Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat," kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kuliah umum pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah guna memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam acara itu, Zulhas menyampaikan bahwa produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024.

Menurut Zulhas, peningkatan produksi tersebut ikut menekan ketergantungan impor pangan, termasuk tidak adanya impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan pada level yang sama pada 2026.

Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga tercatat mengalami kenaikan.

"Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, yakni gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg," ujarnya.

Dalam sisi regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 regulasi sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir yang terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 instruksi presiden, dan tiga keputusan presiden.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang telah memangkas 145 regulasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi tiga aturan utama guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa.

Zulhas menyebutkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beroperasi serta diresmikan oleh Presiden.

"Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026," ungkap dia.

Lebih lanjut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.

Zulhas menegaskan bahwa seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, untuk memastikan stok pupuk tersedia dan harga gabah tetap di level aman.

"Saya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek harga gabah, tadi harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen," Menko Zulhas saat kegiatan Rembuk Tani di Desa Karangbendo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen sejak tahun lalu, seperti pupuk jenis urea yang semula Rp112.500 per sak (50 kg) menjadi Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK juga turun dari Rp115.000 per sak menjadi Rp92.000 per sak.

"Saya cek penyaluran juga tidak kurang-kurang, berarti sudah benar, dan berati pula programnya berhasil," kata Menko Zulhas.

Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob mengemukakan realisasi penebusan pupuk subsidi di Jawa Timur cukup tinggi, dan hingga saat ini telah mencapai hampir 50 persen dari total alokasi sekitar 2 juta ton.

"Banyuwangi juga termasuk di dalamnya, itu penyerapannya sudah 50 persen, dengan begitu ini menunjukkan bahwa kelancaran penyaluran, daya beli petani cukup baik," ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari, Muhammad Sayidi mengaku bersyukur karena program pemerintah menguntungkan bagi petani, dan kondisi pupuk saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

"Sekarang ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk, tidak ada keluhan dari petani. Jadi, petani butuh, pupuk tersedia," katanya.

Sayidi juga menyebutkan harga gabah di tingkat petani saat ini baik dan berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp6.500, dan bahkan ada yang menyentuh di harga Rp7.000 per kilogram.

"Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden, pupuk tidak ada kendala, pupuk banyak dan harganya turun dan harga gabah juga bagus," ujarnya.

Dalam kesempatan itu,, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Dirut Petrokimia Gresik menyerahkan bantuan dua ton pupuk nonsubsidi kepada Kelompok Tani Sumber Urip, Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Terpenting memenuhi aturan soal syarat gizi, karena di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kan sudah ada ahli gizinya

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pengolahan menu kering Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 1447 Hijriah tetap memperhatikan nilai gizi.

"Terpenting memenuhi aturan soal syarat gizi, karena di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kan sudah ada ahli gizinya," kata Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan seusai meninjau pemberian menu kering MBG di SMA Negeri 3 Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Dia menjelaskan dalam setiap paket MBG harus terdapat makanan yang mengandung protein, karbohidrat, hingga serat.

Ketentuan itu tetap menjadi barang wajib yang harus diperhatikan perhitungannya oleh tim ahli gizi di masing-masing SPPG.

Soal waktu pendistribusian juga disesuaikan, misalnya untuk pondok pesantren digeser ke waktu mendekati jam berbuka puasa. Sedangkan, bagi pelajar non Muslim di setiap sekolah tetap mendapatkan paket MBG.

"Kalau ibu hamil, balita dan ibu menyusui itu juga tetap mendapatkan," ujarnya.

Selain itu, Menko Pangan Zulhas menyampaikan pemerintah hingga kini terus melakukan pemerataan program MBG, dengan mendata sekolah maupun pondok pesantren mana saja yang belum mendapatkan MBG.

Dia mencontohkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang yang belum memperoleh distribusi MBG.

Lebih lanjut, pihak MAN 2 Kota Malang sudah diminta menyerahkan data jumlah pelajar yang nantinya akan menjadi acuan kebutuhan pengiriman paket makanan program itu.

"Sudah saya minta datanya nanti segera kami bantu agar cepat mendapatkan MBG. Pondok (pesantren) juga banyak yang belum hampir 40 persen, itu didata," kata dia.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Kota Malang Sasongko menyampaikan sudah mendapatkan distribusi MBG dalam bentuk makanan kering yang diperuntukkan bagi 1.060 pelajar dan 98 guru beserta tenaga kependidikan.

"Alhamdulillah saya melihat anak-anak cukup antusias, sehingga bisa menjadi bekal mereka nanti pulang untuk berbuka puasa," ucapnya.

