhatian pelaku industri telekomunikasi. Dalam menentukan nilai lelang, pemerintah tidak hanya melihat aspek angka semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi strategis serta potensi pendapatan negara.

Penentuan nilai ini melibatkan perhitungan biaya peluang (opportunity cost) melalui mekanisme yang terukur. Langkah pertama dimulai dengan penetapan Harga Dasar Penawaran (Reserve Price). Angka ini merupakan nilai minimal yang wajib ditawar peserta lelang.

Komdigi menggandeng konsultan independen guna melakukan studi valuasi berdasarkan tren pasar global dan daya beli industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan analisis benchmarking untuk membandingkan harga per MHz per populasi ($Price/MHz/Pop$) dengan hasil lelang di negara-negara yang memiliki karakteristik ekonomi serupa.

Nilai yang dihasilkan dari proses lelang nantinya diterjemahkan ke dalam dua bentuk pembayaran utama, yaitu Up-front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahunan. Up-front Fee adalah biaya izin awal yang dibayarkan satu kali di depan, biasanya sebesar dua kali harga penawaran. Sementara itu, BHP tahunan dibayarkan sepanjang masa konsesi 10 tahun dengan mempertimbangkan indeks inflasi.

Dalam perhitungan BHP tahunan, pemerintah menggunakan formula Nilai Konsumsi Indeks Cakupan Bandwidth (NKICB). Parameter ini menjadi instrumen krusial untuk memberikan gambaran konkret mengenai beban biaya yang harus ditanggung operator seluler. Perhitungan NKICB secara umum mengikuti logika koefisien pita (K) yang menilai kelangkaan frekuensi, indeks wilayah (I), lebar pita atau bandwidth (B), serta harga dasar satuan (H).

Pita 700 MHz, yang sering dijuluki sebagai "The Coverage King", memiliki karakteristik unik. Meski bandwidth-nya relatif lebih kecil, nilai per MHz-nya sangat tinggi karena jangkauan sinyal yang luas. Sebaliknya, pita 2,6 GHz atau "The Capacity Beast" memiliki nilai total BHP sangat besar karena lebar pita yang diambil biasanya masif, mencerminkan kapasitas trafik tinggi untuk layanan 5G perkotaan.

Sebagai gambaran simulasi perbandingan biaya antara dua blok frekuensi dengan asumsi harga dasar satuan hasil lelang sebesar Rp20 miliar per MHz per tahun untuk wilayah nasional.

Pada blok 700 MHz dengan lebar pita 20 MHz per blok, estimasi BHP tahunan mencapai sekitar Rp400 miliar. Jika diakumulasikan selama 10 tahun masa izin, total biaya mencapai Rp4 triliun. Namun, pada tahun pertama, pemenang lelang wajib membayar Up-front Fee sebesar Rp800 miliar ditambah BHP tahun berjalan Rp400 miliar, sehingga total komitmen tahun pertama mencapai Rp1,2 triliun.

Sementara itu, pada blok 2,6 GHz dengan lebar pita 50 MHz, beban finansial jauh lebih besar. Estimasi BHP tahunan berada di angka Rp1 triliun, atau mencapai Rp10 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Perbedaan nilai NKICB ini mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan kapasitas luas untuk 5G dan efisiensi infrastruktur.

Komdigi menggunakan sistem e-Auction dengan metode Simultaneous Multiple Round Ascending (SMRA) agar harga yang terbentuk mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Melalui penawaran bertahap, nilai akhir ditentukan oleh titik jenuh tertinggi yang berani dibayar operator.

Pada akhirnya, penentuan nilai NKICB merupakan titik temu antara keinginan pemerintah memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjaga kemampuan finansial operator. Jika parameter biaya dipatok terlalu tinggi, ruang bagi operator untuk melakukan investasi infrastruktur akan menyempit, yang pada gilirannya berisiko membebani konsumen melalui kenaikan harga paket data.