Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan United States Food and Drug Administration (USFDA) resmi menandatangani Confidentiality Commitment (CC) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekspor rempah asal Indonesia ke Amerika Serikat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Rabu, mengatakan tercatat nilai impor rempah Amerika Serikat (AS) dari Indonesia mencapai 45,9 juta dolar atau sekitar Rp800 miliar pada tahun 2024. Tingginya nilai ekspor RI ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan kelancaran akses pasar melalui sistem pengawasan yang kredibel.

Melalui penandatanganan CC pada 15 April 2026, BPOM dan USFDA memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi non-publik. Hal ini sekaligus untuk mendukung peran BPOM sebagai Certifying Entity (CE) dalam penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC) bagi komoditas rempah. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam rantai pasok global.

"Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia. Ditambah lagi saat ini BPOM dan USFDA juga sama-sama berstatus WHO-Listed Authority (WLA). Kita mengacu pada standar global yang sama," kata Taruna Ikrar.

Sejak implementasi skema SSC pada Oktober 2025 hingga akhir April 2026, BPOM telah memproses lebih dari 2.000 pengajuan dan menerbitkan 304 sertifikat untuk 20 perusahaan, dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 2,8–3 miliar dolar AS atau sekitar Rp45 triliun.

SSC menjadi instrumen penting dalam memastikan keamanan produk, sekaligus menjaga kelancaran ekspor Indonesia ke pasar global.

Bagi pelaku usaha, khususnya eksportir rempah, pangan olahan, dan suplemen kesehatan, kerja sama ini memberikan manfaat strategis berupa kepastian regulasi, kemudahan akses pasar ke AS, serta terbukanya peluang ekspor yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu penguatan sistem sertifikasi dan pengawasan ini turut meningkatkan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Sementara itu bagi masyarakat, lanjutnya, komitmen ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan jaminan keamanan produk, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan ekspor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kebutuhan penguatan pengawasan ini muncul setelah ditemukannya cemaran radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh Indonesia pada Agustus 2025 lalu. Temuan itu mendorong USFDA menetapkan Import Alert 99-51 dan Import Alert 99-52, serta mekanisme Detention Without Physical Examination (DWPE). Kondisi ini menuntut adanya jaminan keamanan produk yang lebih ketat sebelum memasuki pasar AS.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan CC, BPOM menerima kunjungan delegasi USFDA yang berlangsung pada 4–8 Mei 2026 dalam rangka pelaksanaan verifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menilai secara menyeluruh efektivitas sistem sertifikasi yang dijalankan BPOM, termasuk peninjauan terhadap fasilitas produksi, proses scanning dan sampling, pengujian sampel di laboratorium serta mekanisme evaluasi dan penerbitan SSC.

Associate Commissioner, Office of Global Policy and Strategy US FDA Mark Abdoo berharap pertukaran informasi antara BPOM dan USFDA semakin diperkuat setelah disepakatinya CC ini.

Senada, perwakilan US FDA Maria Knirk mengapresiasi peran BPOM dalam mendukung kelancaran perdagangan sekaligus menjaga keamanan produk.

“Indonesia merupakan mitra dagang yang penting, dan peran sebagai certifying entity menjadi kunci dalam mendukung perdagangan serta menjamin keamanan produk,” ujarnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA) menetapkan larangan impor unggas dan telur secara total dari 40 negara dan parsial dari 16 negara, termasuk Indonesia.

Larangan terbaru impor dari Indonesia tertuang dalam kebijakan SFDA Nomor 6057 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Atase Perdagangan (Atdag) RI Riyadh di Arab Saudi, Zulvri Yenni, memastikan kebijakan ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi merupakan upaya pemenuhan kualitas mutu barang beredar di pasar domestik.

"Larangan impor ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi, dan standar yang berlaku,” kata Zulvri dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Sertifikat halal Indonesia diterima Arab Saudi sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) dan SFDA pada 19 Oktober 2023.

Zulvri mengatakan kebijakan terbaru Arab Saudi ini perlu dilihat sebagai momentum memperbarui status bebas virus flu burung yang dimiliki Indonesia.

Saat ini, Indonesia belum merealisasikan kembali ekspor produk unggas dan telur ke Arab Saudi karena belum didapatkannya status bebas flu burung berdasarkan Laporan World Organization for Animal Health (WOAH) yang terakhir diperbarui pada 28 Januari 2026.

Zulvri mengatakan, terealisasinya status bebas flu burung akan berdampak positif terhadap pembukaan akses pasar Arab Saudi bagi produk unggas dan telur Indonesia.

Zulvri menambahkan, SFDA akan terus meninjau berkala daftar larangan impor tersebut seiring perkembangan situasi kesehatan global dari Laporan WOAH terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung yang sangat patogen.