Di tempat terpisah, Kepala MAN 2 Kota Malang Samsudin menyatakan proses agar sekolah agama pimpinannya bisa menerima MBG harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi menyoal jumlah pelajar hingga guru.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan wali murid atau orang pelajar terkait penerapan MBG.

"Kami memiliki 1.572 siswa siswi, kalau guru sama tenaga kependidikannya ada 208 orang. Setelah Pak Menteri kami akan melakukan koordinasi teknis," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memegang peranan vital sebagai motor menumbuhkan perekonomian di wilayah pedesaan.

"Nanti Kopdes akan jadi agen pupuk, gas, sembako, hingga tempat pameran UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Kopdes perannya penting untuk menumbuhkan ekonomi desa," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan seusai meninjau kesiapan operasional Gedung Kopdes Merah Putih Kedungpedaringan, Desa Kedungpedaringan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menyampaikan, karena keberadaan sangat penting, maka pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan gedung Kopdes Merah Putih, sebagaimana instruksi langsung yang telah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menargetkan pada Juni tahun ini ada 30 ribu (Kopdes Merah Putih) akan beroperasi," ujarnya.

Kopdes Merah Putih, dijelaskan oleh dia akan menjadi offtaker atau penyerap hasil produk dari potensi desa, seperti pertanian, perikanan, maupun peternakan.

Kemudian, setiap produk yang telah terserap juga akan dipasok ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Aturan sudah ada, nanti namanya close loop. Jadi Kopdes yang akan mensuplai (bahan baku MBG)," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Zulhas mengapresiasi keterlibatan TNI dalam upaya membantu proses pembangunan gedung Kopdes Merah Putih Kedungpedaringan.

Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Kedungpedaringan Sigit Mahendra mengemukakan telah melakukan sosialisasi ke warga terkait rencana operasional unit koperasi itu.

Sejauh ini sudah ada sekitar 200 warga yang telah mendaftar sebagai anggota.

Nanti kami menunggu serah terima kunci setelah itu dikirimi barang dari pusat dan beroperasi.

Saat ini kami sudah sosialisasi ke anggota untuk pendaftaran, kemarin sudah hampir 200 anggota.

"Kami tinggal menunggu (pemerintah pusat) untuk truk, pikap, sama motor pengangkut," ujarnya.

Sigit menyebut ada sejumlah unit usaha yang akan dibuka di Kopdes Kedungpedaringan, seperti elpiji, sembako, apotek, dan gudang untuk hasil pertanian.

"Sosialisasi ke kelompok petani kemarin. Ada 20 orang dari total 60 orang, kami bertahap melakukan ini. Terus bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terkait ketahanan pangan," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk sekolah umum dengan siswa Muslim, penyaluran dilakukan siang hari dengan menu makanan kering

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Somba Opu Tombolo 02 di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadhan 1447 H.

Zulhas mengunjungi langsung dapur MBG sebagai pusat pengolahan dan pendistribusian makanan guna memastikan layanan gizi kepada penerima manfaat tetap berjalan tanpa terputus saat Ramadhan seiring dengan penyesuaian menu.

“Untuk sekolah umum dengan siswa Muslim, penyaluran dilakukan siang hari dengan menu makanan kering. Sementara bagi yang tidak berpuasa serta ibu hamil dan balita, penyaluran tetap seperti biasa,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas juga memastikan seluruh proses, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyaluran makanan, berjalan secara higienis, aman dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

SPPG Somba Opu Tombolo 02 saat ini melayani 2.817 penerima manfaat yang terdiri atas 2.620 siswa dan 197 tenaga pendidik di sembilan sekolah, dengan dukungan 50 tenaga yang meliputi relawan, kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan.

Selain meninjau operasional dapur, Menko Pangan juga mengecek kesiapan SPPG dalam menyiapkan paket makanan kering MBG selama Ramadhan sebagai bagian dari penyesuaian menu.

Penyaluran MBG bagi pesantren, lanjut Zulkifli, dilakukan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa agar tetap sesuai dengan pola kegiatan santri selama Ramadhan.

Kepala SPPG Somba Opu Tombolo 02 Faisal mengatakan pihaknya mulai menyesuaikan menu dari menu basah menjadi menu kering sebagai bagian dari persiapan Ramadhan.

“Biasanya kami mendistribusikan menu basah, namun untuk persiapan Ramadhan kami mulai menyiapkan menu kering seperti roti, kacang, dan susu UHT kemasan,” kata Faisal.

Ia menegaskan menu kering tersebut tetap disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi yang mencakup sumber karbohidrat, protein nabati, protein hewani, serta serat.

Zulhas menambahkan keberadaan ahli gizi di setiap SPPG merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan MBG tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi anak sekolah dan tenaga pendidik.

