Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo menyampaikan anak penerima beasiswa LPDP yang menjadi WNA Inggris masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Widodo menjelaskan Dwi Sasetyaningtyas (DS) dan Aryo Iwantoro (AP) selaku orang tua dari sang anak berstatus WNI sehingga anak yang dilahirkan memiliki status kewarganegaraan Indonesia atau sesuai prinsip Ius Sanguinis.

"Karena secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, anaknya tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa nanti menentukan sendiri kalau sekiranya dia harus memilih kepada kewarganegaraan ganda di tempat dia residennya," katanya saat konferensi pers di Ditjen AHU, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Dia mengatakan pihaknya akan menelusuri tempat lahir dari sang anak, karena berdasarkan informasi yang beredar dia lahir di Inggris atau United Kingdom.

Namun, menurutnya, Inggris menganut prinsip Ius Sanguinis sama seperti Indonesia dan tidak menganut Ius Soli atau status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan kedutaan besar setempat dan meminta klarifikasi dari keduanya terkait peralihan status kewarganegaraan sang anak. Sebab, dia menilai bahwa tindakan itu melanggar hak perlindungan anak.

Alasannya adalah anak seharusnya menentukan sendiri status kewarganegaraan setelah beranjak dewasa dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

"Nah, ini juga tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu, kepada orang tuanya. Sehingga nanti kami coba akan berkoordinasi dengan kedutaan dan juga kepada yang bersangkutan untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan," jelasnya.

Menurut Widodo, seharusnya keduanya memberikan manfaat bagi Indonesia karena biaya pendidikan ditanggung oleh negara melalui program beasiswa LPDP.

JAKARTA - Direkrorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut bahwa alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Sasetyaningtyas melanggar hak perlindungan terhadap anak. Hal ini menyusul aksinya yang memamerkan sang anak mendapatkan paspor Inggris. Bahkan, dia berucap cukup dirinya saja yang berkewarganegaraan Indonesia dan jangan anaknya.

Dirjen AHU Kemenkum, Widodo melihat bahwa sang anak belum menginjak usia dewasa. Sementara, jika dilihat garis keturunan, kelahiran maupun orangnya, sang anak masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).

"Tapi sama orang tuanya dialihkan menjadi atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah, ini tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu," kata Widodo dalam konferensi pers di Gedung AHU Kemenkum, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, sang anak tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa nanti. Dan anak tersebut yang berhak menentukan sendiri apabila dia harus memilih untuk kewarganegaraannya di tempat tinggalnya.

"Sekarang dimungkinkan juga ketika dia berturut-turut tinggal dari 5 tahun menjadi permanent resident di suatu tempat, dia mendapatkan potensi untuk menjadi salah satu warga negara lain. Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak-ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia," ujarnya.

Terkait hal ini, Dirjen AHU Kemenkum akan coba berkoordinasi dengan Kedutaan besar (Kedubes) Inggris, dan juga kepada alumni LPDP tersebut untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan.

Dia hanya mengingatkan jika apa yang dilakukan itu tidak elok apalagi anaknya juga belum pada masanya untuk menentukan status kewarganegaraan.

"Jadi ini tentu tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua apalagi undang-undang perlindungan anak tidak boleh memaksakan segala sesuatu kepada hak asasi anaknya ketika orang tua terlalu mengintervensi pada anaknya ini pembelajaran bagi kita semua," tuturnya.

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) Sudarto meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menyesalkan polemik yang muncul di ruang publik. Ini terkait viralnya alumni beasiswa LPDP yang mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris.

"Kami atas nama LPDP dan seluruh alumni yang mewakili mengucapkan permohonan maaf atas yang seharusnya tidak perlu polemik tersebut, dan kita sangat menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi diantara kita yang seharusnya bisa kita hindari," katanya dalam acara media briefing di Jakarta, Rabu (24/2/2026).

Meski demikian, Sudarto meyakini bahwa mayoritas alumni LPDP tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengabdi kepada bangsa. Ia menyebut para alumni tersebar di berbagai sektor dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

"Tapi saya meyakini bahwa seluruh Alumni LPDP saat ini bekerja dengan sangat giat mengabdi pada negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok Tanah Air di seluruh lapisan jenis pekerjaan. Ada yang menjadi guru di pelosok sana, ada yang menjadi dosen di perguruan tinggi, ada yang menjadi pengusaha, PNS tentunya dan banyak sekali yang membawa nama Indonesia di panggung dunia," lanjutnya.

