Bisnis.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat (30) sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya, YTR (29).

Kekerasan diduga berlangsung selama 3 tahun di sebuah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya 2 alat bukti, termasuk kondisi luka berat yang dialami korban.

"TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan," kata Rudi saat mengunjungi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (23/6/2026).

Tersangka dijerat Pasal 466 dan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, polisi juga telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Taufik yang hingga kini masih buron.

"Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan DPO," ujarnya.

Kapolda mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Ia menegaskan Polda Jabar akan terus memburu pelaku hingga berhasil ditangkap.

"Polda Jabar tidak memberi ruang kepada pelaku-pelaku kekerasan seperti ini. Kami akan cari terus keberadaannya dan memohon dukungan dari masyarakat agar kasus ini segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa Taufik diketahui merupakan mantan debt collector atau mata elang. Informasi tersebut kini menjadi salah satu petunjuk yang didalami untuk melacak keberadaan tersangka.

"Yang menjadi pelaku ini adalah yang mungkin sekarang mantan debt collector," kata Rudi.

Penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah perusahaan tempat tersangka pernah bekerja guna memperoleh informasi terkait keberadaan maupun rekam jejak perilakunya.

"Ada beberapa perusahaan yang sudah kita ketahui dan akan kita mintai keterangan untuk mencari informasi berkaitan dengan keberadaan dan perilaku yang bersangkutan," ujarnya.

Selain memburu pelaku, polisi juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

"Potensi keterlibatan orang dekat, perusahaan, atau kemungkinan tersangka melakukan tindak pidana lain masih dalam proses pendalaman. Doakan semuanya bisa cepat terungkap," kata Rudi.

Kasus ini terungkap setelah kakak korban, Afif Shandy (30), melapor ke Polda Jawa Barat. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 12 Juni 2026.

Berdasarkan laporan keluarga, YTR diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Akibat kekerasan yang dialami, korban mengalami luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki hingga menyebabkan gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, serta tidak dapat berbicara secara normal.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik mafia proyek yang mencatut nama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan meminta uang hingga Rp300 juta kepada pihak tertentu.

Amran mengatakan praktik tersebut terungkap setelah ada laporan mengenai seorang oknum berinisial H yang menerima uang dari pihak berinisial R dengan janji proyek di sektor pertanian.

"Dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang Rp300 juta," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

"Dan dijanjikan proyek di pertanian. Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya," lanjutnya.

Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak internal kementerian yang terbukti terlibat dalam praktik semacam itu. Ia memastikan siapa pun yang terlibat akan langsung dipecat.

"Kalau ada yang terlibat di pertanian aku pastikan aku pecat. Enggak ada lagi waktu, enggak ada lagi ruang untuk menasihati, memberi peringatan," ujarnya.

Menurut Amran, praktik mafia proyek bukan kali pertama ditemukan di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan permintaan uang Rp27 miliar hingga Rp350 juta dengan modus menjanjikan proyek kementerian.

"Ini sementara didalami dan aku minta yang memberi dan yang diberi kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya," ujarnya.

Amran mengatakan pihak berinisial H dan R yang diduga meminta uang dengan mengatasnamakan Kementan berasal dari kalangan swasta. Menurut dia, oknum tersebut mengklaim memiliki jaringan kuat di lingkungan Kementan untuk memenangkan proyek pertanian.

"Dia swasta, menganggap bahwa dia punya beking di pertanian, punya jaringan di pertanian, bisa memenangkan proyek," ujar Amran.

Namun Amran menegaskan praktik semacam itu tidak lagi bisa menembus kementeriannya karena pengawasan diperketat. Ia memastikan siapa pun yang mencoba bermain proyek akan langsung ditindak.

"Kalau kami temukan aku pastikan jabatannya berakhir," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kementan untuk menawarkan proyek atau meminta uang.

"Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya," ujarnya.

