Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) menilai perjanjian dagang resiprokal Indonesia-Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) berpotensi melemahkan ekosistem pers nasional.

Anggota KTP2JB Sasmito mengatakan kekhawatiran tersebut muncul karena sejumlah ketentuan dalam ART dinilai dapat membatasi ruang kebijakan pemerintah dalam menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights.

Menurutnya, Perpres Publisher Rights diterbitkan untuk merespons ketimpangan hubungan antara perusahaan pers dan platform digital seperti Google maupun YouTube. Regulasi tersebut mengakui nilai ekonomi konten jurnalistik sekaligus mendorong platform digital untuk mendukung keberlanjutan industri pers.

Namun, belum genap satu tahun implementasinya berjalan, Indonesia dan AS menandatangani ART yang juga mengatur ekonomi digital, arus data lintas batas, serta tata kelola platform digital.

"Baru satu tahun berlangsung [Perpres Publisher Rights] dan baru beberapa perusahaan pers yang menikmati regulasi ini, muncul kemudian ART antara Amerika dengan Indonesia. Nah ketentuannya itu sangat merugikan pers di Indonesia," kata Sasmito dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Senin (22/6/2026).

Salah satu poin yang menjadi sorotan KTP2JB adalah ketentuan dalam Annex III Pasal 3.3 ART yang meminta Indonesia menahan diri untuk mewajibkan platform digital asal AS mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model bagi hasil.

Padahal, skema tersebut merupakan bagian penting dalam implementasi Publisher Rights yang selama ini didorong pemerintah untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara platform digital dan perusahaan pers.

Selain itu, KTP2JB menilai ART berpotensi memperkuat dominasi platform digital global melalui pengaturan transfer data lintas batas.

"Ini akan akan memengaruhi posisi tawar perusahaan pers karena mengharuskan Indonesia memberikan kepastian mengenai kemampuan pemindahan data pribadi ke Amerika dan mengakui Amerika sebagai yurisdiksi. Ini akan berkaitan dengan data pengguna, yang merupakan aset strategis kita," ujarnya.

Menurut Sasmito, semakin besar penguasaan data oleh platform digital global, semakin besar pula kemampuan mereka mengendalikan distribusi konten, pasar iklan, dan hubungan dengan audiens.

KTP2JB juga menyoroti ketentuan ART yang dinilai dapat memengaruhi pengaturan hak ekonomi atas konten jurnalistik, terutama di tengah meningkatnya pemanfaatan konten berita oleh platform digital dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Selain itu, terdapat pula klausul yang membuka peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan di sektor publishing dan broadcasting. Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi menggeser posisi media sebagai sektor strategis yang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan demokratis.

Meski demikian, Sasmito menilai masih terdapat ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan dalam ART sebelum perjanjian tersebut berlaku efektif.

Karena itu, KTP2JB meminta pemerintah memastikan komitmen perdagangan internasional tidak membatasi kewenangan negara dalam mengatur sektor pers, penyiaran, perlindungan data pribadi, serta tata kelola platform digital.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara untuk mengatur atau right to regulate sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis, termasuk pers, penyiaran, perlindungan data pribadi, serta tata kelola platform digital," ujar Sasmito.

Selain melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ART, KTP2JB juga meminta pemerintah tetap melanjutkan implementasi Perpres Publisher Rights guna menjaga keberlanjutan industri pers nasional.

Jakarta (ANTARA) - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) memberikan sejumlah rekomendasi agar implementasi Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS) tidak mengganggu keberlanjutan industri pers, serta Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights.

Anggota KTP2JB Sasmito dalam policy brief bertajuk Dampak Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pers di Jakarta, Senin menyampaikan, pihaknya bersama komunitas pers menilai sejumlah ketentuan dalam Agreement on Reciprocal Trade/ART berpotensi memengaruhi ruang kebijakan pemerintah dalam mengatur platform digital dan menjaga keberlanjutan industri pers.

“Ketentuan yang merugikan pers di ART harus dihapus," kata dia.

Pihaknya menyoroti sejumlah pasal yang dinilai berpotensi berdampak terhadap kebijakan nasional. Salah satunya Pasal 3.1 ART yang mengatur Indonesia tidak dapat mengenakan pajak layanan digital atau kebijakan fiskal serupa yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Ketentuan ini dinilai dapat mempersempit ruang pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal untuk mengoreksi ketimpangan di pasar digital.

Selain itu, Pasal 3.2 ART yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi perdagangan digital dan transfer data lintas batas dinilai berpotensi menimbulkan tantangan terhadap implementasi regulasi perlindungan data pribadi di dalam negeri.

