Bisnis.com, SEMARANG — Mata uang nasional Iran dilaporkan telah anjlok ke titik terendah di tengah tekanan blokade laut oleh Amerika Serikat (AS) serta kondisi inflasi yang kian memburuk.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Jumat (1/5/2026), nilai tukar mata uang nasional Iran, yakni rial di pasar terbuka sempat melemah hingga menembus 1,81 juta per dolar AS pada Rabu siang sebelum akhirnya pulih sebagian. Sebagai perbandingan, nilai tukar tersebut berada di kisaran 1,54 juta per dolar AS pada awal pekan ini, dan sekitar 811.000 per dolar AS pada periode yang sama setahun yang lalu

Selama dua bulan terakhir, pergerakan rial sempat dalam kondisi yang relatif stabil, setelah sebelumnya mengalami penurunan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan, termasuk pengerahan pasukan AS. Namun, tekanan kembali meningkat seiring eskalasi kebijakan blokade yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi Iran.

Adapun penurunan tajam terbaru ini juga dipicu oleh inflasi yang tidak terkendali, yang terus membebani perekonomian Iran. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kombinasi sanksi internasional dan persoalan internal Iran dalam pengelolaan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat.

Dalam aksi blokade oleh Angkatan Laut AS, Iran kian mendapat tekanan yang semakin kuat. Berdasarkan laporan yang beredar, AS saat ini telah menempatkan tiga kapal induk di kawasan tersebut dan berencana untuk menambah pasukan sekaligus peralatannya guna memperkuat aksi blokade di kawasan tersebut.

Menanggapi aksi blokade AS yang masih berlanjut hingga saat ini, pemerintah Iran telah menunjukkan sikap yang lebih keras dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, dan berjanji akan melawan blokade laut di perairan selatan Iran. Selain itu, di tengah ancaman Presiden AS Donald Trump, Pemerintah Iran juga telah berupaya memberdayakan provinsi-provinsi perbatasannya sendiri untuk mengimpor barang-barang kebutuhan pokok dengan memangkas birokrasi.

Tidak sampai di situ, Pemerintah Iran juga telah mengalokasikan dana sebesar US$1 miliar dari dana kekayaan negara untuk membeli bahan pangan. Pemerintah juga kembali menerapkan nilai tukar preferensial bersubsidi guna menekan harga barang, meskipun kebijakan ini menuai kekhawatiran terkait adanya potensi korupsi.

Sementara itu, dilansir dari laman Washington post, para ahli telah memperingatkan bahwa penurunan nilai rial berpotensi akan semakin memicu inflasi di negara ini, mengingat banyak barang impor seperti makanan, obat-obatan, elektronik, hingga bahan mentah yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.

Blokade yang dilakukan AS juga dinilai telah memangkas salah satu sumber utama pendapatan Iran, yakni ekspor minyak. Pembatasan dan penyitaan pengiriman minyak disebut telah menekan pendapatan negara secara signifikan. Meski demikian, para pemimpin Iran tetap optimis bahwa perekonomian yang telah dibangun untuk mandiri selama puluhan tahun di bawah sanksi internasional mampu bertahan menghadapi kesulitan ini.

Dalam upaya menghentikan aksi blokade, Iran sebelumnya sempat memberikan usulan kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz sebagai imbalan atas pencabutan blokade pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut AS. Namun, usulan tersebut ditolak tegas oleh Trump. Presiden AS tersebut menyebut bahwa blokade yang sedang berlangsung ini terlihat lebih efektif dibandingkan melakukan pengeboman.

“Blokade ini sedikit lebih efektif daripada pengeboman. Dan ini akan lebih buruk bagi mereka. Mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir,” ujar Trump, dikutip dari laman Washington post, Kamis (30/04/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar mata uang Iran, rial, terus merosot tajam hingga mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah. Per Kamis (15/1/2026), kurs rial mencapai sekitar 1.065.000 per dollar AS di pasar terbuka.

Angka ini melemah 2.437 persen dibanding posisi awal 2025 yang masih sekitar 42.000 rial per dollar AS.

Kurs rial terhadap rupiah juga melemah signifikan. Saat ini, Rp 1 setara dengan 63,06 rial Iran, sehingga Rp 20.000 setara dengan lebih dari 1,26 juta rial.

Kejatuhan Tajam di Tengah Krisis Ekonomi

Kejatuhan rial menandai fase krisis baru dalam perekonomian Iran, menyusul depresiasi tajam sepanjang 2025.

Dilansir dari Gulf News, dalam setahun terakhir, rial kehilangan sekitar 45 persen nilainya, seiring inflasi tinggi yang terus menekan daya beli masyarakat.

