Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) sepakat untuk sementara tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Maman mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah proses integrasi sistem yang sedang berlangsung.

"Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat," ujar Maman dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah saat ini memfokuskan penyelesaian integrasi sistem antara platform SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing-masing marketplace.

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.

Maman mengatakan proses integrasi dilakukan bersama sejumlah platform besar, antara lain Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Ia menegaskan kebijakan pemerintah saat ini adalah memastikan pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual.

Kementerian UMKM menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu ketentuannya mengatur bahwa perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum berakhirnya masa perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan pelaku UMK.

Dalam aturan tersebut, biaya layanan didefinisikan sebagai biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Permen 3/2026 tersebut juga mengatur pemberian potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi kriteria.

Maman sebelumnya juga menyampaikan seluruh platform marketplace telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Namun, implementasinya masih menunggu rampungnya integrasi sistem dengan SAPA UMKM agar identifikasi pelaku usaha yang berhak menerima insentif dapat dilakukan secara otomatis dan tepat sasaran.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini, Rabu (1/7/2026). Rupiah ditutup melemah menyentuh level Rp17.950 per dolar AS. Rupiah melemah bersama sejumlah mata uang regional Asia lainnya.

Mengutip data RTI Infokom terhadap mata uang Asia lainnya, yuan China ditutup melemah 0,16%, dolar Hong Kong turun 0,01%, dan yen Jepang melemah 0,07%.

Lalu won Korea Selatan melemah 0,19%, dolar Singapura melemah 0,21%, baht Thailand melemah 0,21%, dan dolar Taiwan turun 0,15% sore ini.

Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan rupiah dan mata uang regional Asia, maupun mata uang utama, umumnya melemah terhadap dolar AS menyusul data pekerjaan AS yang kuat memicu ekspektasi pidato hawkish kepala the Fed malam ini.

“Dari domestik, data perdagangan yang mengecewakan menunjukkan penurunan pada ekspor dan defisit pertama kali sejak April 2020 ikut menekan rupiah,” ujar Lukman, Rabu (1/7/2026).

Untuk besok, kata Lukman, investor mengantisipasi pidato hawkish kepala the Fed Warsh dan data ISM manfukatur AS malam ini.

Selain itu, investor juga memantau perkembangan seputar pembicaraan damai AS-Iran di Qatar. Investor juga diperkirakan cenderung menghindari mata uang emerging market besok oleh antisipasi data pekerjaan AS NFP besok.

Lukman memperkirakan rupiah akan diperdagangkan pada rentang Rp17.900-Rp18.050 per dolar AS.

Sementara itu, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan ditutupmelemahdi rentang Rp17.950- Rp18.010 per dolar AS pada perdagangan besok.

Ibrahim menuturkan sentimen terhadap rupiah hari ini datang dari ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar, bahkan ketika produksi minyak mentah AS yang mencapai rekor tertinggi menggarisbawahi peningkatan pasokan global.

Investor juga menurutnya memantau data pasar tenaga kerja AS minggu ini untuk mendapatkan petunjuk baru tentang langkah kebijakan Fed selanjutnya. Laporan JOLTS pada hari Selasa menunjukkan Lowongan Kerja naik menjadi 7,594 juta pada bulan Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta.

Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS pada bulan Juni membaik karena kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran menurunkan harga bahan bakar.

Perhatian saat ini beralih ke laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis malam ini, diikuti oleh laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Kamis, yang akan dirilis sehari lebih awal di tengah pekan yang dipersingkat karena hari libur AS.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengesahkan pemberlakuan regulasi pemotongan pajak di platform digital. Per hari ini, otoritas perpajakan secara hukum menunjuk jajaran perusahaan marketplace raksasa untuk bertindak sebagai agen pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas omzet penjualan yang diraup oleh para pedagang daring (e-commerce).

"Hari ini, 1 Juli 2026, kami menetapkan penunjukan 4 marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui mekanisme PMSE," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Dia memaparkan penetapan serta pemilihan platform digital yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah ini tidak dilakukan sembarangan. DJP secara matang telah mempertimbangkan keandalan infrastruktur sistem teknologi, volume skala transaksi harian, hingga kapasitas manajemen administrasi yang dimiliki masing-masing korporasi.

Klaster platform belanja daring yang mendapat mandat resmi pada gelombang pertama ini mencakup empat nama besar penguasa pasar digital nasional. "Kami tetapkan 4 marketplace menjadi pemungut PPh ini yakni Tokopedia, Shoppee, Lazada, dan BliBli," jelas Bimo.

Langkah penegakan kepatuhan pajak ini berjalan linier dengan ketentuan hukum yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan beleid tersebut, seluruh penyedia jasa marketplace yang telah ditunjuk wajib memotong PPh Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 0,5 persen dari total peredaran bruto (omzet kotor) milik pedagang dalam negeri yang menggelar lapak di aplikasi mereka.