KTP2JB juga menaruh perhatian pada ketentuan dalam Annex III Pasal 3.3 yang menyatakan Indonesia harus menahan diri dari mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi memengaruhi upaya memperkuat posisi tawar perusahaan pers terhadap platform digital yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama implementasi Perpres Publisher Rights.

Selain itu, Annex III Pasal 2.26 (h)(i) yang berkaitan dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta serta Annex III Pasal 2.28 mengenai peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan pada sektor publishing dan broadcasting juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam proses negosiasi maupun implementasi ART.

Sebagai langkah mitigasi, KTP2JB merekomendasikan pemerintah memastikan ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara dalam mengatur sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.

Pihaknya juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan ART yang berpotensi memengaruhi kebijakan industri pers.

KTP2JB juga meminta agar pemerintah memastikan keberlanjutan dari implementasi Perpres Publisher Rights.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo menyampaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada dasarnya mengharuskan pemerintah memastikan bahwa data pribadi warga Indonesia yang dipindahkan ke luar negeri tetap memperoleh tingkat pelindungan yang memadai.

"Karena itu, kewajiban untuk mempermudah arus data lintas batas dapat dipandang berbeda dengan pendekatan yang selama ini dianut Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Jufri Alkatiri menegaskan pentingnya keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Rights sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pers nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih menunggu perkembangan kebijakan tarif resiprokal di Amerika Serikat (AS) setelah adanya putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyerahan alutsista strategis di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Saat ditanya wartawan mengenai penerapan tarif resiprokal yang telah berjalan 90 hari sejak ditandatangani pada Februari lalu, Purbaya mengatakan pemerintah masih mencermati perkembangan di AS.

“Di sana kan masih ada, di Amerika kan masih belum tahu. Itu kan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court-nya bilang enggak boleh kan? Jadi kita ikutin Amerika,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, dia menilai implementasi kebijakan tersebut sebenarnya tidak akan merugikan Indonesia apabila langsung dijalankan.

“Tapi kalau menurut saya sih kita enggak rugi harusnya dieksekusi langsung. Tapi kita tunggu di sana seperti apa,” katanya.

Ketika ditanya apakah pemerintah masih menunggu kabar lanjutan dari AS, Purbaya menyebut persoalan itu lebih lanjut berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sepertinya itu kan, Anda tanya Menko Perekonomian deh, dia lebih tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang diberlakukan Presiden Donald Trump melalui skema International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Putusan tersebut memunculkan ketidakpastian terhadap implementasi sejumlah kesepakatan dagang bilateral, termasuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan masih terus memantau perkembangan lanjutan di AS terkait implementasi ART dan kemungkinan penyesuaian kebijakan tarif setelah putusan Mahkamah Agung tersebut.

Waktu yang kita miliki untuk memberikan konfirmasi tertulis semakin sempit mengingat ART-nya juga mencakup aspek ekonomi, keamanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Sahara mendorong pemerintah segera memberikan konfirmasi tertulis terkait Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, mengingat waktu yang tersisa semakin terbatas sebelum perjanjian tersebut resmi berlaku.

Sahara menyampaikan perjanjian ART yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 mulai berlaku efektif setelah 90 hari sejak kedua negara menyelesaikan seluruh prosedur hukum domestik. Dengan demikian, ruang waktu bagi Indonesia untuk merespons secara resmi kian menyempit.

“Waktu yang kita miliki untuk memberikan konfirmasi tertulis semakin sempit mengingat ART-nya juga mencakup aspek ekonomi, keamanan nasional, dan komitmen pembelian Indonesia terhadap sejumlah komoditas AS,” ujar Sahara dalam diskusi publik CORE Indonesia di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan konfirmasi resmi itu perlu dilakukan karena ART memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perjanjian dagang konvensional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) karena mencakup aspek ekonomi hingga keamanan nasional, serta memuat komitmen pembelian sejumlah komoditas dari AS.

Sahara menjelaskan hasil pemodelan Global Trade Analysis Project (GTAP) terkait penerapan ART terhadap Indonesia melalui dua skenario simulasi.

Pada skenario pertama, ketika Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 19 persen dengan pengecualian 10 produk, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terkontraksi sekitar 0,4 persen. Pelemahan ekspor ke AS akibat kenaikan harga relatif sebesar 19 persen serta peningkatan impor menjadi faktor utama.

Dari sisi perdagangan, ekspor Indonesia ke dunia diproyeksikan turun hingga 1,86 persen, sementara impor naik sekitar 1,5 persen, sehingga neraca perdagangan berpotensi menyusut 5,66 miliar dolar AS.