Amran juga mengungkapkan pihaknya baru saja memberhentikan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial C pada 7 Mei 2026. ASN tersebut kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kemudian ini juga kami baru tanda tangan pemecatannya tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan inisialnya C, sekarang DPO," ujar Amran.

Amran mengatakan kasusnya berkaitan dengan dugaan penerimaan uang. Ia berharap aparat penegak hukum segera menangkap yang bersangkutan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditangkap dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian siapa yang ditemani bermain-main," sambungnya.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin memberikan kompromi terhadap praktik yang merugikan negara.

"Itu harus kita bersihkan. Itu perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main," ujarnya.

JAKARTA - Polres Jakarta Utara masih memburu tersangka kekerasan seksual berinisial AJ yang sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO) . Polisi masih mencari keberadaan AJ yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2024.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Utara Kompol Ni Luh Sri Orsini tidak membeberkan apakah AJ masih di Indonesia atau kabur ke luar negeri. Ia menegaskan saat ini kepolisian masih mencari keberadaan tersangka. "Kami masih proses pencarian tersangka (AJ)," kata Ni Luh, Jumat (8/5/2026). Modus Kiai Ponpes Pati Cabuli Santriwati Terungkap: Dalih Hilangkan Penyakit hingga Kekerasan

Sebelumnya, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo mengatakan pihaknya siap membantu Polres Jakarta Utara dalam menangkap tersangka kekerasan seksual berinisial AJ. Rita mengatakan saat ini jajaran Satreskrim Polres Jakarta Utara tengah memburu AJ yang statusnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Namun, pihaknya siap menurunkan personel untuk menangkap tersangka jika diperlukan. "Penyidik sedang melakukan upaya pencarian pelaku. Polda Metro Jaya tentu siap membantu jajaran apabila diperlukan," ujarnya.

Rita enggan menjawab apakah jajaran Satreskrim Polres Jakarta Utara mengalami kendala dalam menangkap tersangka AJ. Ia hanya menegaskan kepolisian masih bekerja untuk menelusuri keberadaan tersangka AJ. "Penyidik sampai dengan saat ini masih melakukan proses penyidikan dalam rangka menindaklanjuti perkara tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan pihaknya telah memasukkan tersangka kasus kekerasan seksual berinisial AJ ke dalam DPO. Onkoseno mengatakan saat ini pihaknya masih berupaya untuk mencari keberlanjutan AJ. "Masih kami upayakan untuk penangkapan. Dan sudah ada DPO-nya," kata Onkoseno, Jumat (5/12/2025).

Onkoseno mengaku tak menjelaskan apakah ada kendala dalam mencari keberadaan AJ. Ia hanya menegaskan pihaknya masih terus berupaya menangkap AJ. "Masih terus kami cari," katanya. Polisi Bongkar Prostitusi Anak di Apartemen Kawasan Kelapa Gading, 7 Orang Ditangkap

Sebelumnya, AJ ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1680/X/2024/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, pada 25 Oktober 2024.

AJ dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial FTP. Insiden itu terjadi di Jalan Golf Island Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Februari 2023. Pelaku saat itu merupakan atasan (senior manager) dan korban (junior manager), yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di kawasan PIK.

JAKARTA - Polri menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap bandar narkoba Hamid alias Boy. Bahkan, Boy juga diketahui pernah menyetor uang pengamanan kepada eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi senilai Rp8 miliar.

Selain Boy, Polri juga menerbitkan status DPO Satriawan alias Awan yang merupakan kurir sabu seberat satu kilogram jaringan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin.

"Bahwa DPO atas nama Hamid alias Boy dan DPO atas nama Satriawan alias Awan, saat ini dilakukan pencarian dan pengejaran bersama oleh Petugas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda NTB,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, Senin (2/3/2026).

Eko menyebut, nama Boy muncul setelah pihaknya memeriksa tersangka Malaungi. Berdasarkan pengakuannya, pada periode Juni sampai dengan November 2025 telah menerima uang dari Boy Rp1,8 miliar.