Secara hierarki hukum, formula pengenaan pajak bagi para pelaku usaha digital ini akan tetap mengacu pada landasan pokok Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah juga memastikan tetap memberikan proteksi bagi pelaku usaha mikro. Bagi pedagang daring yang mencatatkan total omzet tahunan tidak melebihi angka Rp4,8 miliar, negara memberikan kelonggaran fiskal yang adil. Walaupun pelaku usaha tersebut terikat pada mekanisme PPh final UMKM, mereka dibebaskan dari kewajiban penyetoran PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan batas ambang Rp500 juta pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi jual bersih investor asing (net foreign sell) di Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi berlanjut dalam beberapa bulan ke depan.

Penyebabnya adalah sikap wait and see investor global menanti evaluasi lanjutan Market Classification Review yang masih akan dilakukan pada November 2026 oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Meski Indonesia berhasil mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market, sejumlah catatan yang diberikan MSCI masih menjadi perhatian pengelola dana asing dalam menentukan alokasi investasinya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai investor masih bersikap wait and see hingga MSCI menggelar Market Classification Review pada November tahun ini.

Ketidakpastian mengenai hasil evaluasi itu mendorong banyak investor global lebih berhati-hati menempatkan dana di pasar saham domestik.

Bahkan, sebagian dari mereka telah mengurangi porsi investasinya melalui penyesuaian portofolio (rebalancing), langkah antisipasi terhadap potensi penurunan status pasar Indonesia ke Frontier Market pada akhir 2026.

Dengan strategi itu, investor berupaya mengamankan aset sambil menunggu kepastian hasil evaluasi lembaga provider global tersebut.

“Ketidakpastian hingga bulan November inilah yang membuat pengelola dana asing memilih untuk wait and see atau bahkan mengurangi bobot portofolio mereka (rebalancing mandiri). Mereka mengamankan aset terlebih dahulu untuk menghindari risiko downgrade di akhir tahun nanti,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu pagi (1/7/2026).

Secara akumulatif, aksi jual asing sepanjang tahun ini mencapai Rp 85,96 triliun, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah terkoreksi 32,68 persen secara year to date (YTD).

Pada perdagangan Selasa (30/6/2026), asing membukukan net sell Rp 1,205 triliun dan membuat indeks anjlok 3,05 persen ke level 5.643.

Meskipun hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada 24 Juni membawa kabar positif karena Indonesia tetap dipertahankan dalam kategori Emerging Market, keputusan itu juga disertai catatan yang menjadi perhatian serius investor global.

MSCI menilai terdapat sejumlah persoalan struktural di bursa RI, baik soal transparansi struktur kepemilikan saham yang belum memadai, akurasi data free float yang masih dipertanyakan akibat tingginya konsentrasi kepemilikan pada sejumlah emiten besar.

Lalu, adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading behavior) yang dapat memengaruhi proses pembentukan harga saham secara wajar.

Nafan menyebut “rapor kuning” dari MSCI tersebut mendorong sebagian investor asing memilih untuk tetap berhati-hati menempatkan dana di pasar saham tanah air.

“Yang menjadi masalah bagi investor asing (terutama fund manager besar) adalah "rapor kuning" yang disertakan MSCI. Ada beberapa isu struktural yang disorot,” paparnya.

MSCI sebelumnya menegaskan bahwa status Indonesia sebagai Emerging Market akan terus dievaluasi secara ketat.

Lembaga penyedia indeks global ini mengingatkan bila Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), belum menunjukkan kemajuan implementasi reformasi pasar untuk menjawab berbagai isu, maka peluang penurunan status Indonesia pada Market Classification Review November 2026 tetap terbuka.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, YOGYAKARTA - NETPAC Asian Film Festival (JAFF) bakal kembali menggelar JAFF Market, ajang pasar film terbesar di Indonesia yang kini memasuki penyelenggaraan tahun ketiganya. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28–30 November 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.

Pada edisi tahun ini, JAFF Market mengusung fokus untuk memperkuat kolaborasi antarpelaku industri perfilman. Forum tersebut akan mempertemukan berbagai pihak dalam ekosistem film, mulai dari kreator, produser, investor, distributor, hingga lembaga dan institusi yang berperan dalam mendukung perkembangan industri.

Market Director JAFF Market, Linda Gozali, menilai perkembangan industri perfilman Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang semakin positif. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa industri film nasional telah memasuki tahap perkembangan yang lebih matang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Saat ini, menurutnya, fokus industri tidak lagi hanya sebatas meningkatkan jumlah produksi film. Tantangan yang dihadapi telah bergeser pada upaya memastikan setiap proyek memiliki akses yang memadai terhadap sumber pembiayaan, jaringan pasar, serta peluang kolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Di sinilah JAFF Market mengambil peran sebagai market hub. Kami melihat semakin banyak proyek menemukan mitra pendanaan, talenta memperoleh peluang pengembangan, dan IP Indonesia menjangkau pasar yang lebih luas," katanya.

Linda mengatakan pengalaman penyelenggaraan selama dua tahun terakhir memperlihatkan bahwa kebutuhan akan platform industri seperti JAFF Market terus meningkat. Hal itu sejalan dengan semakin besarnya minat berbagai pihak untuk berinvestasi dan menjalin kolaborasi dalam industri perfilman Indonesia.