Adapun pada skenario kedua dengan tarif lebih rendah di kisaran 15 persen, dampak yang ditimbulkan relatif moderat. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi sekitar 0,2 persen, dengan impor meningkat 0,4 persen.

Sahara juga menyoroti potensi risiko retaliasi atau tindakan balasan dari negara mitra dagang lain akibat komitmen pembelian dalam ART.

Salah satu contohnya adalah kewajiban impor daging sapi dari Amerika Serikat sekitar 50 ribu metrik ton per tahun, yang berpotensi menggeser impor dari Australia sebagai pemasok utama.

“Jika terjadi pengalihan pembelian, negara mitra seperti Australia bisa saja merespons dengan tindakan balasan,” katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa harga sejumlah komoditas dari Amerika Serikat cenderung lebih tinggi dibandingkan negara pemasok utama lainnya, seperti China, Australia, dan Brasil, sehingga berpotensi menambah beban impor Indonesia.

Di tengah dinamika tersebut, Sahara menilai percepatan konfirmasi ART menjadi langkah awal yang penting, diikuti dengan strategi lanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.

Ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke pasar non-tradisional, mendorong peningkatan nilai tambah produk, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor melalui penguatan industri domestik.

Selain itu, efisiensi logistik dan energi serta stabilitas nilai tukar rupiah juga dinilai penting untuk menjaga daya saing di tengah tekanan global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan laporan perkembangan ekonomi dan bauran kebijakan BI pada 2025 kepada Komisi XI DPR RI pada Rabu (8/4/2026). Perry menyampaikan, 2025 menjadi tahun yang sulit, imbas penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

“Tahun 2025 memang betul-betul tahun yang bagi kami (BI) adalah sangat sulit, yaitu terutama sejak kita merayakan Idulfitri tahun lalu (1446 Hijriyah/2025 Masehi). Di waktu kita sedang mudik, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif sepihak yang disebut tarif resiprokal,” ujar Perry saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Perry menjelaskan, kebijakan tarif resiprokal AS telah mengubah secara total kondisi global yang berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Termasuk juga berdampak bagi BI dalam menjalankan mandat Undang-Undang (UU) untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Perekonomian global pada 2025 memang diliputi ketidakpastian, dipengaruhi meningkatnya perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik,” ujarnya.

Ia menerangkan, ekonomi dunia pada 2025 bergerak stagnan di sekitar 3,3 persen, sama seperti tahun 2024 dan 2023. Pada 2025, perkembangannya tidak hanya stagnan, tetapi fragmentasinya juga semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi AS hanya 2,2 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Pertumbuhan ekonomi China tercatat stagnan di angka 5 persen. Ekonomi ASEAN-5 (termasuk Indonesia) juga melambat dari posisi 4,6 persen pada 2024 menjadi 4,4 persen pada 2025.

“Kemudian inflasi, pada 2025 mestinya penurunan inflasi lebih cepat, tetapi karena ada tarif, inflasi dunia pada 2025 turun dari 4,9 persen menjadi 3,5 persen. Mestinya bisa lebih rendah lagi,” kata Perry.

Penurunan inflasi yang tertahan tersebut dinilai berdampak pada kecepatan penurunan suku bunga yang lebih lambat dari perkiraan, meskipun secara umum kebijakan global akomodatif. Contohnya, ECB berhenti pada tingkat suku bunga 2,5 dan 2 persen sejak kuartal II 2025. Bank Sentral AS (The Federal Reserve) yang semula diperkirakan lebih agresif ternyata juga lebih lambat.

“Dampak berikutnya adalah volatilitas aliran modal dari dan ke emerging market. Pada awal Februari hingga April atau Mei terjadi gelombang aliran keluar dari emerging market, baik saham, obligasi, maupun instrumen lainnya,” ujarnya.

Kondisi itu membuat pelaksanaan kebijakan di negara-negara emerging market oleh bank sentral menjadi lebih kompleks. Bagi BI sendiri, menjalankan tugas pro-stability sekaligus pro-growth tentunya menjadi lebih menantang.

“Satu, bagaimana menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan, tidak bisa hanya pertumbuhan karena tekanan global mengancam stabilitas berbagai negara. Dua, seberapa cepat kebijakan modal menyesuaikan karena ada dampak yang saling berkaitan. Tiga, mengenai stabilitas nilai tukar dan aliran modal,” jelasnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Perry mengungkapkan rasa syukur bahwa kondisi ekonomi Indonesia relatif baik. Ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen.

Penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni konsumsi sekitar dua per tiga, termasuk swasta dan berbagai sumber yang berkaitan dengan investasi. Ekspor juga mengalami pertumbuhan yang cukup positif sekitar 7,8 persen.