Dengan pendampingan tenaga profesional serta penyesuaian menu pada masa libur sekolah dan bulan Ramadhan, pemerintah berharap mutu layanan MBG tetap terjaga dan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 60 juta orang dengan 22.091 unit SPPG yang didukung lebih dari 924 ribu pegawai serta melibatkan puluhan ribu mitra dan pelaku UMKM di berbagai daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Wonosobo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersinergi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat lokal untuk menjadikan mereka sebagai pemasok bahan pangan.

"Tidak boleh kerja sama dengan pemasok besar dari luar. Harus melibatkan UMKM desa supaya ekonomi di sini tumbuh. Ibu-ibu tanam buah laku, tanam sayur laku, pelihara ayam laku, telur laku, ikan laku," katanya di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan hal tersebut usai meninjau SPPG Kalikajar 001 Kabupaten Wonosobo.

Zulkifli Hasan juga mengingatkan SPPG yang tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai pemasok dapat dievaluasi hingga berujung pencabutan izin. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar SPPG mampu menyejahterakan warga di sekitarnya.

"Kalau tidak sinergi dan belinya dari Jakarta, itu bisa dievaluasi. Kalau diperingatkan tidak mau, lama-lama bisa dicabut," katanya.

Selain aspek ekonomi, ia juga menekankan pentingnya standar kesehatan dan keamanan pangan. SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi agar makanan yang disalurkan benar-benar sehat dan aman.

"SPPG ini harus sehat, higienis, sehingga betul-betul bisa menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang hebat," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan pemenuhan gizi bagi ibu hamil menjadi perhatian utama untuk mencegah tengkes. Dampak asupan gizi yang baik, baru akan terlihat dalam jangka panjang.

"Kalau ibu hamil tidak dijaga gizinya, nanti stunting. Dampaknya bukan hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau asupannya bagus, anak-anak kita fisiknya sehat, otaknya cerdas," katanya.

Salah satu penerima manfaat MBG Risnawati mengaku senang dengan program tersebut. Dirinya menyebut menu yang diterima berupa buah dan roti.

"Senang. Semoga program ini bisa dilanjutkan terus," katanya.

Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, dan anak-anak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, guna memastikan percepatan pemulihan sektor pangan dan ekonomi rakyat pascabanjir.

Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor penanganan dampak bencana.

"Pemulihan pasar rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera kembali berjalan," kata Zulhas berdasarkan keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pasar Kuala Simpang merupakan salah satu dari 112 pasar rakyat di Aceh yang terdampak banjir. Pasar terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang itu menampung 295 pedagang dan telah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sejak berdiri pada 1982.

Pemerintah menyelesaikan proses pembersihan pasar hingga akhir Desember 2025 melalui sinergi Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah, serta TNI Angkatan Darat, sehingga aktivitas perdagangan kembali berjalan.

Selain meninjau pasar, Zulhas juga mengunjungi posko pengungsian di Desa Sungai Liput, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan berjalan tepat sasaran.

Pemerintah menyalurkan bantuan berupa 10.000 paket makanan siap saji, 336 kilogram bantuan sandang, serta 1,6 ton peralatan sanitasi bagi warga terdampak banjir.

Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan PT Halalan Thayyiban dan PT Bagus Peduli sebagai bagian dari dukungan sektor swasta dalam penanganan bencana.

"Pemerintah akan terus mengawal pemulihan wilayah terdampak banjir melalui perbaikan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," tegas Zulhas.

Pemerintah menyatakan pemulihan pascabanjir di Aceh dilakukan secara terpadu lintas sektor guna menjaga stabilitas pangan dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan harga serta ketersediaan bahan pangan di Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam kondisi stabil usai Natal dan menjelang perayaan Tahun Baru 2026.

Zulhas dalam kunjungannya di Cirebon, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Jagasatru Cirebon.

Ia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan pasokan pangan di pasar tersebut relatif aman, bahkan melimpah untuk sejumlah komoditas utama.

“Beras cukup, ikan berlebih, cabai harganya turun, telur juga turun,” katanya.

Selain itu, ia menyampaikan harga ayam ras di Kota Cirebon tercatat mengalami penurunan sekitar Rp1.000 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi stabilitas pangan selama masa libur Natal dan tahun baru yang kerap diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.

“Setelah Natal dan menjelang tahun baru ini harga terkendali. Saya kira nanti sampai Lebaran pasokan cukup dan harganya bisa dijaga,” ujarnya.

Zulhas menegaskan pemerintah terus memastikan ketersediaan beras pun, tetap aman melalui pengelolaan stok dan distribusi.

Ia menyebut saat ini Indonesia berada dalam kondisi surplus beras sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap pasokan.