Di sisi lain, Festival Director JAFF, Ifa Isfansyah, menilai laju pertumbuhan industri film kini perlu diiringi dengan penguatan ekosistem yang lebih kokoh. Menurutnya, diperlukan wadah yang mampu mempertemukan para pelaku industri dengan pasar serta calon investor agar potensi setiap proyek film dapat berkembang secara optimal.

“Indonesia memiliki talenta dan kekayaan intellectual property (IP) yang besar, namun masih membutuhkan infrastruktur industri yang mampu memperluas peluang kolaborasi dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan,” jelasnya.

Di luar itu, industri perfilman Indonesia juga terus mencatatkan perkembangan positif sepanjang tahun ini. Meski berada di tengah kondisi perlambatan ekonomi, sektor film nasional tetap mampu mempertahankan kinerjanya dan menunjukkan daya tahan yang kuat.

Mengacu pada data Cinepoint dalam Industry Trends and Performance in H1 2026, sebanyak 13 film Indonesia berhasil menembus angka satu juta penonton sebelum semester pertama 2026 berakhir.

Capaian tersebut menjadi yang tercepat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan semakin banyak film nasional yang sukses menarik perhatian penonton dalam skala luas.

Pada penyelenggaraan tahun ini, JAFF Market tetap menghadirkan berbagai program andalan yang telah menjadi bagian penting dari ekosistemnya. Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung setiap tahapan dalam rantai nilai industri perfilman, mulai dari pengembangan proyek, peningkatan kapasitas talenta, fasilitasi business matching, hingga membuka akses yang lebih luas ke pasar internasional.

Adapun rangkaian program yang akan digelar meliputi Film Industry Exhibitions, JAFF Future Project, Talent Day, Film Lab, Film & Market Conference, Market Screening, Company Showcase, Networking Events, serta JAFF IP Connection, yang sebelumnya dikenal dengan nama JAFF Content Market.

Di luar penyelenggaraan tahunannya, JAFF Market juga terus memperluas kehadiran internasional melalui partisipasi dalam berbagai ajang industri seperti Marché du Film - Cannes, Asian Contents & Film Market - Busan, dan Asia TV Forum & Market (ATF) - Singapore. Upaya ini dilakukan untuk mempromosikan kreator dan IP Indonesia sekaligus memperkuat jejaring global yang dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan industri film nasional.

Selain penyelenggaraan tahunan, JAFF Market juga terus memperkuat eksistensinya di tingkat internasional dengan berpartisipasi dalam sejumlah ajang industri film bergengsi, seperti Marché du Film di Cannes, Asian Contents & Film Market (ACFM) di Busan, serta Asia TV Forum & Market (ATF) di Singapura.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari strategi JAFF Market untuk mempromosikan para kreator dan kekayaan intellectual property (IP) Indonesia ke pasar global. Melalui langkah ini, JAFF Market juga berupaya memperluas jejaring internasional sekaligus membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan investasi guna mendorong pertumbuhan industri film nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sepanjang perdagangan perdagangan pekan lalu, 22—26 Juni 2026.

IHSG tercatat melemah 4,55% sehingga ditutup pada level 5.896,134 dari posisi 6.177,139 pada pekan lalu. Adapun kapitalisasi pasar BEI juga terkoreksi 4,51% menjadi Rp10.302 triliun dari Rp10.788 triliun pada pekan sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini juga mengalami penurunan sebesar 22,95% menjadi 1,73 juta kali transaksi dari 2,24 juta kali transaksi pada pekan lalu.

”Lalu, data rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini mengalami perubahan sebesar 26,01% menjadi 25,18 miliar lembar saham dari 34,03 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” ungkap Kautsar dalam keterangan resminya, Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian pekan ini mengalami perubahan, yaitu sebesar 29,13% menjadi Rp17,58 triliun dari Rp24,80 triliun pada pekan sebelumnya.

Adapun investor mencatatkan nilai jual bersih atau net sell Rp537,25 miliar pada perdagangan Jumat (26/6/2026) dan sepanjang tahun 2026 mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp71,681 triliun.

Analis menilai koreksi yang terjadi terhadap IHSG kali ini disebut berakar dari penyebab struktural dengan pemulihan yang bergantung pada resolusi kelembagaan, bukan sekedar insentif suku bunga biasa.

Tim riset Henan Sekuritas dan Henan Asset Management menjelaskan setelah pengumuman MSCI Annual Market Classification Review 2026 yang mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market, menjadi awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal berjalan efektif.

Pasalnya peringkat Indonesia menetap dan tidak diturunkan, tetapi status ini masih bergantung pada periode uji coba untuk melihat keseriusan implementasi reformasi, hingga bulan November 2026.

"Sederhananya, Indonesia punya lima bulan untuk menunjukkan bahwa reformasinya nyata dan berjalan, bukan hanya di atas kertas, dengan tenggat waktu hingga bulan November 2026," ujar tim dalam riset tertulisnya dikutip, Jumat (26/6/2026).

Menurut tim riset jika bukti implementasi tidak terlihat, MSCI akan membuka proses formal untuk mempertimbangkan reklasifikasi ke Frontier Market, seperti yang sudah menjadi roadmap yang mereka tulis secara publik.

