Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan nonblok.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Atlantico, saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026 yang dipublikasikan pada Senin (8/6/2026), Prabowo mengatakan Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong perdamaian dan stabilitas global.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan peran Indonesia dalam konflik yang melibatkan Iran, Prabowo menyatakan bahwa posisi nonblok justru memungkinkan Indonesia diterima oleh berbagai pihak yang bertikai.

“Sebagai negara nonblok, Indonesia menawarkan kepada semua negara yang terlibat konflik seorang mediator yang tidak memiliki kepentingan selain perdamaian dan stabilitas,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, tawaran mediasi itu tidak hanya diberikan untuk konflik Iran, tetapi juga sebelumnya untuk perang Rusia-Ukraina.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan telah berkoordinasi dengan Pakistan terkait upaya meredakan konflik yang melibatkan Teheran.

“Terkait konflik dengan Iran secara khusus, kami bertindak bersama pemerintah Pakistan yang lebih dekat dengan situasi di lapangan. Perdana Menteri Pakistan bahkan menawarkan untuk pergi ke Teheran bersama saya jika diperlukan,” katanya.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyoroti kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Dia menilai kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam menjunjung kebebasan dan perdamaian dunia.

Menurut Prabowo, kesamaan nilai tersebut menjadi dasar dukungan Indonesia terhadap berbagai inisiatif diplomatik yang didorong Prancis, termasuk pengakuan negara Palestina.

“Politik luar negeri Indonesia dipandu oleh konstitusi kami yang mewajibkan kami membela kebebasan dan perdamaian. Prancis berbagi nilai yang sama,” ujarnya.

Selain membahas konflik Timur Tengah, Prabowo menanggapi isu kebebasan navigasi internasional yang mencuat setelah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik kawasan.

Dia menegaskan Indonesia tetap berpegang pada hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Indonesia memperoleh status negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Kebebasan navigasi adalah hak yang sakral yang harus dihormati dalam segala keadaan,” kata Prabowo.

Meski begitu, dia menekankan bahwa penegakan aturan internasional memerlukan kapasitas pertahanan yang memadai. Karena itu, pemerintah saat ini terus memperkuat kemampuan TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat.

“Indonesia sedang memperkuat kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, bukan untuk mengancam siapa pun, tetapi agar memiliki kemampuan menjaga tatanan yang berbasis aturan. Kekuatan tidak boleh menggantikan hukum,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakistan menyatakan siap untuk memfasilitasi pembicaraan perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dalam beberapa hari ke depan setelah perang semakin intens memasuki pekan kelima.

Untuk diketahui, perang di kawasan Timur Tengah ini diawali oleh serangan AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 lalu. Serangan ini kemudian menyebabkan korban nyawa berjatuhan termasuk warga sipil.

"Pakistan sangat senang bahwa baik Iran dan AS telah menyatakan kepercayaannya kepada Pakistan untuk memfasilitasi pembicaraan mereka," ujar Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar pada konferensi pers yang disiarkan Minggu (29/3/2026), dilansir dari Bloomberg.

Pria yang sekaligus menjabat Wakil Perdana Menteri Pakistan itu juga menyatakan negaranya merasa terhormat untuk mengadakan serta memfasilitasi pembicaraan dua pihak terkait dengan penyelesaian konflik secara komprehensif.

Hal ini disampaikan Dar usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Turki dan Mesir. Namun, dia tak mengolaborasi perkiraan waktu maupun tempat untuk melaksanakan pembicaraan tersebut.

Hasil pertemuan antara Menlu negara-negara tersebut, terang Dar, adalah untuk menciptakan berbagai kondisi untuk negosiasi terstruktur di antara pihak-pihak terkait. Mereka juga mendorong bahwa jalur diplomasi hanyalah jalan yang bisa diwujudkan untuk mengakhiri konflik.

Menurut Dar, pemerintah Pakistan sangat aktif terlibat dalam berbagai upaya dan inisiatif yang bisa mengakhiri konflik.

"Kami tetap secara aktif terlibat dengan kepemimpinan AS sekaligus dalam upaya-upaya kami untuk melakukan eskalasi situasi dan menemukan solusi atas konflik ini," paparnya.

Pakistan muncul sebagai pemain utama dalam menjadi pialang perdamaian. Negara itu memanfaatkan kedekatannya dengan Trump dan hubungan yang lama dengan Iran.