“Melimpah berasnya, banyak sekali. Kita ada surplus sekitar 4,7 juta (ton),” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan kunjungan Menko Bidang Pangan dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga di tingkat pasar rakyat.

Secara perkembangan harga, kata dia, beberapa komoditas yang kemarin sempat naik sekarang sudah turun, termasuk cabai.

Pihaknya mencatat harga cabai merah besar turun dari Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kg, cabai rawit super Rp70.000 menjadi Rp65.000 per kg, dan cabai keriting Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kg.

Ia menjelaskan pemerintah daerah bersama pengelola pasar di Kota Cirebon, terus melakukan pengendalian harga melalui komunikasi intensif dengan distributor dan pemasok.

“Kami terus berkomunikasi dengan para distributor bahan kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Iing menambahkan masyarakat juga dinilai berbelanja secara bijak selama momen libur kali ini, sehingga tidak terjadi lonjakan permintaan yang berlebihan.

“Menjelang Tahun Baru masyarakat tidak panik buying, belanja sesuai kebutuhan,” katanya.

Selain faktor permintaan, ia menuturkan penurunan harga dipengaruhi pula dengan mulai masuknya masa panen sejumlah komoditas hortikultura.

“Panen raya cabai sudah mulai, jadi alhamdulillah harga bisa dikendalikan,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah membuka peluang penurunan biaya haji dan umrah dengan mengalihkan pemasok makanan jemaah ke produsen dalam negeri.

Pasokan makanan jemaah haji itu nilainya diperkirakan Rp50 triliun hingga Rp60 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah awal dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) khusus yang langsung memprioritaskan sektor makanan.

"Hari ini kita sudah bikin pokja untuk haji dan umrah. Banyak yang mesti dikerjakan, tapi kami ambil yang waktu singkat ini soal makan dulu," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Ia merinci kebutuhan konsumsi mencakup sekitar 221 ribu jemaah haji dan 1,7 juta jemaah umrah, dengan sebagian besar pasokan makanan berasal dari negara lain.

Menurut Zulhas, Indonesia akan mendapatakan keuntungan ganda jika produsen dalam negeri bisa memasok makanan jemaah. Selain manfaat ekonomi dari rantai pasok, jemaah juga bisa mendapatkan biaya perjalanan yang lebih ringan.

"Kalau semua nanti bisa kita suplai, makanan itu berarti manfaat akan menjadi bagian dari kita. Setidaknya ongkos haji tidak naik, mungkin bisa turun," ujarnya.

Namun, Zulhas mengakui terdapat sejumlah hambatan regulasi pangan lintas negara.

"Ada beberapa hambatan, misalnya BPOM dari sana. Karena itu BPOM kita di sini diminta segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan makanan, baik yang siap saji maupun fresh," katanya.

Terkait potensi penurunan biaya, ia menyebut nilai pastinya masih dihitung. Namun, bila suplai makanan beralih ke Indonesia, ada ruang efisiensi yang signifikan.

"Kalau di sana harganya (per porsi) US$2, di sini mungkin US$1,8. Bisa lebih murah, berarti ongkosnya turun. Berapanya belum kita hitung karena pokja baru dibentuk," ujar Zulhas.

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sebelumnya telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 H/2026 M sebesar Rp54,19 juta per jemaah, dengan rata-rata total BPIH mencapai Rp87,41 juta, turun sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya. Sebagian biaya ditopang Nilai Manfaat BPKH sebesar 38 persen.

Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta efisiensi berkelanjutan agar biaya haji terus turun dan waktu tunggu berkurang dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun.

Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan ikut menangani permasalahan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Hal ini dipastikan oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir sesuai dengan yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto akan menyelesaikan masalah utang Whoosh.

"(Masalah utang Whoosh) kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden, nanti kalau untuk itu bisa dari Pak Dony Oskaria (Chief Operating Officer Danantara). Iya dong, Pak Purbaya kan Pak Menkeu, dia tentu tetap masuk di sana," kata Pandu usai acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan ingin terlibat dalam diskusi terkait restrukturisasi utang Whoosh bersama pihak dari China.

"Saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (14/11).

Dalam kesempatan yang berbeda, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menekankan pemerintah akan tetap terlibat dalam restrukturisasi utang Whoosh.

Ia menjelaskan porsi pemerintah berhubungan dengan infrastruktur sedangkan Danantara dengan operasional.

"Masalah mana-mana itu restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden tentu melibatkan pemerintah dan Danantara. Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur," kata Dony di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Adapun, Dony menilai operasional Whoosh akan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi negara sehingga pelayanan akan terus ditingkatkan.

"Jadi kami bertanggung jawab secara operasional dari Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," tambahnya.