Secara umum, lanjut tim, pengumuman yang baru ini tidak banyak merubah perspektif terhadap pasar. Walau pengumuman kali ini memberikan beberapa kepastian, seperti tenggat waktu yang jelas serta kriteria yang dipantau.

Namun demikian penambahan periode waktu memperpanjang sikap menggantung yang telah ada dari awal tahun sekaligus memperpanjang kehati-hatian investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan pasar modal Indonesia kedepan diperkirakan bergantung pada keberhasilan penyelesaian persoalan struktural, bukan semata-mata didorong faktor eksternal seperti penurunan suku bunga global.

Koreksi yang terjadi terhadap IHSG kali ini disebut berakar dari penyebab struktural dengan pemulihan yang bergantung pada resolusi kelembagaan, bukan sekedar insentif suku bunga biasa.

Tim riset Henan Sekuritas dan Henan Asset Management menjelaskan setelah pengumuman MSCI Annual Market Classification Review 2026 yang mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market, menjadi awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal berjalan efektif.

Pasalnya peringkat Indonesia menetap dan tidak diturunkan, tetapi status ini masih bergantung pada periode uji coba untuk melihat keseriusan implementasi reformasi, hingga bulan November 2026.

"Sederhananya, Indonesia punya lima bulan untuk menunjukkan bahwa reformasinya nyata dan berjalan, bukan hanya di atas kertas, dengan tenggat waktu hingga bulan November 2026," ujar tim dalam riset tertulisnya dikutip, Jumat (26/6/2026).

Menurut tim riset jika bukti implementasi tidak terlihat, MSCI akan membuka proses formal untuk mempertimbangkan reklasifikasi ke Frontier Market, seperti yang sudah menjadi roadmap yang mereka tulis secara publik.

Secara umum, lanjut tim, pengumuman yang baru ini tidak banyak merubah perspektif terhadap pasar. Walau pengumuman kali ini memberikan beberapa kepastian, seperti tenggat waktu yang jelas serta kriteria yang dipantau.

Namun demikian penambahan periode waktu memperpanjang sikap menggantung yang telah ada dari awal tahun sekaligus memperpanjang kehati-hatian investor.

Selama periode Juli hingga Oktober 2026, investor diperkirakan memantau secara ketat berbagai langkah reformasi yang dilakukan regulator, terutama terkait transparansi data kepemilikan saham, peningkatan kualitas free float, serta berbagai upaya memperbaiki aksesibilitas pasar yang selama ini menjadi perhatian investor institusi global.

"Agenda reformasi Indonesia yang akan terus diuji. Apa yang OJK, BEI, dan KSEI lakukan antara sekarang dan Oktober 2026 akan dinilai bukan hanya dari perspektif domestik tapi juga perspektif investor institusi global," lanjut tim.

Lebih jauh menurut tim, di tengah masa probasi tersebut, pelaku pasar diperkirakan akan dibanjiri berbagai informasi dan spekulasi.

Interpretasi yang terlalu ekstrem, baik yang menyebut Indonesia telah sepenuhnya lolos dari ancaman downgrade maupun yang menganggap penurunan status tinggal menunggu waktu dinilai sama-sama kurang tepat karena mengabaikan nuansa keputusan MSCI.

Begitupula dengan fluktuasi harian IHSG yang lebih banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek dibanding perubahan fundamental. Sebaliknya, terdapat tiga indikator yang dinilai oleh tim riset yang lebih penting untuk dicermati investor.

Pertama, realisasi implementasi reformasi pasar modal oleh OJK, BEI, dan KSEI dalam beberapa bulan mendatang.

Kedua, stabilitas nilai tukar rupiah. Apabila rupiah mulai bergerak stabil atau menguat secara alami menuju kisaran Rp15.000–Rp16.000 per dolar AS, kondisi tersebut dapat menjadi sinyal meredanya tekanan struktural sekaligus meningkatnya kepercayaan investor asing.

Ketiga, hasil penilaian sovereign rating Indonesia oleh S&P Global Ratings yang dijadwalkan keluar pada Juli 2026. Peringkat tersebut akan menjadi indikator tambahan mengenai persepsi investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Polymarket mengonfirmasi insiden keamanan siber yang menyebabkan peretas berhasil mencuri dana dari sejumlah penggunanya akibat adanya celah keamanan pada vendor pihak ketiga.

Polymarket adalah platform pasar prediksi terdesentralisasi terbesar di dunia yang memanfaatkan teknologi blockchain.

Di platform ini, pengguna dapat membeli dan menjual saham (menggunakan mata uang kripto) untuk menebak hasil dari berbagai peristiwa dunia nyata, mulai dari politik, ekonomi, olahraga, hingga budaya populer.

Melalui pernyataan resmi di media sosial X, dikutip Jumat (26/6/2026) manajemen menjelaskan pembobolan pada sistem pihak ketiga tersebut memungkinkan pelaku kejahatan menyuntikkan kode berbahaya ke situs web perusahaan yang berdampak pada sebagian pengguna.

Pihak perusahaan menyatakan telah melokalisasi insiden tersebut, serta sedang menghubungi para korban terdampak untuk proses pengembalian dana secara utuh.

