Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkirakan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air meningkat pada kuartal II/2026 dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh sejumlah lapangan usaha.

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI kuartal I/2026 menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja pada kuartal II/2026 diproyeksikan meningkat dengan besaran saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 0,61%, lebih tinggi dibandingkan kuartal II/2026 dengan SBT 0,28%.

“Penggunaan tenaga kerja pada triwulan I/2026 tetap tumbuh dan diprakirakan meningkat pada triwulan II/2026,” tulis BI dalam dokumen hasil survei tersebut, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Lebih lanjut, BI menyatakan peningkatan penyerapan tenaga kerja diprakirakan bersumber dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan SBT 0,01%, sejalan dengan masih berlanjutnya musim panen.

Lapangan usaha lainnya yang diperkirakan memiliki peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Pertambangan dan Penggalian dengan SBT 0,16% serta Jasa Keuangan (SBT 0,51%) sejalan dengan penambahan kantor cabang.

Adapun pada kuartal I/2026, BI mencatat penggunaan tenaga kerja terindikasi tetap tumbuh, dengan SBT sebesar 0,28%, meski lebih rendah dibandingkan dengan SBT kuartal IV/2025 sebesar 0,72%.

Lapangan usaha dengan penggunaan tenaga kerja yang terindikasi positif bersumber dari Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor dengan SBT 0,69%, seiring dengan penambahan cabang/toko/outlet.

Berikutnya adalah Transportasi dan Pergudangan dengan SBT 0,16%, sejalan dengan penambahan layanan baik pada angkutan maupun gudang. Terdapat pula Jasa Keuangan dengan SBT 0,32%.

Di samping itu, hasil survei bank sentral tersebut mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I/2026 terjaga, yang tampak dari nilai SBT sebesar 10,11%.

BI menyebut bahwa responden dunia usaha memprakirakan kegiatan usaha pada kuartal II tahun ini akan meningkat dengan SBT sebesar 14,80%.

“Peningkatan kegiatan usaha diprakirakan terutama bersumber dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan, lapangan Pertambangan dan Penggalian didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta lapangan usaha Konstruksi seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek,” terang BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumah proyek dan program strategis pemerintah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 baik melalui komponen lapangan usaha maupun pengeluaran. Contohnya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Makan Bergizi Gratis hingga proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).

Berdasarkan komponen lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha akomodasi makan minum 13,14% (yoy). Hal ini kendati distribusinya masih di bawah komponen pengeluaran utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi serta pertambangan yang keseluruhan mencapai 63,52% terhadap PDB.

"Di mana hal ini didorong oleh peningkatan penyediaan makanan dan minuman pada momen libur nasional dan perluasan cakupan Makan Bergizi Gratis," terang Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dampak program MBG juga terlihat dari pertumbuhan subsektor peternakan pada komponen lapangan usaha pertanian, yaitu sebesar 11,84%. Peningkatannya didorong oleh kenaikan permintaan daging ayam ras dan telur untuk salah satunya pasokan menu MBG.

Efek program prioritas juga terlihat pada pertumbuhan lapangan usaha konstruksi berkat program KDMP dan MBG. Sebagai salah satu lapangan usaha dengan distribusi terbesar ke PDB, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi mencapai 5,49% (yoy).

Secara terperinci, BPS menyebut terdapat penambahan 6.737 unit SPPG dari Desember sampai dengan Maret 2026 ini. Penambahan ini terekam dari belanja modal baik untuk pembangunan dapur dan penyediaan alat-alat dapur serta alat modal lainnya.

"Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih," terang Amalia.

Dari sisi pengeluaran, dampak program prioritas juga dirasakan pada pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Pertumbuhan PMTB pada kuartal I/2026 mencapai 5,96% (yoy) dengan distribusi ke PDB 28,29% sehingga menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan setelah konsumsi masyarakat. Salah satu proyek strategi nasional (PSN) yakni MRT Jakarta mendorong pertumbuhan PMTB.

"Pembangunan MRT yang juga melakukan investasi fisik lebih dari Rp25 triliun," tutur Amalia.