Pada 2025, Perry juga menyebut BI mampu menjaga posisi cadangan devisa. Tercatat pada akhir 2025, cadangan devisa Indonesia berada di posisi 156,5 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar 155,7 miliar dolar AS.

“Intinya, di tengah gejolak global, kita bersyukur secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita masih cukup bagus, stabilitas inflasi dan nilai tukar relatif terkendali, serta ketahanan cadangan devisa masih cukup baik. Untuk tahun 2026, kami masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi 4,9—5,7 persen,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait gugatan terhadap perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melaluiAgreement on Reciprocal Trade(ART) yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses penandatanganan perjanjian ART telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, Budi menjelaskan proses ratifikasi perjanjian dagang AS—Indonesia akan tetap melalui konsultasi dengan DPR. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni pada Pasal 82–87.

“Itu kan konsultasi atau ratifikasi dilakukan dengan DPR. Itu kan setelah perjanjian dagang ditandatangani, setelah ya. Setelah perjanjian dagang ditandatangani dan selambat-lambatnya 90 hari harus dilakukan dapat dilakukan konsultasi. Jadi setelah ditandatangani,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini proses ratifikasi masih berjalan sehingga belum ada produk hukum yang ditetapkan. Untuk itu, bentuk ratifikasi akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR.

“Nanti ratifikasi itulah baru muncul produk hukum. Apakah Perpres atau kah Undang-Undang sesuai hasil konsultasi kita dengan DPR. Ini mungkin perlu diluruskan ya biar masyarakat juga nggak bingung,” jelasnya.

Dia menegaskan, langkah pemerintah dalam menandatangani perjanjian ART merupakan bagian dari strategi perdagangan internasional yang lazim dilakukan, termasuk dalam kerja sama dengan negara lain seperti Jepang, ASEAN, dan Australia.

Di sisi lain, Kemendag juga mencermati dinamika kebijakan perdagangan Negara Paman Sam, termasuk potensi dampaknya terhadap Indonesia. Budi mengungkapkan, setelah kebijakan tarif resiprokal dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, pemerintah AS menetapkan tarif sebesar 10% selama 150 hari.

“Nah setelah 150 hari kan bisa saja pemerintah Amerika membuat kebijakan tarif baru. Kita juga belum tahu ya, tapi kita belum tahu pasti. Tapi yang jelas setelah itu mereka membuat investigasi Section 301 ke beberapa negara, salah satunya Indonesia itu berkaitan dengan ekses kapasitas manufaktur,” lanjutnya.

Menurutnya, investigasi tersebut berpotensi menjadi dasar bagi AS untuk menetapkan kebijakan tarif baru sesuai regulasi yang berlaku di negara tersebut. Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah pembelaan menghadapi investigasi tersebut.

Budi menilai mekanisme Section 301 memiliki kemiripan dengan trade remedies, meski memiliki dasar hukum tersendiri. Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta asosiasi untuk merumuskan strategi pembelaan yang tepat.

“Tapi di sisi lain, kita itu bersyukur karena kita sudah mempunyai ART. Sebenarnya dengan ART itu kan sudah diatur mekanismenya. Kalau kita ada sengketa dagang dengan Amerika dan sebagainya misalnya dengan tim bentuknya Council on Trade and Investment,” tambahnya.

Gugatan ke PTUN

Sebelumnya, sebanyak empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke PTUN Jakarta. Mereka di antaranya Yayasan Celios Pencerah Bangsa, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia for Global Justice (IGJ), serta Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 96/G/TF/2026/PTUN.JKT pada 11 Maret 2026, dengan klasifikasi perkara tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual.

Dalam perkara ini, Presiden Prabowo Subianto menjadi pihak tergugat, sementara para penggugat diwakili kuasa hukum Muhamad Saleh.

Saat ini, perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan. Gugatan tersebut berkaitan dengan persetujuan pemerintah terhadap ART antara Indonesia dan AS.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para penggugat diketahui telah lebih dahulu menyampaikan keberatan administratif kepada Presiden melalui Sekretariat Negara pada 23 Februari 2026.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perjanjian itu berpotensi membawa dampak luas, mulai dari aspek kedaulatan ekonomi nasional, independensi kebijakan negara, hingga perlindungan kepentingan publik.

“Dengan cakupan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi, ART tidak bisa dilihat sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan perjanjian yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas,” kata Huda dalam keterangan tertulis.

Mengacu Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Huda menjelaskan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap perjanjian internasional mengacu pada kepentingan nasional, prinsip kesetaraan, serta saling menguntungkan.

Selain itu, Celios menyampaikan persetujuan DPR juga diperlukan apabila perjanjian tersebut menyangkut kedaulatan negara, pembentukan norma hukum baru, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga aspek politik dan keamanan.