Di sisi lain, negara itu memiliki pakta pertahanan dengan Arab Saudi, yang menjadi salah satu negara target serangan misil Iran karena memfasilitasi markas militer AS. Untuk itu, pemerintah Pakistan memiliki motivasi untuk mencari resolusi atas pertikaian tersebut guna menghindari terseret ke dalam konflik.

Kendati demikian, baik AS dan Iran sudah menunjukkan belum menunjukkan keinginan untuk berbicara satu sama lain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam satu kesempatan sempat menyatakan keinginannya untuk berbicara dengan Iran, namun dalam kesempatan lain mengatakan bersiap untuk mengeskalasi pengeboman. Belum lagi, dia telah mengirimkan ribuan prajurit militer AS ke kawasan tersebut.

Adapun, dalam wawancara bersama The Financial Times, Minggu (29/3/2026), Trump menyinggung bisa merebut hub ekspor Iran di Pulau Kharg. Tujuannya yakni ingin mengambil minyak di Iran. Presiden dari Partai Republik itu mengeklaim pulau itu bisa diambil dengan mudah, kendati beberapa ahli menyebut langkah itu bisa berisiko dan melibatkan banyak korban dari AS.

Klaim lain dari Trump adalah Iran telah mengizinkan 20 kapal tanker minyak berbendera Pakistan melewati Selat Hormuz. Jumlah ini meningkat dari 10 kapal sebelumnya.

Di sisi lain, Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan untuk mengekstraksi 1.000 pon uranium dari Iran.

Di sisi lain, AS telah mengirimkan 15 poin gencatan senjata ke Iran melalui Pakistan yang telah ditolak pemerintah Iran. Negara tersebut telah memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan disrupsi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur pelayaran utama bagi pasokan gas dan minyak dunia. Disrupsi itu telah menyebabkan kekurangan pasokan di Asia.

Hanya beberapa kapal tanker yang telah diperbolehkan untuk melewati Selat Hormuz yakni China, India dan Pakistan.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud telah bertemu secara terpisah dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Menlu Dar dan Penasihat Keamanan Nasional Muhammad Asim Malik, Minggu (29/3/2026).

"Sejalan dengan mengafirmasi kembali solidaritas dan dukungan penuh kepada Kerajaan Arab Saudi, Perdana Menteri Pakistan mengapresiasi kendali yang dilakukan Arab Saudi di tengah krisis saat ini, dan meyakinkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi bahwa Pakistan akan selalu berdiri berdekatan dengan Arab Saudi," ujar Sharif melalui unggahan di X.

Konflik ini terlihat semakin meluas di beberapa hari belakangan. Sejalan dengan prajurit militer AS yang kini mulai masuk ke kawasan, pemberontak Houthi di Yaman memasuki perang dengan meluncurkan misil balistik ke Israel pada hari yang sama.

Kepala Militer Pakistan, Marsekal Marsham Asim Munir menyebut telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pemerintahan Trump sejak tahun lalu sehingga meningkatkan posisi Pakistan sebagai juru damai di tengah krisis saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Langit Jakarta mulai menggelap ketika para kiai, habaib, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan tokoh masyarakat perlahan meninggalkan halaman tengah Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026) tengah malam.

Di sela udara Ramadan yang hangat, percakapan para tokoh itu masih berlanjut tentang perang yang berkobar di Timur Tengah, tentang masa depan Palestina, hingga tentang bagaimana Indonesia menjaga dirinya tetap tegak di tengah pusaran geopolitik dunia.

Selama hampir tiga jam sebelumnya, mereka duduk bersama Presiden Prabowo Subianto dalam agenda silaturahmi sekaligus buka puasa bersama. Sekitar 158 tokoh Islam hadir dalam pertemuan itu, mulai dari pimpinan pondok pesantren, ulama dari berbagai organisasi Islam, hingga tokoh masyarakat yang selama ini memiliki pengaruh luas di tengah umat.

Di antara yang hadir malam itu tampak Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, hingga tokoh pesantren dan ulama dari berbagai daerah.

Bagi para tokoh Islam yang hadir, pertemuan tersebut mencerminkan upaya membangun kembali relasi strategis antara ulama dan pemimpin negara—relasi yang dalam tradisi politik Islam kerap disebut sebagai hubungan antara ulama dan umara.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pertemuan tersebut bertujuan saling bertukar pandangan terkait dinamika global yang kian kompleks.