Kemudian, efek investasi pemerintah juga berbentuk pembangunan gerai fisik Koperasi Desa Merah Putih; pembelian mesin peralatan, kendaraan dan intangible asset, serta program-program infrastruktur konektivitas maupun swasembada pangan.

"Dalam triwulan I/2026 ini juga kami mencermati adanya pembangunan fisik SPPG yang cukup masif dan tentunya pembangunan fisik dan infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari kontribusi terhadap PMTB," pungkas Amalia.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan Prompt Manufacturing Index (PMI) BI mencapai 52,03 persen pada kuartal I-2026, yang menunjukkan kinerja lapangan usaha industri pengolahan tetap terjaga dan berada pada zona ekspansi. PMI-BI pada kuartal sebelumnya juga dilaporkan tetap ekspansif.

“Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan I 2026 meningkat dan berada pada fase ekspansi (indeks >50 persen), tecermin dari PMI-BI triwulan I 2026 sebesar 52,03 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 51,86 persen,” ujar Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Bila dilihat berdasarkan komponen pembentuknya, Volume Persediaan Barang Jadi, Volume Produksi, dan Volume Total Pesanan tercatat berada pada fase ekspansi.

Berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar Sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, serta Industri Makanan dan Minuman.

“Pada triwulan II-2026, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan tetap berada pada fase ekspansi dan meningkat menjadi 52,26 persen,” kata Anton.

Pada kuartal III-2025, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi yang tercermin dari PMI-BI sebesar 50,85 persen.

Ekspansi terutama didorong oleh Volume Produksi, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Volume Total Pesanan.

“Mayoritas Sub-LU diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Furnitur, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, serta Industri Makanan dan Minuman,” ungkap Anton.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, DENPASAR – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin meminta pengusaha muda untuk mandiri dan tidak bergantung pada anggaran atau proyek dari pemerintah.

Sultan menyebut pengusaha muda yang dari awal bergantung kepada proyek pemerintah, baik proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD, akan susah membangun bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dia menyebut fenomena saat ini sebagian besar pengusaha muda masih bergantung ke proyek pemerintah.

Padahal idealnya pengusaha muda harus melihat peluang-peluang di luar proyek pemerintah yang potensinya cukup besar. Banyak sektor yang bisa digarap pengusaha muda mulai dari properti, industri pengolahan, dan lapangan usaha lainnya.

"Peluang itu bisa diciptakan tanpa harus menunggu uluran tangan negara, tanpa harus bergantung sama yang namanya APBD dan APBN. Nah, kalau pengusaha-pengusaha muda kita tumbuh mandiri, apabila diminta mengerjakan proyek negara, mereka lebih baik, lebih siap, lebih terhindar daripada praktek-praktek yang mungkin tidak benar," kata Najamudin di acara Idpreneurs dikutip Minggu (8/2/2026)

Najamudin menjelaskan sudah mencoba membangun ekosistem pengusaha melalui Idpreneurs. Pengusaha muda yang tergabung di komunitas tersebut dilarang ikut mengambil proyek pemerintah, mereka diharuskan bisa menciptakan peluang bisnis baru secara mandiri, yang berkelanjutan.

Najamudin mengakui jika membangun pengusaha muda mandiri tidak mudah karena dibutuhkan komitmen penuh. Banyak tantangan yang dihadapi ketika membangun bisnis, mulai dari pembiayaan, persaingan market.

Untuk akses pembiayaan, walaupun sudah ada program pembiayaan murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk pengusaha rintisan terutama kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tidak semua pelaku usaha bisa mengakses, kendalanya persyaratan yang dinilai masih berat.

Misalnya untuk KUR di bawah Rp100 juta yang seharusnya tanpa agunan, tetapi bank penyalur KUR masih meminta agunan. Najamudin mengakui menerima banyak aduan serupa dan berjanji akan menuntaskan.