Celios menilai proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai. Padahal, materi perjanjian dinilai telah memasuki aspek krusial yang mensyaratkan keterlibatan DPR dan transparansi kepada masyarakat.

Secara substantif, Huda menilai ART memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan Indonesia. Kewajiban impor migas dari Amerika Serikat sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp253,3 triliun berisiko memperbesar defisit neraca migas dan meningkatkan ketergantungan energi.

“Pencabutan hambatan sertifikasi dan non-tarif berpotensi memicu banjir impor produk pangan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan petani dan peternak lokal,” lanjutnya.

Di samping itu, penghapusan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian barang impor dari AS dinilai berisiko melemahkan kebijakan industrialisasi nasional dan mempercepat deindustrialisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam hal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), usai Malaysia membatalkan perjanjiannya dengan negara tersebut.

Untuk diketahui, Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Namun, Malaysia kini telah membatalkan perjanjian itu setelah putusan Supreme Court AS yang mencabut kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

“Kami pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” terangnya pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Indonesia dalam hal ini menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 lalu. Perjanjian ini menuntaskan proses negosiasi panjang pemerintah sejak Presiden Trump pertama kali meluncurkan tarif impor ke berbagai negara.

Prabowo pun mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang tertuang dalam ART sudah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Utamanya terkait dengan penurunan tarif impor yang dikenakan AS kepada barang-barang dari Indonesia dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun mengklaim Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Trump dalam bernegosiasi.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

“Dalam perjanjian kemarin, kami sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Presiden ke-8 itu mengklaim bahwa keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan AS.

“Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menerangkan bahwa sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif 0% dari AS.

Sebaliknya, sebagian besar produk dari AS yang diimpor oleh Indonesia nantinya akan dikenakan tarif atau bea masuk sebesar 0%.

Adapun usai putusan Supreme Court, yang jatuh tidak lama setelah Indonesia menandatangani ART, pemerintahan Trump mencari berbagai cara lain untuk mengganjar tarif impor kepada berbagai negara mitra dagangnya.

Alhasil, AS memberlakukan tarif global kepada seluruh negara secara sama rata dalam kurun waktu 150 hari sejak 24 Februari 2026. Sejalan dengan itu, mereka turut melakukan penyelidikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia berkaitan dengan pelanggaran UU Perdagangan AS Tahun 1974.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa seluruh isi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sudah melalui pertimbangan matang. 

Dia menegaskan tak akan pernah mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Negeri Paman Sam tersebut.

Prabowo menekankan seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang sebelum disepakati pemerintah, khususnya terkait penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya," ujar Prabowo dalam keterangan resmi, Sabtu (21/3).

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden AS Donald Trump. Di samping itu, Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

"Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian," jelasnya.

Prabowo menyebut keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat.

"Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain," tambahnya.

Selain itu, Prabowo menilai Indonesia memperoleh keuntungan signifikan dari kesepakatan ini. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif nol persen.

"Dalam perjanjian ini, ada 1.819 komoditas kita yang tarifnya nol persen. Tentu ini menguntungkan," ujarnya.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian dagang dengan AS, Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

"Kita pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia menjadi prioritas utama dalam menyikapi kebijakan tarif resiprokal dengan AS.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa setiap kesepakatan perdagangan harus tetap berpihak pada kepentingan Indonesia.

Ia bahkan membuka kemungkinan untuk meninggalkan perjanjian jika dinilai merugikan.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump berbincang di sela-sela penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) di Washington DC, AS, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

“Harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, titik,” ujar Prabowo mengutip Kompas TV, Minggu (22/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ada kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya, kita bisa tinggalkan,” lanjutnya.

Terkait mekanisme penyelesaian perbedaan dalam kerja sama bilateral, Prabowo menyebut bahwa kedua negara telah menyepakati pembentukan forum khusus.

“Dalam perjanjian kemarin, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak, ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita, kita akan bikin suatu council,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kesepakatan tersebut terdapat ribuan komoditas Indonesia yang mendapatkan perlakuan tarif khusus.

“Di perjanjian kita, ada 1.819 komoditas kita yang nol,” lanjut Prabowo.

Sebagai informasi, tarif resiprokal merupakan kebijakan perdagangan timbal balik di mana dua negara saling mengenakan tarif impor dengan besaran yang setara.

Indonesia dan AS sebelumnya menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen sejak 19 Februari 2026, turun dari sebelumnya 32 persen, sebagai upaya menyeimbangkan perdagangan bilateral.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pengecualian tarif 0 persen untuk sejumlah produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, serta tekstil.