“Malam hari ini adalah malam silaturahmi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para alim ulama, kiai, habaib, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan ormas Islam,” ujarnya.

Menurutnya, Kepala negara menyampaikan langsung kepada para ulama berbagai perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang saat ini terjadi di dunia.

“Dalam pertemuan tersebut tadi Presiden mengatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia,” kata Muzani.

Dia menambahkan para ulama memahami langkah-langkah tersebut sebagai upaya menjaga kepentingan nasional.

“Para ulama, para kiai memahami itu sebagai sebuah sikap yang dilakukan oleh Presiden pada jalan yang baik, yang benar, karena itu kita semua diminta untuk tetap memberikan support, mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik, dengan mulus,”ucapnya.

Lebih jauh, Muzani menilai dialog antara pemerintah dan para ulama perlu terus dilakukan secara berkala.

“Karena itu saya kira pertemuan ini diharapkan bisa berlangsung secara periodik dalam beberapa pekan atau dalam beberapa bulan yang akan datang.”

Dunia yang Bergolak

Dalam diskusi yang berlangsung sejak sore hingga malam tersebut, isu geopolitik global menjadi salah satu topik utama yang dibahas.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menuturkan Presiden memaparkan situasi internasional yang saat ini dinilai memprihatinkan.

“Hari ini kami merasa bersyukur, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia telah menerima arahan beliau, di antaranya beliau menceritakan bagaimana geopolitik internasional yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Menurut Amirsyah, Presiden juga menekankan pentingnya kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai gejolak dunia.

“Karena itu kita bangsa Indonesia harus bersatu, bersinergi dalam rangka membangun kekuatan bangsa kita dan sekaligus juga mampu mencegah berbagai dinamika yang ada di dunia internasional,” katanya

Kekuatan itu, kata Amirsyah, antara lain terletak pada sumber daya alam dan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan industri nasional.

Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam diskusi tersebut adalah konflik yang sedang memanas di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan Presiden menjelaskan berbagai dampak konflik global terhadap Indonesia.

“Bahwa Presiden dengan buka puasa tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, baik perkembangan untuk dalam negeri atau luar negeri, geopolitik atau ekonomi, atau bahkan keadaan bangsa Indonesia itu sendiri,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pesan utama Presiden Ke-8 RI itu adalah menjaga stabilitas Indonesia di tengah situasi dunia yang tidak menentu.

“Betapapun di luar sana sedang sangat luar biasa keadaannya karena adanya perang, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, itu intinya.”

Pada saat yang sama, dia melanjutkan bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendorong perdamaian dunia.

“Indonesia akan terus-menerus berusaha untuk bagaimana perang itu bisa berhenti, bagaimana perdamaian itu bisa dicapai,” kata Marsudi.

Strategi Indonesia di Forum BoP

Dalam pertemuan itu, Presiden juga menjelaskan posisi Indonesia dalam forum internasional BoP yang belakangan menjadi sorotan publik. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan keterlibatan Indonesia di forum tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi.

“Beliau tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau Indonesia di BoP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, keputusan itu diambil setelah komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

Strategi yang digunakan, katanya, adalah apa yang disebut sebagai strategy from within.

“Yang itu yang strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan strategy from within. Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” imbuhnya.

Dia menegaskan langkah tersebut tetap sejalan dengan konstitusi Indonesia, khususnya prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia.

“Dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” kata Muhadjir

Harapan Para Ulama

Bagi banyak ulama yang hadir malam itu, pertemuan dengan Presiden bukan hanya forum diskusi politik, tetapi juga ruang untuk memperkuat persatuan nasional.

Pimpinan Ponpes Al-Bahjah Buya Yahya menilai dialog antara ulama dan pemerintah merupakan sesuatu yang penting. “Pertemuan yang indah antara Umara dan Ulama, dan seharusnyalah seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan global yang dihadapi Indonesia membutuhkan kebersamaan seluruh elemen bangsa.

“Beliau sudah cerita panjang lebar tentang tantangan-tantangan negeri ini, dan akan bisa terjaga negeri ini adalah dengan kebersamaan kita, persatuan kita.”

Buya Yahya juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memecah persatuan.

“Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara bangsa ini, tentunya ayo kita jalani perbedaan dengan indah, bukan dengan caci maki dan prasangka buruk,” tandasnya.