"Banyak laporan kepada kami juga sebagai parlemen bahwa yang tadi disampaikan bahwa UMKM masih dibebani (agunan). Nah itu yang harusnya pelan-pelan memang betul-betul negara hadir pada pengusaha-pengusaha yang kecil menengah, untuk tidak dibebani urusan-urusan yang memberatkan mereka," kata Najamudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan dari KBLI 2020. KBLI terbaru tersebut mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang di Indonesia, mulai dari jasa platform digital, konten digital dan ekonomi kreatif, penyimpanan karbon, hingga energi terbarukan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pembaruan dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika perkembangan ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

“KBLI berfungsi sebagai instrumen statistik untuk merekam aktivitas ekonomi. Pembaruan KBLI merupakan kegiatan reguler yang dilakukan lima tahun sekali agar instrumen statistik untuk mencatat dan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini,” kata Amalia dalam keterangannya, dikutip Ahad (28/12/2025) lalu.

Amalia menerangkan, KBLI 2025 disusun sebagai respons atas munculnya aktivitas ekonomi dan model bisnis baru, serta kebutuhan agar statistik ekonomi Indonesia tetap sejalan dengan standar internasional. Penyempurnaan tersebut mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (United Nations Statistical Commission/UNSC) pada 11 Maret 2024, sehingga data ekonomi Indonesia memiliki keterbandingan secara global.

Penyusunan KBLI 2025 dilakukan melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Sejak awal 2024, BPS membuka ruang partisipasi bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyampaikan masukan. Hingga akhir September 2025, sebanyak 31 K/L terlibat aktif dengan lebih dari seribu usulan penyempurnaan kode yang dibahas secara bertahap.

Dari sisi struktur, KBLI 2025 mengalami penyesuaian dengan bertambahnya jumlah kategori usaha menjadi 22 kategori (A–V), dari sebelumnya 21 kategori (A–U) pada KBLI 2020. Secara keseluruhan, KBLI 2025 mencakup 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok usaha.

“KBLI 2025 juga mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi baru, seperti jasa platform digital, konten digital dan ekonomi kreatif, perdagangan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penguatan klasifikasi di sektor jasa keuangan,” jelasnya.

Amalia menegaskan pembaruan KBLI memberikan kejelasan atas berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang dan belum tercakup sebelumnya. Karena itu, kebijakan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi dunia usaha.

KBLI terbaru dipastikan tidak akan menimbulkan ketidakpastian berusaha. BPS akan segera menerbitkan tabel konkordansi antara KBLI 2020 dan KBLI 2025, sehingga perubahan klasifikasi tidak memengaruhi izin usaha yang telah berjalan.

Untuk mendukung kelancaran implementasi, KBLI 2025 disertai masa penyesuaian selama enam bulan sejak Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 diundangkan.

“BPS akan menyediakan tabel korespondensi antara KBLI 2020 dan KBLI 2025 yang akan disampaikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai dasar penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS). Tabel korespondensi ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memetakan KBLI 2020 dengan KBLI 2025,” jelasnya.

Pembaruan KBLI 2025 dinilai mampu memberikan kepastian dan kejelasan atas berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Dengan klasifikasi lapangan usaha yang lebih adaptif dan relevan, pelaku usaha dapat tercatat lebih tepat, sementara pemerintah memiliki data dan statistik yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan.

KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), serta statistik resmi negara lainnya di BPS.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. KBLI 2025 mampu menangkap aktivitas ekonomi baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020.

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang beragam berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan. KBLI digunakan antara lain untuk analisis ekonomi, identifikasi aktivitas ekonomi, perumusan kebijakan dan menghasilkan berbagai statistik ekonomi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi di antaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang telah merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru yang ada di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Pembaruan KBLI dilakukan secara berkala setiap lima tahun sesuai rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). Penyempurnaan ini dilakukan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dan untuk penyesuaian dengan pembaruan klasifikasi lainnya seperti Harmonized System yang juga diperbarui setiap lima tahun sekali. Selama proses penyusunan KBLI 2025, BPS menerima 1.164 usulan dari 30 kementerian dan lembaga yang menunjukkan tingginya keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan ini.

KBLI 2025 mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru di antaranya jasa intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP) yang sudah tidak dipandang sekedar perdagangan, aktivitas konten digital dan media kreatif seperti podcast, game dan streaming, aktivitas perdagangan, penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penambahan klasifikasi baru di sektor jasa keuangan.