Sudarto juga mengingatkan para alumni agar senantiasa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa beasiswa LPDP bersumber dari dana masyarakat, sehingga setiap penerima memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah tersebut.

"Sekali lagi Anda semuanya bisa berpendidikan tinggi S2, S3, post doctoral ataupun fellowship ya ataupun kegiatan lainnya beasiswa LPDP itu dari uang rakyat. Saya mau ingatkan teman-teman, lu pakai duit pajak, harus ingat itu," ujar Sudarto.

Ia menambahkan bahwa keberlangsungan LPDP sangat bergantung pada kepercayaan publik. Dana abadi pendidikan yang dikelola pemerintah merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Jadi mari kita jaga kepercayaan tersebut, mari kita buktikan teman-teman alumni dan kita semuanya bahwa memang harapan masyarakat dengan membentuk dana abadi pendidikan ini adalah investasi jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas memang berdampak," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai gaduh viralnya pernyataan alumni penerima beasiswa, Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang memicu polemik di ruang publik.

Dengan pernyataan “cukup saya WNI, anak jangan” turut menyeret nama sang suami Arya Pamungkas (AP).

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, masih mengkalkulasi total dana beasiswa yang harus dikembalikan oleh alumni berinisial AP, suami DS, menyusul polemik unggahan media sosial yang viral beberapa waktu terakhir.

“Kalau (uang) yang dikembalikan, masih dihitung. Kami ada datanya, ada hitung-hitungannya,” kata Sudarto dalam Media Gathering di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sudarto menjelaskan jika masa studi AP terbagi dalam dua periode tahun 2015–2016 dilanjut tahun 2017–2021.

Sehingga seluruh periode tersebut kini menjadi dasar penghitungan dana pendidikan yang telah digelontorkan negara.

Tak hanya pokok dana, LPDP juga tengah menghitung nilai bunga yang timbul selama masa pembiayaan.

Pihak LPDP memastikan total angka pengembalian akan diumumkan ke publik karena menyangkut dana negara dan kepentingan masyarakat luas.

Jika berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, pengembalian dana penerima beasiswa yang dikenakan sanksi, kata Sudarto rata-rata sekitar Rp 2 miliar per orang untuk jenjang doktoral (S3). Sementara untuk program magister (S2), nilainya sekitar Rp 1 miliar.

Berdasarkan catatan LPDP per 31 Januari 2026, dari total 32.876 alumni LPDP yang diperiksa secara keseluruhan, diketahui bahwa sebanyak 307 orang telah mendapat izin magang atau studi lanjut sebanyak 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP 36 orang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran

Serta 8 orang telah dikenakan sanksi karena terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia.

Purbaya Blacklist DS dan AP

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara dan menyayangkan unggahan viral dari Dwi Sasetyaningtyas (DS) mengenai sang anak yang mendapatkan warga negara dari pemerintah Inggris.

Purbaya menyatakan akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan agar tidak dapat bekerja di lingkup pemerintahan.

Hal ini imbas sikap DS yang dianggap Purbaya menghina negara.

"Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung nilai pengembalian dana beasiswa oleh alumni berinisial AP, suami DS, yang sempat viral akibat unggahan DS di media sosial.

“Kalau (uang) yang dikembalikan, masih dihitung. Kami ada datanya, ada hitung-hitungannya,” kata Direktur Utama LPDP Sudarto dilansir dari Antara, Kamis (26/2/2026).

Sudarto menjelaskan bahwa masa studi AP berlangsung pada 2015–2016, yang kemudian dilanjutkan lagi pada 2017–2021. Oleh sebab itu, pihaknya masih melakukan kalkulasi nilai dana pendidikan hingga nilai bunga yang telah digelontarkan dari keseluruhan masa studi AP.

Dia pun mengatakan bakal mengumumkan nilai pengembalian dana oleh AP nantinya, mengingat persoalan ini melibatkan kepentingan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, alumni AP, akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya kepada negara.