Juru bicara Polymarket, Connor Brandi, membenarkan peretasan tersebut berujung pada hilangnya dana digital milik pengguna, meski dirinya belum bersedia merinci kronologi kejadian lebih lanjut saat dikonfirmasi.

Di saat yang sama, firma pemantau blockchain PeckShield melaporkan adanya kampanye phishing aktif yang menyasar para pengguna platform taruhan kripto tersebut.

Berdasarkan temuan PeckShield, para peretas diperkirakan menguras aset mata uang kripto senilai total sekitar US$3 juta. Analis blockchain lain turut melaporkan pola kerugian serupa, dengan klaim dana tersebut dicuri dari belasan korban berbeda.

Insiden peretasan ini menjadi pukulan telak berikutnya bagi Polymarket yang sepanjang pekan ini terus menuai sorotan negatif.

Sebelum kasus kebocoran dana ini mencuat, sebuah investigasi mengungkapkan perusahaan sempat membayar pembuat konten daring untuk mengunggah video manipulatif mengenai kemenangan taruhan palsu.

Manajemen Polymarket sendiri telah merespons temuan tersebut dengan berjanji akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh konten promosi mereka di media sosial.

Diblokir Komdigi

Adapun di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memutus akses (pemblokiran) terhadap situs web www.polymarket.com.

Selain pemutusan akses situs, tim pengawasan saat ini tengah menelusuri seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket guna dilakukan pembatasan dan pemblokiran akses secara komprehensif di berbagai platform.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan platform yang memfasilitasi taruhan berbasis uang atas suatu hasil atau kejadian tertentu tetap dikategorikan sebagai judi online, meskipun dikemas dengan Prediction Market di antaranya menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren outflowdana asing di pasar saham nampaknya agak kontras dengan optimisme sentimen pasar. Hasil Market Classification Review MSCI 2026 telah dirilis, menyatakan Indonesia tetap berada di emerging market (EM). Penyedia indeks global juga mengakui perbaikan transformasi pasar modal Indonesia.

Di hari yang sama perilisan, Rabu (24/6/2026), IHSG justru melemah 03,56% dengan net sell asing sebesar Rp1,17 triliun. Net sell asing terus terjadi sejak penutupan perdagangan 18 Juni 2026.

Sementara dalam MSCI Acessibility Review 2026, pasar modal Indonesia sebenarnya masih cukup unggul dibandingkan dengan negara EM lainnya dari beberapa kriteria penilaian MSCI.

Kondisi kontras juga terpotret dalam horizon data kuartalan. Dalam Januari-Maret 2026, tercatat net sell asing sebesar Rp32,85 triliun. Padahal, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dalam periode ini fundamental perusahaan tercatat menorehkan kinerja terbaiknya dalam 5 tahun terakhir, yakni 80% dari emiten yang melantai di bursa membukukan laba bersih. Selain itu, emiten-emiten LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9%.

Sementara itu, saat IHSG mencatat net sell Rp1,17 triliun pada perdagangan Rabu (24/6), sejumlah saham seperti BREN, ANTM, INDF, INCO, UNVR, GGRM, ICBP, AKRA, CUAN, hingga TINS justru menjadi 10 besar emiten dengan nilai net buy tertinggi. Artinya, asing cukup selektif masuk ke Indonesia memilih emiten-emiten tertentu.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata menjelaskan ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian investor asing melihat pasar modal Tanah Air, yaitu stabilitas rupiah, kepastian arah kebijakan ekonomi, serta bukti bahwa reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) benar-benar meningkatkan transparansi dan kualitas price discovery.

"Selama faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya membaik, investor institusi kemungkinan masih akan bersikap selektif, meskipun kami melihat proses akumulasi awal pada saham-saham tertentu sudah mulai terjadi," kata Liza kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Ihwal sentimen yang disebabkan MSCI, Liza menilai bagian terpenting dari laporan reviu penyedia indeks global tersebut bukan keputusan mempertahankan Indonesia di Emerging Market (EM), melainkan peringatan yang menyertainya. MSCI secara eksplisit menyoroti profound investability concerns terkait transparansi kepemilikan saham dan dugaan coordinated trading behavior.

MSCI, kata Liza, juga memberi tenggat hingga November 2026 dan membuka kemungkinan konsultasi penurunan status ke Frontier Market apabila reformasi belum menunjukkan hasil nyata.

"Artinya, pasar tidak bereaksi terhadap status Emerging Market yang dipertahankan, tetapi terhadap meningkatnya risiko di masa depan. Hal inilah yang berpotensi menaikkan risk premium Indonesia," tegasnya.

Sementara faktor di luar MSCI, tantangannya juga bersifat struktural. Liza bilang, Indonesia kini berada di peringkat 48 Global Competitiveness Ranking, tertinggal dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan bahkan Filipina. Hal ini menunjukkan investor global tidak hanya melihat market size atau ukuran ekonomi, tetapi juga kualitas institusi, produktivitas, efisiensi regulasi, serta kepastian kebijakan sebelum menempatkan modalnya.