“Sebagai bentuk uang atensi, yang kemudian diserahkan kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro di Uma Lengge yang berada di lingkungan Mapolres Bima Kota,” ujar Eko.

Lihat video: Terjerat Narkoba, Kapolres Bima AKBP Didik Dipecat



Dalam surat Nomor: DPO/26/II/2026/Ditresnarkoba, Boy memiliki ciri khusus yakni tinggi badan sekitar 171 cm, berbadan gemuk, rambut hitam bergelombang, kulit sawo matang, mata bulat, muka lonjong, alis tebal dan tidak ada ciri-ciri khusus.

Sementara itu, surat Nomor: DPO/24/II/2026 Ditresnarkoba, Satrawan memiliki ciri khusus yakni tinggi badan 160 cm, gigi atas ompong satu di depan, kulit putih, rabut pendek uban agak botak, dan luka besar di kaki.

Puteranegara

JAKARTA - Bareskrim Polri resmi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap bandar narkotika Koh Erwin. Dia merupakan orang yang selama ini menyetorkan uang hingga narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengungkapkan DPO tersebut telah dikeluarkan sejak Sabtu, 21 Februari 2026. "Benar bahwa Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran DPO Erwin," kata Eko, Kamis (26/2/2026).

Diterbitkannya DPO tersebut, Eko berharap seluruh pihak dapat mengawasi, menangkap atau menyerahkan atau menginformasikan keberadaannya kepada penyidik.

Penyidik juga turut membagikan sejumlah ciri-ciri dari Koh Erwin, yakni memiliki tinggi badan 167 cm, berat badan 85 kilogram, berambut pendek lurus hitam dan warna kulit sawo matang.

Lihat video: Terjerat Narkoba, Kapolres Bima AKBP Didik Dipecat



Erwin juga disebut memiliki sejumlah tempat tinggal yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Ia juga memiliki nama asli yakni Erwin Iskandar.

Bisnis.com, JAKARTA — Hubinter Polri mengungkap status red notice untuk bekas Stafsus Nadiem Makarim masih dalam proses penerbitan Interpol.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris NCB Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko menyusul pengumuman red notice tersangka Riza Chalid.

Untung menyampaikan meski status red notice itu masih proses penerbitan, namun pihaknya sudah memetakan keberadaan Jurist Tan.

"Untuk calon subjek Interpol Red Notice atas nama Jurist Tan, kami juga sudah petakan yang bersangkutan berada di mana. Dan untuk Red Notice-nya sedang dalam proses," ujar Untung di Mabes Polri, dikutip Senin (2/2/2026).

Dia menambahkan tim Hubinter Polri sudah melakukan komunikasi dengan Interpol, termasuk pengumpulan informasi terhadap Jurist Tan untuk keperluan penerbitan red notice.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak bisa menunggu informasi resmi dari Polri atau pihak terkait lainnya untuk status red notice Jurist Tan tersebut.

"Kita tunggu aja dalam waktu dekat ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, bekas Stafsus Nadiem ini telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.

JAKARTA - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil menangkap puluhan daftar pencarian orang (DPO) di tahun 2025. Total sebanyak 74 buronan yang telah berhasil diringkus tim Tabur.

"Dari Tangkap Buronan selama periode 1 Januari sampai Desember 2025, tangkapan Tipikor sekitar 30 orang. Tangkapan Non-Tipikor 44 orang. Total tangkapan di Kejagung itu 74 orang," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

Sementara itu, kata Anang, tim Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) Kejagung juga berhasil menangkap 64 buronan selama medio 1 Januari - 31 Desember 2025.

"Sedangkan Kejaksaan Agung sendiri, tangkap buronan tangkapan Tipikor-nya ada 29 orang, dan tangkapan Non-Tipikor-nya ada 35 orang. Total tangkapannya 64 orang," ujar Anang.

Lebih lanjut, Anang menyampaikan, Kejagung juga telah melakukan program jaksa mandiri pangan. Sedianya, kata dia, ada 17 kegiatan desa peningkatan devisa negara melalui Bidang Intelijen.