Langkah tersebut adalah bentuk komitmen Arab Saudi memantau ketat dinamika epidemiologi global yang terus berkembang.

"Kebijakan baru Arab Saudi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas virus flu burung sesegera mungkin di Laporan WOAH. Hal ini penting agar pangsa ekspor kita tidak diambil negara kompetitor, terutama dari ASEAN seperti Thailand dan Singapura, yang tidak masuk daftar larangan Arab Saudi," kata Zulvri.

Indonesia masuk dalam daftar negara yang terkena larangan total bersama 39 negara dan mitra dagang Arab Saudi lainnya, yaitu Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Djibouti, Afrika Selatan, Tiongkok, Irak, Ghana, Palestina, Vietnam, Kamboja, Kazakhstan, Kamerun, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Libya, Myanmar.

Kemudian, Inggris, Mesir, Meksiko, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, India, Hong Kong, Jepang, Burkina Faso, Sudan, Serbia, Slovenia, Pantai Gading, dan Montenegro.

Sementara itu, larangan parsial diberlakukan pada beberapa provinsi dan kota di 16 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Bhutan, Polandia, Togo, Denmark, Rumania, Zimbabwe, Prancis, Filipina, Kanada, Malaysia, Austria, dan Republik Demokratik Kongo.

Saat ini, cara agar produk unggas dan telur Indonesia bisa menembus Arab Saudi adalah melalui pemrosesan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan.

Menurut penjelasan SFDA, daging unggas dan produk terkait yang telah melalui perlakuan panas atau metode pengolahan lain yang cukup untuk menghilangkan virus Newcastle akan dikecualikan dari larangan tersebut. Asalkan, perlakuan tersebut sepenuhnya memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi, dan standar yang berlaku.

Proses tersebut juga harus didukung sertifikat kesehatan yang diterbitkan otoritas resmi berwenang di negara asal dan diakui SFDA. Sertifikat itu menyatakan bahwa langkah yang diambil telah memadai untuk menghilangkan virus Newcastle.

Laporan WOAH adalah laporan resmi yang diterbitkan organisasi kesehatan hewan dunia yang dulu dikenal sebagai Office Internasional des Epizooties (OIE). WOAH mengumpulkan data dari negara-negara anggotanya tentang penyakit hewan, kesehatan hewan, penggunaan antibiotik pada hewan, kesejahteraan hewan, dan isu terkait keamanan pangan.

Data ini kemudian dirangkum dalam berbagai laporan global dan regional sebagai rujukan beberapa negara untuk mengambil kebijakan pelarangan impor hewan.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal Arab Saudi melarang impor ayam dan telur dari Indonesia.

Kementan menilai kebijakan larangan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) merupakan langkah sanitari yang bersifat kehati-hatian. Hal ini lazim diterapkan dalam perdagangan internasional produk peternakan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menegaskan larangan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk peternakan.

"Penguatan sistem kesehatan hewan adalah fondasi utama kepercayaan pasar internasional. Karena itu, kami memastikan biosekuriti, surveilans penyakit, serta penerapan zonasi dan kompartemen berjalan konsisten sebagai standar nasional," ujar Agung dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (25/2).

Agung mengatakan pemerintah akan terus mendorong pembukaan akses pasar melalui diplomasi veteriner dan penguatan hilirisasi.

"Pendekatan kami tidak hanya membuka pasar, tetapi memastikan produk peternakan Indonesia hadir dengan standar yang diakui dunia. Produk olahan menjadi jalur strategis sekaligus bukti kesiapan industri nasional," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa menambahkan pendekatan zonasi dan kompartemen menjadi instrumen utama dalam proses pembukaan akses pasar.

"Melalui penguatan zonasi dan kompartemen, perdagangan dapat dilakukan secara aman berbasis risiko sekaligus mendukung proses dialog teknis dengan negara tujuan," kata Hendra.

Kemudian, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan proses akses pasar unggas ke Arab Saudi saat ini masih berada pada tahap negosiasi persyaratan teknis. Meski produk unggas segar, seperti karkas dan telur belum mendapatkan persetujuan akses pasar, Makmun menyampaikan terdapat kemajuan pada produk olahan unggas.

"Persyaratan yang sudah disetujui adalah produk olahan ayam yang telah mengalami pemanasan pada suhu yang mampu membunuh virus HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)," Makmun.

Sebelumnya, Arab Saudi resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur.

Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung.

Arab Saudi resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur.

Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung.

Otoritas tersebut menegaskan daftar negara yang dikenai larangan akan terus ditinjau secara berkala sesuai perkembangan situasi kesehatan global.