Asing Masuk Selektif

Sejak awal tahun hingga Kamis 25 Juni 2026, tercatat akumulasi nilai jual bersih investor asing sebesar Rp71,14 triliun. Namun, Liza melihat investor asing saat ini tidak sepenuhnya menunggu di luar pasar.

Menurutnya, dengan valuasi (IHSG) yang sudah kembali ke level rendah tahun lalu, Kiwoom Sekuritas melihat kemungkinan sebagian smart money sudah mulai melakukan akumulasi bertahap pada saham-saham berkualitas.

"Namun, arus dana besar (broad-based foreign inflow) biasanya baru datang setelah kepercayaan pasar mulai pulih dan tren kenaikan indeks sudah lebih jelas," ujar Liza.

Secara historis, Liza mencatat dalam beberapa episode pemulihan IHSG, investor asing justru sering kembali setelah indeks lebih dahulu menguat belasan persen, bukan tepat di titik terendah.

Liza menggarisbawahi, ini artinya yang masih ditunggu investor global bukan sekadar valuasi murah atau laba emiten yang kuat, melainkan penurunan country risk.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan bahwa investor asing saat ini kian selektif masuk pasar modal Indonesia. Mereka yang masih masuk, menyasar nama-nama dengan likuiditas tinggi, free float bersih, dan earnings visibility kuat.

"Contohnya seperti INDF, ICBP, AKRA, dan ANTM yang mencerminkan preferensi ke defensive earnings dan commodity play dengan clean governance," kata Wafi.

Mempertimbangkan hal itu, Wafi menyarankan kepada investor ritel agar mengikuti footprint asing sebagai sinyal. Investor ritel juga disarankan melakukan akumulasi bertahap pada saham blue chips dan menghindari saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholders consentration (HSC).

Seperti halnya yang disampaikan Liza, Wafi menilai saat ini investor asing menunggu tiga sinyal sebelum mereka kembali masuk. Tiga faktor itu adalah bukti nyata implementasi reformasi information flow, stabilisasi rupiah yang berkelanjutan, serta kejelasan MSCI Review yang akan dirilis November 2026.

Di sisi lain, faktor yang membuat risk premium Indonesia meningkat adalah penurunan kriteria information flow dalam MSCI Classification Review 2026. Kondisi ini menurutnya membatasi kemampuan asing melakukan index replication.

"Selain itu, bahasa pfofound investability dan penyebutan eksplisit emerging market ke frontier market adalah eskalasi formal. Risk premium Indonesia naik juga karena ketidakpastian status benchmark November 2026 yang belum resolved," tegas Wafi.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

DALAM film Margin Call (2011), krisis tidak bermula ketika nilai aset merosot.

Masalah justru muncul ketika para pelaku pasar di dalamnya menyadari ngka yang dipercaya tidak lagi mencerminkan risiko sebenarnya.

Pasar modal memang berdiri di atas kepercayaan. Investor harus dapat memastikan siapa yang mengendalikan saham, berapa jumlah saham yang benar-benar beredar, dan apakah harga terbentuk melalui transaksi yang wajar.

Karena itu, keputusan MSCI pada 23 Juni 2026 untuk mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market tidak seharusnya hanya disambut sebagai kabar melegakan.

Dalam pengumuman yang sama, MSCI masih mencatat kekhawatiran serius mengenai kelayakan investasi di pasar Indonesia.

Kekhawatiran tersebut bersumber dari ketidakjelasan struktur kepemilikan dan dugaan perdagangan terkoordinasi.

Keduanya menyulitkan investor mengetahui free float yang sebenarnya dan menilai kewajaran harga. MSCI mengaitkannya dengan dua pilar aksesibilitas pasar, yaitu arus informasi dan infrastruktur pasar.

Indonesia diberi waktu hingga peninjauan indeks pada November 2026.

Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat, MSCI dapat mempertimbangkan sejumlah tindakan, termasuk membuka konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

Keputusan Juni dengan demikian bukan pembebasan dari ancaman penurunan kelas.

Indonesia hanya memperoleh waktu tambahan untuk membuktikan bahwa reformasi yang diumumkan benar-benar bekerja.

Tenggat tersebut semakin penting karena pasar modal Indonesia sedang menghadapi tekanan.

Sepanjang 2026, IHSG turun hampir 30 persen dan menjadi salah satu pasar saham utama dengan kinerja terburuk di dunia.

Investor asing juga mencatat penjualan bersih sekitar 3,9 miliar dolar AS dari Bursa Efek Indonesia.

Apabila reklasifikasi terjadi, tekanan dapat membesar karena dana pasif dan pengelola investasi dengan mandat Emerging Market harus menyesuaikan portofolionya.

Besarnya arus keluar memang bergantung pada bentuk reklasifikasi dan keputusan masing-masing pengelola dana.

Namun, kegagalan memperbaiki integritas pasar dapat menimbulkan biaya ekonomi yang jauh lebih besar daripada biaya reformasi.

Dari perspektif Economic Analysis of Law, masalah Indonesia bukan semata-mata kekurangan regulasi.

Pertanyaan utamanya adalah apakah regulasi mampu menciptakan insentif yang cukup kuat untuk mengubah perilaku pelaku pasar.

OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI telah mengumumkan sejumlah langkah, antara lain pengungkapan pemegang saham di atas satu persen, klasifikasi investor yang lebih terperinci, kerangka High Shareholding Concentration, serta peta jalan kenaikan minimum free float menjadi 15 persen.

MSCI mengakui langkah-langkah tersebut. Namun, penilaiannya tidak berhenti pada pengumuman kebijakan.

MSCI akan menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan dari langkah-langkah itu, terutama dalam penentuan free float dan kelayakan investasi secara lebih luas.

Pengalaman Turki memperlihatkan cara MSCI menilai reformasi.

Otoritas pasar modal Turki telah menerbitkan kerangka untuk mengeluarkan kepemilikan dana investasi dari perhitungan free float apabila pemilik manfaat akhirnya termasuk pihak yang seharusnya dikecualikan.

MSCI mengakui kerangka itu, tetapi masih menunggu bukti penerapannya.

Indonesia karena itu tidak cukup mengumumkan kebijakan. Hasilnya harus dapat dinilai sebelum November. Setidaknya terdapat tiga pekerjaan yang perlu diselesaikan.

Pertama, dugaan perdagangan terkoordinasi harus dijawab melalui pengawasan dan penegakan hukum yang nyata.

Dalam logika ekonomi hukum, pelanggaran akan terus terjadi apabila keuntungan yang diharapkan lebih tinggi daripada kemungkinan tertangkap yang dikalikan dengan beratnya sanksi.

Karena itu, OJK perlu meningkatkan kemampuan deteksi, memperkuat pemeriksaan, dan memastikan pelanggaran menimbulkan biaya yang berarti.

Pengawasan juga harus mampu menemukan pola transaksi yang secara individual tampak wajar, tetapi secara keseluruhan mendistorsi harga.

Kedua, transparansi kepemilikan harus menghasilkan gambaran free float yang sebenarnya. Pengungkapan pemegang saham di atas satu persen merupakan langkah awal, tetapi belum menjadi penyelesaian.

Data kepemilikan harus membantu investor memahami hubungan antarpemegang saham, pemilik manfaat akhir, dan jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan.

Tanpa itu, angka free float dapat terlihat besar di atas kertas, padahal sebagian saham secara ekonomi masih berada dalam satu kelompok kendali.

Persoalan ini berkaitan langsung dengan asimetri informasi. Sebagian pelaku mungkin mengetahui struktur kepemilikan yang sebenarnya, sedangkan investor lain hanya bergantung pada data formal.

Ketiga, reformasi free float harus menunjukkan kemajuan sebelum November.

Kenaikan minimum free float menjadi 15 persen memang membutuhkan masa penyesuaian agar emiten dapat menata struktur kepemilikannya.

Namun, MSCI tampaknya tidak menuntut seluruh reformasi selesai pada saat itu.

Indonesia setidaknya harus memperlihatkan kemajuan yang dapat diverifikasi melalui target antara, seperti jumlah emiten yang telah menyesuaikan struktur kepemilikan, perubahan perhitungan free float, dan temuan mengenai konsentrasi kepemilikan yang sebelumnya tidak teridentifikasi.

OJK, BEI, dan KSEI juga perlu menerbitkan laporan implementasi secara berkala.

Laporan itu dapat memuat tingkat kepatuhan emiten, perubahan data kepemilikan, hasil pengawasan transaksi mencurigakan, dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Pada akhirnya, posisi dalam indeks global bukan tujuan utama. Posisi tersebut merupakan konsekuensi dari pasar yang transparan, likuid, dan dapat dipercaya.

November 2026 akan memperlihatkan apakah reformasi mampu mengubah perilaku pasar atau hanya berhenti sebagai perubahan di atas kertas.

Pelajaran dari Margin Call bukan semata-mata bahwa pasar dapat runtuh, melainkan krisis membesar ketika kepercayaan hilang lebih cepat daripada kemampuan lembaga memperbaikinya. Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk mencegah hal tersebut, tetapi tenggatnya semakin dekat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Pasar modal Indonesia masih memenuhi karakteristik utama sebagai pasar negara berkembang dan tetap menjadi bagian dari kelompok negara tujuan investasi global.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market menunjukkan aksesibilitas pasar modal yang tetap terjaga.

“Keputusan tersebut menegaskan bahwa pasar modal Indonesia masih memenuhi karakteristik utama sebagai pasar negara berkembang dan tetap menjadi bagian dari kelompok negara tujuan investasi global,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, lembaga penyedia indeks global, MSCI Inc. dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada 23 Juni 2026 waktu setempat tidak mereklasifikasi Indonesia maupun membuka konsultasi terkait kemungkinan perubahan status dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

Meski demikian, Airlangga mengatakan pemerintah mencermati sejumlah masukan MSCI untuk memperkuat kualitas tata kelola pasar modal. MSCI menyoroti perlunya peningkatan transparansi struktur kepemilikan saham dan integritas pembentukan harga di pasar.

Menurut MSCI, investor institusi global masih memiliki kekhawatiran terkait keterbukaan informasi kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang berpotensi mempengaruhi penilaian free float dan keandalan harga pasar sebagai acuan investasi.