“Bosnya LPDP sudah berbicara dengan suami yang bersangkutan. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi termasuk bunganya loh. Uang LPDP kan kalau saya taruh uang itu di bank, ya kan ada bunganya, kan dengan treatment yang fair,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).

Menkeu menyayangkan sikap alumni tersebut yang dinilai menghina negara melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat serta sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," tambahnya.

Purbaya juga menyatakan akan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, polemik bermula dari unggahan DS di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20 Februari 2026. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan paspor Inggris milik anak keduanya yang baru memperoleh kewarganegaraan Inggris.

Dalam keterangan di unggahannya, DS menuliskan pernyataan yang kemudian menuai kontroversi karena dinilai merendahkan paspor Indonesia serta dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia

Ketika video Dwi Sasetyaningtyas (Tyas), alumnus beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), viral karena pernyataannya tentang memilih kewarganegaraan asing untuk anaknya, publik bereaksi dengan kemarahan. Dalam video itu, ia mengatakan bahwa cukup dirinya saja yang menjadi WNI, sementara anak-anaknya diusahakan memiliki paspor negara lain yang dianggap lebih kuat.

Video tersebut sudah dihapus, tetapi jejak digitalnya terlanjur memicu gelombang kritik, investigasi, hingga sanksi dari Kementerian Keuangan. Tidak sedikit yang menganggap ini urusan pilihan personal yang harus dihormati. Namun, reaksi publik yang begitu keras menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan jauh lebih dalam: kepercayaan publik terhadap etika para penerima beasiswa negara.

LPDP bukan sekadar program beasiswa pendidikan, ia adalah simbol harapan bahwa negara sedang membangun generasi pemimpin masa depan. Karena itu, ketika seorang penerimanya berbicara dengan pilihan kata yang terkesan merendahkan identitas nasional, publik merasa dikhianati.

Kasus Tyas membuka ruang refleksi penting, apa sebenarnya kewajiban moral seorang penerima beasiswa publik? Lebih jauh lagi, elite seperti apa yang sedang kita bentuk melalui LPDP?

Dalam kerangka etika deontologis, kewajiban moral muncul dari peran dan komitmen. Seorang penerima beasiswa LPDP bukan hanya mahasiswa, namun juga pemegang amanah publik. Dana yang ia terima berasal dari pajak warga Indonesia, termasuk mereka yang tidak pernah menginjakkan kaki di universitas luar negeri.

Secara administratif, Tyas telah memenuhi kewajiban kontraktualnya. Namun, etika deontologis menegaskan bahwa kewajiban moral tidak berhenti pada kontrak. Ada kewajiban untuk menjaga martabat negara, menghormati publik yang membiayai, dan berhati-hati dalam menyampaikan pandangan yang menyangkut identitas nasional.

Ketika kewarganegaraan Indonesia digambarkan seolah-olah adalah beban, publik melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kewajiban moral yang melekat pada status penerima beasiswa LPDP. LPDP sering menekankan alumninya sebagai “calon pemimpin masa depan”. Definisi kepemimpinan di sini harus ditekankan bukan tentang lulusan universitas bergengsi, namun tentang karakter.

Dalam kasus Tyas, publik tidak hanya melihat kesalahan komunikasi, tetapi minimnya sensitivitas moral terhadap amanah publik yang membiayai pendidikannya. Bukan karena memilih opsi hidup tertentu, tetapi karena cara mengartikulasikannya menunjukkan jarak emosional dan moral dari masyarakat yang membiayainya. Dalam perspektif etika kebajikan (virtue ethics), masalahnya ada pada nilai-nilai yang diinterpretasikan dari ucapannya.

Dalam LPDP ada kontrak sosial yang tidak tertulis, bahwa masyarakat membiayai pendidikan para penerima. Ketika seorang alumnus berbicara seolah-olah Indonesia adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, publik merasa kontrak itu retak.

Reaksi publik dapat diringkas dalam tiga kalimat sederhana: “Kami membiayai pendidikanmu.”, “Kami berharap Anda kembali membangun negeri.”, “Mengapa Anda berbicara seolah-olah Indonesia tidak layak bagi anak-anak Anda?” Di sinilah luka kolektifnya, pada rasa ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya menjadi harapan bangsa.