Data resmi menunjukkan inflasi tahunan di Iran telah melampaui 42 persen, dipicu lonjakan harga pangan, perumahan, dan barang impor.

Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota, yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Ketidakstabilan ekonomi membuat warga dan pelaku usaha beralih menyimpan aset dalam dollar AS, emas, dan properti untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Peralihan ini semakin menyempitkan likuiditas rial di pasar domestik.

UNSPLASH/ASHKAN FOROUZANI Ilustrasi mata uang rial Iran.

Tiga Penyebab Utama Pelemahan Rial Iran

1. Sanksi Internasional yang Berat

Nilai tukar rial Iran merosot tajam selama empat dekade terakhir. Pada Revolusi Iran 1979, 1 dollar AS setara sekitar 70 rial, sedangkan awal 2026 nilainya sudah melebihi 1,4 juta rial, mengalami depresiasi sekitar 20.000 kali lipat.

Keruntuhan ini disebabkan kombinasi sanksi internasional, inflasi kronis, dan isolasi diplomatik yang berkepanjangan.

Tekanan menguat sejak September 2025 ketika PBB memberlakukan ulang sanksi, meliputi embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan.

Uni Eropa juga menambah sanksi terkait pelanggaran HAM dan dugaan pasokan drone ke Rusia dalam perang Ukraina. Sektor minyak, tulang punggung ekonomi Iran, paling terdampak.

Iran kehilangan sekitar 20 persen potensi pendapatan ekspor minyak akibat sanksi, meski pengiriman masih berlangsung lewat jalur tidak langsung dengan harga diskon besar.

Menurut Iran Open Data, pada periode hingga Maret 2025, Iran hanya meraup sekitar 23,2 miliar dollar AS dari ekspor minyak, padahal potensinya bisa lebih dari 28 miliar dollar AS. Selisih sekitar 5 miliar dollar AS itu mencerminkan ongkos ekonomi dari penghindaran sanksi.

Bank Dunia menyebut Iran mengalami "dekade pertumbuhan yang hilang", dengan PDB per kapita menyusut rata-rata 0,6 persen per tahun selama 2011–2020. Dampak sosialnya luas: hampir 10 juta warga jatuh miskin, sementara 40 persen penduduk rentan miskin.

2. Munculnya Ekonomi Paralel

Pasca-perang Iran–Irak pada 1990-an, jaringan bisnis militer Garda Revolusi (IRGC) berkembang pesat menguasai proyek strategis di sektor minyak, konstruksi, pelabuhan, hingga telekomunikasi.

IRGC menjadi aktor dominan ekonomi nasional, mengoperasikan proyek besar tanpa tender terbuka dan pengawasan sipil memadai.

Model ini dikenal sebagai “ekonomi perlawanan” yang dipromosikan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei sejak 2014 sebagai strategi bertahan dari sanksi. Namun, para analis menilai model ini justru memperkuat konsentrasi kekuasaan dan melemahkan sektor swasta.

Sanksi Barat malah memperkuat ekonomi paralel IRGC karena perusahaan asing hengkang dan pelaku usaha sipil terhimpit, sementara IRGC tetap beroperasi dengan akses devisa dan jalur perdagangan informal.

Dukungan institusional dari Dewan Penjaga Konstitusi menjaga kepentingan jaringan ini.

Ketimpangan akses ekonomi tersebut memicu kemarahan publik di tengah anjloknya nilai rial dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

3. Kebijakan Moneter dan Suku Bunga

Sistem moneter Iran menghadapi persoalan struktural. Akses dolar dan izin impor lebih ditentukan oleh kedekatan politik daripada mekanisme pasar.

Sejak kembalinya sanksi AS pada 2018, pemerintah menerapkan kurs subsidi untuk kebutuhan pokok, yang nilainya sering berubah seiring menipisnya cadangan devisa.

Meski skema lama resmi dihapus pada 2022, kurs subsidi baru muncul yang menciptakan jurang lebar dengan nilai tukar pasar, menjadikan dolar sebagai komoditas istimewa yang dikendalikan negara.

Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah kerap mencetak uang di tengah inflasi tinggi, memperparah tekanan harga. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha beralih ke penyimpanan aset dalam bentuk dollar dan properti, menciptakan lingkaran setan pelemahan rial.

Inflasi Melonjak dan Ketidakstabilan Sosial

Dilansir dari Reuters, inflasi Iran mencapai 42,5 persen pada Desember 2025, didorong kenaikan harga pangan, energi, dan barang impor.

Sanksi internasional membatasi ekspor minyak dan akses devisa, mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar.

Sejak akhir Desember 2025, protes massal terjadi di Teheran dan kota-kota besar lain, dipicu kenaikan harga bahan makanan hingga 72 persen serta melemahnya daya beli masyarakat.