BPS menyampaikan bahwa dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok.

Pemanfaatan KBLI sangat penting dalam berbagai aspek. KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

Dalam aspek keuangan, KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan Bank Umum Terintegrasi serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam aspek industri, KBLI diterapkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan perkembangan sektor industri di Indonesia. Dalam aspek perizinan berusaha, KBLI digunakan sebagai acuan dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

KBLI 2025 diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang dapat diunduh pada tautan s.bps.go.id/perbanKBLI2025

Bisnis.com, JAKARTA - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya menjadi pembaruan klasifikasi lapangan usaha, tetapi juga berperan sebagai fondasi penting bagi berbagai kegiatan statistik ke depan. Salah satu yang paling strategis adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di mana seluruh pencatatan dan pengelompokan aktivitas ekonomi akan mengacu pada klasifikasi terbaru ini.

Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan sistem klasifikasi yang mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi secara tepat dan akurat. Melalui pembaruan ini, KBLI 2025 diharapkan dapat menggambarkan struktur aktivitas ekonomi di Indonesia secara lebih utuh, dengan merekam mencatat aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang tumbuh pesat yang sebelumnya belum tercatat secara memadai.

BPS akan mengimplementasikan KBLI 2025 secara operasional dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan membantu meningkatkan ketepatan pengelompokan. “Dengan menggunakan teknologi AI, pengklasifikasian aktivitas ekonomi di masyarakat berdasarkan KBLI 2025 akan tercatat secara lebih akurat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Selain digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026, KBLI 2025 juga menjadi dasar pemutakhiran Statistical Business Register serta dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai statistik resmi BPS.

Statistik ekonomi yang akurat menjadi kunci dalam analisis dan perumusan berbagai kebijakan. Pemerintah memerlukan gambaran yang jelas mengenai struktur perekonomian, lapangan kerja, dan potensi ekonomi nasional untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini akan tercatat melalui Sensus Ekonomi 2026.

Dengan diluncurkannya KBLI 2025, peranan BPS menjadi sangat penting dalam menyiapkan fondasi statistik yang kuat untuk memberikan arah pembangunan perekonomian nasional melalui Sensus Ekonomi 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025. Survei ini menunjukkan kenaikan rata-rata gaji atau upah buruh di Indonesia.

Dalam laporan khusus terkait dengan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 yang dirilis awal bulan ini, tercatat gaji rata-rata pekerja di Indonesia mencapai Rp 3,33 juta, lebih tinggi 1,94% dibanding catatan per Agustus 2024 sebesar 3,59 juta.

Adapun, berdasarkan lapangan usahanya, setidaknya ada 9 lapangan usaha yang memberikan rata-rata upah lebih tinggi dari rata-rata upah buruh nasional yang sebesar Rp 3,33 juta. Tertinggi lapangan usaha informasi dan komunikasi senilai Rp 5,28 juta, diikuti aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,12 juta.

"Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta."

Urutan ketiga terbesar ialah pengadaan listrik dan gas yang senilai Rp 5,07 juta, pertambangan Rp 4,98 juta, administrasi pemerintahan Rp 4,43 juta, real estat Rp 4,40 juta, aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,26 juta, pengangkutan Rp 4,09 juta, dan aktivitas kesehatan Rp 3,75 juta.

Sementara itu, yang di bawah rata-rata upah buruh nasional yang senilai Rp 3,33 juta ialah industri pengolahan Rp 3,27 juta; konstruksi Rp 3,23 juta; pendidikan Rp 3,05 juta; perdagangan Rp 2,84 juta; treatment air, sampah, dan daur ulang Rp 2,84 juta; akomodasi dan makan minum Rp 2,55 juta; pertanian Rp 2,54 juta, dan aktivitas jasa lainnya Rp 1,97 untuk sektor seperti hiburan rekreasi, jasa perorangan, hingga badan internasional.