Kasus ini juga menyingkap fenomena privilege blindness, ketidakmampuan melihat bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya hasil kerja keras, tetapi juga hasil akses, jaringan, dan dukungan struktural. Banyak penerima LPDP berasal dari keluarga yang relatif mapan, sekolah unggulan, dan lingkungan yang mendukung.

Tidak ada yang salah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika privilese tersebut tidak diakui, dan keberhasilan diperlakukan seolah-olah murni hasil usaha pribadi. Ketika privilese tidak dimaknai dengan kerendahan hati, publik melihatnya sebagai bentuk arogansi.

Dari perspektif utilitarianisme, tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya. Kontroversi yang muncul dari pernyataan Tyas menimbulkan dampak sosial yang luas, citra LPDP terganggu, kepercayaan publik terhadap beasiswa negara tergerus, dan stereotip bahwa sebagian elite terdidik lebih memilih menjauh dari Indonesia kembali menguat.

Dalam konteks inilah respons institusional menjadi penting. Kementerian Keuangan kemudian menjatuhkan sanksi blacklist dan denda (bukan kepada Tyas, tetapi kepada suaminya setelah ditemukan bahwa ia belum menunaikan kewajiban pengabdian kepada negara sebagai penerima beasiswa). Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga integritas dan legitimasi LPDP.

Dalam kerangka utilitarian, menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang dibiayai negara merupakan kepentingan moral yang sah, karena kepercayaan adalah prasyarat bagi keberlanjutan manfaat sosial yang lebih besar.

Krisis Etika Digital: Kebebasan Berekspresi vs. Tanggung Jawab Publik

Dalam era digital, penerima beasiswa negara tidak hanya memikul tanggung jawab akademik, tetapi juga tanggung jawab sebagai warga digital. Konsep digital citizenship, sebagaimana dijelaskan oleh Mike Ribble (2015) sebagai norma perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, menekankan bahwa tindakan di ruang daring memiliki konsekuensi moral dan sosial. Karena itu, cara seseorang berbicara, bereaksi, dan merepresentasikan dirinya di media sosial menjadi bagian dari tanggung jawab publik yang diembannya.

Era digital membuat batas antara ruang privat dan publik semakin kabur. Seorang alumnus LPDP mungkin merasa sedang berbicara di ruang pribadi, tetapi statusnya sebagai penerima dana publik membuat setiap ucapannya memiliki bobot moral. Kebebasan berekspresi tetap penting, tetapi dalam etika publik, kebebasan itu harus diimbangi dengan kesadaran posisi, sensitivitas sosial, dan tanggung jawab terhadap dampak ucapan.

Momen ini seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat fondasi etika LPDP. Beberapa langkah yang layak dipertimbangkan, misalnya pelatihan etika publik, refleksi tentang privilese dan tanggung jawab sosial, mentoring lintas generasi dengan tokoh-tokoh berintegritas, orientasi digital citizenship, dan evaluasi karakter yang lebih komprehensif dalam seleksi. LPDP tidak hanya perlu menghasilkan lulusan berprestasi, tetapi terutama yang beretika.

Pada akhirnya, kasus Tyas bukan tentang satu orang. Ini tentang arah moral bangsa. Apakah kita sedang membentuk elite yang cerdas tetapi kurang peka, berprestasi tetapi tidak berakar? Atau kita ingin membentuk elite yang berkarakter, rendah hati, dan memiliki komitmen moral untuk membangun Indonesia?

LPDP harus menjadi mesin pembentuk elite yang kedua. Karena ketika uang publik membiayai pendidikan seseorang, yang diharapkan kembali bukan hanya gelar, tetapi integritas, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto menyentil para penerima beasiswa LPDP. Ia meminta agar ke depannya para penerima beasiswa dapat menjaga etika, moral, serta nilai kebangsaan.

Sudarto mengatakan, semua beasiswa untuk tingkatan S2, S3, postdoctoral, fellowship, maupun kegiatan lain yang didukung LPDP berasal dari uang rakyat.