Sebagai timbal balik, Indonesia memberikan pembebasan tarif untuk lebih dari 99 persen produk asal AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti rencana penyelidikan oleh Utusan Perdagangan Amerika Serikat (AS) usai pembatalan kebijakan tarif resiprokal.

Untuk diketahui, pemerintah AS meluncurkan penyelidikan berbasis Undang-Undang (UU) Perdagangan Tahun 1974 terkait dengan kapasitas berlebih (excess capacity) dan produksi struktural pada sektor manufaktur, sekaligus mengenai praktik kerja paksa. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target penyelidikan.

"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha mengantisipasi sejak awal bahwa proses penyiapan persyaratan di dalam investigasi ini akan kami persiapkan dengan baik," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dikutip melalui siaran pers, Selasa (17/3/2026).

Menurut Haryo, sejatinya kedua isu yang menjadi basis investigasi AS terhadap sejumlah negara itu sudah dibahas dengan Indonesia pada perjanjian perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Februari 2026 lalu.

Dengan demikian, lanjut Haryo, hal terpenting yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut.

Di sisi lain, Kemenko Perekonomian bersama instansi pemerintah dan asosiasi terkait lainnya sudah melakukan konsolidasi agar semua masukan yang disampaikan untuk proses investigasi sudah selaras.

Kemudian, konsolidasi ditujukan agar bisa mendukung argumentasi bahwa kondisi di Indonesia tidak seperti yang disangkakan terhadap beberapa negara.

"Ke depan, perlunya adanya pembentukan tim koordinasi untuk menindaklanjuti proses investigasi ini dan juga melakukan sesi konsultasi dengan USTR. Kami harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal dengan kami memberikan bukti bahwa kita telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Haryo memaparkan bahwa tim koordinasi tersebut merupakan tim lintas instansi yang mempersiapkan argumentasi atau bukti berdasarkan analisis hukum, regulasi, dan data.

Pembuktian tersebut untuk menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah mengatur tentang praktik antidumping, countervailing, dan tenaga kerja paksa.

Kemudian, pembuktian bahwa kapasitas produksi sektor manufaktur Indonesia telah mematuhi aturan perdagangan internasional, larangan tenaga kerja paksa, serta adanya tindakan hukum terhadap praktik pelanggaran yang mungkin terjadi.

"Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor itu tidak menyalahi aturan WTO apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya, seperti predatory pricing," pungkas Haryo.

Sebagai informasi, penyelidikan yang dilakukan oleh AS merupakan langkah lanjutan setelah Mahkamah Agung (MA) atau Supreme Court AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagangnya.

Selain itu, Presiden Trump juga mengenakan tarif global ke seluruh negara secara sama rata. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah bernegosiasi dan menghasilkan ART.

Pada perjanjian dagang yang diteken bulan lalu, pemerintah AS sepakat memberlakukan tarif impor 19% atau lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yakni 32% kepada barang-barang dari Indonesia. Namun, ada pengecualian untuk sejumlah komoditas asli seperti sawit, kakao dan kopi serta produk manufaktur seperti tekstil.

Di sisi lain, ART itu menyepakati tarif impor 0% untuk barang-barang dari AS. Pemerintah Indonesia juga menyepakati pembelian sejumlah barang-barang dari AS mulai dari produk pertanian hingga pesawat.

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Malaysia menjadi negara pertama yang menyatakan perjanjian dagangnya dengan Amerika Serikat (AS) tidak lagi berlaku.

Ini menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang menjadi dasar kesepakatan tersebut.

Langkah ini menandai perkembangan penting dalam dinamika perdagangan global, terutama di tengah meningkatnya tekanan tarif dan investigasi perdagangan yang dilakukan Washington terhadap sejumlah mitra dagangnya.

SHUTTERSTOCK/BUTENKOV ALEKSEI Ilustrasi bendera Malaysia.

Malaysia sebelumnya menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS sebagai bagian dari strategi tarif resiprokal Washington.

Namun, dikutip dari StratNews Global, setelah putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2026 yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif tersebut, pemerintah Malaysia menilai perjanjian itu kehilangan relevansinya.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Johari Abdul Ghani pada Minggu (15/3/2026) mengumumkan bahwa perjanjian tersebut kini “null and void” atau batal demi hukum.

Keputusan tersebut membuat Malaysia menjadi negara pertama yang mundur dari kesepakatan dagang yang dinegosiasikan di bawah strategi tarif resiprokal AS. Langkah ini juga dinilai berpotensi mendorong negara lain untuk meninjau ulang kesepakatan serupa.