"Kegiatan ini ada 608 penyuluhan hukum, ada penerangan hukum 713 kegiatan, dan juga ada Monev Jaga Desa juga Pam Dana Desa," tutur Anang.

Dalam program mandiri pangan, kata dia, ada 4 program yang telah dilakukan, seperti penanaman padi di lahan-lahan bekas sitaan negara.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto angkat bicara tentang keberadaan pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid (MRC) yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Agus menyebut Riza Chalid diperkirakan masih berada di Malaysia.

"Kelihatannya masih (di Malaysia), ya," kata Agus seusai konferensi pers Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, pada Senin (29/12/2025).

Diketahui, Riza Chalid ditetapkan tersangka oleh Kejagung terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama 2018-2023.

Kejagung belum menahan Riza Chalid. Sebab, yang bersangkutan diketahui tidak berada di Indonesia.

Belakangan, Kejagung menetapkan Mohammad Riza Chalid masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau menjadi buronan. DPO Riza Chalid diterbitkan sejak 19 Agustus 2025.

Dengan demikian, Riza Chalid menjadi buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina.

“Terhadap MRC sudah ditetapkan DPO, terhitung tanggal 19 Agustus 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).

Kejagung sebelumnya telah menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut. Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 Juli 2025.

Selain Riza Chalid, delapan orang juga dijadikan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) angkat bicara perihal An Shaohong, petinggi tiga perusahaan tercatat yang diciduk imigrasi Jakarta Selatan, lantaran masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di China.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa proses pengecekan reputasi calon petinggi perusahaan tercatat sebetulnya telah dilakukan oleh Bursa, baik bagi perusahaan melalui jalur pencatatan saham perdana maupunbackdoor listing.

Nyoman menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki daftar orang dalam pemantauan khusus. Dalam hal ini, Bursa bekerja sama dengan institusi lainnya di dalam negeri untuk bertukar informasi ihwal hal tersebut.

“Di awal kami sudah melakukan itu [pengecekan reputasi], tapi kembali lagi, kan setiap pihak orang itu berkembang terus ke depan. Mungkin dia melakukan transaksi dan dalam perjalanan waktu ada hal-hal yang seperti itu. Tapi di awal kami pastikan hal itu [pengecekan reputasi] kami lakukan,” kata Nyoman saat ditemui di Bursa, Kamis (11/12/2025).

Saat ini, Bursa telah meminta penjelasan emiten terkait mengenai petingginya yang masuk dalam DPO di China. Bursa tengah menanti tanggapan dari emiten terkait hal ini.

Ke depan, Nyoman menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memastikan reputasi calon petinggi perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa maupun melaluibackdoor listing. Namun, Bursa tidak dapat bertindak lebih jauh soal perkembangan petinggi perusahaan terkait.

“Owner tentu harus memastikan memilih siapa pihak BoD dan BoC yangreputablekarena mereka yang paling tahu. Dalam hal terjadicase, sesuai dengan ketentuan, mereka yang wajib menginformasikan,” katanya.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mendeportasi WNA asal China, An Shaohong. Bos dari tiga emiten tercatat di BEI ini didepak lantaran melakukan pelanggaran izin tinggal dan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) di China.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Bugie Kurniawan dalam keterangannya menyatakan bahwa selama berada di Indonesia, An Shaohong tidak melaporkan keberadaannya dan tidak melaporkan kepemilikan propertinya di Indonesia. Hal itu yang memperkuat dasar penangkapannya di Indonesia.

“Sebagai konsekuensi, AS dikenai tindakan deportasi dan dimasukkan ke dalam daftar Tangkal yang mencegahnya kembali memasuki wilayah Indonesia,” katanya dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu (10/12/2025).

Respons Emiten Terkait

An Shaohong merupakan pejabat di tiga perusahaan tercatat Tanah Air, antara lain PT Green Power Group Tbk. (LABA), PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA), dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. (OLIV). Dalam pernyataannya, ketiga manajemen menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui posisi An Shaohong sebagai DPO di China.