Tekanan ekonomi memperburuk sentimen pasar dan mendorong masyarakat beralih ke mata uang asing atau aset riil, yang semakin menekan nilai rial.

Dampak Pelemahan Rial terhadap Indonesia

Pelemahan rial berimplikasi terbatas bagi Indonesia. Dalam perdagangan bilateral, Indonesia mengimpor beberapa produk dari Iran, terutama petrokimia.

Nilai tukar rial yang rendah membuat harga barang Iran relatif lebih murah dalam rupiah, namun ketidakstabilan ekonomi Iran dapat mengganggu kelangsungan pasokan dan kepastian kontrak dagang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 3 Penyebab Utama Mengapa Mata Uang Iran Anjlok

JAKARTA, KOMPAS.com – Nilai tukar mata uang Iran, rial, terus merosot tajam hingga mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah. Per Kamis (15/1/2026), kurs rial mencapai sekitar 1.065.000 per dollar AS di pasar terbuka.

Angka ini melemah 2.437 persen dibanding posisi awal 2025 yang masih sekitar 42.000 rial per dollar AS.

Kurs rial terhadap rupiah juga melemah signifikan. Saat ini, Rp 1 setara dengan 63,06 rial Iran, sehingga Rp 20.000 setara dengan lebih dari 1,26 juta rial.

Kejatuhan Tajam di Tengah Krisis Ekonomi

Kejatuhan rial menandai fase krisis baru dalam perekonomian Iran, menyusul depresiasi tajam sepanjang 2025.

Dilansir dari Gulf News, dalam setahun terakhir, rial kehilangan sekitar 45 persen nilainya, seiring inflasi tinggi yang terus menekan daya beli masyarakat.

Data resmi menunjukkan inflasi tahunan di Iran telah melampaui 42 persen, dipicu lonjakan harga pangan, perumahan, dan barang impor.

Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota, yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Ketidakstabilan ekonomi membuat warga dan pelaku usaha beralih menyimpan aset dalam dollar AS, emas, dan properti untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Peralihan ini semakin menyempitkan likuiditas rial di pasar domestik.

UNSPLASH/ASHKAN FOROUZANI Ilustrasi mata uang rial Iran.

Tiga Penyebab Utama Pelemahan Rial Iran

1. Sanksi Internasional yang Berat

Nilai tukar rial Iran merosot tajam selama empat dekade terakhir. Pada Revolusi Iran 1979, 1 dollar AS setara sekitar 70 rial, sedangkan awal 2026 nilainya sudah melebihi 1,4 juta rial, mengalami depresiasi sekitar 20.000 kali lipat.

Keruntuhan ini disebabkan kombinasi sanksi internasional, inflasi kronis, dan isolasi diplomatik yang berkepanjangan.

Tekanan menguat sejak September 2025 ketika PBB memberlakukan ulang sanksi, meliputi embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan.

Uni Eropa juga menambah sanksi terkait pelanggaran HAM dan dugaan pasokan drone ke Rusia dalam perang Ukraina. Sektor minyak, tulang punggung ekonomi Iran, paling terdampak.

Iran kehilangan sekitar 20 persen potensi pendapatan ekspor minyak akibat sanksi, meski pengiriman masih berlangsung lewat jalur tidak langsung dengan harga diskon besar.

Menurut Iran Open Data, pada periode hingga Maret 2025, Iran hanya meraup sekitar 23,2 miliar dollar AS dari ekspor minyak, padahal potensinya bisa lebih dari 28 miliar dollar AS. Selisih sekitar 5 miliar dollar AS itu mencerminkan ongkos ekonomi dari penghindaran sanksi.

Bank Dunia menyebut Iran mengalami "dekade pertumbuhan yang hilang", dengan PDB per kapita menyusut rata-rata 0,6 persen per tahun selama 2011–2020. Dampak sosialnya luas: hampir 10 juta warga jatuh miskin, sementara 40 persen penduduk rentan miskin.

2. Munculnya Ekonomi Paralel

Pasca-perang Iran–Irak pada 1990-an, jaringan bisnis militer Garda Revolusi (IRGC) berkembang pesat menguasai proyek strategis di sektor minyak, konstruksi, pelabuhan, hingga telekomunikasi.

IRGC menjadi aktor dominan ekonomi nasional, mengoperasikan proyek besar tanpa tender terbuka dan pengawasan sipil memadai.

Model ini dikenal sebagai “ekonomi perlawanan” yang dipromosikan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei sejak 2014 sebagai strategi bertahan dari sanksi. Namun, para analis menilai model ini justru memperkuat konsentrasi kekuasaan dan melemahkan sektor swasta.