“Saya mengingatkan pada teman-teman (LPDP), lu pakai duit pajak', ingat itu,” Kata Sudarto dalam acara media briefing LPDP, di Gedung DJPK Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Sudarto juga meminta para penerima beasiswa untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena, LPDP terbentuk dan berjalan karena kepercayaan dari masyarakat. “Ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas,” kata Sudarto.

Pada kesempatan yang sama, Sudarto juga meminta maaf atas riuh permasalahan berkaitan dengan LPDP belakangan yakni kontroversi soal Dwi Sasetyaningtyas, seorang penerima beasiswa LPDP.

Permasalahan bermula dari unggahan video di akun Instagram pribadinya, @sasetyaningtyas. Dalam video tersebut, Tyas membuka paket berisi surat resmi dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris. Ia juga memperlihatkan paspor Inggris yang diterbitkan bersamaan dengan surat tersebut.

Dalam pernyataannya, Tyas menyebut dokumen tersebut sebagai sesuatu yang akan mengubah masa depan anaknya. Ia kemudian mengatakan, cukup dirinya saja yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya diupayakan memiliki paspor yang lebih kuat sebagai warga negara asing.

Ucapan tersebut segera memicu reaksi pro dan kontra di kalangan warganet. Kritik menguat setelah diketahui bahwa Tyas merupakan alumni LPDP yang bersumber dari pajak rakyat.

Bagi sebagian pihak, pernyataan tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat nasionalisme dan pengabdian yang melekat pada penerima beasiswa negara.

Setelah gelombang kritik semakin luas, Tyas menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui unggahan pada 20 Februari 2026. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa kalimat yang disampaikan kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai warga negara Indonesia.

Kontroversi ini juga menyeret nama sang suami, Arya Iwantoro (AP), yang diketahui juga merupakan alumni LPDP. LPDP lalu melakukan pendalaman terhadap Arya terkait dugaan belum diselesaikannya kewajiban kontribusinya di Indonesia.

Atas polemik ini, DS dan suaminya diminta untuk mengembalikan dana. Sudarto pun menyatakan Dwi Sasetyaningtyas serta suaminya menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana LPDP yang diterima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Arya Pamungkas Iwantoro dan Dwi Sasetyaningtyas tengah menjadi perhatian publik di Tanah Air.

Pasangan suami istri penerima beasiswa LPDP itu ramai diperbincangkan setelah Dwi Sasetyaningtyas mengunggah video yang menuai kontroversi dan memicu kemarahan warganet.

Dalam video tersebut, Tyas sapaan akrab Dwi Sasetyaningtyas dinilai merendahkan Indonesia lewat pernyataannya yang bangga anaknya menjadi Warga Negara Asing (WNA), “cukup aku saja yang WNI, anakku jangan”.

Menyikapi hal tersebut Plt Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengucapkan permohonan maaf dan menyayangkan pernyataan tersebut yang seharusnya tidak perlu terjadi.

"Kami atas nama LPDP dan alumni mengucapkan permohonan maaf atas yang seharusnya (video viral) tidak perlu dan kita sangat menyesalkan," jelasnya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan pada Rabu (25/2/2026).

Ia mengingatkan kepada para peserta LPDP lainnya bahwa sumber dana beasiswa yang digunakan berasal dari pajak atau uang rakyat.

"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan. Ada jargon sekarang, ‘Jangan lupa ya lu pakai duit pajak. Ingat itu. Lu pakai duit pajak’,” tegas ia.

Sudarto meyakini bahwa seluruh alumni LPDP lainnya bekerja dengan sangat giat mengabdi untuk negeri dengan penuh dedikasi di seluruh proses tanah air.

Sehingga, dengan adanya kasus ini ke depannya para alumni dan peserta LPDP ingat bahwa akan terus menjadi lebih baik ke depannya.

Serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam penggunaan dana abadi yang ada.

Adapun Pemerintah menetapkan Perpres Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (DAP). Arah kebijakan strategis dalam pengelolaan dana abadi pendidikan ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri atas sembilan jajaran menteri.

Selain itu menurut UUD 1945 mengamanatkan bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan.