Direktur Utama OLIV Wang Xiaoxuan menerangkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi kebenaran informasi deportasi An Shaohong. Padahal, An Shaohong baru saja diangkat sebagai Komisaris Utama OLIV dalam RUPSLB 26 November 2025.

“Kami sampaikan bahwa perusahaan saat ini sedang melakukan verifikasi kebenaran berita tersebut. Mengenai keterlibatan An Shaohong dalam kasus di RI maupun RRT, perusahaan tidak mengetahui dan tidak berpartisipasi dalam perkara tersebut,” katanya dalam suratnya kepada Bursa, dikutip Rabu (10/12/2025).

Senada, Direktur KRYA Brigitta Notoatmodjo juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui perkara yang tengah dihadapi oleh Komisaris Utama KRYA An Shaohong. Menyusul deportasi yang dilakukan terhadap Shaohong, KRYA hanya menyebut bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus yang tengah berlangsung terhadap pria berkewarganegaraan China itu.

Perkara yang tengah dihadapi Shaohong juga dinilai tidak berdampak terhadap kinerja perseroan. Namun, kini KRYA tengah dalam proses mengganti jabatan An Shaohong sebagai Komisaris Utama.

“Perseroan menegaskan bahwa perseroan tidak terlibat dengan kasus dan perkara yang sedang dihadapi oleh An Shaohong baik yang ada di Indonesia maupun di Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT),” katanya, dikutip Rabu (10/12/2025).

Corporate Secretary LABA Lu Haiying juga menegaskan hal serupa: LABA tidak mengetahui adanya riwayat pelanggaran An Shaohong di Indonesia maupun di China. LABA menegaskan bahwa jika terdapat permasalahan keimigrasian yang dialami Direktur Utamanya, hal itu merupakan urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perseroan.

LABA kini tengah berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta restu pemegang saham dalam rencana menyesuaikan struktur kepengurusan LABA. RUPSLB diproyeksi bakal dilangsungkan pada Januari 2026.

“Perseroan menegaskan bahwa apabila terdapat permasalahan keimigrasian atau administratif yang melibatkan An Shaohong, hal tersebut merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan kegiatan usaha operasional perseroan,” katanya, dikutip Rabu (10/12/2025).

An Shaohong Masuk Lewat Akuisisi

Posisi An Shaohong di pasar modal Tanah Air cukup strategis. Dia memegang posisi Direktur Utama di LABA, sementara juga menjabat sebagai Komisaris Utama di OLIV dan KRYA. Masuknya An Shaohong dapat dilacak lewat serangkaian aksi korporasi di ketiga emiten tersebut melalui aksi pergantian PSP.

LABA tercatat diakuisisi oleh PT Nev Stored Energy (NSE) yang mencaplok sebanyak 50,75% sahamnya pada 28 Juni 2024. An Shaohong menjabat sebagai direktur di perusahaan ini.

Satu hari sebelum aksi akuisisi resmi berlangsung, LABA telah mengangkat An Shaohong sebagai direktur perseroan. Saat itu, Shaohong masuk bersama sejumlah pejabat lainnya, seperti William Ong, Shen Bin, Yuan Xiaozhong, dan Zhong Guobing.

Manajemen LABA saat itu menerangkan bahwa fokus utama perseroan ke depan menjadi pemain kunci dalam energi terbarukan. Tidak lama berselang, LABA yang telah ganti pengendali, membeli saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. (KRYA) pada September 2025. Akuisisi ini juga membuat LABA menggenggam 17% saham KRYA dan An Shaohong diangkat sebagai Komisaris Utama KRYA.

Bersamaan dengan pembelian saham LABA, perusahaan asal Singapura, Green City SG Pte. Ltd. juga tercatat melakukan akuisisi terhadap KRYA dengan memborong 682,20 juta saham KRYA. Kini, KRYA dimiliki oleh Green City SG Pte., Ltd. sebanyak 41% dan LABA sebesar 17%.

