Bisnis.com, JAKARTA — Ruang kerja fleksibel dinilai menjadi mulai menjadi pilihan seiring dengan transformasi pola kerja di tengah lanskap bisnis yang makin dinamis.

Senior Vice President Internasional Workplace Group (IWG) Asia Pacific, Lars Wittig menilai perubahan ini tidak hanya dipicu oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh pergeseran prioritas perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia.

Dia menambahkan dorongan utama datang dari kebutuhan perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif, sekaligus mampu menarik serta mempertahankan talenta terbaik di tengah persaingan yang semakin ketat.

"Jika sebelumnya perusahaan cenderung mengandalkan kantor permanen dengan kontrak jangka panjang, kini pendekatan tersebut mulai bergeser. Banyak organisasi memilih model yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian bisnis sekaligus meningkatkan efisiensi biaya," katanya dalam siaran pers, Kamis (2/4/2026).

Dia mengatakan perubahan kebutuhan perusahaan ini yang kemudian membuat pola permintaan menjadi berbeda dibandingkan satu dekade lalu.

Menurutnya, dalam waktu kurang dari 10 tahun ke depan, sekitar sepertiga dari total ruang kerja diproyeksikan akan beralih ke model fleksibel. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran struktural dalam industri properti komersial.

Meskipun kondisi pasar penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ruang kerja fleksibel justru terus menunjukkan pertumbuhan. Hal ini didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam mengelola biaya operasional dan menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Di saat yang bersamaan, permintaan terhadap ruang kerja fleksibel tidak lagi terbatas pada sektor tertentu. Hampir semua industri kini mulai mengadopsi model ini. Mulai dari sektor hukum (legal), teknologi, keuangan, hingga industri manufaktur, semuanya menunjukkan minat yang meningkat terhadap workspace fleksibel.

Hal ini tentunya mencerminkan bahwa fleksibilitas bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan lintas sektor. Dengan kebutuhan yang semakin luas, penyedia workspace fleksibel memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan mereka.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap workplace di berbagai sektor, termasuk yang sebelumnya dikenal lebih konservatif. Fleksibilitas kini dipandang sebagai enabler, bukan penghambat kontrol.

Mulainya adopsi lintas industri ini secara langsung memperkuat fondasi bisnis penyedia workspace fleksibel, sekaligus menciptakan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

KOMPAS.com – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diprediksi menjadi pengubah permainan dalam proses rekrutmen, seiring perusahaan dibanjiri lamaran kerja dalam jumlah besar.

Country Manager LinkedIn untuk Inggris, Janine Chamberlin, mengatakan AI akan menjadi bagian krusial dalam cara perekrutan dilakukan pada 2026 karena mampu mempercepat berbagai proses.

“Tahun lalu adalah masa eksperimen, ketika perusahaan dan profesional mulai mengambil langkah awal. Tahun 2026 menjadi tahun adopsi AI yang lebih luas, khususnya dalam perekrutan,” ujar Chamberlin, dikutip dari CNBC, Minggu (11/1/2026).

AI Percepat Proses dan Temukan Talenta Tersembunyi

AI membantu rekruter mempercepat tugas manual, seperti menyaring volume lamaran yang sangat tinggi serta menyeleksi CV dan surat lamaran untuk menemukan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan posisi tertentu.

Menurut Chamberlin, teknologi ini juga membantu mengungkap kandidat yang sebelumnya kerap terlewat.

“Kami mendengar dari 60 persen rekruter bahwa AI membantu mereka menemukan talenta yang mereka sebut sebagai ‘hidden gem’, yaitu kandidat yang mungkin terlewat dalam pencarian manual, tetapi muncul sebagai kecocokan yang baik karena AI dapat menilai keterampilan secara spesifik,” kata dia.

Pasar Kerja Semakin Padat dan Kompetitif

Kondisi pasar tenaga kerja saat ini dinilai menantang, baik bagi perusahaan maupun pencari kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih mendominasi pemberitaan, sementara persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat.

Sepanjang 2025, lebih dari 1 juta PHK diumumkan di Amerika Serikat (AS). Angka ini menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 pada 2020, berdasarkan data perusahaan konsultan Challenger, Gray & Christmas.

Di sisi lain, jumlah pelamar per lowongan melonjak tajam. Riset terbaru LinkedIn menunjukkan jumlah pelamar per posisi terbuka di AS telah meningkat dua kali lipat sejak musim semi 2022.

Chamberlin menilai situasi ini menciptakan siklus yang melelahkan bagi kedua belah pihak.

“Pencarian kerja menjadi lebih sulit karena setiap lowongan menerima begitu banyak lamaran. Pencari kerja melamar ke banyak posisi, sementara rekruter kewalahan menyaring lamaran dengan cepat untuk menemukan keterampilan yang tepat,” ujarnya.

Akibatnya, pencari kerja sering kali harus menunggu lama tanpa kepastian, yang kemudian mendorong mereka melamar ke lebih banyak posisi dan memperpanjang siklus tersebut.

Dalam kondisi tersebut, AI disebut menjadi bagian besar dari solusi. Berdasarkan riset LinkedIn, 93 persen rekruter berencana meningkatkan penggunaan AI pada 2026.

Namun, meningkatnya peran AI juga menuntut pencari kerja menyesuaikan strategi mereka dalam melamar pekerjaan.

Hindari Lamaran Kerja Generik

Awal tahun biasanya diiringi dengan meningkatnya jumlah lowongan dan pencari kerja yang lebih termotivasi. Namun, Chamberlin mengingatkan agar pelamar tidak mengirimkan lamaran massal dengan dokumen generik.