Pemerintah dan DPR RI pada tahun 2010 melalui UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (endowment fund) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Sebelumnya, usai viral, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut mengomentari dan meminta Arya untuk mengembalikan dana beasiswa disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian dana tidak hanya pokok beasiswa, tetapi juga mencakup bunga sesuai ketentuan yang berlaku. “LPDP sudah berbicara dengan suami dan dia tampaknya setuju untuk mengembalikan uang yang diterima dari LPDP, termasuk bunganya. Seperti yang kita tahu, uang di bank juga ada bunganya,” ujar Purbaya.

Arya diperkirakan harus mengembalikan dana beasiswa LPDP sebesar Rp 2,53 miliar, belum termasuk bunga yang harus dibayarkan, yang dituntut oleh Menkeu Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat serta sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa nama yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak dapat bekerja di lingkungan pemerintahan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD , buka suara terkait viralnya alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) yang mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris. Mahfud mengaku ikut marah saat pertama kali mendengar kabar tersebut.

"Pertama saya mendengar itu saya ikut marah, tentu saja ya sebagai warga negara Indonesia dan itu bertentangan dengan prinsip yang sering saya nyatakan di forum ini selalu jangan pernah lelah mencintai negeri ini," katanya, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (25/2/2026).

"Saya marah pada anda menghina republik ini. Tapi saya juga paham bahwa apa yang ada katakan itu karena fakta yang sering mengecewakan di tempat kita ini. Tapi Cintailah Negeri ini," lanjutnya.

Menurut Mahfud, kemarahan publik adalah hal yang wajar. Pasalnya, alumni tersebut memperoleh fasilitas pendidikan dari negara melalui beasiswa LPDP yang bersumber dari uang rakyat. Ia menilai ada tanggung jawab moral untuk tetap menunjukkan komitmen terhadap Indonesia.

"Saya terus terang marah kepada Bu Tias atau Mbak Dwi Tias ini. Iya. Dan banyak rakyat marah saya baca. Iya. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya, kita juga harus sadar diri," ujarnya.

Mahfud menegaskan, sikap yang ditunjukkan alumni tersebut memang keliru dan terlalu emosional. Namun, ia juga mengajak publik untuk melihat persoalan secara lebih luas. Ia menyinggung adanya rasa putus asa yang muncul akibat kritik masyarakat yang dinilai tidak mendapat respons memadai dari pemerintah.

"Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita juga harus sadar dirilah. Pemerintah pengelola negara ini kan dia katakan kenapa dia melakukan itu karena perkembangan terakhir nampaknya membuat putus asa," jelasnya.

Ia membandingkan fenomena ini dengan istilah yang sempat viral sebelumnya, yakni “kabur aja dulu”, yang mencerminkan kekecewaan sebagian warga terhadap kondisi dalam negeri. Menurutnya, semangat di balik dua peristiwa itu memiliki kemiripan, yakni rasa tidak terlayani sebagai warga negara.

"Kalau negaranya kayak gini kabur aja dulu kan mirip sebenarnya semangatnya. Kalau di dalam tidak terlayani ya dengan baik sebagai warga negara atau rakyatnya seperti itu ya kabur aja dulu kan begitu," ucapnya.

Mahfud juga menyoroti respons pemerintah terhadap kritik publik. Ia menilai, ada kesan pemerintah terlalu “steril” dari kritik dan tidak cukup responsif terhadap masukan berbasis data yang disampaikan masyarakat.

Ia mengingatkan, rasa cinta dan kesetiaan kepada republik bisa luntur apabila negara tidak mampu mengayomi dan memfasilitasi rakyatnya untuk menikmati hak-hak hidup secara wajar.

"Saya dulu kan pernah mengatakan begini, saudara. Kesetiaan kepada republik ini akan luntur. Rasa cinta kepada bangsa ini akan menjadi hilang secara pelan-pelan kalau negara ini tidak mampu mengayomi rakyatnya, memfasilitasi rakyatnya untuk menikmati hak-hak hidupnya secara wajar sesuai dengan yang tersedia di Indonesia," tegasnya.