Dukungan dari Dunia Pesantren

Dukungan serupa datang dari kalangan pesantren. Ketua Majelis Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang KH Hasib Wahab Chasbullah menyatakan para kiai pesantren mengapresiasi berbagai program yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah dinilai bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Apakah itu MBG, apakah itu perumahan rakyat, apakah itu koperasi merah putih, apakah itu sekolah rakyat dan semuanya itu memutus supaya yang orang tuanya miskin jangan sampai generasi anak-anaknya itu juga miskin,” kata Bahrul.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama sepakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda nasional.

“Pertama kita sepakat untuk memberikan kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, untuk mewujudkan janji-janji beliau,” katanya.

Selain itu, organisasi Islam juga siap terlibat dalam berbagai program pembangunan.

“Para ulama dan khususnya pimpinan-pimpinan umat ormas Islam, kami bersepakat untuk setelah ini nanti bekerja bersama-sama dengan para pembantu Presiden untuk membangun skema kerja sama.”

Menurut Yahya, kolaborasi tersebut diharapkan membuka ruang kontribusi bagi ormas Islam dalam berbagai agenda pemerintah.

Indonesia sebagai Mediator

Dalam konteks konflik Timur Tengah, Yahya menyebut Indonesia memiliki peluang memainkan peran sebagai mediator.

“Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses de-eskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian,” ucap Cholil

Lebih lanjut, dia menilai posisi Indonesia relatif diterima oleh berbagai pihak yang terlibat konflik.

“Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat,” tuturnya.

Tokoh Islam Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan salah satu hal yang membuatnya terkesan dari pertemuan tersebut adalah keterbukaan Presiden dalam menjelaskan kondisi bangsa.

Menurutnya, Presiden tidak hanya membicarakan tantangan, tetapi juga peluang yang dimiliki Indonesia.

“Setelah kesadaran tentang kelemahan kita, tapi beliau juga bicara tentang peluang yang luar biasa yang ada,” katanya

Lebih dari itu, kata Zaitun, Presiden menunjukkan tekad kuat untuk membantu perjuangan umat Islam, termasuk Palestina.

“Sekecil apapun kemungkinan kata beliau saya tertantang untuk berusaha,” pungkas Rasmin.

Bisnis.com, JAKARTA – Usulan agar Indonesia menangguhkan bahkan keluar dari keanggotaan BoP muncul dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Namun pemerintah menegaskan tetap berkomitmen menggunakan forum tersebut sebagai sarana diplomasi untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengatakan pemerintah menghargai setiap masukan yang disampaikan para tokoh Islam, termasuk pandangan yang meminta Indonesia keluar dari forum tersebut.

“Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu kita hargai. Tetapi sebagai Kepala Negara, Bapak Presiden berkewajiban menjelaskan secara utuh posisi Indonesia,” kata Nusron usai menghadiri silaturahmi ulama dan ormas Islam.

Menurut Nusron, Kepala negara menjelaskan bahwa Indonesia telah menerima BOP sebagai salah satu sarana diplomasi untuk mengupayakan perdamaian, khususnya terkait konflik di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

“Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai usaha belum dilakukan, sudah diminta keluar terlebih dahulu,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Namun pemerintah ingin membuktikan bahwa jalur diplomasi merupakan cara terbaik dalam meredakan konflik global.

“Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” kata Nusron.

Dalam diskusi tersebut, Presiden Ke-8 RI itu, kata Nusron juga mempertanyakan alternatif forum yang bisa digunakan untuk mendorong perundingan damai jika Indonesia keluar dari BOP.

Saat ini, kata Nusron, forum tersebut dinilai menjadi salah satu wadah diplomasi yang masih terbuka untuk membahas perdamaian di Gaza dan Palestina.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mengambil peran sebagai mediator dalam meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

“Prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediasi, dan Iran membuka diri,” kata Nusron.

Upaya diplomasi tersebut, lanjut dia, mendapat dukungan dari sejumlah negara di Timur Tengah dan negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Pakistan serta United Arab Emirates.

Nusron menambahkan, Presiden bersama para pemimpin negara lain yang tergabung dalam kelompok tersebut memiliki komitmen yang sama untuk mendorong penyelesaian damai dan mencegah konflik meluas di kawasan Teluk maupun Timur Tengah.