Riset global LinkedIn terhadap 19.000 responden di berbagai negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Australia, menunjukkan 80 persen pekerja merasa tidak siap menghadapi pencarian kerja pada 2026. Hampir dua pertiga responden juga menilai proses mencari kerja kini semakin sulit.

Chamberlin menyarankan agar pelamar menyesuaikan CV dan surat lamaran secara spesifik, karena AI sering menjadi pihak pertama yang meninjau aplikasi kerja.

“Melamar ke posisi yang benar-benar sesuai dengan keterampilan akan selalu lebih efektif dibanding mengirim banyak lamaran generik, baik untuk AI maupun manusia,” ujarnya.

Kesalahan CV yang Perlu Dihindari

Chamberlin juga menyebut AI dapat membantu pelamar merangkum lamaran agar lebih ringkas dan tepat sasaran, terutama dalam menonjolkan keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar.

“Dalam pasar kerja berbasis AI, kejelasan adalah kunci. Pastikan keterampilan Anda ditampilkan dengan jelas di CV, surat lamaran, dan profil LinkedIn,” kata dia.

Selain itu, ia menyarankan penggunaan format CV yang sederhana dan menghindari template yang terlalu dekoratif karena dapat menyulitkan AI dalam membaca dan menilai informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengaku terkejut dengan tumpukan uang yang berjumlah fantastis yang merupakan hasil dari praktik korupsi.

Prabowo menyebut, uang sebanyak itu seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun sekolah hingga memberikan beasiswa.

Dalam kesempatan yang lain, Prabowo mengatakan pemerintah akan memanfaatkan hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi minyak goreng sebesar Rp13,25 triliun untuk memperkuat program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, dana tersebut disebutnya akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo menyoroti pentingnya menjaring talenta-talenta terbaik bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas.

“Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, 1% populasi memiliki IQ di atas 120. Kalau 1% dari 287 juta penduduk, berarti sekitar 2,8 juta orang. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang bawah, orang miskin, tapi punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebesar Rp13 triliun sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Hanya saja, kata Purbaya, tambahan anggaran itu tak bisa disuntikkan pada tahun ini. Purbaya tak merinci alasan tambahan anggaran tidak bisa langsung dikelola tahun ini. Bendahara Negara itu pun mengaku belum menerima detail arahan dari Prabowo.

“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang tidak bisa,” kata Purbaya dilansir dari Antara, Senin (20/10/2025).

Kuota LPDP Ditambah Tahun Depan

Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya yang berencana menyalurkan beasiswa LPDP lebih masif pada tahun depan.

"Tahun 2026 LPDP ditarget dapat memberikan beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa," jelasnya dalam Pidato Presiden tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut upaya itu dilakukan guna mewujudkan generasi cerdas, inovatif dan produktif yang nantinya diharapkan dapat bersaing di panggung global.

"Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering dan masih banyak lagi," tambahnya.

Meski demikian, tak disebut secara rinci berapa alokasi anggaran untuk Beasiswa LPDP tahun depan. Hanya saja, Prabowo menyebut program itu bakal masuk ke dalam alokasi biaya pendidikan yang ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun untuk TA 2026.

Posisi anggaran pendidikan itu mencapai 20% dari total APBN TA 2026 Dan digadang-gadang menjadi yang terbesar sepanjang masa.

"Pendidikan adalah instrumen memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI," tandasnya.

Pada 2025, pemerintah menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah untuk memanfaatkan hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi minyak goreng sebesar Rp13 triliun untuk memperkuat program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, dana tersebut disebutnya akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo menyoroti pentingnya menjaring talenta-talenta terbaik bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas.

“Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, 1% populasi memiliki IQ di atas 120. Kalau 1% dari 287 juta penduduk, berarti sekitar 2,8 juta orang. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang bawah, orang miskin, tapi punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” katanya.

Presiden kemudian menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk bekerja sama dengan TNI, Polri, dan berbagai organisasi masyarakat guna menjaring anak-anak berpotensi tinggi di seluruh pelosok negeri.

“Cari mereka ini dan kita didik dengan beasiswa penuh,” tegas Prabowo.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Acara tersebut digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Uang dari Kasus Wilmar

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara kelangkaan minyak goreng yang menyeret tiga korporasi besar, yakni Permata Hijau Group, Musim Mas Group, dan Wilmar Group.

Putusan itu sekaligus membatalkan vonis lepas di pengadilan tingkat pertama dan menetapkan ketiga perusahaan bersalah dengan kewajiban membayar uang pengganti bernilai triliunan rupiah.

Dikutip dari Antara, Minggu (28/9/2025), putusan kasasi tersebut dijatuhkan oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto sebagai ketua majelis bersama dua anggotanya, Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Putusan diketok pada Senin (15/9/2025) setelah perkara diterima oleh MA pada 30 April 2025. “Amar putusan: JPU (jaksa penuntut umum) kabul,” dikutip dari petikan amar putusan untuk perkara kasasi Nomor 8431, 8432, dan 8433 K/PID.SUS/2025.

Dalam putusan tersebut, Wilmar Group dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp11,88 triliun. Perusahaan menyampaikan kepada bursa Singapura bahwa dana tersebut telah dititipkan ke Kejaksaan Agung sehingga tidak akan menimbulkan gangguan serius terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Wilmar optimistis masih akan membukukan laba sepanjang 2025, meskipun pembayaran akan memengaruhi kinerja keuangan kuartal III. Sementara itu, Kejaksaan menuntut Musim Mas Group membayar uang pengganti senilai Rp4,89 triliun, dan Permata Hijau Group sebesar Rp937,5 miliar.