BPS juga mencatat perubahan upah buruh menurut lapangan usaha pada setahun terakhir menunjukkan terdapat sebelas lapangan usaha yang mengalami kenaikan dengan besaran antara 0,64%-6,72%. Sementara penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran 0,24%-4,68%.

Upah buruh yang mengalami kenaikan tertinggi dibanding Agustus 2024 sebesar 6,72% untuk lapangan usaha pendidikan, administrasi pemerintahan 6,55%, informasi dan komunikasi 5,93%, pertanian 5,50%, serta pengadaan listrik dan gas 4,99%.

Adapula akomodasi dan makan minum 4,42%, pengangkutan 2,95%, aktivitas profesional dan perusahaan 2,83%, real estat 2,36%, industri pengolahan 0,74%, serta aktivitas keuangan dan asuransi 0,64%.

Sementara itu, yang turun terdalam ialah pertambangan mencapai minus 4,68%; treatment air, sampah, dan daur ulang minus 3,84%, konstruksi minus 1,79%, aktivitas kesehatan 1,35%, aktivitas jasa lainnya minus 1,26%, dan perdagangan minus 0,24%.

"Penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran penurunan upah dari yang terendah sebesar 0,24% (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) hingga penurunan upah yang tertinggi sebesar 4,68% (lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian)," dikutip dari laporan terbaru BPS.

9 Sektor Lapangan Usaha dengan Upah Tertinggi 2025:

1. informasi dan komunikasi Rp 5,28 juta
2. keuangan dan asuransi Rp 5,12 juta
3. pengadaan listrik dan gas Rp 5,07 juta
4. pertambangan Rp 4,98 juta
5. administrasi pemerintahan Rp 4,43 juta
6. real estat Rp 4,40 juta
7. profesional dan perusahaan Rp 4,26 juta
8. pengangkutan Rp 4,09 juta
9. kesehatan Rp 3,75 juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar baik bagi pencari kerja di sektor teknologi dan keuangan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kedua sektor ini menawarkan gaji tertinggi di Indonesia pada 2025.

Berdasarkan laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025 yang dirilis Kamis (6/11/2025), rata-rata gaji buruh nasional mencapai Rp3,33 juta, naik 1,94% dibandingkan Agustus 2024.

"Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp5,28 juta," tulis BPS dalam laporan resminya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Di bawah sektor informasi dan komunikasi, gaji tertinggi berikutnya datang dari bidang keuangan dan asuransi sebesar Rp5,12 juta, serta pengadaan listrik dan gas Rp5,07 juta. Sektor pertambangan juga masih menjanjikan dengan rata-rata upah Rp4,98 juta.

Adapun lapangan usaha lain yang mencatat gaji di atas rata-rata nasional meliputi administrasi pemerintahan (Rp4,43 juta), real estat (Rp4,40 juta), aktivitas profesional dan perusahaan (Rp4,26 juta), transportasi (Rp4,09 juta), serta kesehatan (Rp3,75 juta).

Sebaliknya, sejumlah sektor masih menawarkan upah di bawah rata-rata nasional. Misalnya industri pengolahan (Rp3,27 juta), konstruksi (Rp3,23 juta), perdagangan (Rp2,84 juta), serta akomodasi dan makan minum (Rp2,55 juta). Sektor dengan bayaran terendah adalah jasa lainnya, termasuk hiburan, rekreasi, dan layanan perorangan, dengan rata-rata Rp1,97 juta.

BPS juga mencatat adanya pergeseran tren gaji antar sektor. Dalam setahun terakhir, sebelas lapangan usaha mengalami kenaikan upah, dengan lonjakan tertinggi pada sektor pendidikan (6,72%), administrasi pemerintahan (6,55%), dan informasi-komunikasi (5,93%).

Sementara itu, enam sektor mencatat penurunan upah, terutama pertambangan yang turun hingga 4,68%, diikuti pengelolaan air dan sampah (-3,84%) serta konstruksi (-1,79%).

"Penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran penurunan upah dari yang terendah 0,24% hingga tertinggi 4,68%," kata BPS.