Putusan pengadilan AS ubah lanskap tarif resiprokal

Putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal telah mengubah fondasi ekonomi perjanjian dagang yang diteken sebelumnya.

Setelah kebijakan tersebut dibatalkan, pemerintah AS memberlakukan tarif seragam sebesar 10 persen terhadap seluruh negara mitra dagang.

canva.com Ilustrasi tarif Trump.

Akibatnya, negara-negara yang sebelumnya menandatangani kesepakatan tarif khusus tidak lagi mendapatkan keunggulan preferensial dibandingkan negara lain. Dengan kata lain, manfaat ekonomi yang dijanjikan dalam kesepakatan tersebut praktis hilang.

Dalam konteks ini, Malaysia dinilai menghadapi dilema yang juga dialami sejumlah negara lain yang telah menandatangani kesepakatan serupa.

“Perjanjian tersebut telah kehilangan nilai ekonominya setelah putusan Mahkamah Agung AS,” kata Ajay Srivastava, pendiri Global Trade Research Initiative.

Selain itu, tekanan perdagangan dari AS tetap berlanjut meskipun kesepakatan telah ditandatangani.

Pada 11 dan 12 Maret 2026, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) meluncurkan dua investigasi baru berdasarkan Section 301 terhadap sejumlah ekonomi besar, termasuk negara yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Washington.

Malaysia, Indonesia, Thailand, hingga China masuk dalam daftar negara yang diselidiki.

Hal ini menunjukkan kesepakatan dagang tidak sepenuhnya melindungi negara mitra dari potensi tarif baru atau investigasi perdagangan.

Pernyataan pembatalan dan respons domestik

Dikutip dari Free Malaysia Today, konfirmasi pembatalan perjanjian dagang tersebut juga disampaikan Johari dalam pernyataan lain yang menegaskan putusan Mahkamah Agung AS telah menggugurkan dasar kebijakan tarif yang mendukung kesepakatan tersebut.

Namun, pernyataan pemerintah itu memicu perdebatan di dalam negeri.

Sejumlah anggota parlemen mendesak pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait status perjanjian dan dampaknya terhadap ekonomi Malaysia.

canva.com Ilustrasi perdagangan.

Beberapa pihak bahkan meminta bukti komunikasi resmi antara kedua negara yang memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar telah berakhir.

Kebingungan juga sempat muncul ketika kementerian terkait dilaporkan menarik kembali pernyataan sebelumnya yang menyebut kesepakatan itu sudah tidak berlaku.

Situasi ini membuat pemerintah Malaysia berada dalam posisi defensif di tengah sorotan publik dan oposisi.

Latar belakang kesepakatan dagang AS dan Malaysia

Kesepakatan ART antara Malaysia dan AS merupakan bagian dari upaya Washington memperluas pengaruh ekonominya di Asia Tenggara. Perjanjian tersebut dinegosiasikan di sela-sela KTT ASEAN pada Oktober 2025 di Kuala Lumpur.

Dalam perjanjian itu, Malaysia memberikan sejumlah konsesi preferensial kepada AS, termasuk dalam akses pasar dan regulasi. Isu kedaulatan nasional menjadi salah satu topik perdebatan utama di dalam negeri Malaysia sejak awal negosiasi.

Secara ekonomi, hubungan perdagangan kedua negara cukup signifikan.

Menurut data Perwakilan Dagang AS, pada 2024, total perdagangan barang antara AS dan Malaysia mencapai sekitar 24,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 422,7 triliun (asumsi kurs Rp 16.977 per dollar AS).

Hubungan dagang yang besar ini menjadikan setiap perubahan kebijakan perdagangan bilateral memiliki dampak luas, baik bagi pelaku usaha maupun stabilitas ekonomi regional.

Potensi efek domino di kawasan

Langkah Malaysia meninggalkan kesepakatan dagang dengan AS dinilai berpotensi menciptakan efek domino di antara mitra dagang Washington lainnya.

Beberapa negara, termasuk Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, dan India sebelumnya telah menerima tarif antara 15 sampai 20 persen serta memberikan berbagai konsesi dalam akses pasar dan pengadaan.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi tarif, tarif impor.

Namun, dengan diberlakukannya tarif seragam 10 persen oleh AS, negara-negara tersebut kini diperlakukan sama dengan negara yang tidak menandatangani kesepakatan dagang.

Situasi ini dapat memicu evaluasi ulang terhadap manfaat kesepakatan dagang yang telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, investigasi perdagangan baru dari AS juga meningkatkan ketidakpastian. Negara yang telah menandatangani kesepakatan tetap berisiko menghadapi tarif tambahan atau tindakan proteksionis lainnya.