Selain larangan total, SFDA juga menerapkan pembatasan parsial terhadap impor unggas dan telur dari wilayah tertentu di 16 negara lainnya. Negara yang dikenai pembatasan sebagian tersebut antara lain Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Denmark, Prancis, Kanada, Malaysia, Filipina, dan Polandia.

Pembatasan parsial diberlakukan hanya pada provinsi atau kota tertentu yang dinilai memiliki risiko kesehatan terkait penyakit unggas.

SFDA menyatakan produk unggas dan turunannya yang telah melalui proses pemanasan atau pengolahan tertentu masih diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, selama proses tersebut terbukti mampu menghilangkan virus penyakit Newcastle dan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan yang berlaku.

Produk tersebut harus disertai sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang di negara asal yang memastikan proses pengolahan telah memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, produk juga wajib berasal dari fasilitas produksi yang telah disetujui otoritas Arab Saudi.

Lebih lanjut, SFDA menegaskan kebijakan pembatasan impor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Arab Saudi dalam memantau perkembangan epidemiologi global dan menjaga keamanan rantai pasok pangan nasional.

Arab Saudi resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/ SFDA) beralasan langkah itu diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

SFDA menerangkan larangan total tersebut merupakan bagian dari upaya antisipasi terhadap risiko penyakit hewan yang dapat berdampak pada keamanan pangan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam pembaruan terbaru yang dilaporkan media lokal Arab Saudi, Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur.

Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar larangan antara lain Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Irak, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Mesir, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko serta laporan internasional terkait penyakit hewan, terutama wabah flu burung.

Otoritas tersebut menegaskan daftar negara yang dikenai larangan akan terus ditinjau secara berkala sesuai perkembangan situasi kesehatan global.

Selain larangan total, SFDA juga menerapkan pembatasan parsial terhadap impor unggas dan telur dari wilayah tertentu di 16 negara lainnya. Negara yang dikenai pembatasan sebagian tersebut antara lain Australia, Amerika Serikat, Italia, Belgia, Denmark, Prancis, Kanada, Malaysia, Filipina, dan Polandia.

Pembatasan parsial diberlakukan hanya pada provinsi atau kota tertentu yang dinilai memiliki risiko kesehatan terkait penyakit unggas.

SFDA menyatakan produk unggas dan turunannya yang telah melalui proses pemanasan atau pengolahan tertentu masih diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, selama proses tersebut terbukti mampu menghilangkan virus penyakit Newcastle dan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan yang berlaku.

Produk tersebut harus disertai sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang di negara asal yang memastikan proses pengolahan telah memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, produk juga wajib berasal dari fasilitas produksi yang telah disetujui otoritas Arab Saudi.

Lebih lanjut, SFDA menegaskan kebijakan pembatasan impor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Arab Saudi dalam memantau perkembangan epidemiologi global dan menjaga keamanan rantai pasok pangan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor ikan patin untuk kebutuhan haji dan kini berupaya kembali memasuki pasar tersebut.

"Kalau untuk haji yang itu kurang lebih sekitar, kalau kemarin ya, sekitar kalau 200 ribu jamaah, itu kita diminta sekitar 600 sampai 700 ton," ujar Machmud di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan ekspor ikan patin Indonesia sempat dilakukan pada 2019 sebelum pandemi covid-19, dengan volume lebih dari 300 ton dalam bentuk fillet dan potongan.

Setelah sempat terhenti, pemerintah kini kembali berupaya memenuhi persyaratan ekspor agar produk perikanan nasional dapat masuk ke pasar Arab Saudi.

"Kita pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum covid, sekitar hampir 300 ton untuk kebutuhan haji. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi," ujarnya.

Machmud menjelaskan ikan patin menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi jamaah haji di Arab Saudi selain daging, ayam, dan telur. Selama ini, pasokan ikan patin untuk kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam.

Selain patin, Indonesia juga telah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji dan umrah.

Ia menilai potensi ekspor ikan patin ke Arab Saudi cukup besar, terutama untuk kebutuhan umrah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding musim haji, tergantung pada menu konsumsi yang disiapkan bagi jamaah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pemerintah telah membentuk tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah yang melibatkan KKP untuk mempercepat proses ekspor produk budidaya ke Arab Saudi.

Ia menyebut pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan otoritas Saudi Food and Drug Authority (SFDA) terkait persyaratan ekspor produk perikanan budidaya.

"Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Arabia FDA atau SFDA untuk bisa memasukkan ikan produk budidaya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun seluruh persyaratan yang diminta sudah kita penuhi," kata Ishartini.

Menurutnya, komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terus dilakukan dan pemerintah optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera masuk ke pasar negara tersebut.