Di sisi lain, MSCI mengapresiasi sejumlah reformasi yang telah dilakukan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut antara lain peningkatan keterbukaan identitas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, penyempurnaan klasifikasi investor, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta penerapan roadmap peningkatan minimum free float secara bertahap menjadi 15 persen.

Pemerintah bersama OJK, BEI, KSEI, dan Bank Indonesia berkomitmen mempercepat pelaksanaan berbagai agenda reformasi sebelum evaluasi berikutnya pada siklus MSCI Index Review November 2026.

Langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan pasar, peningkatan transparansi kepemilikan saham, penyempurnaan tata kelola perusahaan tercatat, penguatan integritas perdagangan, serta penegakan hukum yang lebih efektif.

Airlangga menuturkan, pemerintah juga akan terus menjaga komunikasi aktif dengan MSCI dan investor global guna memastikan kemajuan reformasi tercermin dalam penilaian aksesibilitas pasar Indonesia.

Selain itu, pemerintah akan melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor domestik, memperkuat kualitas pembentukan harga, dan meningkatkan efisiensi pasar.

Menko menegaskan hasil tinjauan MSCI tahun ini menjadi momentum untuk mempercepat reformasi pasar modal nasional.

“Indonesia yang tetap berstatus Emerging Market menunjukkan fundamental ekonomi nasional dan aksesibilitas pasar Indonesia tetap kuat. Pemerintah menghargai masukan MSCI sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pasar modal. Fokus kami adalah memastikan setiap agenda reformasi tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten sehingga memberi dampak nyata terhadap transparansi, integritas pasar, dan kepercayaan investor,” ujar Airlangga.

Menurut dia, reformasi yang konsisten, didukung fundamental ekonomi yang kuat serta stabilitas makroekonomi yang terjaga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi utama di kawasan sekaligus mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Tekanan terhadap pasar saham Indonesia akibat kekhawatiran risiko penurunan status pasar dari emerging market ke frontier market dinilai belum menjadi alasan bagi investor untuk melakukan aksi jual panik.

Investor justru disarankan melakukan reposisi portofolio secara selektif sambil mencermati perkembangan reformasi pasar modal.

IHSG melemah tajam 3,56 persen ke level 5.883,9 pada Rabu (24/6/2026), seiring nilai tukar rupiah kembali mendekati area Rp18.000 per USD seiring respons negatif investor terhadap hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang masih mempertahankan Indonesia sebagai pasar berkembang (Emerging Market), namun memperpanjang masa evaluasi terkait reformasi pasar.

Tekanan jual terutama dipimpin oleh saham-saham perbankan besar seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Menurut analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto, Kamis (25/6/2026), pelemahan tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran pasar terkait potensi penurunan status Indonesia oleh MSCI Inc. menjadi frontier market.

Namun, ia menilai faktor utama yang menentukan keberlanjutan status Indonesia sebagai emerging market adalah implementasi reformasi aksesibilitas pasar dan transparansi kepemilikan yang nyata, luas, serta konsisten.

"Bukan sekadar perubahan regulasi di atas kertas," ujar Rully dalam risetnya.

Ia menambahkan, selama reformasi tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan, risiko penurunan status Indonesia ke frontier market akan semakin melemah.

Dalam situasi pasar yang penuh tekanan, Rully menyarankan investor institusi untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan kepanikan.

“Kami menyarankan investor institusi menghindari panic selling, melakukan reposisi portofolio secara lebih selektif dan disiplin terhadap risiko, serta menerapkan tactical allocation antara ekuitas dan fixed income/cash,” kata Rully.

Sementara itu, pada perdagangan Kamis (25/6/2026), IHSG mulai menunjukkan pemulihan teknikal. Hingga pukul 10.00 WIB, indeks menguat 0,73 persen ke level 5.926.

Sebelumnya, dari sisi pelaku pasar, keputusan teranyar MSCI tersebut dinilai cenderung netral. Stockbit Sekuritas menyebut MSCI masih mengakui arah reformasi yang positif, namun tetap mempertahankan “overhang” risiko penurunan status.

Stockbit Sekuritas juga menyoroti bahwa MSCI membutuhkan waktu observasi yang lebih panjang untuk menilai efektivitas reformasi, dengan merujuk pada sejumlah preseden seperti Mesir dan Kenya, di mana masa pembekuan kebijakan serupa berlangsung antara sekitar 12 hingga 21 bulan sebelum dicabut.

Sementara itu, MNC Sekuritas menilai MSCI masih menyoroti isu struktural seperti transparansi kepemilikan, validitas free float, hingga dugaan coordinated trading.

Menurut riset mereka, meski risiko downgrade belum terjadi, Indonesia tetap berada dalam fase pengawasan ketat hingga akhir 2026.

Investor juga akan mencermati apakah reformasi seperti keterbukaan kepemilikan saham, foreign inclusion factor (FIF), dan jumlah saham beredar (number of shares/NOS) dapat benar-benar diimplementasikan secara konsisten.

Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada MSCI Index Review November 2026, yang menjadi penentu apakah Indonesia tetap bertahan sebagai emerging market atau masuk tahap konsultasi menuju penurunan status. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.