Dengan tren ini, sektor teknologi informasi dan keuangan diprediksi akan tetap menjadi incaran utama para pencari kerja yang menginginkan gaji kompetitif di tahun depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2025. Hasilnya menunjukkan kenaikan rata-rata gaji atau upah buruh di Indonesia.

Mengutip laporan BPS tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, Kamis (6/11/2025), gaji rata-rata mencapai Rp 3,33 juta, lebih tinggi 1,94% dibanding catatan per Agustus 2024 sebesar 3,59 juta.

Berdasarkan lapangan usahanya, setidaknya ada 9 lapangan usaha yang memberikan rata-rata upah lebih tinggi dari rata-rata upah buruh nasional yang sebesar Rp 3,33 juta. Tertinggi lapangan usaha informasi dan komunikasi senilai Rp 5,28 juta, diikuti aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,12 juta.

"Jika dilihat menurut lapangan usaha, buruh pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memperoleh upah tertinggi sebesar Rp 5,28 juta."

Urutan ketiga terbesar ialah pengadaan listrik dan gas yang senilai Rp 5,07 juta, pertambangan Rp 4,98 juta, administrasi pemerintahan Rp 4,43 juta, real estat Rp 4,40 juta, aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,26 juta, pengangkutan Rp 4,09 juta, dan aktivitas kesehatan Rp 3,75 juta.

Sementara itu, yang di bawah rata-rata upah buruh nasional yang senilai Rp 3,33 juta ialah industri pengolahan Rp 3,27 juta; konstruksi Rp 3,23 juta; pendidikan Rp 3,05 juta; perdagangan Rp 2,84 juta; treatment air, sampah, dan daur ulang Rp 2,84 juta; akomodasi dan makan minum Rp 2,55 juta; pertanian Rp 2,54 juta, dan aktivitas jasa lainnya Rp 1,97 untuk sektor seperti hiburan rekreasi, jasa perorangan, hingga badan internasional.

BPS juga mencatat perubahan upah buruh menurut lapangan usaha pada setahun terakhir menunjukkan terdapat sebelas lapangan usaha yang mengalami kenaikan dengan besaran antara 0,64%-6,72%. Sementara penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran 0,24%-4,68%.

Upah buruh yang mengalami kenaikan tertinggi dibanding Agustus 2024 sebesar 6,72% untuk lapangan usaha pendidikan, administrasi pemerintahan 6,55%, informasi dan komunikasi 5,93%, pertanian 5,50%, serta pengadaan listrik dan gas 4,99%.

Adapula akomodasi dan makan minum 4,42%, pengangkutan 2,95%, aktivitas profesional dan perusahaan 2,83%, real estat 2,36%, industri pengolahan 0,74%, serta aktivitas keuangan dan asuransi 0,64%.

Sementara itu, yang turun terdalam ialah pertambangan mencapai minus 4,68%; treatment air, sampah, dan daur ulang minus 3,84%, konstruksi minus 1,79%, aktivitas kesehatan 1,35%, aktivitas jasa lainnya minus 1,26%, dan perdagangan minus 0,24%.

"Penurunan upah buruh terjadi pada enam lapangan usaha dengan besaran penurunan upah dari yang terendah sebesar 0,24% (lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) hingga penurunan upah yang tertinggi sebesar 4,68% (lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian)," dikutip dari laporan terbaru BPS.

Jakarta, CNBC Indonesia- Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Edy Mahmud menyatakan, banyak lapangan usaha yang tumbuh positif di sepanjang Q3-2025. Sementara itu, lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, antara lain dikontribusikan industri perdagangan, industri logam dasar, hingga industri kimia, farmasi,dan obat tradisional.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 05/11/2025) berikut ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS, Moh Edy Mahmud menyampaikan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 terhadap kuartal III 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (yoy). Edy mengatakan hal ini berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III 2025 mencapai Rp6.060,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.444,8 triliun.

"Sampai dengan kuartal III 2025, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (ctc)," ujar Edy dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 di kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Edy menyampaikan ekonomi Indonesia kuartal III 2025 terhadap kuartal II 2025 juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,43 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,42 persen, sedangkan sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,77 persen.

"Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,91 persen," ucap Edy.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya, ucap Edy, mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,13 persen.