Ketidakpastian dan implikasi kebijakan

Perkembangan terbaru ini mencerminkan perubahan cepat dalam lanskap perdagangan global yang dipengaruhi oleh kebijakan domestik di negara-negara besar.

Putusan pengadilan di AS tidak hanya berdampak pada kebijakan tarif nasional, tetapi juga memengaruhi validitas perjanjian internasional yang bergantung pada kebijakan tersebut.

Bagi Malaysia, pembatalan kesepakatan dagang ini menimbulkan tantangan sekaligus membuka ruang bagi penyesuaian strategi perdagangan.

Di sisi lain, dinamika ini juga menyoroti kompleksitas hubungan dagang bilateral yang tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga pertimbangan hukum, politik, dan geopolitik.

Langkah Malaysia menjadi preseden penting bagi negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa.

Dengan hilangnya keunggulan preferensial dan meningkatnya tekanan perdagangan, pemerintah di berbagai negara kemungkinan akan mempertimbangkan kembali pendekatan mereka dalam menjalin kesepakatan dagang dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memulai investigasi terhadap 16 negara yang dituding mempersulit ekspansi industri di AS. Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk target.

Upaya ini dilakukan melalui Utusan Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) usai kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setempat, atau Supreme Court.

Langkah terbaru Trump ini didasarkan pada pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) Perdagangan AS tahun 1974. Dengan dasar hukum itu, USTR bermaksud untuk menyelidiki dugaan tindakan, kebijakan maupun praktik yang dilakukan sejumlah negara terkait dengan kapasitas maupun produksi manufaktur yang berlebih.

"Penyelidikan ini akan menentukan apabila berbagai tindakan, kebijakan dan praktik dimaksud tanpa tidakan wajar atau diskriminatif dan membebani atau membatasi perdagangan AS," terang Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer, dikutip melalui situs resmi USTR, Kamis (12/3/2026).

Terdapat 17 negara yang ditarget oleh pemerintahan Trump di periode kedua ini berdasarkan tudingan itu, yakni China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Selain itu, Thailand, Korea, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.

Menurut Greer, AS tidak akan lagi mengorbankan basis industri mereka untuk negara-negara lain yang dinilai 'mengekspor' permasalahan mereka dengan kapasitas dan produksi berlebih.

Dia menyebut investigasi itu menggarisbawahi komitmen Trump untuk mengembalikan rantai pasok penting ke AS, sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas di sektor manufaktur untuk masyarakat di sana.

Greer menilai upaya-upaya Trump untuk melakukan reindustrialisasi di negara tersebut terus menghadapi berbagai tantangan akibat kapasitas dan produksi industri berlebih dari negara-negara asing. Beberapa negara mitra dagang AS dituding memproduksi lebih banyak barang yang mereka bisa konsumsi secara domestik.

Akibat kelebihan produksi ini, industri AS di dalam negeri tergeser dan tidak bisa berekspansi.

"Di banyak sektor, Amerika Serikat telah kehilangan kapasitas produksi domestik yang substansial atau tertinggal jauh dari pesaing asing," ujarnya.

Sikap Pemerintah Indonesia

Menanggapi pengumuman tersebut, pemerintah Indonesia bakal berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak AS. Kemenko Perekonomian menyatakan telah menerima informasi dimaksud dan akan segera menjalin komunikasi dengan USTR.

"Pemerintah Indonesia akan segera melakukan konfirmasi dan komunikasi intensif dengan pihak USTR terkait tindak lanjut langkah tersebut," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Adapun mengenai tarif impor yang berlaku saat ini, terang Haryo, adalah tarif global. Ini berlaku sementara selama 150 hari sejak 24 Februari 2026 kendati Indonesia telah menyelesaikan Agreement on Reciprocal Trade (ART), di mana Indonesia dikenakan tarif 19%.

Namun, Haryo menegaskan bahwa kesepakatan yang sudah diteken dengan AS merupakan pegangan utama pemerintah Indonesia. Dalam ART itu, Indonesia mendapatkan pembebasan tarif hingga 0% bagi sejumlah komoditas seperti sawit, kakao dan kopi, serta produk manufaktur tekstil.

"Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan Agreement of Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026 tetap menjadi pegangan utama dalam hubungan dagang bilateral kedua negara," terang Haryo.

Haryo juga menyampaikan bahwa saat ini masing-masing negara masih dalam tahap penyelesaian prosedur hukum internal yang berbeda. Baik berbentuk ratifikasi atau proses lainnya sesuai kebutuhan. Dia menyampaikan bahwa semangat dari ART dengan AS adalah prinsip resiprokal.

"Semangat dari perjanjian ART adalah pemberian perlakuan tarif timbal balik yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak," tutupnya.