Terakhir, OLIV turut mengangkat An Shaohong sebagai Komisaris Utama dalam RUPSLB perseroan pada 26 November 2025. Masuknya An Shaohong sebagai Komisaris Utama perseroan terjadi setelah akuisisi OLIV oleh PT Olive Power Invest terjadi pada 25 November 2025. Saat itu, Olive Power membeli sebanyak 1,29 miliar saham OLIV.

Olive Power Invest merupakan perusahaan yang digenggam oleh PT San Long Investment. An Shaohong memegang 40% saham San Long Investment.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses hukum buronan kasus korupsi e-KTP, Thian Po Tjhin alias Paulus Tannos masih bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi praperadilan yang diajukan oleh pihak Paulus.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pengajuan praperadilan adalah hak dari pihak Paulus. Biro hukum lembaga antirasuah juga siap menghadapi gugatan tersebut.

Asep menjelaskan hal serupa pernah dilakukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mardani Maning terkait suap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pasalnya, Mardani masuk dalam DPO, tetapi mengajukan praperadilan. Hanya saja praperadilannya ditolak oleh majelis hakim.

Asep menegaskan pihaknya akan menelaah materi praperadilan secara komprehensif. Mengacu pada aturan, seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) seharusnya tidak bisa mengajukan praperadilan

Asep menjelaskan saat ini tim biro hukum tengah berupaya meyakinkan di persidangan bahwa nama Paulus masuk dalam DPO.

"Artinya sidang praperadilan dilaksanakan, nanti dari kami akan menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah DPO, nah seperti itu," kata Asep, dikutip Selasa (25/11/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengajuan praperadilan Paulus Tannos seharusnya tidak bisa dilakukan karena status DPO.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dalam surat tersebut disampaikan, tersangka yang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.

"Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dilaksanakan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima," bunyi isi surat tersebut.

Budi menuturkan pihaknya akan menguji keabsahan saat seorang yang berstatus DPO mengajukan praperadilan.

Sampai saat ini, Paulus masih menjalani sidang ekstradisi di Singapura agar dapat dipulangkan dan diadili di Indonesia.

Hanya saja, pihak Paulus terus menempuh berbagai upaya hukum untuk tidak diekstradisi.

Kuasa Hukum Paulus Tannos menyatakan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura bertentangan dengan undang-undang (UU) setempat sehingga terus mencari cara agar Paulus tidak diterbangkan ke Indonesia.

Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

Sebelumnya, pada 13 Agustus 2019, KPK menetapkan Paulus Tannos sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus KTP-el yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.

Namun, Paulus Tannos melarikan diri ke luar negeri dan mengganti identitasnya. Dia lantas dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron komisi antirasuah sejak 19 Oktober 2021.

Pada 31 Oktober 2025, Paulus Tannos mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan nomor 143/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Thian Po Tjhin alias Paulus Tannos seharusnya tidak bisa atau dilarang mengajukan praperadilan karena masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Diketahui pada hari ini, Senin (24/11/2025) pihak Paulus Tannos tengah menjalani sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan keabsahan DPO yang mengajukan praperadilan.

"Kami nanti juga rencana akan menyampaikan terkait dengan keabsahan seorang DPO untuk mengajukan praperadilan," kata Budi, Senin (24/11/2025).

Sebab, larangan DPO mengajukan praperadilan tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dalam surat tersebut disampaikan bawa seseorang yang masuk DPO tidak bisa mengajukan praperadilan dan jika permohonan praperadilan dilakukan, maka putusan hakim tidak dapat diterima.

Surat itu juga menjadi landasan bagi biro hukum KPK untuk mempertimbangkan praperadilan Paulus Tannos.

"Tentu ini penting untuk dipertimbangkan oleh Majelis hakim sesuai dengan Sema 1 2018," jelas Budi.

Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019. Dia mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap. Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Kini, Paulus Tannos tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.