Sanksi Barat malah memperkuat ekonomi paralel IRGC karena perusahaan asing hengkang dan pelaku usaha sipil terhimpit, sementara IRGC tetap beroperasi dengan akses devisa dan jalur perdagangan informal.

Dukungan institusional dari Dewan Penjaga Konstitusi menjaga kepentingan jaringan ini.

Ketimpangan akses ekonomi tersebut memicu kemarahan publik di tengah anjloknya nilai rial dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

3. Kebijakan Moneter dan Suku Bunga

Sistem moneter Iran menghadapi persoalan struktural. Akses dolar dan izin impor lebih ditentukan oleh kedekatan politik daripada mekanisme pasar.

Sejak kembalinya sanksi AS pada 2018, pemerintah menerapkan kurs subsidi untuk kebutuhan pokok, yang nilainya sering berubah seiring menipisnya cadangan devisa.

Meski skema lama resmi dihapus pada 2022, kurs subsidi baru muncul yang menciptakan jurang lebar dengan nilai tukar pasar, menjadikan dolar sebagai komoditas istimewa yang dikendalikan negara.

Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah kerap mencetak uang di tengah inflasi tinggi, memperparah tekanan harga. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha beralih ke penyimpanan aset dalam bentuk dollar dan properti, menciptakan lingkaran setan pelemahan rial.

Inflasi Melonjak dan Ketidakstabilan Sosial

Dilansir dari Reuters, inflasi Iran mencapai 42,5 persen pada Desember 2025, didorong kenaikan harga pangan, energi, dan barang impor.

Sanksi internasional membatasi ekspor minyak dan akses devisa, mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar.

Sejak akhir Desember 2025, protes massal terjadi di Teheran dan kota-kota besar lain, dipicu kenaikan harga bahan makanan hingga 72 persen serta melemahnya daya beli masyarakat.

Tekanan ekonomi memperburuk sentimen pasar dan mendorong masyarakat beralih ke mata uang asing atau aset riil, yang semakin menekan nilai rial.

Dampak Pelemahan Rial terhadap Indonesia

Pelemahan rial berimplikasi terbatas bagi Indonesia. Dalam perdagangan bilateral, Indonesia mengimpor beberapa produk dari Iran, terutama petrokimia.

Nilai tukar rial yang rendah membuat harga barang Iran relatif lebih murah dalam rupiah, namun ketidakstabilan ekonomi Iran dapat mengganggu kelangsungan pasokan dan kepastian kontrak dagang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 3 Penyebab Utama Mengapa Mata Uang Iran Anjlok

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Iran telah mendapatkan persetujuan dari Parlemen nya untuk memangkas empat digit nol dalam mata uang nya melalui kebijakan redenominasi.

Dilansir Reuters, keputusan itu ditempuh untuk menyederhanakan transaksi setelah bertahun-tahun mengalami negeri para mullah itu mengalami inflasi tinggi. Selama bertahun-tahun inflasi Iran tercatat di atas 35%.

Kondisi itu telah menyebabkan mata uang Iran anjlok hingga 1.150.000 rial terhadap dolar di pasar bebas, berdasarkan data treker mata uang Bonbast.

Persetujuan tersebut dilaporkan oleh media pemerintah pada awal Oktober lalu setelah parlemen meloloskan rancangan undang-undang yang telah disusun selama beberapa tahun.

"Mata uangnya tetap rial dan perubahannya tidak akan terjadi dalam semalam," kata kepala komisi ekonomi parlemen, Shamsoldin Hossein, kepada TV pemerintah.

Bank sentral memiliki waktu hingga dua tahun untuk mempersiapkan perubahan ini. Setelah itu, akan ada masa transisi selama tiga tahun ketika kedua denominasi akan digunakan.

Langkah tersebut akan membuat rial lebih mudah digunakan dalam transaksi dan perhitungan, kata Hossein, seraya menambahkan bahwa inflasi yang tinggi telah sangat mengurangi kegunaan uang kertas. Namun, langkah tersebut masih menimbulkan kontroversi di domestiknya.

"Prestise mata uang nasional tidak dapat dipulihkan dengan menghilangkan empat angka nol. Sebaliknya, hal itu hanya dapat dilakukan dengan memperkuat nilai riil mata uang tersebut," ujar Anggota Parlemen Iran, Hossein Samsami.

Serupa dengan Iran, pemerintah Indonesia juga berencana melakukan proses redenominasi, setelah menjadi bagian dari rencana strategis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memimpin Kementerian Keuangan periode 2025-2029.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029 yang ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 terungkap target penyiapan landasan hukum redenominasi ia selesaikan pada 2026-2027 melalui penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025, Selasa (11/11/2025).