JAKARTA - Nama alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas menjadi sorotan publik usai viral bangga anaknya jadi WNA. Di balik polemik yang berkembang, kisahnya turut membuka mata masyarakat tentang peluang besar Beasiswa LPDP yang dapat memberangkatkan putra-putri Indonesia kuliah ke perguruan tinggi ternama dunia.

Dwi diketahui memperoleh Beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2 di Delft University of Technology pada periode 2015–2017. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia kembali ke Indonesia untuk menjalankan kewajiban pengabdian sesuai ketentuan beasiswa.

Program yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini menyediakan bantuan pendidikan jenjang magister (S2) dan doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri. Sejak 2013 hingga 2024, LPDP telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada 54.149 mahasiswa.

Adapun lima negara tujuan terbanyak penerima Beasiswa LPDP adalah Indonesia (25.473 penerima), Inggris Raya (6.966), Australia (4.737), Amerika Serikat (2.624), dan Belanda (2.479).

Lantas, bagaimana cara mendapatkan Beasiswa LPDP 2026?

Cara Mendapatkan Beasiswa LPDP 2026

Pendaftaran Beasiswa LPDP dilakukan secara online melalui laman resmi:

beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

Untuk tahun 2026, pendaftaran biasanya dibuka dalam dua tahap. Tahap pertama telah berlangsung sejak 22 Januari hingga 23 Februari 2026.

Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1. Membuat akun dan melengkapi data diri di situs resmi LPDP.

2. Memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan.

3. Mengunggah seluruh dokumen persyaratan.

4. Mengikuti seleksi administrasi, tes bakat skolastik, dan seleksi substansi.

5. Menandatangani Surat Pernyataan jika dinyatakan lulus sebagai Calon Penerima Beasiswa.

Syarat Beasiswa LPDP 2026

Berikut beberapa persyaratan utama:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Lulusan D4/S1 untuk jenjang magister (S2).

3. Lulusan S2/dokter spesialis untuk jenjang doktor (S3).

4. Tidak diperbolehkan mendaftar pada jenjang yang sudah pernah diselesaikan.

4. Melampirkan surat rekomendasi (online atau unggahan).

5. Lulusan luar negeri wajib melakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK.

6. CPNS/PNS wajib menyertakan surat usulan dari pejabat berwenang.

7. Pendaftar on going wajib memenuhi ketentuan khusus, termasuk pengunduran diri jika lolos seleksi substansi.

Untuk jenjang doktor, pelamar diutamakan melampirkan surat pernyataan promotor atau surat keterangan kesesuaian riset dengan kebutuhan instansi.

Tips n Trik Lolos Beasiswa LPDP 2026

Dikutip dari laman Unair, I Gusti Ayu Ayung Istri Risna Prajna Devi, peraih beasiswa LPDP S2 Psikologi Unair ini mengungkapkan ada empat aspek penting untuk lolos seleksi administrasi beasiswa LPDP.

4 aspek tersebut adalah kelengkapan dokumen sesuai panduan terbaru, konsistensi identitas di seluruh berkas, keterbacaan hasil pindai agar tidak buram atau terpotong, serta keabsahan dokumen sesuai ketentuan.

Sementara awardee LPDP 2024 Asroful Hulam Zamroni membocorkan tips lolos seleksi tes bakat skolastik (TBS). “Tes berlangsung selama 135 menit, terdiri atas 90 menit TBS dan 45 menit tes kepribadian. Persiapkan diri teman-teman sedini mungkin. Rutin berlatih dan ikut try out agar terbiasa dengan pola-pola soal,” ungkap Asroful.

Ia juga mengingatkan peserta untuk memetakan kekuatan diri. “Tidak semua materi harus dikuasai sempurna. Fokus pada yang paling bisa mendongkrak nilai kita sebetulnya,” ucapnya. Selain kesiapan akademik, ia juga menekankan pentingnya menjaga fokus, tetap rileks saat mengerjakan soal, serta memohon doa dan restu orang tua.

Sedangkan untuk tahapan substansi Gilang Setiawan menjelaskan pendaftar LPDP harus berorientasi pada impact driven untuk melihat dampak yang terukur.