“Intinya, Pak Presiden bersama para pemimpin negara lain menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berlarut-larut terutama di Iran maupun kawasan Teluk,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) pada periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa kejelasan Indonesia sebagai juru damai atau mediator konflik antara Iran dengan AS-Israel ditentukan oleh sejumlah syarat.

Hal tersebut disampaikan Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan setelah mengikuti agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (3/3/2026). Hassan mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan terkait dengan kondisi geopolitik yang saat ini sedang panas di Timur Tengah.

Namun, menurut Hassan, Prabowo tidak membeberkan rencananya untuk menjadi mediator atas kondisi perang di Timur Tengah.

"Kita tidak membicarakan apakah Indonesia mampu atau tidak [jadi mediator]. Itu kan pemikiran awal," kata Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Menurut Hassan, untuk menjadi mediator pun diperlukan sejumlah syarat kondisi di tengah perang yang terjadi.

"Harus ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai dan kita belum lihat tanda-tanda itu," katanya.

Untuk menjadi mediator, menurutnya, negara tersebut harus menerima dari kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian, terdapat suasana untuk dua pihak berkeinginan menyelesaikan secara dialog.

Setelah dialog tersebut mengalami kebuntuan, langkah mediasi tetap masih jauh dari rencana.

"Ketika masing-masing masih ambisi dan yakin dia akan menang ya timing-nya paling tidak, timing-nya belum tentu," tutur Hassan.

Dia menjelaskan bahwa perang yang terjadi saat ini antara Iran dan AS-Israel merupakan tindakan sepihak atau bukan perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk Persia, setidaknya telah terjadi tiga kali perang dalam 30 tahun terakhir.

"Memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini," kata Hassan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran, untuk memfasilitasi dialog antara Israel-AS dengan Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu.

Kemenlu menilai langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh. Selain itu, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali menunjukkan pengaruh diplomatiknya. Mediasi yang dipimpin Ankara berhasil membuat Pakistan dan Afghanistan sepakat memperpanjang gencatan senjata selama satu minggu, di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan kedua negara.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam perundingan di Istanbul pada Kamis, dengan Turki dan Qatar bertindak sebagai mediator. Kementerian Luar Negeri Turki menyebut keputusan itu diambil untuk memberi waktu bagi kedua pihak melanjutkan pembahasan menuju perdamaian jangka panjang.

"Semua pihak telah sepakat untuk menerapkan mekanisme pemantauan dan verifikasi yang akan memastikan pemeliharaan perdamaian dan pemberian hukuman kepada pihak yang melanggar," demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis atas nama Pakistan, Afghanistan, dan mediator Turki-Qatar, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (31/10/2025)

Kementerian itu menambahkan, pertemuan tingkat tinggi akan kembali digelar di Istanbul pada 6 November untuk merumuskan langkah konkret pelaksanaan gencatan senjata.

Ketegangan antara kedua negara meningkat awal bulan ini setelah ledakan di Afghanistan yang dituduh dilakukan oleh Pakistan. Serangan balasan lintas perbatasan menewaskan ratusan orang, menjadikannya bentrokan paling serius sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021.

Perundingan sempat menemui jalan buntu karena Islamabad menuntut Kabul menindak kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang kerap dituduh sebagai pelaku serangan mematikan di wilayah Pakistan. Namun, melalui diplomasi yang intensif, Turki berhasil mempertemukan kembali kedua pihak hingga tercapai perpanjangan gencatan senjata.

Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, mengonfirmasi hasil perundingan tersebut. "Kedua pihak telah sepakat untuk melanjutkan diskusi dalam pertemuan mendatang," ujarnya.

Di sisi lain, pihak Pakistan belum memberikan komentar resmi.

Meski gencatan senjata masih berlaku, perbatasan kedua negara tetap ditutup selama lebih dari dua minggu, menyebabkan kerugian ekonomi di wilayah perdagangan utama.

"Bangsa kami lelah dan bangsa mereka juga lelah," kata Nazir Ahmed, pedagang kain di Kandahar, kepada AFP. Di sisi lain, Abdul Jabbar, pedagang suku cadang di Chaman, Pakistan, mengatakan "perdagangan sangat terdampak... kedua negara menghadapi kerugian, keduanya adalah negara Islam."

Langkah mediasi ini menambah daftar keberhasilan diplomasi Turki di bawah Erdogan, yang dalam beberapa tahun terakhir aktif menjadi jembatan perdamaian di berbagai konflik regional, dari Ukraina hingga Timur Tengah.