Gilang lantas memberi tips agar peserta perlu menyiapkan narasi hidup yang utuh, roadmap kontribusi yang realistis, serta jawaban berbasis data dan isu nasional. “Jangan terlalu fokus terlihat hebat. Yang dicari bukan masa lalu terbaik kita, tetapi masa depan Indonesia lewat kita,” pungkas Gilang.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas , wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa LPDP yang telah diterimanya berikut bunga setelah dinyatakan mangkir dari tugas pengabdian.

“Suaminya kan sudah selesai. Tapi ada bunga,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).

Menurut Purbaya, hingga saat ini pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) masih menghitung total nilai pengembalian yang harus dibayarkan Arya. Komponen yang diperhitungkan mencakup biaya kuliah (tuition fee), biaya hidup (living allowance), tunjangan buku, dana penelitian, berbagai tunjangan lain, serta bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

Estimasi Dana LPDP untuk S2 hingga S3

Di tengah polemik tersebut, selebgram Bima Yudho melalui akun Instagram pribadinya @awbimax mencoba menghitung estimasi kasar dana yang dikeluarkan LPDP untuk membiayai studi Arya Iwantoro.

Bima menjelaskan, Arya menempuh studi Master (S2) pada 2014–2016 dan melanjutkan PhD (S3) pada 2017–2022 di Utrecht University.

Adapun rincian estimasi dana (hanya untuk Arya, belum termasuk tunjangan keluarga) sebagai berikut:

S2 tuition fee (2 tahun): €14.780 per tahun (kurs 2015), total €29.560

S3 tuition fee (5 tahun): rata-rata €2.500 per tahun, total €12.500

Living allowance S2 (24 bulan): €34.200

Living allowance S3: €85.500

Health insurance: €8.400

Settlement allowance: €1.425

Research/book allowance: €5.000

International airfare: €6.000

Total estimasi pokok (principal) mencapai €182.585.

Jika dikonversikan ke rupiah, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp3,65 miliar, belum termasuk bunga yang kini masih dalam perhitungan resmi LPDP .

Perlu dicatat, angka tersebut merupakan estimasi kasar yang dihitung secara independen dan belum mencakup living allowance untuk istri dan anak-anak Arya selama masa studi di luar negeri. Besaran final kewajiban pengembalian masih menunggu hasil penghitungan resmi dari LPDP .

JAKARTA - Suami Dwi Sasetyaningtyas yang juga alumni penerima beasiswa LPDP diminta mengembalikan dana beasiswa berikut bunganya. Ia mangkir dari tugas pengabdian di Indonesia sehingga terkena sanksi tersebut.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Arya Iwantoro, suami DS harus mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya, berikut dengan bunga dendanya.

Berdasarkan aturan 2N+1, ia wajib pulang dan menjalankan pengabdian di Indonesia namun Arya ternyata berdomisili dan bekerja sebagai peneliti di Inggris.

Tak hanya sanksi pengembalian dana, Purbaya juga mengatakan suami istri alumni LPDP itu masuk dalam daftar hitam permanen sehingga tidak bisa bekerja di instansi pemerintah.

44 Awardee Mangkir dari Kewajiban

Namun ternyata tak hanya Arya Iwantoro yang mangkir dari kewajiban berkontribusi di Indonesia, Plt Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut 44 awardee belum balik dan mengabdi di Indonesia.

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," jelasnya usai konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Sudarto menjelaskan, audit mendalam terhadap ratusan alumni LPDP ini adalah untuk memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut.

Pelacakan alumni ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga dari aduan masyarakat. Ia menekankan, kasus diteliti secara komprehensif karena adanya perbedaan status perlintasan masing-masing individu.

Dari hasil verifikasi, ditemukan bahwa beberapa alumni yang dilaporkan ternyata masih dalam koridor aturan, seperti sedang menjalani masa magang yang sah atau sedang mengemban tugas khusus dari instansi asalnya.

"Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya," tambah Sudarto.

Bagi alumni yang terbukti secara sah melanggar kontrak pengabdian, pemerintah menegakkan aturan yang ketat sebagaimana tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh setiap penerima beasiswa sebelum keberangkatan studi.

"Ada pun sanksi ya, ini semua awardee di LPDP pasti paham. Karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan dana yang disampaikan oleh pak menteri termasuk bunga tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," tegas Sudarto.